Belakangan, ada yang berbisikkepada investigasi, agar bisa menjadi mubaligh dalam acara itu, Ismethtelah mengeluarkan dana ratusan juta untuk menyuap orangorang disekeliling Presiden dan Setneg agar penunjukan dirinya sebagaimubaligh lancar ;3. Pada halaman 4 editorial alinea ke9 Terdakwa menulis bahwa : "Ismethakhirnya bisa berdiri di atas mimbar. Di sana, dia menyampaikan pesan,umat Islam yang baik tidak akan menjarah. Kini, kita tahu, kas OtoritaBatam ratusan milyar rupiah terkuras habis.

Belakangan, ada yang berbisikkepada investigasi, agar bisa menjadi mubaligh dalam acara itu, Ismethtelah mengeluarkan dana ratusan juta untuk menyuap orangorang disekeliling Presiden dan Setneg agar penunjukan dirinya sebagaimubaligh lancar ;3. Pada halaman 4 Editorial alinea ke9 Terdakwa menulis bahwa : "Ismethakhirnya bisa berdiri di atas mimbar. Di sana, dia menyampaikan pesan,umat Islam yang baik tidak akan menjarah. Kini, kita tahu, kas OtoritaBatam ratusan milyar rupiah terkuras habis.

No. 84 PK/Pid/2009kepada investigasi, agar bisa menjadi mubaligh dalam acara itu, Ismethtelah mengeluarkan dana ratusan juta untuk menyuap orangorang disekeliling Presiden dan Setneg agar penunjukan dirinya sebagaimubaligh lancar ;3. Pada halaman 4 Editorial alinea ke9 Terdakwa menulis bahwa : "Ismethakhirnya bisa berdiri di atas mimbar. Di sana, dia menyampaikan pesan,umat Islam yang baik tidak akan menjarah. Kini, kita tahu, kas OtoritaBatam ratusan milyar rupiah terkuras habis.

Belakangan, ada yang berbisik kepadaInvestigasi, agar bisa menjadi mubaligh dalam acara itu, Ismeth telahmengeluarkan dana ratusan juta untuk menyuap orangorang di sekelilingPresiden dan Setneg agar penunjukan dirinya sebagai mubaligh lancar "." Pada halaman 4 Editorial alinea ke9 Terdakwa menulis bahwa : " Ismethakhirnya bisa berdiri di atas mimbar. Di sana, dia menyampaikan pesan,umat Islam yang baik tidak akan menjarah. Kini kita tahu, kas otorita Batamratusan milyar rupiah terkuras habis.

Belakangan, adayang berbisik kepada Investigasi, agar bisa menjadi mubaligh dalamacara itu, Ismeth telah mengeluarkan dana ratusan juta untuk menyuaporangorang di sekeliling Presiden dan Setneg agar penunjukan dirinyasebagai mubaligh lancar ;Pada halaman 4 Editorial alinea ke9 Terdakwa menulis bahwa: "Ismethakhirnya bisa berdiri di atas mimbar. Di sana, dia menyampaikan pesan,umat Islam yang baik tidak akan menjarah, kini kita tahu, kas otoritaBatam ratusan milyar rupiah terkuras habis.

Termohonberupaya bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga danputri Kami dengan bekerja sebagai Staf Ahli DPR hingga saat ini( SK terlampir).Termohon mengalami tekanan secara psikis di lingkungan kerjaPemohon karena Ibu dari Orangtua Pemohon menghadap KetuaDharma Wanita Setneg September 2010 dan memohon diadakanrapat internal untuk mencopot kedudukan Termohon sebagaiWakil Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan Rumah TanggaKepresidenan.

Adapun kejadian ini terungkap ketika KepalaRumah Tangga Kepresidenan mengadakan dialog antaraPemohon, Termohon dan 2 pejabat Rumah Tangga Kepresidenanmengenai perkembangan situasi rumah tangga Pemohon danTermohon. (4 Oktober 2010).Termohon = akhirnya mendapat pemberitahuan dari BagianKepegawaian Setneg bahwa status Termohon dan Putri kamitidak terdaftar di Administrasi Kepegawaian Setneg sebagai Istridan Anak, karena Termohon menghormati Pemohon sebagaiKepala Rumah Tangga mempercayakan seluruh kewajibantersebut

Saksi.= Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempattinggal bersama sejak Juli 2009 sampai sekarang.= Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kalau hari kerjabersama Termohon, tetapi weekend dengan Pemohon.= Bahwa sejak awal berpisah setahu saksi anak tinggal bersamaTermohon, karena kalau saksi datang ke rumah Termohon, adaanaknya dan setahu saksi sejak berpisah, Pemohon tidakmemberikan nafkah untuk anaknya.SAKSI Il., umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga dan beralamat di Komplek Setneg

Ketika ngobrolTerdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa iabisa membantu anak Saksi Sdr Sindhu CahyoNugroho ( Saksi2) masuk menjadi PNS lewat jalurkhusus untuk daerah tertinggal diluar Jawa tahun2014. dengan syarat Saksi memberikan uang untukbiaya masuk PNS sebesar Rp. 200.000.000,00 (duarates juta rupiah) karena Terdakwa mempunyaikenalan yang bekerja di Setneg Jakarta a.n.

Koprel Usman No. 29Kertorejo Nganjuk.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun2009 dan tidak ada hubungan keluarga.Hal 24 dari 67 hal Putusan Nomor 210K/PM III12/AU/XI/2018Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Sadr.Yuliantoro dirumahnya di Kunjang Pare Kediri yangdan sewaktu kenalan Sdr Yulianto mengatakankerjanya di Sekretariat Negara ( Setneg) di Jakarta.Bahwa pada sekira tahun 2014, Sdr.

( Sekretariat Negara ) di Jakarta kemudian setelahperkenalan pada tahun 2014 Sadr Yuliantoromengatakan kepada Saksi3 bisa memasukkanCPNS dan harus membayar Flasdisk sehargaRp5.000.000,00,00 ( Lima Juta Rupiah),00 yangberisi soalsoal latinan test CPNS.Bahwa benar setelah mendapat informasi dari SdrYuliantoro , Saksi3 mengatakan kepada Terdakwakalau saksi3 punya kenalan orang Setneg ( SdrYuliantoro ) yang bisa memasukkan orang menjadiCPNS.Bahwabenar selanjutnya sekira tahun 2013Terdakwa diajak oleh

Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi3 ( Sertu KalSutoyo ) kenal dengan Sdr Yuliantoro dirumah Saksi3 di Kunjang Pare Kedri dan dalam perkenalanHal 51 dari 67 hal Putusan Nomor 210K/PM III12/AU/XI/2018tersebut Sdr Yuliantoro mengaku kerja di Setneg (Sekretariat Negara ) di Jakarta kemudian setelahperkenalan pada tahun 2014 Sadr Yuliantoromengatakan kepada Saksi3 bisa memasukkanCPNS dan harus membayar Flasdisk sehargaRp.5.000.000,00,00 ( Lima Juta Rupiah),00 yangberisi soalsoal latihnan test CPNS dan

setelahmendapat informasi dari Sdr Yuliantoro , Saksi3mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi3 punyakenalan orang Setneg ( Sdr Yuliantoro ) yang bisamemasukkanBahwa benar pada awal tahun 2014 Saksi1 (ToetikRoemiyati) berkenalan dengan = Saksi4 (SdriSetyowati/Tiyo) di warung pecel milik Saksi1 Dandalam perkenalan tersebut Saksi1 meminta tolongkepada Saksi4 untuk memasukkan anaknya yaituSaksi2 ( Sdr Sindhu Cahyo Nugroho) menjadi PNSdengan ata sminta tolong Saksi1 untuk memasukkananaknya menjadi CPNS

Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kodya Jakarta Pusat, dengan luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 69 M2 (enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang Galindra III;
- Sebelah Timur : rumah bapak Taufik;
- Sebelah Selatan : rumah Ibu Yani;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Negara (Setneg

objek,ditemukan faktafakta sebagai berikut : Satu bidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan KemayoranGempol Gang Galindra Ill RT.05 RW.07 Kelurahan Kebon Kosong,Kecamatan Kemayoran, Kodya Jakarta Pusat, dengan luas tanah 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 69 M2 (enam puluhsembilan meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Gang Galindra III; Sebelah Timur : rumah bapak Taufik; Sebelah Selatan : rumah Ibu Yani; Sebelah Barat : Tanah Milik Negara (Setneg

No.1728/Pdt.G/2017/PA.JP.M2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 69 M2 (enampuluh sembilan meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Gang Galindra III; Sebelah Timur : rumah bapak Taufik; Sebelah Selatan : rumah Ibu Yani; Sebelah Barat : Tanah Milik Negara (Setneg);2.

Satu bidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan KemayoranGempol Gang Galindra Ill RT.O5 RW.07 Kelurahan Kebon Kosong,Kecamatan Kemayoran, Kodya Jakarta Pusat, dengan luas tanah 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 69 M2 (enam puluhsembilan meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Gang Galindra III; Sebelah Timur : rumah bapak Taufik; Sebelah Selatan =: rumah Ibu Yani; Sebelah Barat : Tanah Milik Negara (Setneg);2.

Satu bidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan KemayoranGempol Gang Galindra IIl RT.O5 RW.07 Kelurahan Kebon Kosong,Kecamatan Kemayoran, Kodya Jakarta Pusat, dengan luas tanah 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 69 M2 (enam puluhsembilan meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Gang Galindra III; Sebelah Timur : rumah bapak Taufik; Sebelah Selatan =: rumah lbu Yani; Sebelah Barat : Tanah Milik Negara (Setneg);2.

Bahwa surat LSM LP5SBI Nomor 14/LSMLP5SBI/VI/2010 Tanggal 14 juni2010 telah direspon oleh Presiden Republik Indonesia/Deputi MenteriSekretariat Negara Bidang Pengawasan dengan suratnya Nomor : B4744/Setneg/D5/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang ditujukan kepada KepalaBPN.RI yang intinya agar Permasalah antara masyarakat kecamatan PasirPenyu yang tergabung dalam wadah Berbadan Hukum Koperasi CitraUsaha Mandiri (KCUM) agar diselesaikan sesuai mekanisme dan undangundang yang berlaku yakni UndangUndang

Nomor 18 Tahun 2006tentang Perkebunan Jo Permentan nomor 26 Tahun 2007 ( Vide SuratPresiden Republik Indonesia / pilih Deputi Menteri Sekretariat NegaraBidang Pengawasan Nomor : B4744/Setneg/D5/07/2010 tanggal 30 Juli2010 ) terlampir .6.

Bahwa atas dasar Surat Presiden Republik Indonesia/Deputi MenteriSekretariat Negara Bidang Pengawasan Nomor : B4744/Setneg/D5/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 direspon oleh Kepala BPN RI/ Deputi BidangHak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan Surat Nomor : 30422/14.3300/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada KepalaKantor Wilayah BPN RI Provinsi Riau yang intinya memberikan arahan danpetunjuk kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau selaku Ketua Panitia RisalahTanah B dalam permaslahan permohonan

kehutanan yang bertentangan dengan Undang undan RI Nomor:41 Tahun 1999 Jo Undangundang RI Nomor : 19 Tahun 2004 tentangKehutanan, melanggar pasal : 50 ayat 3, huruf (b,c,e,g,j,k) dan Pasal : 80,sehingga hal ini kami LSMLP5SBI laporkan kepada Presidan RepublikIndonesia, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan surat Nomor: 14/LSMLP5SBI/V1I/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang direspon olehPresiden Republik Indonesia/Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan dengan surat nomor : B4745/Setneg

Nomor : B4744/Setneg/D5/07/2010 Tanggal 30 Juli 2010.2. Nomor : B4745/Setneg/D5/07/2010 Tanggal 30 Juli 2010.3. Nomor : R278/Kemsetneg/D3/SR.04.07/11/2011 Tanggal 30 November2011.4.Nomor : B106/Kemsetneg/D3/DUMAS/SR.04.07/01/2012 Tanggal17 Januari 2012.Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bu ktiP10) :Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201311.12.13.14.15.16.1. Nomor : 3402/14.3300/X1I/2011 Tanggal01 Desember 2010.2.

Almarhumah selama hidup belum pernah menikah yang dapat dibuktikandengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No.474.2/09/Setneg,Tanggal 5 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon,Kecamatan Nusaniwe, Negeri Amahusu.Halaman 1 dari hal.11 Putusan Nomor 5 /Pdt. P/2022/PN Amb3.

Cornelis Izaak, yang diberi tanda P7;Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171KM160820160023,tanggal 16 Agustus 2016, atas nama Merry Tuahatu, yang diberi tandaP8;Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171KM021220210010,tanggal 3 Desember 2021, atas nama Heidy Welna Ansje Tuahatu, yangdiberi tanda P9;Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171KM040820210019,tanggal 9 Agustus 2021, atas nama Audy Bartje Franky Tuahatu, yangdiberi tanda P10;Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor474.2/09/Setneg

.= Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang PemberdayaanSumber Daya Nomor :B1830/Setneg/12/2004 tanggal 29Desember 2004 perihal Pengaduan perampasan tanaholeh oknum anggota Polwil.= Surat Kepala Biro Kehakiman dan Hukum SekretariatNegara Nomor : B35 tanggal 4 Januari 2005 perihalpengaduan.Bahwa kesemua surat tanggapan dari pejabat tersebutmenjadi alasan atasan korban melakukan beberapa kalipemeriksaan terhadap diri korban dan merasa nama baiknyaterserang selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia,

dan telahpula menerima tembusan suratsurat tanggapan atas suratdari terdakwa berupa := Surat Irwasum Polri Nomor : R/666/IX/2004/Itwasumtanggal 2 September 2004 perihal : Larangan menerbitkansertifikat tanah milik adat yang dirampas oleh sdr.IPTUPOL Nasir Tappi.= Surat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan PengaduanMasyarakat KPK Nomor : R.222/KPK/I/2005 tanggal 31Januari 2005 perihal Tanggapan atas pengaduanmasyarakat.= Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang PemberdayaanSumber Daya Nomor :B1830/Setneg

R108/Setneg/Aswas/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, terdakwa Indra WharmanSiregar, SE. masih mengharap kepada Direktur Jenderal PerhubunganLaut untuk minta President Direktor PAI atau kuasanya dengan suratkuasa otentik menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE.Atas surat terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut DireturJenderal Perhubungan Laut dengan surat No.

R003/Setneg/Aswas/I/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepada AsistenMenteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J.

R003/Setneg/Aswas/I/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepadaAsisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J.

R003/Setneg/Aswas/I/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepada AsistenHal. 29 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.2122.23.24.25.Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Susantoyang berisi antara lain, bahwa dalam memproses kasus ini yang diterimaterdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai kuasa PAI adalahEddy Soesanto dan sepatutnya pembayaran hanya dilakukan melaluiEddy Soesanto saja ;.

No.17 PK/Pid.Sus/2008.25.Copy Surat Aswas kepada Dirjen Perla Dephub No.R.108/Setneg/Aswas/10/97 tanggal 8 Oktober 1997 perihal tagihan pengerukanSungai Mahakam ;26.Copy surat dari Ponco Sutowo kepada Bapak Drs.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum ABRAHAM TOMASILA, tempat tanggal lahir Amahusu, 15 September tahun 1920 dan telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 Juli tahun 1996 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Amahusu Nomor : 472.12/262/setneg tanggal 27 Maret 2024 dan Almarhumah AGUSTINA TAHALELE tempat tanggal lahir Amahusu, 04 Maret tahun 1923 dan telah meninggal dunia

di Ambon pada tanggal 06 Mei tahun 2012 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Amahusu Nomor : 472.12/313/setneg tanggal 16 April 2024;

B1497/Setneg/10/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang ditujukan kepadaJaksa Agung Republik Indonesia (Tergugat) yang isinya padapokoknya menyatakan :Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 80/K/TUN/200915.16."agar masalah kenaikan pangkat saya (Penggugat)dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B1876/CP.3/08/2004 tanggal 20Agustus 2004 juga tidak diteruskan oleh Kejaksaan Agung ke Setneg(menurut informasi kKenaikan pangkat N/a ke atas harus ditandatanganioleh Setneg dan baru diteruskan ke BAKN) dengan alasan karena jabatanStruktural Pemohon Kasasi masih eselon IV/a (Kasi). Atau berhentiditengah jalan ;Tetapi Pemohon Kasasi tidak patah semangat, dan terus berupayauntuk kenaikan pangkat agar kenaikan pangkat IV/b berhasil dengansegala upaya.

