Bahwa ketika memasukipencairan kredit yang merupakan tahapan akhir dari proses kredit, terdakwaIV Norhasanah Als Sanah Binti Hasan Fakhrudin menurut Peraturan DireksiPD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11Agustus 2009, berdasarkan tugasnya dalam pencairan kredit diharuskanmeneliti agar prosedur yang dilalui dalam rangkaian pencairan kredit jangansampai ketinggalan dan terlewatkan tahapantahapan proses pencairankredit antara lain meneliti berkas perjanjian kredit yang sudahditandatangani

CommonwealthLife, Surat keterangan Kerja dari Common Wealth dan UOB;Bahwa yang di rugikan terkait adanya kejadian tersebut adalah BPJSKetenagakerjaan KCP Bandung Barat sebesar Rp.30.253.180,00 ( tiga puluhjuta dua ratus lima puluh tiga seratus delapan puluh ribu rupiah ), karenatenaga kerja yang bersangkutan masih berhak untuk mencairkan jaminan harituanya dan pihak BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk membayarpengajuan dana JHT tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :Perdir

Harpan Hendrawan;Bahwa perouatan Terdakwa merugikan pihak BPJS Ketenagakerjaan, karenayang mengeluarkan dana JHT tersebut atas perouatan Terdakwa adalahpihak BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat, dan apabila yang berhakatas dana JHT tersebut kemudian mengajukan klaim dana JHT nya makapihak BPJUS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk membayar pengajuan danaJHT tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :Perdir/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ProgramJaminan

Belitung Timur Tanggal 5 Agustus 2019;

/Upt Rsud/Iv/2020 Tentang Perubahan Kesebelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

Belitung Timur Tanggal April 2020;

445/09.A/Perdir/Upt Rsud/I/2022 Tentang Perubahan Keempat Belas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal Januari 2022;

2022;

14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang;

Foto copy dari copy Surat PT Inhutani Perwakilan Kalimantan Timurkepada Wlikota Samarinda Nomor 334/SP/Perdir/III/2003 tanggal 31 Maret2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. IIl 9 ;10. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor11 Tahun 1994 atas nama pemegang Hak : PT Inhutani (berkedudukan diJakarta), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.III 10;11.

Inhutani Jakarta Tertanggal 12 Mei2003, Surat PT Inhutani Perwakilan Kalimantan Timur kepada WlikotaSamarinda Nomor 334/SP/Perdir/III/2003 tanggal 31 Maret 2003, Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 11 Tahun 1994 atas nama pemegang Hak : PT Inhutani (berkedudukan di Jakarta), Berita Acara Pengukuran Pengembalian BatasSertifikat HGB No 11 an. Inhutani Nomor 600/107A/BPN44.1/2003 tanggal154 + Pebruari 2003, Keputusan Direksi PT. Inhutani No.545/VIV/INHUTANI/2002 tentang Panitia Penaksir harga PT.

2022;

14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang;

Cilincing, KodyaJakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, di Jalan/Perdir : Perkavlingan MarundaBlok IIB1, Kav.

Selain hal tersebut BPJS Kesehatan mempunyai pedoman internalberupa Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jamianan SosialKesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinasdan Kearsipan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan(untuk selanjutnya disebut Perdir 7/2019).

Huruf A Bab IV Perdir 7/2019 memberikan pengertiannaskah Dinas Korespondensi adalah:Naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang digunakansebagai sarana komunikasi kedinasan untuk menyampaikan informasitertulis kepada pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tugas sesualdengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya salah satu jenis naskah korespodensi adalah Surat DinasKorespodensi sebagaimana diatur pada Huruf B angka 1) BAB IVPerdir 7/2019 yang berbunyi:Surat dinas korespondensi yang selanjutnya

2022;

14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang;

Sistem pencegahan inefisiensi klaim di Rumah Sakit, yaitu:1) Area prospektif: dengan pemanfaatan foto peserta daridukcapil,2) Area concurrent: dengan mesin learning pd aplikasiverifikasi, dan3) Area retrospektif: dengan kegiatan verifikasi pasca klaim(telan dikeluarkan perdir no. 24 tahun 2020 tentangVerifikasi pasca klaim dan audit adminsitrasi) sertaHalaman 45 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020pengembangan tool deteksi yang telah dimiliki pada sistempelayanan kesehatan.b.

berbasis clusterpelayanan2) FKRTLa) Implementasi dan pengembangan eClaim Rujukan (eVedika);b) Penguatan Pelaksanaan Utilization Review (UR);c) Optimalisasi Verifikasi Pasca Klaim; dand) Penguatan Tim Pencegahan Kecurangan JKN.3) Sistem pencegahan inefisiensi klaim di Rumah Sakit, yaitu:a) Area prospektif: dengan pemanfaatan foto peserta daridukcapil,b) Area concurrent: dengan mesin learning pd aplikasiverifikasi, danc) Area retrospektif: dengan kegiatan verifikasi pasca klaim(telan dikeluarkan perdir

Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:0045.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi Dan Formasi Jabatan PTPLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Dan Bengkulutanggal 5 Juni 2018 (vide: PERDIR 45/2018), pada Lampiran IV Nomor 34mengatur bahwa unit/sub organisasi PT PLN (Persero) yang berada diwilayah Rimbo Bujang adalah bernama Unit Layanan Pelanggan (ULP)Rimbo Bujang dan bukanlah PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang UnitPelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Tergugat III dalam perkara a quo karena tidak ada unit pelaksanaataupun sub organisasi dari PT PLN (Persero) yang bernama PT PLN(Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) WilayahSumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu;Hal 39 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Padt.G/2020/PN Mt.Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:0045.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi Dan Formasi Jabatan PTPLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, DanBengkulu tanggal 5 Juni 2018 (vide: PERDIR

Belitung Timur Tanggal 5 Agustus 2019;

/Upt Rsud/Iv/2020 Tentang Perubahan Kesebelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

Belitung Timur Tanggal April 2020;

: 445/09.A/Perdir/Upt Rsud/I/2022 Tentang Perubahan Keempat Belas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal Januari 2022;

bergerak dalamusaha penyaluran dana/uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan jasadibidang keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undanganguna melayani masyarakat golongan menengah kebawah (Bukti P.7);Bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dariPerusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13Desember 2011 untuk menjaga kevakuman, Direksi PT Pegadaian(Persero) menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 01/Perdir

Pegadaian(Persero) menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 01/Perdir/2012 tanggal 1April 2012 tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan UmumHal.3 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.SusPHI/2014(Perum) Pegadaian Menjadi Peraturan P.T.

.> Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi BPJUS Ketenagakerjaan Nomor :Perdir/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ProgramJaminan Hari Tua dijelaskan apabila Kartu BPUS Ketenagakerjaan tidakada jika kepesertaan sudah non aktif, peserta melampirkan keteranganhilang Kartu Peserta BPUS Ketenagakerjaan dari kepolisian.> Bahwa sistem BPJS Ketenagakerjaan sudah online dengan datakependudukan namun belum memunculkan foto pemegang NIK KTPtersebut dan setelah adanya peristiwa penipuan dan pemalsuan

HARPAN HENDRAWAN yang dicairkan oleh Sdr.IMAN ZAENAL ARIFIN maka pihak BPJS Ketenagakerjaan pihak yangdirugikan karena sesuai PERDIR/155/122015 tentang petunjuk teknispenyelenggaraan program jaminan Hari Tua apabila terjadi kesalahanpembayaran klaim jaminan Hari tua maka pihak BPJS ketenagakerjaanberkewajiban untuk menetapkan dan membayar ulang dana JHTkepada yang berhak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.Bahwa klaim JHT an. LIANA NAFITA dan Sdr.

LIANA NAFITA dan sar.HARPAN HENDRAWAN (KTP, Kartu keluarga, Paclaraing, Kartujamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dan buku tabungan) bahwa semuaberkas tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan klaimJHT dan dapat dikateorikan ke 3 berkas tersebut termasuk ke kriteriaklaim mengundurkan diri sebelum usia pensiun.> Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi BPJUS Ketenagakerjaan Nomor :Perdir/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ProgramJaminan Hari Tua dijelaskan apabila Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Pegadaian (Persero) No. 01/Perdir/2012tertanggal 01 April 2012,, tentang Pemberlakukan Seluruh Peraturan perusahaan19umum (PERUM) Pegadaian menjadi Peraturan PT. Pegadaian (persero),selanjutnya diberi tanda ............... 0.0.0. cc ccc eee eee P7;I (satu) bendel foto copy Peraturan Direksi PT. Pegadaian (persero) Nomor :979/SPDMBK.200322/2012 tertanggal O3 Juli 2012, tentang StrukturOrganiasasi Tata Kerja PT.

Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK No.27/2016):Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 2/KN/2017Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang(selanjutnya disebut Perdir JKN No. 2/2017):Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.01/2014 tentangPenilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor: 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan

Pelaksanaan lelang oleh Tergugat tidak memenuhi syaratsyaratLelang EksekusiMengenai syaratsyarat Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 angka 5 Perdir JKN No.2/2017 ditentukan bahwa:Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk LelangEksekusi sebagai berikut:5. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT), terdiri dari:a.

PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) nomor : 68 / DU / PERDIR/ PP/ VII /2014, tanggal 07 Juli 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerjaCabang PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yaitu :a. Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai yang telah ditetapkan olehdireksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);b. Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Direksi PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);c.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) nomor : 68/DU/PERDIR/PP/VII/2014, tanggal O7 Juli 2014 tentang StrukturOrganisasi dan Tata kerja Cabang PT.Perusahaan PerdaganganIndonesia (Persero) yaitu :a. Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai yang telah ditetapkanoleh direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);b. Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh DireksiPT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);c.

PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) nomor : 68 / DU / PERDIR/ PP/ VII /2014, tanggal 07 Juli 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerjaCabang PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yaitu :a. Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai yang telah ditetapkan olehdireksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);b. Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Direksi PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);c.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) nomor : 68/DU/PERDIR/PP/VII/2014, tanggal O7 Juli 2014 tentang StrukturOrganisasi dan Tata kerja Cabang PT.Perusahaan PerdaganganIndonesia (Persero) yaitu :a. Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai yang telah ditetapkanoleh direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);b. Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh DireksiPT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);c.