KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdaganagn Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen;Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen a quo terdahulu di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, telah terlihatjelas dan terang, dimana Termohon selaku Debitur lah yang telahmelakukan cidera janji atau wanprestasi berdasarkan PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 106110901181 tertanggal 11 September2009, Termohon

Menimbang bahwa menanggapi pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri, dan memori banding serta kontra memori banding tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti tersebutdi bawah ini;Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dalam guatan iniadalah tentang Hibah atas sebidang tanah, yang berdasarkan berita acarapemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungunpada tanggal 30 Januari 2015, tanah tersebut terletak di Lingkungan KualaTanjung, Kelurahan Perdaganagn

Tergugat IIl (EL BARINO SHAH) yang dibuatdihadapan Tergugat VI (RACHMANS YAH PURBA, S.H., M.Kn., Notaris),dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12Nopember 2013 antara Tergugat III (EL BARINO SHAH) dengan Tergugat V(ONGKO INDRAWAN) melalui Tergugat IV dihadapan Tergugat VII(GUNAWAN TARIGAN, S.H., Pekerjaan Notaris); Halaman 46 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDNLes10.11.Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara terletak di LingkunganKuala Tanjung, Kelurahan Perdaganagn

(dua) kali dibagian paha ;Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban Sintia Aristi denganmenggunakan kepalan tangan kanan dan tidak menggunakan alat ;Bahwa benar pada saat terdakwa menganiayan saksi korban Sintia Aristi,posisinya berdiri saling berhadapan ;Bahwa saksi menerangkan adapaun kronologis kejadianya yakni berawal saksibersama saksi Azhizah pergi ke dinas Keuangan kemudian saksi bersama saksiAzhizah kembali ke kantor peridnsutrian dan perdagangan, setibanya di kantorperindustrian dan perdaganagn

Secaraspesifik pada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadiatur pada pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22,Pasal 23 dan Pasal 24 yang mana suatu perbuatan atas Narkotika dilakukandengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan,Menteri Perindustrian, Menteri Perdaganagn dan Menteri Perhubungan;Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorangmelakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

JASA MANDIRI PRATAMA milikdari ABDUR RAZAQ, ST.Bahwa setelah barangbarang tersebut masuk ke Gudang milik ANDI SYARIFT.U.W, ST.MT, selanjutnya ABDUR RAZAQ, ST dihubungi oleh ANDI SYARIFT.U.W ,ST.MT untuk melihat barangbarang yang sudah datang ke gudangtersebut bersama dengan EMY ERWANDA, SE selaku kepada DinasPerindustrian, Perdaganagn, Koperasi dan UKM Kota Singkawang dan ANDISYARIF T.U.W, ST.MT meminta untuk segera mengurus pencairan termin 100% (seratus persen) keesokan harinya dan ABDUR RAZAQ,

ST mengurusproses pencairan 100% (seratus persen) yang seharusnya di siapkan olehABDUR RAZAQ, ST namun senyatanya untuk proses pencairan sudahdisiapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdaganagn, Koperasi dan UKM KotaSingkawang dalam hal ini AGUNG ARIF GUNAWAN dengan mengatakanbahwa barangbarang metrologi sudah lengkap.Bahwa pengiriman peralatan metrologi diterima oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang melewati batas waktuyang ditetapkan dalam kontrak, namum oleh Panitia

JASA MANDIRI PRATAMA milikdari ABDUR RAZAQ, ST.Bahwa setelah barangbarang tersebut masuk ke gudang milik ANDI SYARIFT.U.W, ST.MT, selanjutnya ABDUR RAZAQ, ST dihubungi oleh ANDI SYARIFT.U.W ,ST.MT untuk melihat barangbarang yang sudah datang ke gudangtersebut bersama dengan EMY ERWANDA, SE selaku kepada DinasPerindustrian, Perdaganagn, Koperasi dan UKM Kota Singkawang dan ANDISYARIF T.U.W, ST.MT meminta untuk segera mengurus pencairan termin 100% (seratus persen) keesokan harinya ABDUR RAZAQ, ST

JASA MANDIRIPRATAMA milik dari ABDUR RAZAQ, ST.Bahwa setelah barangbarang tersebut masuk ke Gudang milik ANDISYARIF T.U.W, ST.MT, selanjutnya ABDUR RAZAQ, ST dihubungi olehANDI SYARIF T.U.W ,ST.MT untuk melihat barangbarang yang sudahdatang ke gudang tersebut bersama dengan EMY ERWANDA, SE selakukepada Dinas Perindustrian, Perdaganagn, Koperasi dan UKM KotaSingkawang dan ANDI SYARIF T.U.W, ST.MT meminta untuk segeramengurus pencairan termin 100 % (Seratus persen) keesokan harinya danABDUR RAZAQ,

Bahwa harga 1 (satu) unit Televisi jenis LED Merk LG ukuran 32 Incwarna hitam dengan Nomor Seri: 6061NMF1E523 dan 1 (satu) kipas anginMerk Miyako warna hitam Type KLB18 berdasarkan berita acara hasilpenaksiran harga barang hasil tindak pidana pencurian dari Dinas Perindustriandan Perdaganagn Kabupaten Gunung Mas Nomor:094/129/Disperindag/V1I/2018 Tanggal 06 Juni 2018 adalah 1 (satu) unit Televisijenis LED Merk LG ukuran 32 Inc warna hitam dengan Nomor Seri:6061NMF1E523 seharga Rp 3.000.000, (Tiga

Inhu;Bahwa saksi adalah PNS dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangandan Pengelolahan Pasar Kab.Inhu dengan Pangkat Penata Tingkat GollVc yang berdinas sebagai Kabid Pengawasan Pengendalian DinasPerindustrian Perdaganagn dan Pengelolahan Pasar Kab.Inhu, dan saksidiangkat sebagai PNS tahun 2001;Bahwa tugas saksi sebagai Pegawai pada Perindustrian Perdagangan danPengelolahan Pasar Kab.Inhu antara lain :sebagai Pengawas peredaranbarang dan Jasa di Perindustrian Perdagangan dan Pengelolahan PasarHal

danperdagangan No.647/MPP/KEP/10/2004 tentang ketentuan impor prekusor,sedangkan merkuri/Hg (air raksa) berdasarkan Permendag No.44/MDag/PER/9/2009 tentang Pengadaan , distribusi dan pengawasan bahan berbahaya ;PT.HIKINDO MANDIRI tidak dapat melakukan impor merkuri (air raksa)kedalam negara Republik indonesia karena berdasarkan Permendag No.44/MDag/PER/9/2009 tentang pengadaan, dan pengawasan bahan berbahaya telah telahditentukan bahwa importir terdaftar bahan berbahaya (ITB2) adalahPT.PERSERO PERUSAHAAN PERDAGANAGN

Situasi TanahNo.593/084/IV/2011, tanggal 06 Januari 2011 dan 2 (dua) orang saksi yangdiajukan secara bersamasama dengan Tergugat , Il, lll, IV, V tersebut di atas;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/ Pat.G/2014/PNSimMenimbang, bahwa untuk memastikan objek Hibah seperti di dalilkanPenggugat dan TergugatTergugat telah dilakukan pemeriksaan di tempattanah hibah berada dan telah menjadi fakta hukum tanah objek perkara Hibahadalah sebidang tanah pekarangan yang berada di Lingkungan Kuala Tanjung,Kelurahan Perdaganagn

danmengadili perkara pengaduan aquo terdahulu, tidak mempertimbangkan dan menerimakeberatan dari Pemohon, dimana hal yang seperti ini sangat bertentangan danmerugikan pihak yang berperkara, oleh karena Pemohon selaku kreditur / PelakuUsaaha tidak diberikan haknya untuk melakukan pilihan lain selain harus menerimadan melanjutkan persidangan, dimana hal tersebut jelas dan terang sudah tidak sesuaidengan Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo.1011Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdaganagn

CAHAYA GEMILANG SELULER yang dibuat di Kantor Notaris GIANTO, SH pada tanggal 19 Juli 2008;

b. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Usaha Perdaganagn an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER, Nomor Induk Berusaha : 912 020 378 2522 tanggal 22 Juli 2019;

c. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha No. 912 020 378 2522 an. PT.