B1874/Setneg/10/2005 tanggal 6102005 ke BIN RI2. B2344/Setneg/11/2005 tanggal 25112005 ke BIN RI3. B1696/Setneg/D5/05/2007 tanggal 22052007 ke BIN RI4. B2517/Setneg/D5/06/2008 tanggal 13062008 ke BIN RISupaya dilaksanakan/diberikan keadilan dan kebenaran, merehabilitasi HakAparaturnya, Hak mendapat gaji dan pensiun, penyelesaiannya padalingkup instansi BIN RI, perihal inipun Pimpinan BIN RI tidak maumenanggapinya;Tahun 1966 ada dua lembaga instansi Intelijen berdiri yaitu:1.

IPTU POL Nasir Tappi ;Surat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPKNomor : R.222/KPK/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Tanggapan ataspengaduan masyarakat ;Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber DayaNomor :B1830/Setneg/12/2004 tanggal 29 Desember 2004 perihalPengaduan perampasan tanah oleh oknum Anggota Polwil ;e Surat Kepala Biro Kehakiman dan Hukum Sekretariat Negara Nomor : B35tanggal 4 Januari 2005 perihal pengaduan ;e Bahwa kesemua surat tanggapan

dan telah pula menerima tembusan suratsurattanggapan atas surat dari Terdakwa berupa :Surat Irwasum Polri Nomor : R/666/IX/2004/Itwasum tanggal 2 September2004 perihal : Larangan menerbitkan sertifikat tanah milik adat yangdirampas oleh sdr.IPTU POL Nasir Tappi ;Surat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPKNomor : R.222/KPK/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Tanggapan ataspengaduan masyarakat ;e Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber DayaNomor :B1830/Setneg

AgusSuprianto, SH dengan cara menyisipkan Marwito yang bukan merupakanPNS ke dalam surat tersebutBahwa benar Surat nomor 451/SJND.5/3/2015 tertanggal 18 Maret 2015yang ditujukkan kepada Direktur Konsuer Kementerian Luar Negerimerupakan surat palsu, sedangkan surat yang asli dengan nomor 451/SJIND.5/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang dituukan kepada Kepala BiroKTLN Setneg hanya mencantumkan 1 (satu) orang pegawai untukmelakukan perjalanan dinas lura negeri atas nama Cahya Pradi (NP.198609162005021001

perjalanan dinas ke luar negeri di Kementerian PertanianRl,Bahwa benar syaratsyarat seorang PNS di Direktorat Jendral PetemakanKemenrterian Pertanian RI yang ingin membuat Paspor Dinas ke luar NegeriHal 17 dari 31 hal Putusan No.325/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.antara lain :Ada undangan dari Negara yang ditujiu oleh PNS Direktorat JerdralPeternakan Kementerian Pertanian RI yang akan berangkat.Surat Penugasan dari Direktorat Jendral Peternakan Kementerian PertanianRI dan dilanjukan ke SETJEN dilanutkan ke SETNEG

Surat Penugasan dari Direktorat Jendral Petemakan Kementerian PertanianRI dan dilanjukan ke SETJEN dilanutkan ke SETNEG dalam hal ini adalahjin Persetujiuan Keberangkatan pemohon dan yang ke Kemenlu RI dalam halini adalah ditujukan Ke Direktur Protokol dan Konsuler KEMENLU RI untukmendapatkan paspor dinas.Cc.

ada Passpor yang masih berlaku kurang lebih 1 (satu) Tahun,Undangan, Foto terbaru 5X5 sebanyak 1 (satu) lembar, Aplikasi untuk keNegara yang ditujlu dan Rekomendasi Visa.Bahwa syarat seorang PNS ingin mengurus jijin penugasan luar negeri (Visa)adalah harus ada Passpor yang masih berlaku kurang lebih 1 (satu) Tahun,Undangan, Foto terbaru 5X5 sebanyak 1 (satu) lembar, Aplikasi untuk keNegara yang ditujlu dan Rekomendasi Visa.Bahwa benar pada bulan September 2015 ketika terdakwa terdakwa sedangdi Setneg

