H M YUSUF ABDULLAH selaku Direktur PT BINTANG UTARA GROUPLawan:Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Dinas Pengairan Aceh (Tergugat);

Pembanding/Tergugat : DINAS PENGAIRAN ACEH Diwakili Oleh : MUAFFAT
Terbanding/Penggugat : M. LYAS ABDULLAH

Penggugat:
H MANSURIADY kapasitasnya selaku Direktur Utama PT MASRA INDAH PERMAI
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Program Kegiatan Bidang Sungai Danau dan Waduk Dinas Pengairan Aceh

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Cq Gubernur Aceh, Cq KEPALA DINASPENGAIRAN Cq Kuasa Pengguna Barang Program/kegiatanBidang Sungai, Danau dan waduk Dinas Pengairan Aceh,yang beralamat dijalan Ir.Mohd Thaher Nomor 18 BandaAceh, dalam hal ini dikuasakan kepada ZULKIFLI,S.T yangberalamat dijalan Mohd Thaher Nomor 18 Lueng Bata BandaAceh, menurut surat gugatan tersebut sebagai TERGUGAT;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan diantara

Penggugat:
IBRAHIM LUBIS selaku Direktur PT HERSA PRIMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Seulang No.5 Punge Jurong BandaAceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LawanKEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, beralamat di. Jin. Ir. H.

Menghukum Tergugat untuk mengalokasikan Anggaran Rp.8.784.367.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dalam APBA murni dan/atau Perubahan Tahun 2018 dan/atau dalam APBA murni dan perubahan tahun anggaran berikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, untuk membayarkannya kepada Penggugat melalui Nomor Rekening : 080.01.05.600004-1 pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli atas nama PT.

Menghukum Tergugat untuk mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp.8.784.367.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dalam APBA Perubahan Tahun 2018 dan/atau dalam APBA murni dan perubahan tahun anggaran berikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah

Penggugat:
T HERI SUHADI Direktur PT AGRAWISESA WIDYATAMA
Tergugat:
Cq.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

DINASPEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWATIMUR SURABAYA Cq. KEPALA BALAI PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BONDOYUDOMAYANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRANPROPINSI JAWA TIMUR DI LUMAJANG Cq. KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATENJEMBER DK VS MULYONO DKK

REKA KONSTRUKSI VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI BANYU ASIN

REKA KONSTRUKSIWANPRESTASI TERKAIT PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SEKAYUTAHAP Il APBD TAHUN 2014 Jo SURAT KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KELOMPOK IA.APBD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYADAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR: 54/ SK / PPK .1.A/APBD / PU.CK .PENG / 2014 TANGGAL 15 DESEMBER2014 TENTANG PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SEKAYUTAHAP Il KEC.

BAHWA MEMPERHATIKAN SURAT KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KELOMPOK 1A.APBD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYADAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN ANGGARAN 2014 sebagaimana dimaksuddalalm Surat TERGUGAT NOMOR: 54 /SK/ PPK .1.A/APBD / PU. CK.PENG/2014 TANGGAL 15 DESEMBER2014 maka Pemutusan Perjanjian PekerjaanPembangunan Gedugn Serba Guna Sekayu Tahap IlKec.Sekayu) Tahun Anggaran 014 ~ dinyatakanwanprestasi adalah tidak.

Daftar hitam2.1.Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumCiptakarya dan Pengairan Kabupaten Musi BanyuasinNomor: 600/140/KEP.PA/PU.CK.PENG/2015, tanggal 20April 2015 tentang Daftar Hitam yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya danHalaman 19 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUNPLG2.2.2.3.Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin selaku PejabatTata Usaha Negara terkait pekerjaan pembangunanGedung Serba Guna Sekayu tidak sah, karena SuratKeputusan memenuhi Pasal

SURAT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATENMUSI BANYUASIN NOMOR: 575/PU.CK.PENG/XII/2014, TANGGAL 24 DESEMBER 2014TENTANG PERSETUJUAN = PEMUTUSANKONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNANRUMAH PINTAR KECAMATAN SEKAYUTAHAP II Jo SURAT PERJANJIAN NOMOR: 04/SP/PPK/APBD.IV.A/PU.CK.PENG/2014TANGGAL 14 JULI 2014 TENTANGPEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAHPINTAR TAHAP II di1.2.

