Ditemukan 34 data
ADE CHANDRA PRAKARSA, S.H.
Terdakwa:
RAMONA ARDIANSYAH Bin ABU NAIM
27 — 4
KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labforsetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yangterdaftar sebagai golongan nomor urut 37 lampiran peraturan menterikesehatan Repubhk Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika di dalam lampiran undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum
18 — 6
Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Forensik Nomor : Lab 2520/NNF/20I7 tanggal 26 Juli 2017 yangditerbitkan Pusat Laboratorium Forensik Poln Laboratonum Forensik CabangPalembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristalkristal putin adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor 2 Tahun2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.385 Tahun
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
214 — 53
., Notarisdi Surabaya.Keputusan Menteri Kehakiman Repubhk Indonesia, NomorC25273 HT.01.01.Th.89, tanggal 16 Juni 1989;Hal 31 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby10.11.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11: Akta Berita Acara RapatUumum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. INJAPLAST Nomor 13, Tanggal 21September 2020, yang dibuat dihadapan Adean Halim, S.H.
98 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semestinya sistimatka gugatan Penggugat adalahsebagai berikut : Pemerintah RepubHk Indonesia Cq. Presiden RepublikIndonesia, Cq. Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat KekayaanNegara dan Lelang Provinsi Papua. Tidak disebutkanya subyek hukumdalam gugatan penggugat menjadikan, tidak saja gugatan penggugat kabur,tetapi juga mengalami kesalahan terhadap hukum formal (Hukum Acara)dalam perkara perdata;b.
31 — 17
perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebuttanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RepubUk Indonesiamaupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekalitidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit,puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40UndangUndang RepubHk
79 — 50
Identitas Tergugat Tidak jelas :Bahwa di dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 76/G/2013/PTUN/MKS,gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa identitas Tergugat kabur karenaKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta bukan di Sulsel,demikian juga bahwa Kepala Kepolsian Negara Repubhk Indonesia (Kapolri) tidak pernahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013
22 — 11
Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Repubhk Indonesia yangharus tunduk kepada hukum positifdi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.Menimbang bahwa mengenai unsur ke2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hak".Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa
563 — 293
dengan jangka waktu 4 tahun, sehinggan pelawan sangat dirugikan karenanya mengajukanQUBALAN AQUO 5n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nnn n nnn nnnMenimbang, bahwa atas replik pelawan terhadap eksepsi point pertama terlawan IItersebut, Terlawan II dalam dupliknya menyebutkan bahwa sudah menjadi doktrin hukum bahwagugatan untuk membatalkan eksekusi lelang yang sudah terjadi harus dengan format gugatanbiasa demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubhk
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RepubHk IndonesiaNo. 1382/K/SIP/1971.Bahwa gugatan para penggugat premature (terlalu dini) yangdalam posita gugatannya mendalilkan akta jual beli atas obyeksengketa ada indikasi pemalsuan dan atau penipuan, adalahsangat tidak tepat karena seharusnya para penggugat Quodnonmelakukan upaya hukum dengan secara Pidana terlebih dahulupemalsuan maupun penipuan terlebih dahulu.
90 — 12
Bahwa kemudian pada Tanggai 18 Juli 1997 Departemen Kehutanan Repubhk Indonesiamengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alain No.J 01 /KPTS/DJVT/i 997 tentang Pemberian izin kepada Tergugat 1 sebagai pengelolaKonservasi fnsitu Burung Walet pada Goagoa A lam di Kecamatan Serbajadi dan KecamatanTamiang Hulu, Kabupaten Aceh Timur dan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten AcehTenggara.12.
104 — 46
Hoan Tjeang Ong menguasai EigendomVerponding Nomor 1054 sejak tahun 1913 dan dilanjutkan oleh isterinya Keam NioQue hingga tahun 1958 kemudiani di kuasai oleh Negara Repubhk Indonesiasampai saat ini (Februaii 2015).
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi;e Bahwa yang dimaksud "Secara melawan hukum" sebagaimana penjelasan umumPasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Repubhk Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan"secara melawan
146 — 75
Hoan Tjeang Ong menguasai Eigendom Verponding Nomor 1054sejak tahun 1913 dan dilanjutkan oleh isterinya Keam Nio Que hinggatahun 1958 kemudiani di kuasai oleh Negara Repubhk Indonesia sampaisaat ini (Februaii 2015).
FEBRIAN DIRGANTARA , SH.MH
Terdakwa:
ZAKARIA LATING ALS. TATA ALS. GENDUT BIN ZAINUDIN LATING
36 — 28
.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
- BZP (Benzil Piperazin) terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.