Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan anakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi

menurut keadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai penambang,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat RekonvensiHal. 20 dari 26 hal.

ternyata masih berusia 23tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki Kkemampuan secara potensial

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutanPenggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapatmembuktikan ketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata TergugatRekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkan yang harusdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkankemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan

Berdasarhalhal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah siapbaik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteriserta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinantidak segera dilangsungkan. Madarat dimaksud berupa:1.

Anak Pemohon dan calon suaminya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan anak Pemohon terabaikan.

No: 219/Pdt.P/2017/PA.Mpw.identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikan karena secarayuridis tidak memiliki ayah kandung. Hal mana keduanya bertentangandengan ketentuan Pasal 27 dan pasal 45 UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pula amanatRasulullah SAW bahwa tiada hal yang lebih baik bagi dua orang yang salingmencintai selain pernikahan.

ke kaca mobil ToyotaInnova warna hitam No.Pol N 838 ZZ milik saksi korban ADE MONESILHAM, sehingga menyebabkan kaca mobil tersebut pecah tidak bisadiperbaiki lagi, telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 170 Ayat(1) KUHP; Bahwa namun demikian putusan judex facti yang menjatuhkan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan perlu diperbaiki, dengan pertimbanganmasih terdapat kKeadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkanJudex facti yaitu Terdakwa seorang mahasiswa berbuat sedemikian rupayang potensial

membahayakan jiwa orang lain, karena kendaraan yangdilempar kaca bagian depannya potensial membahayakan tubuh danbahkan nyawa penumpang yang ada didalamnya, oleh karena itu pidanayang dijatuhnkan harus setimpal dengan perbuatannya, agar mempunyaiefek jera bukan saja bagi Terdakwa melainkan juga bagi masyarakatumum agat tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makapermohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan

(tidak ada informasi tentangtransaksi barang identik antara pihakpihak independen);bahwa Metode Resale Price tidak dapat diterapkan karena:e Pemohon Banding (sebagai pihak yang diuji) bukan merupakan perusahaan penjual kembali(reseller),e Pemohon Banding menjual seluruh hasil produksinya kepada pihak afiliasi (SKEI and Pertamina);bahwa Metode Cost plus (CPM) tidak dapat diterapkan karena:e Tidak ada pembanding internal untuk menerapkan CPM,e Tidak ditemukan informasi rincian HPP dari pembanding potensial

yang melakukan transaksi denganpihakpihak independen;bahwa Metode Profit split tidak dapat diterapkan karena:e Kegiatan usaha SKEI dan Pemohon Banding tidak saling terkait sangat erat, Baik Pemohon Banding maupun SKEI tidak memiliki kontribusi unik terhadap keseluruhan kegiatanusaha, seperti penggunaan harta tidak berwujud yang unik;bahwa TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena:e Konsekwensi dari hirarki metode transfer pricing,e Terdapat perusahaan pembanding potensial untuk penerapan

TNMM (di dalam OSIRIS),e Informasi keuntungan operasional dari perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;Penetapan rentang kewajaranbahwa Pemohon Banding ditetapkan sebagai pihak yang diuji (tested party) karena Pemohon Banding lebihsederhana dibandingkan dengan SKE!

dari sisi fungsi dan risiko;bahwa Full Cost Markup (FCMU), yaitu net profit dibagi total biaya (HPP dan G&A expenses, ditetapkansebagai PLI karena:e Total biaya operasi merupakan indikator yang relevan dari fungsi yang dilakukan, aset yangdigunakan, dan risiko yang ditanggung oleh Pemohon Banding,e Informasi mengenai variable untuk menentukan FCMU (operating profit dan total operating costs)untuk perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;bahwa ditemukan 12 pembanding dari pencarian pada

(tidak ada informasitentang transaksi barang identik antara pihakpihak independen);bahwa Metode Resale Price tidak dapat diterapkan karena:e Pemohon Banding (sebagai pihak yang diuji) bukan merupakan perusahaan penjual kembali(reseller),e Pemohon Banding menjual seluruh hasil produksinya kepada pihak afiliasi (SKEI andPertamina);bahwa Metode Cost plus (CPM) tidak dapat diterapkan karena:e Tidak ada pembanding internal untuk menerapkan CPM,e Tidak ditemukan informasi rincian HPP dari pembanding potensial

yang melakukantransaksi dengan pihakpihak independen;bahwa Metode Profit split tidak dapat diterapkan karena:e Kegiatan usaha SKEI dan Pemohon Banding tidak saling terkait sangat erat,e Baik Pemohon Banding maupun SKEI tidak memiliki kontribusi unik terhadap keseluruhankegiatan usaha, seperti penggunaan harta tidak berwujud yang unik;bahwa TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena:e Konsekwensi dari hirarki metode transfer pricing,e Terdapat perusahaan pembanding potensial untuk penerapan

TNMM (di dalam OSIRIS),e Informasi keuntungan operasional dari perusahaan pembanding potensial tersedia untukumum;Penetapan rentang kewajaranbahwa Pemohon Banding ditetapkan sebagai pihak yang diuji (tested party) karena PemohonBanding lebih sederhana dibandingkan dengan SKEI dari sisi fungsi dan risiko;bahwa Full Cost Markup (FCMU), yaitu net profit dibagi total biaya (HPP dan G&A expenses,ditetapkan sebagai PLI karena:e Total biaya operasi merupakan indikator yang relevan dari fungsi yang dilakukan

, aset yangdigunakan, dan risiko yang ditanggung oleh Pemohon Banding,e Informasi mengenai variable untuk menentukan FCMU (operating profit dan total operatingcosts) untuk perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;bahwa ditemukan 12 pembanding dari pencarian pada OSIRIS;bahwa rentang kewajaran FCMU: dari 2,8% (LQ) sampai dengan 9,2% (UQ);bahwa FCMU Pemohon Banding adalah 4.5%, jatuh dalam rentang kewajaran;Kesimpulan: transaksi penjualan ke SKEI telah menggunakan harga wajar;Harga jual

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi anak sesuai dengankemampuan Tergugat;Menimbang, bahwa perihal kKemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada anak, Majelis Hakim membedakanantara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan.

Karena itu, secara aktual Tergugatharus dinilai sebagai orang yang tidak mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Putusan No.369/Padt.G/2020/PA.Lbtmengkhususkan pada keahlian tertentu dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat adalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuansecara aktual, namun memiliki Kemampuan secara potensial untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yangdibebankan kepada Tergugat, dimana

Tergugat dikategorikan sebagai orangyang hanya memiliki Kemampuan potensial tanpa memiliki Kemampuan aktual,Majelis Hakim menggunakan data nasional tentang garis kemiskinan tahun2020.

Berdasar halhal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untukmenikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tanggabersama dengan calon suaminya;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinantidak segera dilangsungkan. Madarat dimaksud berupa:1.

Anak Pemohon dan calon suaminya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan anak Pemohon terabaikan.

Demikian pula hak anak dalam memperolehidentitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikan karena secaraHal. 7 dari 9 Penetapan. No: 217/Pdt.P/2017/PA.Mpow.yuridis tidak memiliki ayah kandung.

rentang waktu antara usiatersebut dan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan undangundang (usia 19 tahun bagi calon mempelai pria) merupakan jumlah selisihwaktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikattali perkawinan;Menimbang, bahwa di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisiyang bersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untukmengulangi perobuatan dosa yang pernah dilakukan yaknihubungan badan di luar pernikahan. Dengan demikian, menundapernikahan justru akan semakin membuka jalan bagi keduanyamelakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukanperkawinan yang sah dan tercatat dapat mengakibatkanpenegakan hak anak yang ada dalam kandungan si calon istriterabaikan.

Hak mana, dengan tiadanya ikatan perkawinan orangtuanya yang sah dan tercatat, hanya dipertanggung jawabkankepada pihak wanita yang mengandungnya, sedangkan terhadapanak Pemohon tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.Demikian pula hak anak dalam memperoleh identitas yang jelassaat kelahirannya potensial terabaikan karena secara yuridis tidakmemiliki ayah kandung.

Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai serabutan,Karena itu, Secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial

ternyata masih berusia 30tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki Kemampuan secara potensial

Ktg.Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimanatuntutanPenggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapatmembuktikan ketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata TergugatRekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkan yang harusdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkankemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan

Ktg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkahlalai, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak berkelanjutan, denganmempertimbangkan kemampuan actual dan potensial Tergugat Rekonvensi.Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layakdan adil jika besarnya kewajibankewajiban tersebut sebagai berikut:1. Nafkah lalai selama 72 bulan sejumlah Rp6.000.000,(enam juta rupiah);2.

No. 604 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan anakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Petani, Karenaitu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang

yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkanharta benda.

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

No. 604 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapatmembuktikan ketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata TergugatRekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harusdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkankemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:Menimbang

jenis dan kualitas mutah yang patut dan dianggap mampu untukdipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan PenggugatRekonvensi adalah berupa perhiasan emas 22 karat seberat 3 gram, makaTergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mutah berupa uangsejumlah Rp1.000.000,(satu juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lalai,nafkah iddah, dan mutah, dengan mempertimbangkan kemampuan actualdan potensial

lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

1. Asli 1 (satu) bundel DPA Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial

   pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Tahun anggaran 2017;

2. Foto Copy 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan 1 Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017;
3. Asli 1 (satu) bundel kwitansi atau bukti pembayaran uang honorarium Tim Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

   tanggal 14 Februari 2017;

4. Asli 1 (satu) bundel Judul Makalah seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas utara sebanyak 61 Judul Makalah;
5. Asli 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Tahun anggaran 2017 tanggal

   Musi Rawas Utara Nomor : 008/007/KPTS/BKPP/MRU/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

6. Asli 1 (satu) bundel Daftar Hadir Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Foto Copy 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan 2 Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial pada Badan

   Muratara perihal rincian pengeluaran Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial Kabupaten Musi Rawas Utara;

8. Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor :039/KPTS/BKPP/2016 tentang pencabutan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Pelatihan Kab. Musi Rawas Utara (Firdaus, SH.,M.Hum. sebagai PLT. Kepala BKPP Kab.

Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat RekonvensiMajelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanPOC SpeMenimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai petani di kebunnyasendiri Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yangMenimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial

No.280/Pdt.G/2017/PA.Ktg.demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan. 29 22292 +2222 2222 n en een eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian,

dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensitersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensisebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada

Penggugat selama 2 bulan dan 3 bulanmasa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang memiliki kKemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakimmengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada isterinya makatuntutan nafkah Penggugat yaitu nafkah lalai sebesar Rp. 10.000.000.

(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

9 Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel DPA Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Tahun anggaran 2017;

14 Februari 2017;

Musi Rawas Utara Nomor : 008/007/KPTS/BKPP/MRU/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

Muratara perihal rincian pengeluaran Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial Kabupaten Musi Rawas Utara;

memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anakanaknya,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal iniadalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yangberdasarkan faktasaat ini bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, Karena itu, secaraaktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial

Dengan demikian,Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usiaproduktif, dan tidak terhalang secaraffisik untuk obekerja = danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasikemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalahorang yang pada dasarnyamempunyai kemampuan secara aktual, dan memilikikemampuan secara potensial ;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya,Majelis Hakim

memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yangmampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkanpembebanan tersebut,keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagaipertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang,bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telahdiatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf

Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu menetapkan besarkecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok pada saat ini termasukkesehatan, pendidikan dan lainya yang disesuaikan pula dengan kemampuan TergugatRekonvensi ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tetapakan memberikan nafkah untuk anakanaknya sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk masingmasing anak, makadengan melihat kemampuan secara actual maupun secara potensial

menentukan kewajiban nafkah lampau yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensidi mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklalaiannya dan TergugatRekonvensi telah bersedia membayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)perbulan terhitung selama 11 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.3.300.000 (tiga jutatiga ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensidikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual dan potensial

bahwa rentang waktu antara usiatersebut dan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan undangundang (usia 19 tahun bagi calon mempelai pria) merupakan jumlah selisihwaktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikattali perkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;Hal. 8 dari 11 Penetapan. No: 72/Pdt.P/2017/PA.Mpw.3.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

Adapun cidera ini potensial mengancam nyawaHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Wkb.dan besar kemungkinan menimbulkan kecacatan pada pergerakan leher,namun tidak mengganggu pekerjannya sebagai petaniPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;ATAU.KEDUABahwa terdakwa PETRUS NGONGO MALO alias BAPAK YORDAN,pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita. atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli

Adapun cidera ini potensial mengancam nyawadan besar kemungkinan menimbulkan kecacatan pada pergerakan leher,namun tidak mengganggu pekerjannya sebagai petaniPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Adapun cidera ini potensial mengancam nyawadanbesar kemungkinan menimbulkan kecacatan pada pergerakanleher,namun tidak mengganggu pekerjannya sebagai petani;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:UBahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan denganperistiwa kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018,sekitar pukul 19.00 wita, bertempat Galudara, Desa Luakobaka,Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba

Adapun cidera ini potensial mengancam nyawadan besar kemungkinan menimbulkan kecacatan pada pergerakanleher,namun tidak mengganggu pekerjannya sebagai petani;Menimbang, bahwa ternyata memang Terdakwa sengaja melakukanperbuatan yang menyebabkan saksi Simon Dappa luka/merasa sakit karenaTerdakwa merasa diserang oleh saksi Simon Dappa;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi

dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban ataukewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dananakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dankemampuan potensial

;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara rill,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai petani, Karena itu, secara aktualTergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadarpotensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

No. 859 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masihdalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa TergugatRekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secaraaktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya

, Majelis Hakim memandang' oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebutdapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkannominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimanadipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan PenggugatRekonvensi

di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikanketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensidikategorikan sebagai orang yang memiliki kKemampuan aktual dan potensial,maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada TergugatRekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harusdihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu. denganmempertimbangkan halhal sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat

Nilai Potensial Zona A (17 titik di Jalan Sutomo) sebesar Rp. 3.480.000;2. Nilai Potensial Zona B (17 titik di Jalan Merdeka) sebesar Rp. 2.440.000;3. Nilai Potensial Zona C (31 titik) sebesar Rp. 3.165.000;1.

Nilai Potensial Zona D (15 titik) sebesar Rp. 1.915.000;Bahwa nilai potensial nettto (bersih) dari pengutipan parkir setelahdikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesar Rp. 47. 000, perhari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkan Nilai PotensialBersih per hari sebesar Rp. 7.240.000, (tujuh juta dua ratus empat puluhribu rupiah);Bahwa pada bulan Januari 2015, Agustinus Sitorus mengajukan penetapan80 (delapan puluh) zona / titik parkir dan nilai potensial nettto (bersih) daripengutipan

bruto ataspengutipan parkir per hari sebesar Rp,. 11.000.000, (sebelas jutarupiah)setelah dikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesarRp. 47. 000, per hari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkanNilai Potensial Bersih per hari sebesar Rp. 7.240.000, (tujuh juta duaratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijadikan dasar sumberpendapatan daerah Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar denganmenerbitkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun2015, tanggal 27 Maret 2015,

tentang Pemungutan Retribusi Parkir diTepi Jalan Umum yang dikelola oleh Penyedia Jasa, dan penetapanlokasi zona parkir beserta rincian nilai potensial netto dari pengutipanparkir ditetapkan didalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor55/184/IIIAWKTahun 2015, tanggal 30 Maret 2015, dengan targetpendapatan daerah sebesar Rp. 2.800.000.000, (dua miliar delapanratus juta rupiah) untuk Tahun 2015;Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan pendapatan dari retribusiparkir terhitung tanggal 1 Januari 2015 sampai

dengan tanggal 18 Juni2015 atau sama dengan 169 (seratus enam puluh sembilan)Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUSTPK/2017/PTMDNharidikalikanNilai Potensial Bersih per hari sebesar Rp. 7.240.000,(tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka diperolehpendapatan sebesar (Rp. 7.240.000 x 169 hari) = Rp. 1.223.560.000,(satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh riburupiah), akan tetapi faktanya retribusi parkir yang dilaksanakan dandikelola Agustinus Sitorus selaku

Dengandemikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal bebanyang ditetapbkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuanTergugat;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah pemeliharaan anak Penggugat danHalaman 17 / 22, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2014/PA.KlkTergugat, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dankemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat

(dua juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah),bukti P.2, namun demikian ternyata Tergugat mempunyai potongandengan sisa gaji sebesar RP. 1.118.000, (satu juta seratus delapan belasribu rupiah), disamping Tergugat sebagai karyawan pada disisi lain sesuaipengakuan Tergugat dan saksisaskinya, Tergugat mempunyai usahabisnis travel online (jual tiket), sehingga oleh karenanya Tergugatdikategorikan sebagai orang yang mampu ;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kKemampuan potensial

Dengan demikian,Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usiaproduktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuansecara aktual dan juga memiliki kKemampuan secara potensial untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah

Keluarga Nomor3172 0625 0112 1009 (Bukti P 4).Bahwa PEMOHON PKPU adalah sebagai Peminjam Uang (Debitor)terhadap beberapa kreditur yang diuraikan dibawah ini yaituJonathan Aditya Mulyono dan Kresna Lukmarda dan memang benardalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu perdagangan kopimengalami kemacetan dan kemunduran sehingga harusmelakukan peminjaman kepada para kreditur untuk tetap dapatmelangsungkan kegiatan usahanya.Bahwa namun demikian, pada kenyataannya PEMOHON PKPUmasih memiliki sumber daya potensial

PKPU akan mengajukanPermohonan PKPU dengan maksud agar PEMOHON PKPUdiberikan kesempatan untuk mengajukan tawaran perdamaiankepada para krediturnya berupa kelonggaran dan restrukturisasihutang yang akan dituangkan dalam proposal perdamaian.Bahwa PEMOHON PKPU percaya bahwa PEMOHON PKPU telahmemiliki langkahlangkah strategis untuk tetap melanjutkanusahanya dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada parakreditur, termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara masuknya caloninvestor baru yang sangat potensial