Sejiwa, Desa Padang Loang Alau,Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, ProvinsiSulawesi Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor2/Pdt.G/2016/PN Sdr tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara tersebut;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor2/Pdt.G/2016/PN Sadr tanggal 16 Januari 2017 tentang hari sidang;3.

Menimbang,bahwa kondisirumah tangga Pemohon dan TermohonPutusanNo.51/PrJt.G/2017/PASuk Hal.10dari 14sebagaimanatersebut di tas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtanggaPemohondan Termohontidakdapatmencapai tujuanpemikahan sebagaimanayang tercantum dalam Pasal 1UndangUndang Nomori Tahun1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3Kompilasi Hukum Islam yakniuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah,yang sejiwa

:PDM 906//Mks/Enz2/11/2020 ;DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA pada hariMinggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidak tidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sejiwa, Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak tidaknya pada tempat tempatlain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

perubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PT MKSPerbuatan terdakwa HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.ATAU:KEDUA :Bahwa terdakwa HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA pada hariMinggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidak tidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sejiwa

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohontersebut dengan seorang lelaki yang bernama Hasdar bin Darwing, umur 27tahun, pendidikan terakhir S1, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Sejiwa, Dusun I, Desa Padangloang Alau, KecamatanDua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cintaselama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon;6.

suaminya tersebutselama 2 tahun lamanya; Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamarantersebut sudah diterima oleh keluarganya; Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka; Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang Istri;Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangancalon suami anak Pemohon yang bernama :Hasdar bin Darwing, umur 27 tahun, pendidikan terakhir S1, agama islam,pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sejiwa

Nannu binti Latuwo, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sejiwa,Dusun I, RT. 002, RW. 002, Desa Padangloang Alau, Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anakPemohon dan memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa, Pemohon dengan surat

berusaha menasihatiPemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masihdibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapaiumur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anakPemohon yang bernama :Arman bin Labbase, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempattinggal di kediaman di Jalan Sejiwa

PUTUSANNomor 79/Pdt.G/2019/PTA Mksa *a =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Pembanding / Pelawan, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Wartawan,Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Sejiwa No.12Kelurahan Karwisi Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, sebagai Pembanding/Pelawan

Sejiwa no. 12 kel. Karwisi Kec. Panakkukang KotaMakassar;d. bahwa mencermati perincian biaya terdapat kesalahan fatal yangdiuraikan mulai biaya panggilan, redaksi dan materai yang dijumlahkanhanya berjumlah Rp. 196.000. (Seratus enam puluh enam ribu rupiah),akan tetapi tertulis jumlah Rp. 646.000,00 (tertulis enam ratus empatpuluh enam ribu rupiah) maka secara formal yuridis Putusan TingkatPertama/Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak Sempurna secaraHal 3 dari 12 hal Pts.

telah mencabut perkaranya pada tahappembuktian, namun karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap pencabutan perkara tersebut, Tergugattidak perlu dimintai persetujuannya, disamping itu, tujuan pencabutan tersebut Penggugatbermaksud rukun kembali dengan Tergugat, maka niat mulia tersebut patut dihargai karenamempertahankan ikatan perkawinan itu lebih mulia dari pada mengahiri ikatan perkawinanyang memang dibenci oleh Allah dan juga sejiwa

sesuai dengan maksud Pasal 9 UndangUndangNomor 1 Tahun1974 joPasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurutMajelis perkawinan paraPemohontidak dapat disahkan secara hukum;Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagisementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilakilain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri,sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam,Hal. 4dari6Penetapan No. 0031/Pdt.P/2017/PA.Bitgyang sejiwa

danlompat dari atas motor tanpa menurunkan standar motor saksi danlangsung lari menuju korban dan pelaku setelah itu saksi menarik korbandan mendorong korban Eriyandi untuk lari menyelamatkan diri dan saat larisaksi melihat korban Eriyandi sudah terkena busur di bagian paha sebelahkanan kemudian setelah korban berhasil melarikan diri pelaku Popokembali mengejar korba akan tetapi pelaku tidak berhasil mendapatkorban setelah itu pelaku kembali ketempat kejadian dan pelakumelakukan penyerangan ke jalan sejiwa

sambil membawa ataumemegang ketapel beserta anak panahnya setelah itu saksi mengambilmotor saksi yang tertidur di aspal kKemudian setelah motor saksi berdirisaksi menuju jalan sehati untuk mencari perlindungan di karenakan telahterjadi perang kelompok di perbatasan antara jalan sehati dan jalan sejiwa; Bahwa akibat dari penganiayan tersebut diatas Eriyandi mengalami lukabusur pada bagian paha sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan

perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarangsesuai dengan maksud Pasal 9 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinanparaPemohontidak dapat disahkan secara hukum;Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilaki lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandritidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam, yang sejiwa

Memerintahkan Tergugat I sekaligus dan seketika membayar uang down payment milik Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

gugatan Penggugat tersebut di atas telahterbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat benarbenar sudahtidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumahtangga sehingga sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, yang sejiwa

permohonandari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif.Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk compositoir, exaequo et bono, adalah petitum yang memberi kKewenangan secara spesifikkepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rincidalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepatmenurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusanHakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam kontekspermasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa

penetapanpengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansipermohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidakbertentangan dengan norma perundangundangan yang berlaku, (ii) adanyapetitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepadaMajelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo etbono), serta (iil) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yangmasih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa

permohonan dari bentuk petitumtunggal menjadi alternatif.Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk compositoir, exaequo et bono, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifikkepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalampetitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menuruthukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yangberdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahanhukum yang sebangun dan sejiwa

pengadilan yang memberinyakedudukan sebagai wali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) Ssubstansipermohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidakbertentangan dengan norma perundangundangan yang berlaku, (ii) adanyapetitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada MajelisHakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono), serta(iii) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalamlingkup hukum yang sebangun dan sejiwa

permohonan dari bentuk petitumtunggal menjadi alternatif.Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk compositoir, exaequo et bono, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifikkepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalampetitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menuruthukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yangberdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahanhukum yang sebangun dan sejiwa

pengadilan yang memberinyakedudukan sebagai wali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansipermohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidakbertentangan dengan norma perundangundangan yang berlaku, (ii) adanyapetitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada MajelisHakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono), serta(iil) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalamlingkup hukum yang sebangun dan sejiwa

albaqarah ayat 229 yangartinya berbunyi: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuklagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baikMenimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islamyang sejiwa

Bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal1 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuanperkawinan yang terkandung didalam Alquran surat ArRumayat 21yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram danbahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (rasa kasih sayang)aka tetapi temyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak sesuai lagi (Sudan keluar maksud dantujuan/esensimakna dari suatu = perkawinan) bahkansudah = jauhmenyimpang

sesuai dengan maksud Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joPasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurutMajelis perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum;Hal. 4dari6 Penetapan No. 164/Pdt.P/2021/PA.KtgMenimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagisementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilakilain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri,sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam,yang sejiwa

albaqarah ayat 229 yangartinya berbunyi: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuklagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baikMenimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islamyang sejiwa

permohonan daribentuk petitum tunggal menjadi alternatif.Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk compositoir, exaequo et bono, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifikkepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalampetitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menuruthukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yangberdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahanhukum yang sebangun dan sejiwa

penetapanpengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansipermohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidakbertentangan dengan norma perundangundangan yang berlaku, (ii) adanyapetitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada MajelisHakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono), serta(ill) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih beradadalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa