Putusan No. 285/PID/2018/PT MKSDalam hal ini KP3 tidak melakukan pengawasan secara priodik (bulanan)sehingga apa yang dialami para petani yang gagal panen tidak diperhatikan olehpemerintah;Dalam hal ini pemerintah tidak memberikan solusi untuk menekan angkakerugian yang dialami para petani akibat pupuk yang tertimbun hingga musim panenberikutnya akan mengalami kerusakan dan jelas petani akan mengalamibertambahnya angka kerugian;Kementan mencatat total lahan yang mengalami kekeringan sejak Januarihingga

dagang) dengan Penggugat danTergugat;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suamiistri, tetapi sekarangtelah bercerai;e Bahwa saksi yang mensuplay barang dagangan berupa kacamata,helm dan sleyer kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;e Bahwa sistem partner perdagangannya dengan Penggugat danTergugat adalah semacam titipan; Kalau barang dagangan yangdisuplay oleh saksi sudah laku, maka Penggugat maupun Tergugatbaru memayar; jadi barang dagangan tersebut hanya titipan dandibayar secara priodik

KesimpulanDari beberapa rangkaian peristiwa dan keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa di depan persidangan dapat kami simpulkan bahwa peran pemerintahdalam penanggulangan kelangkaan pupuk bagi petani sama sekali tidakdiperhatikan;Dalam hal ini KP3 tidak melakukan pengawasan secara priodik (bulanan) sehinggaapa yang dialami para petani yang gagal panen tidak diperhatikan oleh pemerintah.Dalam hal ini pemerintah tidak memberikan solusi untuk menekan angka kerugianyang dialami para petani akibat

Meminta Laporanlaporan secara priodik mengenaipelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyediajasa ;c. Melakukan perobahn kontrak ;d. Menangguhkan pembayaran ;e. Mengenakan denda keterlambatan ;f. Membeyar uang muka, hasil pekerjaan dan uangretnsi ;g. Menyerahkan seluruh/sebagian laporan ;h. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;i.

Meminta Laporanlaporan secara priodik mengenaipelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyediajasa ;c. Melakukan perobahan kontrak ;d. Menangguhkan pembayaran ;e. Mengenakan denda keterlambatan ;fs Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uangretnsi ;g. Menyerahkan seluruh/sebagian laporan ;h. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;i.

I AYULESTARIsecara priodik (jadwal / waktu penyetoran tidak ditentukan), dan setiapterdakwa SATRIA KURNIAWAN mengambil uang untuk disetorkan padaRekening Perusahaan terdakwa SATRIA KURNIAWAN membubuhkantandangan penerimaan uang dana pada Buku Catatan ADMIN tanpapersetujuan maupun otorisasi dari pihak Perusahaan PT.Cemerlan IndahSelaras.

YM.02.25/INT.1E1.PTRM/013/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas dasar hasilpemeriksaan dan perawatan yang dimintakan oleh keluarga terdakwa karenaketergantungan narkotika jenis sabu ;Bahwa dari hasil pemeriksaan dan perawatan yang telah dilakukan,bahwa terdakwa mengalami ketergantungan obat terlarang jenis sabu( amphetamine ) ; Bahwa yYang dimaksud dengan mengalami ketergantungan adalah orangyang secara priodik akan mengkonsumsi sabu ( amphetamine ) meskipundia tahu berisiko,ada peningkatan dosis obat

peraturan batastanah ;e Pasal 20 mengenai pengukuran dan pemetaan bidang tanah danpembuatan peta pendaftaran ;e Pasal 21 mengenai pembuatan daftar tanah ;e Pasal 22 mengenai pembuatan surat ;e Pasal 23 mengenai pembuktian hak baru ;e Pasal 24 s/d Pasal 28 mengenai pembuktian hak lama ;Bahwa dalam hal ini juga telah mengabaikan Peraturan MenteriAgraria/Kepala Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu :e Pasal 7576 Mengenai Permohonan tanah secara Priodik

Nassya selaku Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajibanuntuk :1)2)3)4)5)Menerima pembayaran untuk pelaksanaa pekerjaan sesuai dengan hargayang ditentukan dalam Kontrak;Meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana daru KPA untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada KPA;Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kotrak;Melaksanakan dan menyelesaikan

KesimpulanDari beberapa rangkaian peristiwa dan keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa di depan persidangan dapat kami simpulkan bahwa peran pemerintah dalampenanggulangan kelangkaan pupuk bagi petani sama sekalli tidak di perhatikan;Dalam hal ini KP3 tidak melakukan pengawasan secara priodik (bulanan) sehinggaapa yang dialami para petani yang gagal panen tidak di perhatikan oleh pemerintah.Dalam hal ini pemerintah tidak memberikan solusi untuk menekan angka kerugianyang di alami para petani

Bahwa dalam gugatan maupun yang disebutkan dalam gugatanadalah sebidang tanah sawah menurut Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor: 59 Tahun 2019 tanggal 6 September 2019 pada pasal 1ayat (1) sejelaskan bahwa Lahan sawah adalah areal tanah pertanianbasah dan/atau tanah kering yang digenangi air secara priodik dan/atausecara teruS menerus di tanami padi dan/atau diselingi tanaman musimanlainnya;9.

manfaat raskin tersedijelaskan untuk membantu mengurangi beban rumah tanggmelalui pemenuhan sebahagian kebutuhan pangan atau beras.7 Bahwa terdakwa dalam penyaluran beras miskin tersebumanggunakan jabatannya, beras yang diperuntukan untuk nmiskin dijual Kembali oleh terdakwa dengan harga normal sehingg:mendapatkan untung dari penjulan beras miskin tersebut.7 Bahwa pada bab 6 dalam pedoman umum raskin menjelaskandistribusi raskin harus melaporkan pelaksanaan program raskin koordinasi kecamatan secara priodik

tersedijelaskan untuk membantu mengurangi beban rumah tanggmelalui pemenuhan sebahagian kebutuhan pangan atau beras.7 Bahwa terdakwa dalam penyaluran beras miskin tersebut telah perbuatan dengan cara dimana beras yang diperuntukan untuk nmiskin dijual Kembali oleh terdakwa dengan harga normal sehingg:mendapatkan untung dari penjulan beras miskin tersebut.7 Bahwa pada bab 6 dalam pedoman umum raskin menjelaskandistriobusi raskin harus melaporkan pelaksanaan program raskin koordinasi kecamatan secara priodik

umum raskin dan pada bab 2 tujuan, sasaran dan manitersebut adalah dimana terdakwa melakukan perbuatan yakni bdiperuntukan untuk masyarakat miskin dijual Kembali oleh terdakwa dernormal kepada pihak lain sehingga terdakwa mendapatkan untung daberas miskin tersebut,Menimbang bahwa sebagian beras raskin yang disalurkan terdakmasayarakat miskin tersebut terdakwa hanya melaporkan kepada kcamat darul makmur secara lisan.yang seharusnya melaporkan peprogram raskin kepada tim koordinasi kecamatan secara priodik

(tiga ratus juta rupiah) telah digunakan oleh saksi untukkepentingannya sendiri.e Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim persiapan Kabupaten Aceh Utara untukmengikuti Porprov Aceh XI di Bireuen telah menerima dana dari ketua harianKONI Aceh Utara sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus jutarupiah) seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan yakni penggunaan danakeolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara priodik dan transparanoleh

(tiga ratus juta rupiah) telah digunakan oleh saksi untukkepentingannya sendiri.Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim persiapan Kabupaten Aceh Utara untukmengikuti Porprov Aceh XI di Bireuen telah menerima dana dari ketua harianKONI Aceh Utara sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus jutarupiah) seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan yakni penggunaan danakeolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara priodik dan transparanoleh

itu kemudian diintroduksir ke dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan nomenklatur pendaftarantanah secara sistematika yaitu pendaftaran tanah untuk pertama sekali yangdiadakan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belumdidaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan sebagaimanaditegaskan pada pasal butir 10 sedangkan pendaftaran hak atas tanah disebutkanpada butir Pasal butir 11 jo Pasal 13 angka 4 dengan nomenklatur pendaftarantanah secara priodik

yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenaisatu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayahsuatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal, sedangkan Pasal 13 butir 4menegaskan, Pendaftaran Tanah Secara Priodik dilaksanakan atas permintaanpihak yang berkepentingan;Bahwa dengan uraian diatas nyatalah Judex Facti telah menerapkan ketentuanketentuan yang diperuntukan bagi daerah lengkap yang telah disetujui olehMenteri Agraria untuk dimulainya Pendaftaran

mengabulkan Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi;11) Tentang Pertimbangan Judex Facti Menyimpang Dari Posita Gugatan PenggugatSehingga Judex Facti Telah Keliru Atau Salah Menerapkan Hukum Atau TidakMenerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Atau Melanggar Hukum YangBerlakuHalaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 279 K/TUN/2014Bahwa diterbitkannya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi/ PemohonKasasi oleh Tergugat adalah dalam rangka proses pendaftaran hak atas tanah ataupendaftaran tanah secara priodik

Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor239 K/Sip/1968 yang berbunyi dalam hal terjadi perceraian, anak anak yang masih kecildan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepadaibunya.Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhanPenggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan anak Tergugat Rekonvensi selaku ayahkandungnya harus diberi kesempatan yang cukup untuk bertemu dan menjalin komunikasidengan anak tersebut, baik secara priodik

Meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuankontrak ;4.

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK ;4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;5. Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawabdengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan angkutan ataudari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementarayang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaanyang dirinci dalam kontrak ;6.

BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu ; Pasal 75 76 mengenai Permohonan Tanah Secara Priodik ; Pasal 82 s/d 85 mengenai Pengumpulan dan Penelitian Data YuridisBidang Tanah ; 20222202 222 nen nn nnn nnn nen nne= Pasal 86 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis danPSNQESaN anya 5 seeeseeeeestee sneer eeeseneeeneeeseeetenemeeenie9. Bahwa Sertipikat Hak Milik No : 915/Kel. Tanjung Gusta, Tanggal 11April 2000, Surat Ukur No : 492/Tj.

kerugiantelah atau pernah dilakukan;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti) sama sekali tidakmempertimbangkan faktafakta yang memungkinkan telah dibayarkannyaganti kerugian kepada pihakpihak yang memiliki hak terhadap objeksengketa dimana terbitnya sertifikat hak pakai membuktikan jika gantikerugian telah dilakukan sehingga peralihan hak telah terjadi, hanya belumsempurna perubahannya menjadi hak milik dikarenakan pemerintahandaerah yang kepemimpinan kepala daerahnya berganti secara priodik

di negarapenempatan yang berbentuk badan hukum, Untuk pengurusanpemberangkatan Tenaga Kerja Formal tersebut dilakukan olehpelaksanaan penempatan tenaga kerja itu sendiri/PPTKIS dan begitu jugauntuk keberangkatan diurus oelh diberangkat juga oleh pelaksanaanpenempatan tenaga kerja itu sendiri/PPTKIS;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN BtmBahwa adapun kewajiban dari pelaksana ataupun PPTKIS berkewajibanmelengkapi semua dokumen keberangkatan ke negara penempatantersebut dan secara priodik

Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLKSesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU4/027/DM /2012 tanggal 1 Oktoer 2012 : selaku PPK mempunyai hak dankewajiban sebagai berikut;1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia;2. meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuankontrak

tersebut mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimanadiatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuan PeraturanPresiden No 54 Tahun 2010 Lampiran Il huruf A angka 10 c point 2) q sub (2),antara lain :1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam kontrak;2. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik

membuat Keputusan/Tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa(kontrak/Surat perintah Kerja dan Lainlain);3. menandatangi Kontrak / Keputusan serta bertanggung jaweb ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/ keputusantersebut;Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU4/027/DM /2012 tanggal 1 Oktoer 2012 : selaku PPK mempunyai hak dankewajiban sebagai berikut :1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia;2. meminta laporanlaporan secara priodik

Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuankontrak;3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatanangkutan atau

Konvensi telah bercerai denganPenggugat Konvensi dengan Cerai Talak di mana amarnya tidak disebutkanhakhak Penggugat Konvensi sebagai akibat Talak meskipun dalampertimbangannya tidak ada pernyataan dari majelis hakim bahwa Penggugattelah nusyuz.halaman 39 dari43 halamanPutusan Register Nomor 1505/Pdt.G/2014/PA.MdnMenimbang, bahwa alat buktiT.3 sampai dengan T.12 dapat diterimasebagai alat bukti dan berdasarkan alatalat bukti tersebut terbukti bahwaTergugat Konvensi mengidap penyakit jiwa dan secara priodik