REKA KONSTRUKSIDALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH PINTAR SEKAYU TAHAPIl APBD TAHUN ANGGARAN 2014 dan Surat Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin No. 600 / 140 / KEP.PA /PU.CK.PENG / 2015, Tanggal 20 April 2015 TENTANG KEPUTUSANDAFTAR HITAM TERHADAP PT.

FADLY KARYA PRATAMA VS KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIRSELAKU PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukan diJalan Lintas Bagansiapiapi KM. 4Bagansiapiapi, dalam hal ini diwakili olehKuasanya1. STRAJUL MUNIR, S.H., M.H.2. AKHIRZA, S.H., M.H.Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor HukumAKHIRZA, S.H., M.H. S.

ini perlu dibuktikan secara hukum menurutprosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparathukum yang berwenang agar supremasi hukum~ dapatditegakkan ;Bahwa .............Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara sertatimbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas' dikemudianhari, maka Penggugat mohon kiranya Bapak dan atau MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkara menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan

sangketa tata usaha negara. sedangberjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap.(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)dapat diajukan = sekaligus dalam gugatan dan dapatdiputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/MajelisHakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkanPenetapan Penundaan SuratKeputusan .........Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan

MITRA AZKALINI UTAMA ;Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan atauMajelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan halhal sebagai berikutDALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN : Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaanpelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir selaku PenggunaAnggaran Nomor : 602.1/PP PA/BMAIR/113/2010 tanggal 02 Agustus 2010, tentangPenetapan Pemenang Pelelangan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilirselaku Pengguna Anggaran Nomor =: 602.1/PP PA/BMAIR/113/2010 tanggal 02 Agustus 2010, tentangPenetapan Pemenang Pelelangan Program PembangunanJalan dan Jembatan (Kegiatan Peningkatan Jalan(Semenisasi) Jalan Paluh Laut Menuju Sei. TunggakKecamatan Kubu) yang dimenangkan~ oleh PT. MITRAAZKALINI UTAMA ;3.

puluh tiga rupiah Sembilan puluh sen), adalah SAH secara hukum dan mengikat Tergugat untuk mengusulkan pembayaran lunas dari hasil pekerjaan tersebut kepada Perusahaan Penggugat melalui Pembayaran Sumber Dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2018 atau dalam APBA-Murni dan/Atau APBA-Perubahan pada tahun berikutnya sampai pembayaran dilaksanakan dengan lunas pada DPA SKPA Pengairan

Penggugat:
TAUFAN SYAHPUTRA selaku Direktur PT RICIKA KARYA PERKASA
Tergugat:
cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Penggugat:
TAUFAN SYAHPUTRA selaku Direktur PT RICIKA KARYA PERKASA
Tergugat:
cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Gubernur Aceh, cq.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH cq. Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Program/Kegiatan Bidang Irigasi,Rawa dan Pantai Dinas Pengairan Aceh, yang beralamat di Jin. Ir.Mohd. Thaher No. 18 Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasakepada Zulkifli, S.T.

/Staf Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Juli 2018 selanjutnya disebut: TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bna, tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Surat Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bna, tanggal 15Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa danmengadili

Penggugat:
ZULFADLISYAH SE selaku Direktur Utama PT LOEH RAYA PERKASA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Suami/Ayah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

Suami/Ayah Penggugat Rp4.896.159.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk hitungan pajak PPn 10% (sepuluh persen) di dalamnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam APBA-Murni dan/atau Perubahan Tahun 2019 dan/atau dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan

Penggugat:
1.Zaitun
2.Teuku Mirza Raja Muhammad
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukandi JIn. Ir. Mohd.

Suami/Ayah Penggugat,namun hal tersebut tidak dilakukan Tergugat sampai dengan gugatan iniPenggugat daftarkan, yang terbukti tidak ada serupiah pun anggaran yangdialokasikan Tergugat pada DPASKPA Dinas Pengairan Aceh dalam APBAMurni dan/Perubahan tahun anggaran 2010 s/d Tahun Anggaran 2018 untukpelunasan pembayaran sisa nilai pekerjaan Alm.

Menghukum Tergugat mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.4.896.159.000, (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam jutaseratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk hitungan pajak PPn10% (sepuluh persen) di dalamnya dalam APBA Murni dan/atau Perubahanpada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Acehdalam APBAMurni dan/atau Perubahan Tahun 2019 dan/atau dalam tahunAnggaran berikutnya, untuk membayar sisa nilai pekerjaan Alm. Suami/AyahPenggugat kepada Penggugat;7.

Fotocopy Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian PenangananDarurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh, tanpadiperlinatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P5;6. Fotocopy Akte Berita Acara Rapat PT. Berkat Jaya Abdi Nomor : 73tanggal 13 April 2009, tanpa diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup,diberi tanda P6;7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/GPJ/2018tanggal 04 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,diberi tanda P7;8.

CUT LAILAWATI, Direksi PT Raja Syahnan, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

., Advokat padaKantor Hukum Tarmizi YK & Associates, berkantor di JalanTaman Siswa, Nomor 25, Merduati, Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018:Pemohon Kasasi/Penggugat;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNURACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukandi Jalan Ir. Muhammad Taher, Nomor 18, Lueng Bata, KotaBanda Aceh, Prov.

Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 kepada Tergugat III untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat.---------9.

Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat.----------------------------------------------------------------------

Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp. 6.013.858.000,00 (enam milyar tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada DPA - SKPA Dinas Pengairan Aceh untuk membayar kerugian materil yang telah betahun-tahun dialami Penggugat yaitu setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung

Kepala Dinas Pengairan Aceh2. Gubernur Aceh3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Kepala Dinas Pengairan Aceh,beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 18 Banda Aceh , dalam halini memberikan kuasa kepada (1) Ir. Rosmalia, MT. (2) Mahdisyah ST.(3) Zulkifli, ST. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IL.2 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq. Gubernur Aceh, yang beralamat di Jalan T. NyakArief No. 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :(1) Dr. Iskandar A. Gani, S.H.

(satu milyar duaratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),sebagaimana tersebut pada angka 6 Tabel realisasi Pembayaran terhadap 68paket pada tahun 2010, 2011 dan 2012 Laporan hasil Pemeriksaan Khususatas pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran2010 s/d 2012 pada Dinas Pengairan Aceh tanggal 23 Agustus 2013 yangdikirimkan kepada Tergugat III. (Bukti P 5). Dan dalam Perjanjian(Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.

Untuk pembayaran,digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan.e Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yangberlaku.e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Acehakan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggarannya bukandi Dinas Pengairan akan tetapi di DPRA.

KU.602/ASDW/1205/2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman TebingSungai Kruengueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie (Bencana Alam),yang tembusannya dikirimkan kepada Tergugat I ;Menimbang, bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) KepalaDinas Pengairan No.

(empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu riburupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen). belum dibayar oleh Tergugat Ikepada Penggugat ; Menimbang, bahwa walaupun Diktum Ketiga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Kepala Dinas Pengairan No.

Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.----------------------------------------------------------------9.

mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp. 3.166.429.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pertahunnya kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan

Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat seluruhnya Rp. 3.166.429.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pertahunnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang telah bertahun tahun dialami Penggugat setara dengan standar

Kepala Dinas Pengairan Aceh2. Gubernur Aceh3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Kepala Dinas Pengairan Aceh,beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 18 Banda Aceh , dalam halini memberikan kuasa kepada (1) Ir. Rosmalia, MT. (2) Mahdisyah ST.(3) Zulkifli, ST. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.2 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq. Gubernur Aceh, yang beralamat di Jalan T. NyakArief No. 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :(1) Dr. Iskandar A. Gani, S.H.

Aceh yangdiselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung SerbaGuna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri dari unsur yaitu : Dinas Pengairan Aceh,Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (Bukti P 10), telah melahirkanpendapat dan kesimpulan diantaranya : e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukanpenilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek

berkekuatan14 Bahwa akibat Tergugat I, II dan III tidak membayar lunas sisa nilai volume pekerjaanPenggugat sejak tahun 2011, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materiil danberkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutang dalam membayar hargaupah bahan yang belum lunas Penggugat bayar kepada pihak ketiga namun telahPenggugat pakai dalam menyelesaikan pekerjaandimaksud.15 Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakan pekerjaan DaruratBencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan

Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaanPenggugat.Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13%(tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.3.166.429.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluhsembilan ribu rupiah) pertahunnya kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkandalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBAP) Tahun 2014 padaDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayarkerugian

Istimewa tanggal 10 Februari 2014 perihal pemberitahuan danmohon pembayaran sisa harga volume pekerjaan darurat bencana, diberi tanda BuktiBukti P 8; =n9Foto copy Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (BencanaAlam) Infrastruktur pada Dinas Pengairan Aceh, diberi tanda Bukti P Menimbang, bahwa foto copy bukti suratsurat sebagaimana tersebut di atas,setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah diberi materai secukupnyamenurut ketentuan undangundang, kecuali terhadap

.- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat ; -------------------------------------------------------------9.

.- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------------------- 10.

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2. GUBERNUR ACEH3. PIMPINAN DPR ACEH

Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat

Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran, sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat ; ---------------------------------

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2. Gubernur Aceh3. 3. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

Dinas Pengairan Aceh;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atau kerugian material kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) % /tahun dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari nilai sisa pembayaran (hutang) yang dihitung mulai sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai putusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan (inkracht van gewijsde);

8. Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana

Penggugat:
DARWANSAH ST bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ALDY JAYA UTAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Ahmad, Villa Alamanda No. 43, Desa le Masen Kayee Adang,Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor: W1U1/18/HK/02/1/2019, tanggal 11 Januari 2019;LawanKepala Dinas Pengairan Aceh, yang beralamat di Jin. Ir. Mohd.Thaher No. 18, Lueng Bata, Banda Aceh, selanjutnya disebutsebagai......... Tergugat;Tergugat (Ir.

Dinas Pengairan Aceh;7. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atau kerugian materialkepada Penggugat sebesar 13 (tiga belas) % /tahun dan/atau sesualdengan ketentuan yang berlaku, dari nilai sisa pembayaran (hutang) yangdihitung mulai sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampaiputusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan (inkracht);8.

Bahwa benar Tergugat, dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh memangbenar pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk)Nomor: KU.602/ASDW/676/2010, tanggal O05 April 2010, tentangpekerjaan Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peutoe KabupatenAceh Utara (Bencana Alam) yang dilaksanakan pada tahun Anggaran2010;2.

Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus InspektoratAceh atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam TahunAnggaran 20102012 pada Dinas Pengairan Aceh Nomor: 029/IALHPK/2013, tanggal 23 Agustus 2013 (beserta lampirannya),bermaterai cukup, diberi tanda bukti ....... (P 1);2.

(T2) dan HasilResume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat(Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh, sebagaimanabukti ....

KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

GUBERNUR ACEH, CQ.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di Jalan Ir.Mohd. Thaher Nomor 18 Banda Aceh, ,dalam hal ini memberikuasa kepada Ir. Supryanto, M.M Kepala UPTDIV DinasPengairan dan kawankawan, beralamat di Jalan Ir. Mohd ThaherNomor 18 Lueng Bata Banda Aceh berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Mei 2014;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH,berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh,diwakili dr. H.

dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dari resume rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il dan III baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran nilai sisavolume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPASKPA Dinas Pengairan

No. 3282 K/Pdt/2015a.1.8.a.1.9.perdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan,atau badan hukum publik yang memiliki hubungan perdata denganperson atau badan hukum lainnya;Bahwa Tergugat Kepala Dinas Pengairan in casu Ir.

Tripa Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur, KabupatenNagan Raya (Bencana Alam) tersebut telah selesai Penggugat kerjakan100% (seluruhnya) bahkan telah diterima dan difungsikan oleh TergugatI/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II/Termohon Kasasi untukkepentingan masyarakat, yang telah menimbulkan kerugian besar bagiPerusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi;Kedua, objek sengketa a quo adalah menuntut kepada Pemerintah(Gubernur Aceh/Tergugat Il/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon

Nagan Raya(Bencana Alam) yang diperintahkan oleh Dinas Pengairan Aceh/Tergugat/Turut Termohon Kasasi kepada Perusahaan Pemohon Kasasi atasHalaman 20 dari 30 hal. Put.

Penggugat:
JALALUSSAYUTHI
Tergugat:
1.ZAITUN
2.TEUKU MIRZA RAJA MUHAMMAD
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pengairan Aceh