PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMURmelawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk

PUTUSANNomor : 882/Pdt.G/2016/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK)JAWA TIMUR : Drs Muhammad Said yang jugadisebut Muhammad said Sutomo sebagai Ketua, IntanAtika Agus Air, ST.SH, sebagai Wakil Ketua, danMukharrom Hadi Kusumo, SH sebagai Sekretaris yangberalamat di Gedung Astra

LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA DISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN dan 2. NUR SYARIFAIN tersebut;

LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA DISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN, , DK VS 1. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR PUSAT JAKARTA, PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR WILAYAH III SURABAYA, JAWA TIMUR, cq.. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KANTOR CABANG UTAMA BANGKALAN, cq.. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk, CABANG PEMBANTU PAMEKASAN,

PUTUSANNomor 1006 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN NASIONALINDONESIA DISINGKAT LPKNI BADAN HUKUM PERSEROAN,berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya WapogaNomor 2 Perum Ngwyjil Permai Il, Malang dan KantorPerwakilan Pamekasan, di Jalan KH.

gugatan Para Penggugat cacat formil dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2014/PN Pmk, tanggal 30 April 2015 yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor 2/PDT/2016/PT SBY, tanggal 10 Februari 2016, dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:LEMBAGA PERLINDUGAN

dewasa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dari faktafakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut,Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan disusun secara tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana pada 81 ayat (2) UU,No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan UUNo.23 Tahun 2002,Tentang perlindugan

Anak,Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Pasal 81 ayat (2) UU,No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.23Tahun 2002,Tentang perlindugan Anak,Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telahterpenuhi dalam perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaanPenuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU,No.35 Tahun 2014Tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002,Tentang perlindugan

penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhnkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmemerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untukbiaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU,No.35 Tahun 2014 Tentangperubahan UU No.23 Tahun 2002,Tentang perlindugan

Alternatif, yaitu:Halaman 13 dari 20 Halaman,Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2019/PN DumKesatu: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang telah mengalami perubahan denganUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

Undangundang, JoUU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;atauKedua: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang telah mengalami perubahan denganUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

Undangundang, JoUU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;atauKetiga: Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang telah mengalami perubahan denganUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

mempertimbangkanDakwaan Kesatu, yaitu Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakHalaman 14 dari 20 Halaman,Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2019/PN Dumyang telah mengalami perubahan dengan Undangundang RI Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindugan

NIFTO ANIN, S,Sos selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PelalawanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan anak menjadi UUATAUKEDUABahwa terdakwa SAMIN Als SAMIN Bin USMAN pada tiap hari Selasadan Jumat, di tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2020 namunkejadian terakhir diketahui

NIFTO ANIN, S,Sos selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PelalawanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut

pidana dilarangmelakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukantipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk AnakHalaman 9 dari15 halam putusan Nomor 315/PID.SUS/2021/PT PBRuntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukanoleh pendidik atau tenaga kependidikan diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

Menyatakan ia Terdakwa ANUWAR LUBIS Als WAK LUBIS Bin PAIMINLUBIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja melakukan melakukantiou muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain diatur dan diancampidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

MASFUZAIRI, M.Siselaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU;ATAUHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN PlwKEDUABahwa ia terdakwa ANUWAR LUBIS Als WAK LUBIS Bin PAIMINLUBIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020

MASFUZAIRI, M.Siselaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN PlwPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa ANUWAR LUBIS Als WAK LUBIS Bin PAIMINLUBIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020

MASFUZAIRI, M.Siselaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PerpuNomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindugan anak menjadi UU;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkantelah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa

Menyatakan ia Terdakwa JONATAN LUMBAN TOBING Als TOBINGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Setiap orang yang dengan sengaja melakukan melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain diatur dan diancampidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan anakmenjadi UU

kejadian Anak korban XXX XXXXX masih berusia17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan KartuKeluarga Nomor 1405031808100492 tanggal 3 Nopember 2020 yangditandatangani oleh H.Nifto Anin S.Sos M.Si selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PelalawanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

berusia17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan KartuKeluarga Nomor 1405031808100492 tanggal 3 Nopember 2020 yangditandatangani oleh H.Nifto Anin S.Sos M.Si selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN PlwPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PerpuNomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindugan

kejadian Anak korban XXX XXXXX masih berusia17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan KartuKeluarga Nomor 1405031808100492 tanggal 3 Nopember 2020 yangditandatangani oleh H.Nifto Anin S.Sos M.Si selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

Penggugat:
Lembaga Perlindugan Konsumen YLKAI
Tergugat:
1.1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Purwodadi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Pembanding/Penggugat : Lembaga Perlindugan Konsumen YLKAI
Terbanding/Tergugat I : 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Purwodadi
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umummerupakan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:Kesatu: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan

Anakmenjadi Undangundang, Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;atauKedua: Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undangundang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan Anakmenjadi Undangundang, Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umumbersifat Alternatif

maka Hakim memilin salah satu Dakwaan yang menurutHakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan faktafaktayang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Hakim sependapat denganTuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitumelanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan PenggantiUndangundang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan

Anak harus pula dihukum untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yangtertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang belum termuatdalam putusan ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah denganputusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangundangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindugan

melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapaperbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaranada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanju", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 TentangPerubahan kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2002 Tentang PErlindugan

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta hak Penggugatatas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secarakekeluargaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, olehkarenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hakhakPenggugat memperoleh perlindugan hukum dari pengadilan.6.

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindugan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bin Sulaiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman

minuman akan tetapi korban tidak mau dan menolaknya dandikarenakan korban menangis lalu. sekira pukul 15.00 WIB Terdakwamengantarkan korban kembali ke TPA dan setibanya di TPA Terdakwalangsung diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Kantor GeuchikGampong Asam Peutik yang kemudian pihak perangkat gampong membawaTerdakwa ke Polres Langsa guna untuk dilakukan pemerikasaan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindugan

Terdakwamembawa tas di Samping;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014Tentang Perlindugan

Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Setiap orang.2) Dilarang melakukan kekerasan atau) ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindugan Anak tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1) Tentang Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan

berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalampemeriksaan persidangan dari keterangan saksisaksi, surat dan petunjuk sertadengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dantelah dibenarkan oleh saksisaksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan,dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan salingbersesuaian, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindugan