Ditemukan 35 data
M. DAHLAN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BANDA ACEH
Intervensi:
Keuchik Gampong Ateuk Jawo diwakili oleh 1. RUSMAN NUR 2. MUNAWAR 3. SYAHRIR AMIN
185 — 108
Bahwa Pemerintahan Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahmantelah melakukan aktifitas Pembangunan Gapura Batas Gampong di JalanFajar Harapan yang sebenarnya merupakan Wilayah Gampong Batoh,Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, hal ini di dasarkan pada PERDAKota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 Tanggal 23 Agustus 2000 TentangPembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya,Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja DanKecamatan Lueng Bata dan juga Pemetan Google
IRWAN SAFRIZAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
WARTA
309 — 169
terbit ;Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.PLGSaksi menjelaskan pada saat ini cara putus menentukan batas wilayahdefinitif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dengan KotaPalembang sudah berdasarkan Permendagri, Nomor 31 Tahun 2018, dariploting Permendagri ada kordinat kami ploting itu jadi acuan kami ;Saksi menjelaskan pada sistem batas putusputus berarti ada informasikalau memang Kantor Pertanahan terkait sudah mengupload batasbidangnya nanti ada informasi bahwa pemetan
76 — 19
penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Dephutbun sehingga ditemukanpotensi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp. 4.065.658.691, (empatmilyar enam puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu enamratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan biaya PSDHdan ditambah biaya DR;Ir.YOPIE PARISY Bn SALMAN PARISY.Bahwa saat ini saksi menjabat Kepala Seksi Pemolaan Kawasan HutanBPKH Wilayah V Banjarbaruahli memiliki tugas pokok sebagai kawasanhutan; pelaksanaan penataan batas dan pemetan
374 — 188
Senyatanya DEDDYHal 79 dari 210 hal.Put No.579/Pdt.G.2015/PN.Jkt.PstSETIADY dkk Direktur Penanganan Sengketa Tanah BPNPusat adalah menjalankan TUGAS NEGARA melakukanSurvey dan Pengukuran serta Pemetan Tanah dalamrangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31BTL/2015 tanggal 5 Mei 2015.59.2.
Senyatanya DEDDY SETIADY dkkDirektur Penanganan Sengketa Tanah BPN Pusat adalahmenjalankan TUGAS NEGARA melakukan Survey danPengukuran serta Pemetan Tanah dalam rangkapelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31BTL/2015tanggal 5 Mei 2015;60.
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
176 — 39
surat tugas dari pimpinannya KepalaKantor Pertanahan unrtuk mendampingi Tim dalam melakukanpengecekan dilapangan;Bahwa pada saat dilapangan atau dilokasi, yang saksi lihat kondisi tanahpada saat itu sudah land clearing;Bahwa Saksi ditugaskan ke lapangan hanya satu kali;Bahwa saksi menerima honor dari Survey lapangan tersebut, yang saksiterima di kantor;Bahwa saksi ada menandatangni Berita Acara inventarisasi pada saat dikantor;Bahwwa pada saat dilokasi, tidak ada kegiatan seperti pengukuran tanah,pemetan
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
204 — 134
Pemetan, Rp. 2.100.000,37. WAYAN SRI, Br. Celuk, Rp. 4.000.000,38. WAYAN YASA, Br. Cepaka, Rp. 2.800.000,39. NI WAYAN RASMIN, Br. Celuk, Rp. 10.000.000,40. NI NYOMAN SUMADI, Luar Desa, Rp. 2.000.000,41. WAYAN MANGKU YASA, Luar Desa, Rp. 3.000.000,42. KOMANG KRISNA PRANATA, Br. Uma, Rp. 1.000.000,43. GD WAHYU SENTANA PUTRA, Br. Basangtamiang Rp. 1.500.000,44. KADEK NOVA REBEK PASTIKA, Br. Celuk, Rp. 500.000,45. NI LUH PUTU MELIA WIDYA PRADEWI, Br.
205 — 102
oleh pemerintah atau pemerintah daerahdilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lainyang disepakati secara sukarela oleh pihakpihak yang bersangkutan;Bahwa peran saksi pada pengadaan tersebut adalah : Secara umumdalam rangka mendapatkan hak atas tanah untuk instansi pemerintahmelalui 3 tahapan besar pertama penetapan lokasi, kedua perolehantanah dan ketiga proses hak atas tanah sesuai dengan tugas danfungsi saksi maka Kantor Pertanahan dalam hal ini Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetan
197 — 75
TPK/2016/PN.Pbrmenukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihakpihak yang bersangkutan;bahwa peran saksi pada pengadaan tersebut adalah: Secara umumdalam rangka mendapatkan hak atas tanah untuk instansi pemerintahmelalui 3 tahapan besar pertama penetapan lokasi, kedua perolehantanah dan ketiga proses hak atas tanah sesuai dengan tugas danfungsi saksi maka Kantor Pertanahan dalam hal ini Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetan menindaklanjuti permohonan tersebutdengan proses pengukuran
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
267 — 564
Pemetan, Rp. 2.100.000,. WAYAN SRI, Br. Celuk, Rp. 4.000.000,. WAYAN YASA, Br. Cepaka, Rp. 2.800.000,. NIWAYAN RASMIN, Br. Celuk, Rp. 10.000.000,. NINYOMAN SUMADI, Luar Desa, Rp. 2.000.000,. WAYAN MANGKU YASA, Luar Desa, Rp. 3.000.000,Hal. 186 dari 452 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusTPk/2018/PN. Dps42. KOMANG KRISNA PRANATA, Br. Uma, Rp. 1.000.000,43.1 GD WAHYU SENTANA PUTRA, Br. Basangtamiang Rp.1.500.000,44. KADEK NOVA REBEK PASTIKA, Br. Celuk, Rp. 500.000,45.
Terbanding/Terdakwa : FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom Alias MANGGA
121 — 69
- 1 (satu) bundel Rencana Pembanguanan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV.
114 — 23
- 1 (satu) bundel Rencana Pembanguanan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV.
125 — 30
- 1 (satu) bundel Rencana Pembanguanan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV.
107 — 19
- 1 (satu) bundel Rencana Pembanguanan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV.
Terbanding/Terdakwa : LIANE TANGKILISANG, SE. Ak;
140 — 54
- 1 (satu) bundel Rencana Pembanguanan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang
Terbanding/Terdakwa : ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.
96 — 48
(RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan