• akses melalui jalanlain khususnya untuk lalu lintas kKendaraan besar atau truktruk pengangkut gas,selain melalui Jalan Bersama yang telah ditutup oleh Tergugat.Dengan demikian, kalaupun benar (quad non) bahwa Tergugat adalah pemilik tanahdimana terdapat Jalan Bersama, maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas khususnya Pasal 6 UU Pokok Agraria, Pasal 31 PP No. 40 Tahun 1996, Pasal671, Pasal 674, dan Pasal 686 KUH Perdata, secara hukum Tergugat memilikikewajiban dalam pengabdian pekarangan (servituut

  ), yaitu Tergugat dilarangmenghalangi / menutup jalan bersama dengan portal ataupun membatasi kendaraanyang melewati jalan bersama dimaksud dan wajib menyediakan akses jalan yanglayak bagi Penggugat, baik untuk dilewati orang maupun segala jenis kendaraan,khususnya truk pengangkut gas milik Penggugat.Bahwa dalam hal ini Penggugat memiliki hak atas pengabdian pekarangan (servituut)untuk mendapatkan akses jalan yang layak, khususnya untuk lalu lintas truktrukpengangkut gas milik Penggugat dari lokasi

  Terracota Nusantara Perkasa telah memberikan aksesJalan Bersama yang ditutup portal oleh Tergugat dalam perkara ini yaitu denganmemberikan hak melintas bagi perusahaan lain di kawasan tersebut dengankendaraan dan nonkendaraan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli1997 (Bukti P3).Dengan demikian, hak pengabdian pekarangan (servituut) atas tanah yang sekarangdimiliki Tergugat tetap ada dan tidak hilang, dikarenakan karakteristik hak kebendaanyaitu hak kebendaan melekat pada bendanya (dalam

  Bahwa servituut adalah pemilik tanah tidak boleh menutup bidang tanah yang harusdilalui oleh lalu lintas umum dimana pemilik tanah wajib menyediakan akses yanglayak untuk lalu lintas umum tersebut, berdasarkan Pasal 671, 674, 684 KUHPerdata dan PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Atas Tanah. Bahwa yang wajib memberi hak servituut adalah pemilik tanah. Bahwa apabila ada jalan lain, jalan yang ditutup tidak melanggar hak servituut.

• ., dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsalah menerapkan hukum, karena substansi permasalahan hukumantara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah hakkeperdataan Tergugat II Intervensi atas tanah a quo berhadapandengan hak sosial atas tanah (hak servituut) Penggugat, karenasebagian tanah pada sertifikat objek sengketa dipakai sebagai aksesjalan umum satusatunya menuju ke rumah Penggugat seluas 2,5 m x19 m yang hal itu merupakan kewenangan

• menarikmanfaat dari hak atas tanah itu, orang lain juga mendapat dari hak atastanah tersebut ;Ketentuan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariatersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum,diantaranya sebagaimana kaedah/norma hukum yang terkandung dalamPasal 13, Penjelasan Pasal 13 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah ;Dari aspek hukum perdata materil, pada Bab VI Pasal 674 s/d Pasal 710KUH.Perdata tentang Hak Servituut

  Subekti dalam bukunya PokokPokok Hukum Perdatahalaman 75 memberikan pengertian, Hak Servituut atauErfdienstbaarheid adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatupekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan ;Selanjutnya H.F.A.

  atauErfdienstbaarheid (Hak Pengabdian Pekarangan) mengandungkaedah hukum yang dapat ditarik kesimpulan bahwa, Negaramelindungi hak setiap Warga Negara atas akses menuju jalan umumdari kediamannya ;Bahwa dalil Penggugat diatas terkait Hak Servituut dimana hal iniberdasarkan Pendapat Prof.

  Titel enam (tentang servituut): pasal 674 s/d 710;f. Titel tujuh (tentang Opstal): pasal 711 s/d 719;g. Titel delapan (tentang Erfpacht): pasal 720 s/d 736h. Titel sembilan (tentang grondrenten dan tienden): pasal 737 s/d755;i. Titel Sepuluh (tentang Vruchtgebruik): pasal 760 ayat 1, 762, 766 s/d771, 773 s/d 777, 795 s/d 797, 799, 802, 811 ayat 2 dan 3 sertapasal 812j.

