Mengurus ijin Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) keDirjen Hubungan Laut;Mengurus jin sandar kapal ke Pelindo dan Syahbandar;Mengurus kru kapal asing di kantor Imigrasi;Mengurus administrasi kapal;029 5Untuk urusan bongkar muat disubkan ke PT Dharma LautanNusantara.Dimana sumber pendapatan Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd(Persero) :Hal 9 dari 211 Putusan no: 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.1. Call fee (dihitung berdasarkan perkedatangan kapal),2.

Mengurus ijin Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) keDirjen Hubungan Laut;Mengurus jin sandar kapal ke Pelindo dan Syahbandar;Mengurus kru kapal asing di kantor Imigrasi;Mengurus administrasi kapal;o a9 5Untuk urusan bongkar muat disubkan ke PT Dharma LautanNusantara.Dimana sumber pendapatan Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd(Persero) :1. Call fee (dihitung berdasarkan perkedatangan kapal),2. Freihgt Commision atau B/L Commision (8% dr. Freight)3.

Penerimaan biaya lainlain, dari total 45 bongkar muat diperoleh penerimaandari :Biaya labuh tambat pembukuan dipegang oleh Tri Yuliana.Biaya PKKA sebesar Rp. 500.000, (per kapal) x 45 = Rp 22.500.000,00Biaya PNBP sebesar US$ 50 x 45 (kali bongkar muat) = US$ 2,250.00Biaya Early Berthing dan biaya Communication sebesar = US$ 14,400.00 Perbuatan terdakwa Adnoes Rianto Kesuma bersamasama denganHendrik W.K.

Mengurus ijin Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) keDirjen Hubungan Laut;Mengurus jin sandar kapal ke Pelindo dan Syahbandar;Mengurus kru kapal asing di kantor Imigrasi;Mengurus administrasi kapal;029 5Untuk urusan bongkar muat disubkan ke PT Dharma LautanNusantara.Dimana sumber pendapatan Unit Usaha Keagenan PT Djakarta Lloyd(Persero) :1. Call fee (dihitung berdasarkan perkedatangan kapal),2. Freihgt Commision atau B/L Commision (8% dr. Freight)3.

Biaya PKKA sebesar Rp. 500.000, (per kapal) x 45 = Rp22.500.000,00 Biaya PNBP sebesar US$ 50 x 45 (kali bongkar muat) = US$ 2,250.00 Biaya Early Berthing dan biaya Communication sebesar = US$14,400.00Perbuatan terdakwa Adnoes Rianto Kesuma bersamasama denganHendrik W.K. Pangaribuan, SE yang telah menggelapkan uangUS$14.400 (setara Rp128.869.250,00) untuk biaya ekstra pelabuhantersebut bertentangan dengan SK Direksi PT Djakarta Lloyd (Persero)No. Dirut.219/KU.206/DL2007 dan SK Direksi No.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Penggugatdengan Tergugat Nomor 030/A/PKKA/LGL/X/2016 tanggal 26 Oktober2016, pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan dan telah diatur serta disepakatipara pihak apabila terjadi permasalahan antara para pihak maka akandiselesaikan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehinggadengan demikian surat gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;6.

Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor030/A/PKKA/LG/ X/2016 antara Penggugat dengan Tergugat , pada Pasal9 disebutkan jangka waktu berakhirnya kerja sama kemitraan adalahsebagai berikut :a. Surat jjin praktek atas nama pihak kedua dan/atau surat jinpenunjukan berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang karenasebab apapun;b. Pihak kedua dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan profesidan tugasnya karena lumpuh atau cacat tetap atau alasan kesehatanlainnya;C.

26Oktober 2016 telah disepakati hubungan ketenaga kerjaan antaraTergugat dan Penggugat yang menjadi fundamentum petendi padagugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 1halaman 14 gugatan, dikutip sebagai berikut :Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mitra kerja dalamrangka kerja sama bergerak dalam usaha penyelenggaraan rumahsakit, dengan nama Rumah Sakit Grha Kedoya (RS Grha Kedoya)berdasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian KerjasamaKemitraan Nomor 030/A/PKKA

Bahwa dengan mendalilkan Perjanjian antara Penggugat danTergugat pada bagian awal gugatan, maka jelas Penggugat menyadaridan mengakui bahwa isi gugatan adalah menyangkut halhal yangtimbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor 030/A/PKKA/LGL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 (PK Kemitraan Nomor 30);3.

negeri dilakukan oleh perusahaanangkutan laut nasional dengan menggunakan bendera Indonesia sertadiawaki oleh awak kapal Indonesia, sementara kapal asing dilarangHalaman 31 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN Snt.mengangkut penumpang atau barang antar pulau atau antar pelabuhan diwilayah Perairan Indonesia;Bahwa izin terhadap kapal asing tersebut diperoleh dari MenteriPerhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut di Jakarta dan syaratlain berupa Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA

seorangpemilik kapal harus memiliki GrooseAkte dan untuk mendapatkannyaharus didaftarkan terlebih dahulu untukmembuktikan status kepemilikan kapaldan menentukan kebangsaan suatukapal;Bahwa Ahli menerangkan kapalberbendera Indonesia bisa berlayar dinegara lain begitu pula sebaliknyatetapi harus mengurus izin terlebihdahulu;Bahwa izin terhadap kapal asingtersebut diperoleh dari MenteriPerhubungan melalui DirektoratPerhubungan Laut di Jakarta dansyarat lain berupa SuratPemberitahuan Kedatangan KapalAsing (PKKA

bukti tersebut diberi tanda TK / PR20;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Pemberitahuan Pengoperasian KapalAsing pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri yangHalaman 43 dari 67 putusan perdata nomor: 4/Pat.G/2017/PN Bin.24.22.23.24.ea26.27.28.terdapat dalam Peraturan Menteri No. 93 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang selanjutnyapada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TK / PR21;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing(PKKA

) yang terdapat dalam Peraturan Menteri No. 93 tahun 2013 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang selanjutnyapada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TK / PR22;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing(PKKA) yang terdapat dalam Peraturan Menteri No. 93 tahun 2013 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang selanjutnyapada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TK / PR23;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Permohonan Certificate of ShipownersRepresentative

Peraturan Menteri No. 93 tahun 2013 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang selanjutnyapada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TK / PR25;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Pemberitahuan Keagenan kapal asinguntuk kegiatan angkutan laut khusus yang terdapat dalam PeraturanMenteri No. 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan PengusahaanAngkutan Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tandaTK / PR26;Fotokopi dan fotokopi Contoh Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing(PKKA

Kep. 10/PHJSK PKKA/PKB/I/2013 tentang PendaftaranPerpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank DanamonIndonesia, Tbk. dengan Serikat Pekerja PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.Halaman 2 dari 25 hal. Put.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Rp. 31.181.980,Fungsi Lembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Sarana danPrasarana PKK Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/ Seragam+ Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000, Atributb. Peningkatan Sarana dan Rp. 63.971.423,Prasarana PendukungPemuda Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000, c.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Rp. 31.181.980,Fungsi Lembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Sarana danPrasarana PKK Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/ Seragam+ Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000,Atributb. Peningkatan Sarana dan Rp. 63.971.423,Prasarana PendukungPemuda Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000, 3.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Rp. 31.181.980,Fungsi Lembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Sarana danPrasarana PKK " Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/ Seragam+ Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000,Atributb. Peningkatan Sarana dan Rp. 63.971.423,Prasarana PendukungPemuda* Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000,3.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Rp. 31.181.980,Fungsi Lembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Sarana danPrasarana PKK " Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/ Seragam+ Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000,Atributb. Peningkatan Sarana dan Rp. 63.971.423,Prasarana PendukungPemudae Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000,3.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Rp. 31.181.980,Fungsi Lembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Sarana danPrasarana PKK * Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/ Seragam+ Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000,Atributb. Peningkatan Sarana dan Rp. 63.971.423,Prasarana PendukungPemuda Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000,3.

Kegiatan Peningkatan Rp. 31.181.980,Peran dan FungsiLembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Saranadan Prasarana PKKe Belanja Barang Rp. 21.000.000.dan Jasa Pakaian Rp. 21.000.000, Rp. 21.000.000,Dinas/Seragam+Atributb. Peningkatan Sarana Rp. 63.971.423,dan PrasaranaPendukung Pemudae Belanja Tenti Rp. 63.971.423, Rp. 25.000.000,c.

Peran dan FungsiLembaga Pemuda danFungsi LembagaKemasyarakatan, PKKa. Peningkatan Saranadan Prasarana PKKe Belanja Barang dan Rp. 21.000.000,Jasa Pakaian Rp. 21.000.000, (Rp. 21.000.000.Dinas/Seragam+Atributb. Peningkatan Sarana Rp. 63.971.423,dan PrasaranaPendukung Pemudae Belanja Tenti Rp. 63.971.423, (Rp. 25.000.000,c.

Sewa Sonsistem Rp. 1.500.000, Rp. 1.500.000.Kegiatan Pembinaan Sosialisasi Kader Hukum Halaman 66 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Tte Mawaris 2.Kegiatan Peningkatan Rp. 31.181.980, Rp. 31.181.980,Peran dan Fungsi LembagaPemuda dan FungsiLembaga Kemasyarakatan,PKKa.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Rp. 31.181.980,Pemuda dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan,PKKa. Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK e Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Halaman 251 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Tte Pakaian Dinas/Seragam +Atribut Rp. 21.000.000,e Belanja Modal Rp. 10.181.980, Perbaikan/Perbaruan Data Dinding PKK Rp. 5.000.000, Stempel TP. PKK Rp. 150.000, Papan Data Rp. 5.000.000,b.

Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Rp. 31.181.980,Pemuda dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan,PKKa. Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK Halaman 304 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Tte e Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.000.000, Pakaian Dinas/Seragam +Atribut Rp. 21.000.000,e Belanja Modal Rp. 10.181.980, Perbaikan/Perbaruan Data Dinding PKK Rp. 5.000.000, Stempel TP. PKK Rp. 150.000, Papan Data Rp. 5.000.000,b.

Apabila kapal akan datang dokumen yang pertama kali diurus adalahPemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) secara online melaluiwebsite Kementrian Perhubungan dengan tarif PNBP sebesarRp.500.000 untuk setiap keggiatan dibayarkan melalui bank yang telahditunjuk;b. Mengurus rencana kedatangan sarana pengangkut di Kantor WilayahBea Cukai Karimun, dengan membawa dokumen manifes muat kapalyang datang, setelah itu kantor Wilayah Bea Cukai akan menerbitkanSurat persetujuan bongkar.

PKKA (Persetujuan keagenan kapal asing).Bahwa proses selanjutnya akan ada keterlibatan dari pihak Bea cukai,imigrasi, Karantina, dan membuata pemberitahuan ke Badan UsahaPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu.Halaman 245 dari 381 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.

PKKA (Pemberitahuan keagenan kapal asing).Sekaligus di lakukan pengurusan ijin dengan berkordinasi ke instansi ke terkaitsemuanya dilakukan oleh pihak agen, akan ada keterlibatan dari pihak Beacukai, imigrasi, karantina, dan membuat pemberitahuan ke Badan UsahaHalaman 335 dari 381 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN. TpgPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu. Beberapa kegiatan yang perludisiapkan oleh PT.

PKKA(Pemberitahuan keagenan kapal asing).Sekaligus di lakukan pengurusan ijin dengan berkordinasi ke instansi ke terkaitsemuanya dilakukan oleh pihak agen, akan ada keterlibatan dari pihak Beacukai, imigrasi, karantina, dan membuat pemberitahuan ke Badan UsahaPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu. Beberapa kegiatan yang perludisiapkan oleh PT.

PKKA(Pemberitahuan keagenan kapal asing).Sekaligus di lakukan pengurusan ijin dengan berkordinasi ke instansi ke terkaitsemuanya dilakukan oleh pihak agen, akan ada keterlibatan dari pihak Beacukali, imigrasi, karantina, dan membuat pemberitahuan ke Badan UsahaPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu. Beberapa kegiatan yang perludisiapkan oleh PT.

International Oil Pollution Prevention Certificate No.IOPP FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;

Mengirimkan dokumen kapal beserta infoinfo kapal ke kantor pusatjakarta untuk proses pembuatan pkka (pemberitahuan kedatangankapal asing);g.Setelah kapal berangkat, saksi menyiapkan dokumen dan diserahkanke accounting untuk pengecekan dokumen sebelum dikirimkan keowner,Halaman 161 dari 293 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.

TpgBahwa dokumen yang tidak lengkap pada saat pengajuan permohonanSPB yaitu PKKA dan Surat Pernyataan Nakhoda yang belumditandatangani. terhadap dokumen PPKA tidak dilampirkan, karenaterlambatnya penerbitan dari Direktorat jenderal hubungan laut.sedangkan untuk surat pernyataan nakhoda belum ditandatangani,karena pada saat kapal tiba, agen belum meminta tandatangan kapten.permintaan tandatangan dilakukan pada saat dilakukan penyerahan SPBke kapten kapal. kemudian apabila terjadi kegiatan pada hari

PKKA (Pemberitahuan keagenan kapal asing).Sekaligus di lakukan pengurusan ijin dengan berkordinasi ke instansi ke terkaitsemuanya dilakukan oleh pihak agen, akan ada keterlibatan dari pihak Beacukai, imigrasi, karantina, dan membuat pemberitahnuan ke Badan UsahaPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu. Beberapa kegiatan yang perludisiapkan oleh PT.

PKKA(Pemberitahuan keagenan kapal asing).Sekaligus di lakukan pengurusan ijin dengan berkordinasi ke instansi ke terkaitsemuanya dilakukan oleh pihak agen, akan ada keterlibatan dari pihak Beacukai, imigrasi, karantina, dan membuat pemberitanuan ke Badan UsahaPelabuhan PT ASI NUSA untuk Jasa Pandu. Beberapa kegiatan yang perludisiapkan oleh PT.

. 37 dalam posita Gugatan a quo dimana Penggugatmendalilkan bahwa pada intinya Tergugat II dan Tergugat III merupakanbawahan atau dokter yang dipekerjakan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum, QUAD NON,yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.Bahwa faktanya, hubungan hukum antara Tergugat dan Tergugat Ilbukanlah hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan berdasarkanPerjanjian Kemitraan antara Rumah Sakit Grha Kedoya dan Dokter No.030/A/PKKA

/X/2016 dan Perjanjian Kemitraan antara Rumah SakitGrha Kedoya dan Dokter No. 023/A/PKKA/LGL/VII/2017 (PerjanjianKemitraan).Dengan kata lain, Tergugat II dan Tergugat III merupakan mitra atau dikenaldengan attending physician, dan bukanbawahan/ pekerja yangmerupakan subordinate dari rumah sakit (in casu Tergugat 1), karenanyatidak terdapat hubungan atasan bawahan sebagaimana yang dalilkan olehPenggugat dalam positanya dan karenanya Tergugat tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat

O30/A/PKKA/I.GI.

Fotocopy PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA RUMAHSAKIT GRHA KEDOYA DAN DOKTER NO. 030/A/PKKA/I.GI./X/2016 diberitanda T19;10. Fotocopy UNDANGUNDANG RI NOMOR 29 TAHUN2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN diberi tanda T110;11. Fotocopy PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.Halaman 122 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt14/PUUXII/2014 TERTANGGAL 20 APRIL 2015 diberi tanda T111;12. Fotocopy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1366K/PDT/2017 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.462/PDT/2016/PT.BDG JO.

Bahwa ahli mengatakan Dalam keadaan normal, kapal asing yang akanmelakukan kegiatan di wilayan Indonesia melakukan penunjukankeagenan dan Pihak Agent kapal melaporkan rencana kedatangan kapalasing ke Direktorat Lalu lintas Ditjenhubla Kemenhub untuk mendapatkanpersetujuan dan dokumen PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing).Dalam keadaan emergency, kapal yang akan lego jangkar harusmelaporkan keberadaannya di perairan Indonesia kepada Syahbandarterdekat.

kapal di Pelabuhan (Port Disbursment Advance/PDA) kePelindo sebagai biaya tetap (Fixed Cost) dan ada juga biayaoperasional kapal tambahan antara lain biaya kedatangan kapal dipelabuhan (Cleareance In), biaya keberangkatan kapal daripelabuhan (Cleareance Out), biaya pandu/tunda (PilotageExpences), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yangdibayarkan ke Dinas Perhubungan Laut dengan besaran US$ 50per kedatangan kapal (biaya ini untuk kedatangan kapal asing),biaya Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA

kapaldi Pelabuhan (Port Disbursment Advance/PDA) ke Pelindosebagai biaya tetap (Fixed Cost) dan ada juga biayaoperasional kapal tambahan antara lain biaya kedatangankapal di pelabuhan (Cleareance In), biaya keberangkatankapal dari pelabuhan (C/eareance Out), biaya pandu/tunda(Pilotage Expences), Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dibayarkan ke Dinas Perhubungan Lautdengan besaran US$ 50 per kedatangan kapal (biaya iniuntuk kedatangan kapal asing), biaya PemberitahuanKedatangan Kapal Asing (PKKA

Biaya PKKA sebesar Rp. 500.000, (per kapal) x 45= Rp 22.500.000,00 Biaya PNBP sebesar US$ 50 x 45 (kali bongkar muat)= US$ 2,250.00 Biaya Early Berthing dan biaya Communication sebesar= US$ 14,400.00Penerimaan Refund Fee yang dibukukan hanya 14 kalibongkar muat, total sebesar Rp 138.572.875,00, sedangkanuntuk Refund Fee 30 kali bongkar muat sebesar Rp337.460.766,00 tidak dibukukan oleh penerima refund feeatas perintah terdakwa Hendrik WK Pangaribuan yang satukali pembayaran belum dibayar oleh PT

ALI ALATAS yang pada pokoknyamenerangakan seperti berikut : Bahwa saksi adalah selaku Staff Operasional pada Unit UsahaKeagenan PT Djakarta Lloyd PT Dajakarta Lloyd sejak tahun2005 yang menangani sesuai dengan job description, hanyamengerjakan perizinan/registrasi kapalkapal asing yangdiageni oleh PT Djakarta Lloyd (PKKA); Bahwa yang memegang kas keuangan adalah terdakwa ; Bahwa saksi pernah menerima uang refund sebanyak 2 callsebesar Rp. 23.324.317 dan uang tersebut diserahkan keterdakwa ; Bahwa

, untuk meminta perincianbiaya labuh tambat kapal di Pelabuhan (Port Disbursment Advance/PDA)ke Pelindo sebagai biaya tetap (Fixed Cost), biaya operasional kapaltambahan antara lain biaya kedatangan kapal di pelabuhan (cleareancein), biaya keberangkatan kapal dari pelabuhan (Cleraeance Out), biayapandu/tunda (Pilotage Expences), Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dibayarkan ke Dinas Perhubungan Laut dengan besaranUS$ 50 perkedatangan kapal asing, biaya pemberitahuan kedatangankapal asing (PKKA

Kasega Dadidit dari Bank NISP CabangSurakarta.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dariketentuan Pasal 37 ~=Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan Nomor : Kep 21/PHIJSK/PKKA/2006 TentangPerjanjian Kerjasama antara PT.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut' telah menyimpang dariketentuan Pasal 37 = Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan Nomor : Kep 21/PHIJSK/PKKA/2006 TentangPerjanjian Kerjasama antara PT.

Ever Judger;

Ever Judger;23.PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;24.6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;25.13 (tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;26.10 (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV.Ever Judger;27.Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;28.Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;29.Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV.

Ever Judger;35.PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;36.6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;37.13 (Tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;38.10 (Sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV. EverJudger;39.Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;11640.Buku Pelaut, Buku Kesehatan, ljasah Crew List Kapal MV.

Ever Judger;PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;. 13 (tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;. LO (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV. EverJudger;. Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;. Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;. Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV.

Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA);b. Clearance oleh Tim CIQP;c. Surat keterangan labuh atau anchorage permit yangdikeluarkan Syahbandar ;d. Surat keterangan ship to ship yang dikeluarkan Syahbandardan Bea Cukai ;e. Dokumen yang dikeluarkan pihak imigrasi antara lain sign onpasport untuk kru asing, convert visa A111 ke DAHSUKUM,Sign Off Epo Kru ;Hal 28 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRf.

Pembinaan OrganisasiPerempuan/PKKa. Makan Minum Rapat 2.000.000,00 2.000.000,002. Perayaan Hari HariBesar Tertentua. Dekorasi dan 2.900.000,00 2.900.000,0Dokumentasi 0SubjumlahA 4.900.000,00 4.900.000,00B. Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Sebenarnya1. Pembinaan Keamanandan Ketertibana. Pakaian Dinas dan 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00Atributnya2. Pembinaan Pemuda danOlahragaa. Perlengkapan Bola 1.200.000,00 1.050.000,00 150.000,00Volleyb.

Pembinaan OrganisasiPerempuan/PKKa. Alat Tulis Kantor 595.000,00 189.000,00 406.000,00b. Pakaian Dinas dan 3.150.000,00 2.240.000,00 910.000,00AtributnyaC. Barang Untuk Diberikan 2.300.000,00 2.150.000,00 150.000,00Kepada Masyarakatd. Jasa pihak Ketiga (Uang 2.380.000,00 490.000,00 1.890.000,0Saku dan Transport) 04. Pembinaan LembagaAdata. Alat Tulis Kantor 550.000,00 430.000,00 120.000,00b. Belanja Pakaian Dinas 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00dan Atributnya5.

Pembinaan OrganisasiPerempuan/PKKa. Makan Minum Rapat 2.000.000,00 2.000.000,002. Perayaan Hari HariBesar Tertentua. Dekorasi dan 2.900.000,00 2.900.000,0Dokumentasi 0SubjumlahA 4.900.000,00 4.900.000,00B. Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Sebenarnya1. Pembinaan Keamanandan Ketertibana. Pakaian Dinas dan 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00 Halaman 39 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN PIk Atributnya2. Pembinaan Pemuda danOlahragaa.

PembinaanOrganisasiPerempuan/PKKa.

PembinaanOrganisasiPerempuan/PKKa. Makan Minum 2.000.000,00 2.000.000,00Rapat2. Perayaan Hari HariBesar Tertentua. Dekorasi dan 2.900.000,00 2.900.000,00DokumentasiSubjumlahA 4.900.000,00 4.900.000,00B. Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari RealisasiSebenarnya1. Pembinaan Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIk Keamanan danKetertibana. Pakaian Dinas dan 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00Atributnya2. PembinaanPemuda danOlahragaa.

PembinaanOrganisasiPerempuan/PKKa. Alat Tulis Kantor 595.000,00 189.000,00 406.000,00b. Pakaian Dinas dan 3.150.000,00 2.240.000,00 910.000,00Atributnyac. Barang Untuk 2.300.000,00 2.150.000,00 150.000,00Diberikan KepadaMasyarakatd. Jasa pihak Ketiga 2.380.000,00 490.000,00 1.890.000,00(Uang Saku danTransport)4. PembinaanLembaga Adata. Alat Tulis Kantor 550.000,00 430.000,00 120.000,00b. Belanja Pakaian 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00Dinas danAtributnya5.

dapat digunakan untuk 1 (Satu) kalipelayaran;Bahwa berdasarkan pasal 219 ayat (2) Undang Undang RI no. 17 tahun2008 tentang Pelayaran menjelaskan Surat Persetujuan Berlayar tidakberlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelahpersetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari Pelabuhan.Bahwa berdasarkan PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan danPengusahaan Angkutan Laut, Persyaratan lain yang wajib dilengkapi dalampengopersian Kapal angkutan asing adalah harus memiliki PKKA

Pengadaan adm LPMD Rp. 240.000.4.Kegiatan PKKa. Pengadaan administrasi PKK Rp. 400.000,b. Penyuluhan bina keluarga lansia Rp. 250.000,c. Pelatihan administrasi PKK Rp. 300.000,d. Kegiatan BKB Rp. 200.000,e. Penyuluhan ketahanan pangan keluarga Rp. 300.000,f. Kegiatan PMT Rp. 300.000,g.