tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak 1 bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain ", yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

NiftoAnin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pelalawan.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPerpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak.ATAUKEDUABahwa Anak Anak 1 (lahir tanggal 28 Juli 2002 sebagaimana identitasKTP NIK 1406062807020001

NiftoAnin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pelalawan.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPerpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana AnakdanMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, AnakPenasihat Hukum Anak telah membenarkan

disusun oleh Penuntut Umummerupakan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:Kesatu: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang telah mengalami perubahan denganUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

Pidana Anak;atauKedua: Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang telah mengalami perubahan denganHalaman 20 dari 27 Halaman,Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2019/PN DumUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

Hakim sependapat denganTuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaituMelanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telahmengalami perubahan dengan Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindugan

Pembanding/Penggugat : Lembaga Perlindugan Konsumen YLKAI
Terbanding/Tergugat I : 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Purwodadi
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) haltersebut dapat kita linat pada dalil gugatanya pada angka 5 Tergugattelah melakukan pemukulan dan Penggugat melaporkan pemukulantersebut di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana danpemberdayaan perempuan dan perlindugan anak kabupaten indragirihilir di dampingi Penasihat Hukum/pengacara dari Pemberdayaan Anakdan Perempuan TITIN TRIANA SH.

dan perlu Tergugat tegaskan Kuasa HukumPenggugat pada awalnya hanya di beri kewenangan meyelesaikanperkara atas laporan pemukulan atas laporan Penggugat, berdasarkandalil gugatan penggugat telah melaporkan kasus pemukulan tersebut keDinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaanperempuan dan perlindugan anak kabupaten indragiri hilir di dampingipengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANASH.

kekerasan seperti apa, maka halpembuktian seperti apa yang ingin di buktikan Penggugat dipersidangan, jika tidak di jelaskan apa pokok permasalahanya, olehkarna sangat jelas dalam gugatan Penggugat adalah kabur dan harus ditolak dan atau setidaktidaknya tidak dapat di terima..Bahwa jawaban Eksepsi Penggugat pada angka 4, Tergugat keberatanatas dalil Penggugat pada jawaban Eksepsi, Penggugat melaporkanpemukulan tersebut di Dinas pegendalian penduduk, Keluargaberencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindugan

,MH,penggugat tidak di jelaskan secara gamlang tentang adanya tergugatmelakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat, seharusnyadi jelaskan, tentang Tergugat telah melakukan pemukulan dankekerasan seperti apa dan perlu Tergugat tegaskan, Penggugat dalamlaporanya tidak medalilkan bukti surat atas laporan kasus pemukulandan kekerasan tersebut dari Dinas pegendalian penduduk, Keluargaberencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindugan anakkabupaten indragiri hilir, bahawa hal apa yang harus di

memenuhi kebutuhannya; makaberdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugihtanggal 6 Maret 2017 nomor 23/Pid.SusAnak/ 2016/PN.Gnsharuslah dikuatkan,dengan perbaikan sekedar mengenai klasifikasi tindak pidana dan amarpembebanan biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KitabUndangundang Hukum Pidana, pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan

dalam amar putusannanti ;Memperhatikan ketentuan pasal 1304, pasal 1320, pasal 1338Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pasal 6 huruf c undangundangNomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 98 ayat (1),pasal 103 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang PerseroanTerbatas, pasal 22 dan pasal 34 ayat (1) huruf i Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiyaan, pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 Tentang Perlindugan

;woeee Menimbang bahwa, selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakahdiperkenankan bagi orang tua kandung untuk menunjuk seorang kuasa bagi anaknyakarena ia tidak dapat melaksanakan kekuasaannya sebagai orang tua terhalang olehjarak yang sangat jauh sebagai berikut ;wonee Menimbang bahwa, dalam kedudukannya sebagai orang tua memilikikewajiban dan tanggungjawab yang diatur sedemikian rupa dalam UndangundangNomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindugan Anak pasal 26 ayat (1) yaitu ;a.

Bahwa korban dalam perkara aquo adalah seorang anak,yang menurutUndangUndang nomor 35 tahun 2014 Perlindugan Anak harusmendapat perhatian.Halaman 6 dari 9 Hal.Putusan No.7/PID.SUS/2020/PT KDI4.

kesepakatan dalampenyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukanpenyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembagaalternative penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan;38.Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukanmelalui lembaga alternative penyelesaian sengketa,Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepadaOtoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaianpengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di PelakuUsaha Jasa Keuangan (videPasal 39 ayat (1), (2), dan (3)POJK Perlindugan

Konsumen);39.Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yangdilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimanadimaksud di atas merupakan upaya mempertemukanKonsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untukmengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalamrangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal42 POJK Perlindugan Konsumen);40.Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaianAtsengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, makasesuai dengan ketentuan POJK Perlindugan Konsumen

LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA DISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN, Dkk.,Melawan :PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR PUSAT JAKARTA, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR WILAYAH III SURABAYA JAWA TIMUR, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR CABANG UTAMA BANGKALAN, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, CABANG PEMBANTU PAMEKASAN, Dkk,

LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN' NASIONAL INDONESIADISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN, berkedudukan di KantorPusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai Il, Telp.0341492174 7723567 Fax. 0341402696 Malang 65123 dan KantorPerwakilan Pamekasan : Jalan KH. Cokroatmojo No. 82 Kelurahan PartekerKecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini diwakili olehPengurusnya Nanang Nelson, S.H., Nurhijah, S.Pd.i, Qamaruddin, S.H.,Sarbini, S.Ag., Ir. H. Norbianto, Moh.

Selaras dengan aturan tersebut, Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak sebagaiman telahdiubah dengan UndangUndang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jugamengatur bahwa setiap anak berhak atas susatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan,Menimbang, bahwa dari aturan tersebutlah pemberian nama untukanak haruslah dijamin haknya baik dari orang tua Anak itu sendiri dan juga dariNegara dalam hal ini

Calon anak angkat belum berusia 18 tahun, merupakan anak telantar atauditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembagapengasuhan anak dan memerlukan perlindugan khusus;2. Calon orang tua angkat haruslah memenuhi syaratsyarat :a.b.Sehat jasmani dan rohani;Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluhlima) tahun;. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakkejahatan;.

apakahTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa PenuntutUmum apabila dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaituberupa keterangan Saksi Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaanyang berbentuk alternative sebagai berikut :KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 35 Tahun 2014 Tentang Perubahaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan

Anak JoPasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ;ATAUKEDUA : Pasal 81 Ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 35 Tahun 2014 Tentang Perubahaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan Anak JoPasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang, oleh karena Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan yangberbentuk alternatif dan sesuai fakta fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akanlangsung mempertimbangkan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal Pasal 81

Ayat(1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2014 TentangPerubahaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan Anak Jo Pasal65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana yang unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Dengan Sengaja;3 Melakukan kekerasaan atau ancaman kekerasaan memaksa anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;Ad.

MANDIRI TUNAS FINANCE/Penggugat dalam Mengaplikasikanperjanjian baku, jelasjelas melakukan pelanggaran/ketidak patuhan terhadapUndangundang Perlindugan Konsumen Pasal 18, dan Surat Edaran OtoritasJasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014, tentang Perjanjian Baku, antara lainyang memuat aturanaturan tentang "Perjanjian Baku Yang Dilarang AdalahPerjanjian Yang Memuat HalHal Sebagai berikut":Halaman 6, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Smg Pasal 18 Ayat 1 Huruf d (UUPK): Menyatakan pemberian kuasa darikonsumen

Perlindugan Anak;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADRIANUS FERDY MEKELdengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dendasebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) danapabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) Bulan.3.

hak asuh terhadap Anak sebagaimana PutusanPengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2020/PN Btm Putusan yang diputuspada tanggal 20 Juli 2020, Majelis menilai tidaklah terdapat unsur pengulanganatau Nebis in Idem terhadap perkara Aquo, Dimana pembuktian terhadap HakHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PN BtmAsuh Anak dapat saja diajukan atau diberikan kepada pihak yang dinilai layak,baik dari lembaga lainnya seperti Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI)atau Rekomendasi Komisi Pengawasan dan Perlindugan

asuh terhadap Anak sebagaimana PutusanPengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2020/PN Btm Putusan yang diputuspada tanggal 20 Juli 2020, yang telah diputus dengan tanpa kehadiranPenggugat yang waktu itu adalah Tergugat, Majelis menilai bahwa perkara inidiajukan tentang pengajuan Hak Asuh Anak dapat saja diajukan atau diberikankepada pihak yang terkait dalam perkara cerai yang dinilai layak, baik darilembaga lainnya seperti Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) atauRekomendasi Komisi Pengawasan dan Perlindugan

Naldi terbukti bersalah melakukantindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak dalam Dakwaan Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesarRp 60.000.000, subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;123.

HUSEIN BIN HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindugan Konsumen;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.

4.