Pasal 8: Sumpah janji/jabatan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah; 3.

Bahwa Ahli bekerja di kantor BPKP perwaklan Jawa Timur. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan keuangan di PD. BKP/PD. BPR/PT. BPRSyariah Kab. Ponorogo. Bahwa Saksi sebagai auditor pada bidang investigasi BPKP Perwakilan Prop. JawaTimur, sebagai Auditor Muda Bidang Investigasi, melaksanakan tugastugas auditberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perwakilan, terutama untuk tugas auditinvestigasi maupun tugas audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

jumlah berapa selisih nilaiRAB dengan fisik yang terpasang jumlah karena menyangkutangka angka jadi saksi lupa disamping itu juga sudah kamilaporkan ke BPKP;Bahwa ada selisih antara fisik yang terpasang dengan RAB yaitunilai kerugian pada saat saksi melakukan pengecekan kelapanganbeserta Tim BPKP saat itu tapi berapa selisihnya saksi tidak ingatlagi;Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan;Ahli: MUHAMMAD SALAHUDDIN,SE Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa; Bahwa Ahli sudah 13 tahun bekerja di BPKP Perwaklan

Sehingga berdasarkan hasilverifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPKP Perwaklan Provinsi NusaTenggara Barat dan Hasil pengembangan terhadap buktibuktipertangungjawaban pengeluaran dana BOS di peroleh fakta hukumsebagai berikut:Halaman 222 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr13.a. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya ataurekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidakdiakui oleh penerimanyab.

Sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan olehBPKP Perwaklan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasil pengembanganterhadap buktibukti pertangungjawaban pengeluaran dana BOS di perolehfakta hukum sebagai berikut :1. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya ataurekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakuioleh penerimanya,2.

Sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumenyang dilakukan oleh BPKP Perwaklan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Hasilpengembangan terhadap buktibukti pertangungjawaban pengeluaran danaBOS di peroleh hukum sebagai berikut :1. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerimanya ataurekanannya antara lain bukan tanda tangan si penerima dan tidak diakuioleh penerimanya,2.

barang yangditawarkan dari luar negeri dengan mengharuskan adanya kantorperwakilan atau investasi bidang perlampuan di Indonesiaterhadap pabrikan yang memberikan dukungan kepada pesertatender;Bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, maka Dinas PJU &SJU DKI Jakarta merasa lebih aman dari segi ketersediaanbarang karena akan lebih mudah mengajukan komplain kalauterjadi kerusakan lampu;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Pemohon Keberatan berpendapatbahwa alasan dimuatnya keharusan adanya kantor perwaklan

objek sengketa tersebutberada pula dalam penguasaan Pemerintah Pusat setidaknya, PenggugatharuSs menggugat Presiden Republik Indonesia dan/atau GubernurProvinsi Maluku selaku representasi Pemerintah (Pusat) di daerah yangmenyelenggarakan urusan Pemerintahan pusat di Provinsi Maluku.Setidaknya Presiden Republik Indonesia dan/atau Gubernur ProvinsiMaluku selaku representasi Pemerintah (Pusat) di daerah harus ditariksebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut;b) Penggugat tidak menggugat Ketua Dewan Perwaklan

barang yangditawarkan dari luar negeri dengan mengharuskan adanya kantorperwakilan atau investasi bidang perlampuan di Indonesiaterhadap pabrikan yang memberikan dukungan kepada pesertatender;Bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, maka Dinas PJU &SJU DKI Jakarta merasa lebih aman dari segi ketersediaanbarang karena akan lebih mudah mengajukan komplain kalauterjadi kerusakan lampu;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Pemohon Keberatan berpendapatbahwa alasan dimuatnya keharusan adanya kantor perwaklan

NUR ALAM, sedangkan BendaharaPengeluaran yaitu YENNI ARFIANTY, BPA.Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;EDYARSYAH, S.Sos, MM.Bahwa pada tahun 2012 saksi di Badan pemberdayaan perempuan propinsiBengkuluBahwa pada saat itu yang menjabat Kepala Kantor Perwaklan ProvinsiBengkulu adalah Bapak Drs.

NUR ALAM, sedangkan BendaharaPengeluaran yaitu YENNI ARFIANTY, BPA.Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;EDYARSYAH, S.Sos, MM.Bahwa pada tahun 2012 saksi di Badan pemberdayaan perempuan propinsiBengkuluBahwa pada saat itu yang menjabat Kepala Kantor Perwaklan ProvinsiBengkulu adalah Bapak Drs.

Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan BAB V Peran InstansiTerkait, huruf D, serta BAB VI Pengelolaan Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMK, huruf B angka 3.Meimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Danamenggunakan dana BOS SMKN Narmada T.A 2014 dan 2015 yang dibuat olehsaksi NURHIDAYAH, S.Pd (selaku Bendahara BOS ) yang kemudianditandatangani oleh Terdakwa tanpa ada cross cek dan verifikasi ataskebenaran data, sehingga dari hasil audit dan verifikasi dokumen yangdilakukan oleh BPKP Perwaklan

Tabanan pada pertengahan bulan Juli 2013, kedatangantim Ombudsman RI Kantor Perwaklan Denpasar tersebut masukpemberitaan di koran perihal Ombudsman turun ke kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan Investigasi.

Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwaklan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)243.

Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwaklan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)243.