Bahwa untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrike Pengadilan Hubungan Industrial harus memenuhi syarat formilsebagaimana yang telah diatur berdasarkan :e UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 136ayat (1) dan ayat (2) uang menyatakan:(1) Penyelsaian perselisihan Hubungan Industrial WajibDilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atauserikat pekerja/ouruh secara musyawarah untuk mufakat;(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud dalam

Bahwa dikarenakan penyelsaian Mediasi secara Bipatrit belumpernah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimanadiatur pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahu2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmerupakan syarat untuk mengajukan gugatan a quo, maka oleh karenaitu gugatan Penggugat dikulifisir sebagai gugatan premature diajukanke Pengadilan Hubungan Industrial ada Pengadilan Neger Medan.2.5.

Penyelsaian perselisihan Hubungan Industrial Wajib Dilaksanakanoleh pengusaha dan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/ouruhsecara musyawarah untuk mufakat;2.

Perselisihan Hubungan Industrial yangberkaitan dengan Pelaksanaan ketentuanketentuan sebagaimanadiuraikan pada butir 3.2 diatas, knususnya perihal perselisihan hubunganindustrial Wajib diupayakan penyelesaian terlebin dahulu melaluiperundingan bipatrit secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 3 ayat (1)UU Nomor 2 Tahun 2004) dan perihal Risalah Bipatrit yangditandatangani oleh Para Pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.2.4Bahwa dikarenakan penyelsaian

pada isikesepakatan perdamaiannya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G.S/2019/PN PyaMengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

Bahwa permohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbuldalam penyelsaian perkara permohonan ini;. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormatkepada mulya hakim Pengadilan Negri Liwa, berkenan untuk menerimadan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya menmberikan suatupenetapan yang berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan dari pemohon2.

Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul dalam penyelsaian perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Surakarta Cq Majlis Hakim untuk segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan Pemohon xxx sebagai wali dari anak yang bernama: Xxx (perempuan, Surakarta, 04 Desember 20053.

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G.S/2019/PN.Pya.Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) KOTA BATAM pada tanggal 1 September 2020 telah menyangkut pokokperkara, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakanyang sangat mendesak untuk melindungi hak Pemohon Keberatan di luar pokokperkara, dengan demikian terhadap tuntutan Provisi Pemohon Keberatantersebut haruslah ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon Keberatanyang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar putusan yang diterbitkanoleh Badan Penyelsaian

diperdagangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 huruf f UndangUndang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pula bahwaperlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasayang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 8 Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelsaian

berupa tatah dan benje;Bahwa pada tahun 2002 Penggugat pernah menggugat Ginter Baen Dkksebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terdaftardengan nomor register 02/Pdt.G/2002/PN.Kkp yang dilatar belakangi karenaadanya klaim dari Ginter Baen Dkk terhadap tanah milik Klien kami yangterkena kegiatan eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 JutaHa di Kabupaten Kapuas, dan karena adanya Klaim tersebut maka PanitiaPengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentinganUmum dan Penyelsaian

ternyata Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli2002 Register Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.K.Kp yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang pasti tidak merubah keadaan sebelumnyadan Penggugat tetaplah tidak dimasukan kedalam daftar penerima santunanyang terkena kegiatan eks PPLG 1 Juta Ha di Kabupaten Kapuas, makakemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriKuala Kapuas melawan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penyelsaian

Bahwa terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. tanggal 13Oktober tersebut pihak Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan untuk kepentingan Umum dan Penyelsaian Masalah TuntutanSantunan Tanam Tumbuh Milik Masyarakat yang terkena kegiatan PPLGsatu juta hektar Kabupaten Kapuas selaku Tergugat melakukan upayabanding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yangterdaftar dengan nomor Register Perkara 26/PDT/2003/ PT.PR;.

Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum jugamengembalikan uang kepada Saksi1 dan Saksi1 berusahamenghubungi dan mencari Terdakwa ke Kesatuan Ajendam Jaya,namun tidak ketemu, kemudian juga melapor ke Deninteldam Jayadan tidak ada penyelsaian, sehingga Saksi1 melaporkan Terdakwa keDenpom Jaya/2 Cijantung.7.

Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum jugamengembalikan uang kepada Saksi1 dan Saksi1 berusahamenghubungi dan mencari Terdakwa ke Kesatuan Ajendam Jaya,namun tidak ketemu, kemudian juga melapor ke Deninteldam Jayadan tidak ada penyelsaian, sehingga Saksi1 melaporkan Terdakwa keDenpom Jaya/2 Cijantung.6.

Republik5Indonesia No. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatanperceraian, maka dalam amar perlu mencantumkan kalimat Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinantersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa untuk penyelsaian

Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahirbathin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadapPenggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkandan mempertahankan rumah tangga ini, oleh karenanya Penggugatberkesimpulan bahwa satusatunya jalan penyelsaian yang terbaik adalahbercerai dengan Tergugat;8.

terdakwa tahu saksi korban MARLINA NAMRIN alias ALINmasih berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangkuSMK Negeri 2 Jayapura di Kotaraja, yang sama sekali belum pantasuntuk disetubuhi ; e Bahwa terdakwa sendiri telah berkeluarga, memiliki isteri danseorang anak ; Bahwa antara terdakwa dan saksi korban MARLINA NAMRIN aliasALIN saling berpacaran, karena terdakwa teman dengan kakaksaksi korban, dan terdakwa selalu tinggal dirumah saksi korbanMARLINA NAMRIN alias ALIN ; e Bahwa telah ada upaya penyelsaian

SMK Negeri 2 Jayapura diKotaraja, yang sama sekali belum pantas untuk disetubuhi ;Bahwa terdakwa RENALDO PATANDUNG alias HEIN sendiri telahberkeluarga, memiliki isteri dan seorang anak ;Bahwa antara terdakwa RENALDO PATANDUNG alias HEIN dan saksikorban MARLINA NAMRIN alias ALIN saling berpacaran, karenaterdakwa RENALDO PATANDUNG alias HEIN teman dengan kakaksaksi korban, dan terdakwa RENALDO PATANDUNG alias HEIN selalutinggal dirumah saksi korban MARLINA NAMRIN alias ALIN ;Bahwa telah ada upaya penyelsaian

ahirnya Penggugatpulang kerumah oang tuanya di Tuban.dan sampai saat ini sudah tidak adakomunikasi lagi.Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, dan Tergugat sudah tidakmenafkahi Penggugat,sehingga Penggugat sangat menderita lahir batin,sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupberumah tangga dengan Tergugat;Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapiPenggugat, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluargaPenggugat dan Tergugat untuk mencari penyelsaian

.), Kemudian perjanjian kerja waktu tertentukembali sejak 9 Maret 2015 sampai dengan 28 Februari 2017, diikutidengan pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang penyelsaian(vide bukti T9.a. dan T9.b.)

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbuldalam penyelsaian perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segeramemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR;Mengabulkan permohonan Pemohon .12. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak ;3.

Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonuntuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka PaniteraPengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikansalinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;DALAM REKONVENSIMenimbang Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutanPutusan No.213/Pdt.G/2010/PA ClgHalaman 7 dari 10balik berupa nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) setiap bulannya dan penyelsaian

Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahirbathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadapPenggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkandan mempertahankan rumah tangga ini, oleh karenanya Penggugatberkesimpulan bahwa satusatunya jalan penyelsaian yang terbaik adalahbercerai dengan Tergugat;8.