Telah mengangkangi SK yang telah dibuat sendiri oleh TergugatRekonpensi/ Penggugat Konpensi (SK Wako No 328 pada tanggal 27Juli 2006 tentang Penetapan Lokasi Perdagangan Hasil Pertaniandalam kota Padang Panjang) yang menyatakan bahwa terhitungmulai tanggal 10 Agustus 2006, lokasi Perdagangan Hasil Pertanianyang terletak di depan Terminal Bukit Surungan Kota PadangPanjang, dinyatakan dioperasionalkan, lokasi perdaganagn sayur danhasil pertanian yang lama di Pasar Pusat Kota Padang Panjangdinyatakan

Sampai sekarang haripasar yang ditetapkan tersebut tidak terjadi di PIHP Bukit Surungan,dan masih beroperasi dilokasi perdaganagn sayur dan hasil pertanianyang lama di Pasar Pusat, sedangkan hari operasional pasar yangada di PIHP dan kawasan perdagangan Bukit Surungan pada saatsekarang yaitu pada hari Minggu, Selasa dan Kamis adalah atasupaya dan biaya besar Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensisendiri tanpa dukungan Tergugat Rekonpensi (bukti terlampir);.

Biaya proyekkerjasama Pemko Padang Panjang dengan PT Alam Sejahtera Sejati,Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Pap.33.34.35.36.37.38.39.yang telah diberi materai secukupnya/ diNazegelend dan telah dilegalisirtanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TK/PR.11.c;Print out foto plank merek Kantor Pengelolaan Pasar Induk HasilPertanian (PIHP) di Ruko Kawasan Perdagangan Bukit Surungan dan ColdStorage milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang terletak didalamRuko No. 19 di kawasan perdaganagn

Kepala Desa Sumber jaya Dede Susanti, S.Sos
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdaganagn (SIUP) Menengah Berkop Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 503.09/2-0424/BPMPPT/PM-00/I/2019, atas nama PT. Dedi Jaya Barokah, tertanggal 25 Januari 2019 An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Drs. H. EDI SUPRIADI, M.SI
3. Fotocopy KTO, NIK : 3214117050582003 an.

Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan,narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidangperbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai,perdagangan orang, perdaganagn senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup,di bidang kelautan dan perikanan atautindak pidana

denganketerangan saksi Siti Kholifah, bukti surat Delivery Order (DO) atas mobil Pajero Sport; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : mentransfer, membelanjakan,atau perbuatan lain atas harta kekayaan, telah terbukti; Mengenai unsur III: Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidangperbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdaganagn

Pelabuhan Indonesia II sebagai Badan Publik Negara;Seluruh proses Administrasi yang digunakan oleh PT Pelindo Il menggunakansistim Administrasi Negara dan Administrasi Perdaganagn Negara;Profesor Prayudi Admosudirdjo mengemukakan tiga arti Administrasi Negaradalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, 312 halamandengan definisi sebagai berikut:1. Aparatur Negara, Aparatur Pemerintahan, Instansi kenegaraan mulai dariPresiden sampai dengan Kelurahan;2.

diberi tanda T18;Foto Copy atas asli Riwayat Transaksi atas nama Muhammad Faisal dariTokopedia telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T19;Foto Copy atas asli Print Out Tranfer ketiga yang dilakukan olehMuhammad Faisal sejumlah total Rp 169.402 pada tanggal 16 Februari2018 pukul 15.54 Wib telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T20;Foto Copy atas asli Print Out Surat Edaran Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang batasan dan Tanggung JawabPenyedia Platform dan Pedagang perdaganagn

Surat Ijin Usaha Perdaganagn (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang;

berdasarkan UndangUndang Nomor 21 tahun 2011tentang otoritas jasa keuangan (untuk selanjutnya disebutkan UUOJK) (vide Pasal 6 UU OJkK)Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatassudah jelas bahwa tergugat Ill tidak melaksanakn fungsi, tugasdan wewenangnya bredasarkan UU Perlindungan Konsumen,sehingga Tergugat Ill tidak pernah melakukan pengawasanberdasarkan UU Perlindungan Konsumen.Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kurang pihakkarena tidak melibatkan kementerian di bidang perdaganagn

kenal dengan terdakwa, namun tidak adahubungan keluarga.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yangdiberikan dihadapan Penyidik yang tercantum dalam BAP adalah benar danpemeriksaan tersebut dilakukan tanpa paksaan atau dengan kekerasan.Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Puskud Jabar dengan Jabatansebagai Kepala Unit Saprotan Direktorat Perdagangan Pusat KUD JawaBarat;Tugas dan fungsi saksi di Puskud Jabar adalah melaksanakan tugaslangsung secara struktural dari direktur Perdaganagn

Surat Ijin Usaha Perdaganagn (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang;