Ditemukan 28 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rebuplik rebublik republik replik rebuin repulik repbulik rebuli reublik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 117/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
PAULUS KOBBA, SH., MM
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
146 — 68
  • K/Pid.Sus/2017, tanggal 21 Nopember 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;Putusan Mahkamah Agung Rebulik Nomor: 1278 K/Pid.Sus/2017,tanggal 21 Nopember 2017, yang menyatakan menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Paulus Kobba, S.H., M.M.dalam perkara a quo sebagai Penggugat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 624/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
79 — 98
  • 08122009 atas nama PT.Bank Mandiri(Persero) Tbk.124.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB tgl. 11 Desember 2009 atas nama PT.Cakradigdaya Lokaraya.125.Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (SSPDBPHTB) tgl. 24 Maret 2015 atas nama PT.CakradigdayaLokaraya.126.Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Hal 26 Putusan perkara Nomor :624/PDT/2020/PT.DKI.Cakradigdaya Lokaraya yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Rebulik
Pengadilan PA KUALA KAPUAS Perdata Agama
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.K.Kps
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 17
  • (VidePutusan Mahkamah Agung Rebulik Indonesia tanggal 17 April 1979 No.1149/K/Sip/1975)DALAM KONPENSI :1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalan bagian eksepsidiatas mohon dianggap terulang dalam konpensi/Pokok Perkara inisepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya;2. Bahwa Tergugat I, II menolak semua dalildalilPenggugat dalam Repliknya kecuali yang dengan tegastegas diakuikebenarannya oleh Tergugat , II;3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 54/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Nana Diana Diwakili Oleh : Asra Maholi Lingga
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Langsa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat V : Satya Yudha Prakarsa
Terbanding/Tergugat VI : Koko Syahputra
Terbanding/Tergugat VII : Sofyan Ahmad
47 — 23
  • Kementerian Keuangan Rebulik Indonesia c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kntor WilayahDJKN Aceh c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKLN) Lhokseumawe yang beralamat di jalanT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 822/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
112 — 621
  • Cakradigdaya Lokaraya ; Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Cakradigdaya Lokaraya yang dikeluarkan oleh Menteri Huum Dan Hak AsasiManusia Rebulik Indonesia, tgl. 14 September 2012., No. AHUAH.01.01033665 ;Pernyataan Keputusan Rapat PT Cakradigdaya Lokaraya, No. 213., tgl. 2572012 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MHNotaris di Jakarta ;Surat Pengantara, tgl. /P3.31.100/11/2015., tgl.
    ,No. 3462/931.300/XII/2014 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PenerimaanPemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Cakradigdaya Lokaraya yang dikeluarkan oleh MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Rebulik Indonesia tgl. 14September 2012., No. AHUAH.01.01033665 ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya PernyataanKeputusan Rapat PT Cakradigdaya Lokaraya No. 213., tgl.2572012 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris DarmawaNG, SH. SE.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Waris
Register : 17-11-2011 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 03-06-2013
Putusan PA MARTAPURA Nomor 693/Pdt.G/2011/PA.Mtp
Tanggal 4 Juli 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
108 — 28
  • Yani Km. 9;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas gugatan para Penggugat salahalamat dan sasaran serta objek sengketa bukanlah harta warisan melainkanharta milik pribadi Tergugat I, Il dan III, sehingga gugatan semacam ini dapatdikualisifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastianhukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur lebel), sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide PutusanMahkamah Agung Rebulik Indonesia tanggal 17 April 1979 No. 1149/
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SAFRUDIN
2.SYARIF
Tergugat:
1.PT RISGUN PERKASA ABADI
2.PT SIRTU KARYA UTAMA
3.PT WATU MERIBA JAYA
4.Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
5.WALIKOTA PALU
6.KETUA DPRD KOTA PALU
Turut Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
337 — 157
  • dapat ditariksebagai pihak yang terkait dengan perkara ini karena masalah izin usahapertambangan (IUP) telah diambil alih oleh pemerintah provinsi yang manasebelumnya IUP tersebut merupakan kewenangan pemerintahkabupaten/kota;Halaman 95 dari 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN PalBahwa Otonomi daerah diberikan kKewenangan mengurus daerah sendiri dandiberi kewenangan membuat peraturan daerah;Bahwa yang berwenang membatalkan peraturan daerah adalah lembaganegara yaitu Mahkamah Agung Rebulik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
586 — 332
  • kelanjutan dan perbaikan Perkara REG375/Pdt.G/2006, 05 Desember 2006, selanjutnya perkara REG363/Pdt.G/2008dan REG183/Pdt.G/2010/PN JKT PST dan REG480/Pdt.G/2010, IzinBeracara No. 160 P.H.K.XI/PN JKT PST, yang dalam Putusan Sela tidakdapat diterima alias Gugatan PENGGUGAT tidak SEMPURNA, dengandasar demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini.Bahwa perlu KUASA HUKUM PENGGUGAT tegaskan di bagian ini, bahwabuktibukti obyektif berkaitan Surat Sekretaris Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Rebulik