Februari 1969 prosespenerbitannya cacat yuridis dan tidak sah ;Bahwa proses peralihan hak persil Recht Van Eigendom Verponding Nomor 101,meetbrief dd tanggal 14 Juni 1913 Nomor 64 yang beralih menjadi Hak GunaBangunan Nomor 609, Surat Ukur tanggal 31 Januari 1938 Nomor 2, dan dipisahpisahkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan 634, Sertifikat Hak GunaBangunan 635, Sertifikat Hak Guna Bangunan 636 dibuat secara melawan hukum,cacat yuridis dan tidak sah ;Bahwa tanggal 10 Agustus 2004 Kepala Kantor Pertanaan

Bahwa dalam eksespi mengenai kompetensi absolut ini, diakui oleh Tergugatbenar bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik. yang diterbitkanoleh Badan pertanaan Nasional Mandailing Natal;4.

keterangan/indentitas Pihak TurutTergugat terdapat keterangaan yang tidak lengkap/tidak jelas, tersebutdalam surat gugatan tertulis Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Kantor Pertanahan, tersebut dalam pasal 29 ayat (1) KantorPertanahan adalah instansi vertikal Kementrian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanaan

Bahwa dalam eksespi mengenai kompetensi absolut ini, DIAKUI OLEHTERGUGAT "benar bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik.yang diterbitkan oleh Badan pertanaan Nasional Mandailing Natal..

(Bukti P1) ;5 Bahwa, Penggugat pada tanggal 27 September 2011 mengajukan permohonanpenerbitan sertipikat atas tanah kepada Kepala Kantor pertanahan (Bukti P2), dansebelumnya pernah dilakukan pengukuran oleh juru ukur Kantor Pertanahan KotaKendari pada tanggal 2 Pebruari 2011 (Bukti P3 dan Bukti6 Bahwa, selanjutnya Kepala Kantor Pertanaan Kota Kendari menindaklanjuti denganmenerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidakmempunyai Kompetensi Relatif dalam Penanganan perkara yang diajukan tersebutdan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah HutangPiutang, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak mempunyaiKompetensi Absolut dalam Penanganan Perkara yang diajukantersebut ;34Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Turut Tergugatsebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada intinya eksepsiTurut Tergugat (Kantor Pertanaan

) dan 13(tiga belas) yang pada pokoknya menguraikan Termohon' sudahmenerbitkan surat keterangngan riwayat tanah dan Pemohon sudahmengajukan permohonan sertifikat ke kantor pertanahan, terhadap hal initermohon sangat berkeberatan dan menolak deengan tegas kecuali daapatdibuktikan sebaliknya secara sah di persidangan;Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalamRomawi V tentang alasan permohonan pada nomor 14 (empat belas) yangpada pokoknya menguraikan telah dilaksanakan sosialisasi pertanaan

Sertipikat Hak MilikNomor : 5742/Desa Tarai Bangun Tahun 2010 atas namaNelda Nety terletak di Desa Tarai Bangun KecamatanTambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap tertanggal 17 Januari 2012, diberi tandaT.LIV13;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 07/TK/SK/II/2012tertanggal 17 Pebruari 2012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang,Kantor Kepala Desa Teluk Kenidai, diberi tanda T.I.IV14;Foto copy Surat Badan Pertanaan

2012, diberi tanda T.II.HI2;Foto copy Surat Izin Pelaksanaan dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruangtanggal 10 Juni 2013 untuk sdr.H.Moh.Arifin/PT Masuti Blora Mandiri, diberitanda T.IL.III3;Foto copy Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.57421/Tarai Bangun atasnama Nelda Netty dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Kampartanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T.IL.II4;Foto copy Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.57421/Tarai Bangun atasnama Nelda Netty dari Kepala Kantor Badan Pertanaan

ARLAN NASUTION(berkas terpisah) adalah hanya sebagai bukti awal untuk dapat mengajukanbukti haknya ke kantor Pertanahan Nasional dan bukan bukti kepemilikansesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwabuktikepemilikan hanyalah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh badan PertanahanNasional dan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa yangdiketahui dan ditanda tangani oleh camat, hanyalah sebagai bukti awal bahwaseseorang dapat mengajukan bukti haknya kepada kantor pertanaan

menerbitkan keputusan Aquo telah meneliti dan mempertimbangkanfaktafakta yang berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan dengan ketentuan Peraturan PerundangundanganNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Kepala Badan Pertanaan

Nomor 1071 K/Pdt2017dengan surat Kepala Kantor Pertanaan Koa Bandung tanggal 10122009 Nomor 1469/5.32.73/XII/2009.5. Bahwa kemudian tanpa suatu alas hak yang sah secara hukum KepalaKantor Pertanahan Kota Bandung telah menerbitkan pembaharuanSertifikat HGB Nomor 747/Kelurahan Braga atas nama Josafat dariHGU Nomor 257/Kelurahan Braga seluas 1.700 m? ang Nomor Bahwakeberadaan Sertifikat HGB Nomor 25 kelurahan Braga/tercatat atasnama Josafat Naswarwinata.5.

19092012 Tergugat Rekonvensi telahmengajukan perpanjangan Sertifikat HGB Nomor 257/Kelurahan Bragatersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung, namun permohonanperpanjangan Sertifikat HGB Nomor 257/Kelurahan Braga tersebut olehKantor Pertanahan Kota Bandung telah ditolak dengan alasan masihterdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dan masih adapenguasaan fisik oleh pihak lain, sehingga berkas permohonan tersebutdikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan suratKepala Kantor Pertanaan

menerbitkan keputusan Aquo telah meneliti dan mempertimbangkanfaktafakta yang berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan dengan ketentuan Peraturan PerundangundanganNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Kepala Badan Pertanaan

Mal timbul atas objek perkara tersebut tidak terkecuali sertifikat hak milik atasnama tergugat serta suratsurat kepemilikan lainnya yang berhubungandengan objek perkara adalah tidak syah dan batal demi hukum... .. dst.Bahwa dalam eksespi mengenai kompetensi absolut ini, DIAKU OLEHTERGUGAT "benar bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik. yangditerbitkan oleh Badan pertanaan Nasional Mandailing Natal.Didasari atas faktafakta hukum tersebut diatas, nyatanyata penggugatsangat keberatan kepada

Bahwa pada tanggal 19092012 Tergugat Rekonvensi telah mengajukanperpanjangan Sertifikat HGB No. 257 tersebut kepada Kantor Pertanahan KotaBandung, namun permohonan perpanjangan Sertifikat HGB No. 257 tersebutoleh Kantor Pertanahan Kota Bandung telah ditolak dengan alasan masihterdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dan masih adapenguasaan fisik oleh pihak lain, sehingga berkas permchonan tersebutdikembalikan sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanaan Koa Bandungtanggal 10122009 Nomor

19092012 Tergugat Rekonvensi telah mengajukanperpanjangan Sertifikat HGB No. 257/Kelurahan Braga tersebut kepadaKantor Pertanahan Kota Bandung, namun permohonan perpanjanganSertifikat HGB No. 257/Kelurahan Braga tersebut oleh Kantor Pertanahan KotaBandung telah ditolak dengan alasan masih terdapat beberapapersyaratan yang beium terpenuhi dan masih ada penguasaan fisik oleh pihaklain, sehingga berkas permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada TergugatRekonvensi, sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanaan

gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimanatelah diketahui oleh Penggugat sendiri atas tanah sengketa pernahditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan dilanjutkan dengan pengajuanhak milik, yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hakdan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjoyang dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria, baru kemudian setelahsebagian tanah tesebut dibeli oleh almarhum Yadi, maka diterbitkan SertifikatHak Milik oleh Badan Pertanaan

KECAMATAN CIPANAS ci/q.DESA SINDANGJAWA, alamat di jalan Pakalongan No. 06 Cipanas 43253CianjurJawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Ilsemula Turut Tergugat I;BADAN PERTANAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c/q.

Penggugat kabur;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa benar berdasarkan peraturan perundangundangan, Tergugatadalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suratkeputusan tata usaha negara;Bahwa benar keputusan tata usaha negara yang berbentuk kongkrit,individual dan final dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telahlewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986, bila dicermati informasi pertanaan

Siti Maryam sebagai penjual denganRachmat Effendi atas sebidang tanah sawah yang terletak di DesaKetapang, Kecamatan Kademangan, Kotamadya Probolinggo,Propinsi Jawa Timur dihadapan PPAT sebagaimana tertuang dalamAkta Jual Beli (T1), kemudian Rachmat Effendi bermohon penerbitansertifikat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukankepada Badan Pertanaan Nasional sehingga terbitlah sertifikat hakMilik Nomor 1107 atas nama pemegang hak Rachmat Effendi;Menimbang, bahwa bukti T6 berupa turunan putusan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada perkara a quo mengajukangugatan kepada : Agus Haryanto, swasta, beralamat di Jalan Kemetiran Kidul Nomor53/71 Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat ; Menteri Badan Pertanaan Nasional cq Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DIY cq Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaYogyakarta, sebagai Tergugat II;.

Dan masalah tapal batas wilayah tentunya BPNKabupaten Kampar sudah berkoordinasi dengan BPN Kota Pekanbaru.Karena Kantor Badan Pertanaan Nasional tiaptiap Kota atau Kabupatensudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalah adanya Perda KotaPekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlaku di Kota Pekanbaru,bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Tergugat membantah dalildalil Penggugat pada halaman 15 poin27 dan 28 dan 29. Dalildalil Penggugat terlalu mengadaada.

Karena Kantor Badan Pertanaan Nasionaltiaptiap Kota atau Kabupaten sudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalahadanya Perda Kota Pekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlakudi Kota Pekanbaru, bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV menolak dalildalil Penggugat padahalaman 16 poin 30 dan 31. Dalildalil Penggugat adalah dalildalil yangmengadaada.

Dan masalah tapal batas wilayah tentunya BPNKabupaten Kampar sudah berkoordinasi dengan BPN Kota Pekanbaru.Karena Kantor Badan Pertanaan Nasional tiaptiap Kota atau Kabupatensudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalah adanya Perda KotaPekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlaku di Kota Pekanbaru,bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Turut Tergugat , Turut Tergugat IV menolak dalildalil Penggugatpada halaman 16 poin 30 dan 31. Dalildalil Penggugat adalah dalildalilyang mengadaada.