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan orang tua Pemohon bernama SALIHA NICODEMUS, tempat tanggal lahir Ambon 18 Januari 1911 telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2000 di Ambon sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Negeri Amahusu Nomor 472.12/670/Setneg tertanggal 22 Juni 2022 ;

3.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 24 Nopember 2006.Nomor : B. 5081/ Setneg /U/11/2006. Perihal : Peralihan statusrumah Dinas / Negara Golongan II Menjadi golongan Ill. Suratnyaditujukan Kepada YTH, Direktur Penataan Bangunan danLingkungan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta. Yang isinyaSehubungan dengan surat permohonan pembelian rumah negarayang terletak di JI.

Bahwa, Nomor Surat : B.5082/Setneg /11/2006.. Jakarta, 24Nopember 2006. : Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cg.Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunandan Lingkungan Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta,12040. Perihal ; Usulan Pengalihan Status Rumah NegaraGolongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III.

Iskandarsyah Il No. 84 Kebayoran Baru JakartaSelatan yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum SekretariatNegara R.I. dengan tembusan Kepala Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional R.I. yang pada pokoknya berisi:Berkenaan dengan usul pengalihan status Rumah NegaraGolongan II menjadi Rumah Negara Golongan Ill Nomor B5082/Setneg/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006 atas RumahNegara terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran BaruJakarta Selatan dengan ini kami sampaikan halhal sebagaiberikut:1...

/U/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006perihal Peralihan status rumah dinas / negara / golonganIl menjadi golongan III (dari fotokopi);Surat dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara NomorB5082/Setneg/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006perihal Usul pengalihan status Rumah Negara GolonganIl menjadi Rumah Negara Golongan III (dari fotokopi);Surat dari Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen kepadaDirektur Penataan Bangunan Dan Lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umumtanggal 5 Desember

dengan peraturan yang berlaku (lihat Bukti P12);Bahwa Menteri Sekretaris Negara RI menyampaikan kepada MenteriPekerjaan Umum melalui surat Nomor: B. 5082/Setneg/11/2006tertanggal 24 Nopember 2006 yang pada pokoknya menyatakanmengusulkan rumah instansi tersebut dapat dialihkan statusnya dariRumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III karenatelah memenuhi syarat untuk dialinkan statusnya sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Foto copySurat Keterangan Ahli Domisili, Nomor: 471.1/112/Setneg, tanggal27 Mei 2019, diberi tanda P4;5.

Putusan Nomor 21 PK/Pid/2019 Bahwa terhadap Bukti PK1 yaitu fotokopi Surat Perintah PejabatKementerian Sekretariat Negara RI Nomor 09/Setneg/2013 tanggal19 September 2013, Bukti PK2 yaitu fotokopi Surat KementerianSekretariat Negara RI Nomor 0201/Sekneg/2014 tanggal 15 Januari2014, Bukti PK3 yaitu fotokopi Surat BKN Nomor 132.2/BKN/No.845/M.PAN.RB 2014 tanggal 17 Januari 2014, Bukti PK4 yaitu fotokopiSurat BKN Nomor K 2630A/ 117/2014 tanggal 7 November 2014,Bukti PK5 yaitu asli kuitansi tanggal 4

WATI, tempat/tanggal lahir Sumedang, 24 Oktober 1969, Perempuan,agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga ;Keduanya beralamat di Komplek Setneg JI.

Fotocopy Surat Keterangan Belum pernah Menikah, Nomor : 474/372/SETNEG,tertanggal 14 Agustus 2012, ditandai bukti PI ;2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahhan Anak, tertanggal 01 Agustus 2012,ditandai bukti PII ;3.

Sisnarti Rasyid, agama Islam, pekerjaan pensiunanPNS, bertempat tinggal di Kompleks Setneg Blok A. IV/14RT 02 RW 004, Panunggang Utara, Pinang, KotaTangerang, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang sebagaiTerbanding VI;7. Sisyanti Rasyid bt. Achmad Rasyid, 61 tahun,agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal diKp. Kelapa Dua, RT 03 RW 08 Padurenan, Mustika Jaya,Kota Bekasi, dahulu sebagai Penggugat Il, sekarangsebagai Turut Terbanding ;8.