  Titel sebelas (tentang Gebruik dan bewoning): pasal 821, 825dan 829.Demikianlah, maka dengan dicabutnya pasalpasal tersebut,sejak mulai berlakunya UUPA tidak dikenali lagi dalam Hukumkita lembagalembaga servituut (erfdienstbaarheid), hak opstal,erfpacht, recht van bewoning, grondrechten dan tiendenBahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 720/Belawan II tanggal 1542005 terdaftar atas nama AJIDSarjana Hukum berasal dari Penggabungan bidang HAK MILIK No 1;No. 4; HAK MILIK

• Tindakan Tergugat1 dan Tergugat2 jelasmerupakan tindakan melawan hokum (onrechtmatigedaad), sebabdisamping melanggar hokum bahwa tindakan Para Tergugat jelasmenyalahi hak hak sosial yang dikenal sebagai hak servituut yaituhak untuk menggunakan jalan yang satu satunya akses untuk masuk ketanah hak milik Para Penggugat.5.

• Penggugat akan memberikan akses jalan keluar masuk disebelah barat pekarangan/rumah Tergugat I.Bahwa akses jalan disebelah barat tersebut telah ada dan telah digunakan oleh Penggugatsampai dengan + Bulan Juli 2014, namun setelah meninggalnya Juwari Harsosumarto pada+ Bulan Juli 2014 akses jalan telah ditutup oleh Tergugat I, selanjutnya juga didirikanbangunan permanen oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mempunyai akses jalankeluar masuk pekarangan/rumah.Bahwa sesuai Pasal 674 KUHPerdata (Hak Servituut

  Subekti dalam buku PokokPokok Hukum Perdata hal. 75:Servituut atau erfdienst baarheid adalah suatu beban yang diletakkan diatas suatupekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan.Lebih jauh Prof. Subekti menulis :Oleh karena erfdienst baarheid itu suatu hak kebendaan, maka haknya tetap melekatpada pekarangan yang bersangkutan, walaupun pekarangan tersebut dijual kepadaorang lain.

  akses jalan keluar masuknya, dan apabila Penggugat menghendaki adanyaakses jalan keluar masuk ke tanah / pekarangan Penggugat, maka Penggugat harus membayarganti rugi tanah sebesar 2 meter X 17 meter X Rp 2.000.000, = Rp. 68.000.000,Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undangundang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 menjelaskan tanah harus berfungsi sosial Bahwa sesuai Pasal 674 KUHPerdata (Hak Servituut

  Subekti dalam buku PokokPokok Hukum Perdata hal. 75:Servituut atau erfdienst baarheid adalah suatu beban yang diletakkan diatas suatupekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan.Lebih jauh Prof.

• oleh Tergugat tidak diijinkan melalui jalanyang tadinya diijinkan oleh turut Tergugat dengan alasan lahan sudah bergantipemiliknya berdasarkan perbuatan hukum jual beli antara turut Tergugat denganTergugat, bahkan Tergugat dengan secara ekstrim memagar jalan untuk menujuBase Transceiver Station sehingga teknisi Penggugat menjadi terhalang untukmerawat perangkat telekomunikasi yaitu Base Transceiver Station, perbuatanTergugat itu telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 686KUHPerdata (Servituut

  Putusan Provisioneel :1.Menerima gugatan Penggugat ;2 Menyatakan atas hukum dalam Putusan Provisioneel ini menghukum Tergugatmengijinkan kepada Penggugat agar karyawan teknisi Penggugat atau orangyang ada hubungan kerja dengan Penggugat diijinkan memakai jalan menujuBase Transceiver Station untuk melakukan pemeliharaan peralatan agar tidakterjadi gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraantelekomunikasi berkelanjutan, selama proses pokok perkara perdata berjalan,yang merupakan hak servituut

• Penggugatakan memberikan akses jalan keluar masuk di sebelah baratpekarangan/rumah Tergugat I.Bahwa akses jalan disebelah barat tersebut telah ada dan telahdigunakan oleh Penggugat sampai dengan + Bulan Juli 2014, namunsetelah meninggalnya Juwari Harsosumarto pada + Bulan Juli 2014akses jalan telah ditutup oleh Tergugat , selanjutnya juga didirikanbangunan permanen oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidakmempunyai akses jalan keluar masuk pekarangan/rumah.Bahwa sesuai Pasal 674 KUHPerdata (Hak Servituut

  Subekti dalam buku PokokPokok Hukum Perdatahal. 75:Servituut atau erfdienst baarheid adalah suatu beban yangdiletakkan diatas suatu pekarangan untuk keperluan pekaranganlain yang berbatasan.Lebih jauh Prof. Subekti menulis :Oleh karena erfdienst baarheid itu suatu hak kebendaan, makahaknya tetap melekat pada pekarangan yang bersangkutan,walaupun pekarangan tersebut dijual kepada orang lain.

• dengan nomor SHM Nomor : 4435 atas nama Rudi Alandes /TERGUGAT) dengan luas lebih kurang 2000 M2 dengan batas-batas berikut :

• Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
• Sebelah Selatan berbatas dengan Rosmawar Makalam;
• Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
• Sebelah Timur berbatas dengan tanah 27 (dua puluh tujuh) unit rumah toko / ruko yang dibangun oleh Rosmawar Makalam ;

adalah merupakan tanah yang telah dibebani hak servituut

dalam Rekonvensi yang menutup Akses jalan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Memerintahkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah yang ada dalam SHM Nomor 4435 atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali tanah a quo agar dapat difungsikan kembali sesuai hak servituut

• 9Maret 2010 sebesar Rp.60.000.000, ( Enam puluh Juta Rupiah) ;Bahwa SHM No.2907 Luas 270M2 Atas Nama I KETUT SUANTRAjuga menjadi jaminan pada salah satu LPD yang ada di Singaraja ; Bahwa tidak benar TERMOHON eksekusi (dalam Dalil TERLAWANdalam surat surat permohonan eksekusi yang menyatakan bahwaTERMOHON eksekusi /TERLAWAN berhutang sebesarRp.180.000.000, (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;Bahwa dengan keberatannya TERMOHON eksekusi secara Yuridis telahmelanggar Hukum yaitu telah melanggar hak Servituut

• Menghukum Tergugat I, untuk membongkar tembok rumahnya yang telah berdiri diatas tanah Jalan Gang selebar 1M (Satu Meter) panjang 17,5 M (Tujuh Belas Koma Lima Meter), dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Jalan PU Kabupaten ;
• Sebelah TImur : Tanah milik Dula ;
• Sebelah Selatan : Tanah milik Sriyatin ;
• Sebelah Barat : Tanah milik H Kamin ;

dan mengembalikan sebagaimana funsinya sebagai Jalan Gang, Hak Servituut

pondasi teras rumahnya yang telah berdiri diatas tanah Jalan Gang selebar + 0,5 M (Nol Koma Lima Meter) Panjang + 5,4 M (Lima Koma Empat Meter), dengan batas - batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Tanah Milik Pudin ;
• Sebelah Timur : Tanah Milik Dula ;
• Sebelah Selatan : Tanah Milik H Kamin dan ;
• Sebelah Barat : Tanah milik H Carwen ;

dan mengembalikan sebagaimana fungsinya sebagai Jalan Gang, Hak Servituut

• lima belas juta rupiah) pertahun x 2 Tahun ;Bahwa mengingat Penggugat patuh pada perundangundangan dan telahberusaha agar diselesaikan dengan kekeluargaan dan upaya negosiasiuntuk penyelesaiannya makatindakan pengabaian hak Penggugat, hakHalaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT MDN18.19.bertetangga,jhak pekarangan yang dahulunya (sebelum regulasiperundangundangan) secara hukum perbuatan Tergugat telahbertentangan dengan hakhak yang termuat dahulunya di pasal 674 s/d710 tentang hak servituut

  Bahwa di dalam KUHPerdata dikenal Hak Pengabdian Pekarangan atauHak Servituut yang diatur di dalam Pasal 674 sampai dengan Pasal 710KUHPerdata dan menurut Subekti dalam bukunya Pokokpokok HukumPerdata (halaman 25) Servituut atau Erfdienstbaarheid adalah : Suatubeban yang diletakkan diatas suatu pekarangan untuk keperluanpekarangan lain yang berbatasan .Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT MDN6.

• sebagaimana putusan Nomor 12 PK/PDT/2017tanggal 6 Maret 2017 (bukti T.20), akan tetapi Majelis Hakim tingkat bandinghanya akan mempertimbangkan dari segi pelaksanaan terhadap putusantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.l1 sama dengan T.16 berupaputusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MTP didapatfakta bahwa perkara yang akan dieksekusi yang diajukan perlawanan olehPelawan dahulu Tergugat/Termohon Eksekusi adalah menyangkut hak untukmelintas atau hak pengabdian pekarangan (hak servituut

  merupakansatusatunya jalan yang digunakan untuk menuju 13 (tigabelas) bidangtanah milik penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatasdan merupakan satusatunya jalan yang digunakan oleh masyarakat yangrumahnya berada di belakang bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1147tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dariPenggugat/Terlawan sekarang Terbanding tersebut dapat dinyatakan bahwaperkara ini adalah perkara yang menyangkut hak untuk melintas atau hakpengabdian pekarangan (hak servituut

• Bahwa dengan keberatannya TERMOHON eksekusi secara Yuridis telahmelanggar Hukum yaitu telah melanggar hak Servituut, yaitu adanyaakses jalan keluar masuk di obyek sengketa sehingga apabila dilakukanpelelangan tertutuplah akses jalan menuju ketanah sisa yang tidak ikutmenjadi jaminan yang dilelang karna tanah berfungsi sebagai fungsi.

• Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)hak servituut ini dalam prakteknya masih digunakan dalam hukumpertanahan Indonesia dengan menyamakannnya sebagai fungsi sosialsebagaimana dalam pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).j.

  Anggaran 2009.Bahwa terhadap beberapa kali pemeliharaan badan jalan GangAsam tersebut, tidak ada pihakpihak yang merasa keberatantermasuk dengan Para Penggugat sehingga pengerjaannya dapatdiselesaikan tanpa adanya hambatan oleh Pihak Ketiga.Bahwa dapat tergugat Il sampaikan sebelum lahirnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA), Dalam hukum pertanahan diIndonesia telah diatur adanya suatu hak yang biasa disebutpengabdian pekarangan (hak servituut

  parapenggugat membeli tanah tersebut tahun 1994 tanah yangdipermasalahkan oleh para penggugat sudah dijadikan jalan olehpemilik awal untuk kepentingan umum maka sudah sewajarnya tanpaadanya persetujuan para penggugat tanah yang dijadikan jalantersebut tetaplan menjadi jalan yang dapat dipergunakan olehSiapapun juga demi kepentingan umum dan tidaklah diberikan gantikerugianBahwa dengan berlakunya UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) hak servituut

• termasuk dalamkategori jalan dikarenakan memang sudah sejak tahun 1950dipergunakan sebagai akses keluar masuk warga yang bertempattinggal disekitar obyek sengketa termasuk PEMBANDING danTERBANDING, meskipun bukan termasuk jalan umum;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tanah milikPEMBANDING dapat dikategorikan sebagai tanah dengan model"enclave atau dalam arti posisi tanah terisolir karena dikelilingi olehtanah milik pihak lain;Bahwa dalam ketentuan mengenai Hak Pengabdian Karang(servituut

• Apabila ikutnya Para Pemohon Kasasi/semulaPara Penggugat/Para Pembanding melalui Jalan Sekar Jepun VIII Gang VIIIC kemudian menimbulkan kerugian pada Para Termohon Kasasi/semulaPara Tergugat/Para Terbanding, maka kerugian tersebut dapatdikompensasi dengan pemberian ganti kerugian yang layak dari ParaPemohon Kasasi/semula Para Penggugat/Para Pembanding;Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Pasal 674 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang mengatur tentang hak servituut (pengabdianpekarangan):Dalam perkara

• 2016/PT.TUN/MKS tanggal 19 September 2016 oleh MajelisHakim Agung/Kasasi yang mulia;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria, tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga Pemohon Kasasimempunyai hak servituut

• menutuppekarangan atau bidang tanah orang lain dari lalulintas jalan umum ataujalan air maka pemegang hak wajib memberikan jalan tersebut.bahwa Tergugat adalah pemilik tanahdimana terdapat Jalan Bersama,maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas khususnyaHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pat.G/2017/PN Tte12.13.14.Pasal 6 UU Pokok Agraria, Pasal 31 PP No. 40 Tahun 1996, Pasal 671,Pasal 674, dan Pasal 686 KUH Perdata, secara hukum Tergugatmemiliki kewajiban dalam pengabdian pekarangan (servituut

• >Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak di Kampung Bojong Honje RT 04 RW 03 Kelurahan Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1696/Gunung Geulis, seluas 3.088 m2 (tiga ribu delapan puluh delapan meter persegi);
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak servituut