Penerima kuasa tidak diperbolehkanmelakukan suatu tindakan yang melebihi apa yang disebutkan di dalamsurat kuasa, sesuai dengan maksud pasal 1797 KUH Perdata yakni "SiKuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampauikuasa nya."Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2007 yangdijadikan dasar untuk menyusun gugatan CV.

pemecahan sertipikat a quo dan pihak BPN juga mengarahkanPemohon untuk menjadi wali dari ahli waris Samsul Bahri berdasarkan suratkuasa tersebut dimana asli Surat Kuasa a quo (vide bukti P15) juga dapatditunjukan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa dalil danpemikiran Pemohon tersebut diatas tidaklah berdasar dan tidak relevan olehkarena berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata diatur bahwa salahsatu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, sipemberi kuasa maupun sikuasa

selama 4 (empat tahun) tidak ada memberikan laporantentang apa yang telah dikerjakannya sebagaimana diatur dalam pasal1814 KUHPerdata;Bahwa si pemberi kuasa (Penggugat) selalu menunggu si kuasa(Tergugat , Il) untuk memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya dan tidak memberikan perhitungan kepada pemberi kuasasampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan, maka berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, berbunyiPemberian Kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

: SANUASINDRUHU WAU, tanggal 25 Juli 2012;193 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara FAHUWUSASATOFONA dengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat PernyataanKepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama :FAHUWUSA SATOFONA, tanggal 25 Juli 2012;194 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara RAJIN SIHURA denganFIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan danPenguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : RAJIN SIHURA, tanggal25 Juli 2012 ;195 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara SIKUASA

BUULOLOdengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan danPenguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : SIKUASA BUULOLO,tanggal 25 Juli 2012;196 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara JHONI RAHMATPUTRA DUHA dengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat PernyataanKepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : JHONIRAHMAT PUTRA DUHA, tanggal 25 Juli 2012;197 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara HASANEMA SIHURAdengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan danPenguasaan

SANUA SINDRUHU WAU,tanggal 25 Juli 2012;193 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara FAHUWUSA SATOFONAdengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan danPenguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : FAHUWUSA SATOFONA,tanggal 25 Juli 2012;194 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara RAJIN SIHURA denganFIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan dan PenguasaanFisik Bidang Tanah, Atas Nama : RAJIN STHURA, tanggal 25 Juli 2012 ;195 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara SIKUASA

BUULOLOdengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikan danPenguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : SIKUASA BUULOLO,tanggal 25 Juli 2012;196 Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara JHONI RAHMAT PUTRADUHA dengan FIRMAN ADIL DACHI dan Surat Pernyataan Kepemilikandan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Atas Nama : JHONI RAHMAT PUTRADUHA, tanggal 25 Juli 2012;Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Gst197 = Surat Jual Beli, tanggal 27 Juli 2012 antara HASANEMA SIHURA

pihak ketiga atas bendabenda yangtermasuk harta pailit yang dahulu pernah membuat suatu perikatan dengan debiturdengan disertai kuasa menjual/mengalinkan hak adalah tetap sah, namun tidakdapat dilaksanakan peralihnan haknya dikarenakan kuasa yang diberikan kepadapihak ketiga tersebut adalah gugur demi hukum akibat kepailitan sebagaimanaPasal 1813 KUHPerdata yang menentukan: Pemberian kuasa berakhir : dengan17.18.ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentiankuasanya oleh sikuasa

Pasal 1813 KUHPerdata yang menentukan : Pemberiankuasaberakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa ; denganpemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa =; denganmeninggalnya ; pengampuannya ; atau pailitnyasipemberikuasamaupun sikuasa"), sehingga dengan demikian, kecakapan bertindakpenggugat intervensi dalam mewakili pemberi kuasa (lr. Sintana SetyaWongso Deminang dan Dra Herlina Handoko) sebagai penjual adalah tidakcakap/tidak berwenang mewakili.

., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021 untukmewakilinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kuasa substitusi adalah penggantian penerimakuasa melalui pengalinan, atau dengan kata lain bahwa kuasa substitusi adalahkuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain, dan tanggung jawabpenerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal1803 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa SiKuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya

membuatnya" JADI perjanjian tersebut hanyaberlaku untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalilpenggugat dalam posita angka 2 " tanggal 13 Oktober 2010Tergugat II dan Penggugat mengadakan perjanjian;Pasal 1799 KUHPerdata tidak dapat dipergunakan dalam masalahini, Karena Penggugat (Nelson Simanjuntak) bukanlah Si PemberiKuasa (Maryadi/Tergugat ) yang dimaksud dalam pasal 1799KUHPerdata tersebut dan yang mengadakan perjanjian tanggal 13Oktober 2010 adalah Tergugat II ( Tjoki Pangihutan Sitompul/SiKuasa

Hutan Domas Raya;Dan mengingat bahwa surat kuasa Nomor: 14/HDRSK.LS/II/V01 tanggal 19Maret 2001 sama sekali tidak memberikan keleluasaan lain kepadaTerdakwa untuk bertindak di luar ketentuan perundangundangan yangberlaku, maka apabila ada tindakan pemiliran kayu log PT Hutan DomasRaya tanpa disertai dengan SKSHH, adalah tangung jawab pribadiTerdakwa sebagai penerima kuasa (sesuai Pasal 1801 KUHPerdata Sikuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatanperbuatan yangdilakukan dengan sengaja, tetapi

Pembayaran Dari Tergugat:10.Bahwa kemudian Penggugat telah mencabut/menarik kembali kuasa yang11diberikan kepada Turut Tergugat untuk melakukan penagihan kepadaTergugat, dan karenanya Penggugat sendiri secara langsungmemberitahukan pencabutan kuasa tersebut dan kemudian memintapemenuhan sisa pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajibanTergugat kepada Penggugat;.Sehingga berdasarkan Pasal 1813 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata);Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

Menanggapi Gugatan point3,4 :e Bahwa tidak benar dalih Penggugat pada point 3,4, karenaperjanjian pemberian kuasa dapat ditarik kembali oleh si pemberikuasa setiap saat jika dikehendaki oleh si pemberi kuasa.e Bahwa berdasarkan Pasal 1814 Kitab Undang Undang HukumPerdata ditegaskan bahwa : Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakalaitu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa sikuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya .16.

Hal inisesuai dengan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdatapemberian kuasa sifatnya adalah persetujuan yang dapat dilakukandengan akta, tulisan bawah tangan, bahkan dalam sepucuk suratataupun dengan lisan dan penerimaan kuasa itu dapat pula dilakukansecara diamdiam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum;

Dan jika ada alasan untuk itu, memaksa sikuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya ;. Menyatakan menolak permintaan Penggugat sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena tidak ada dasar hukumsama sekalii ;.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam tingkat banding telah berlebihan,karena Hakim menyatakan bahwa Pembanding/Turut Tergugat II tidakdisebutkan dalam surat kuasa/surat tugas sehingga sikuasa telah melampauibatasbatas kewenangannya sebagai kuasa namun sebenarnya dalam halsurat kuasa tersebut telah dicantumkan pula klausul yang menyebutkan,bahwa penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan hukum yangpatut dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut

ketikapemberi kuasa meninggal dunia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal1813 KUHPerdata.Bahwa oleh karena Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 10 Agustus2015 tersebut berisi pernyataan dan pemberian kuasa maka berdasar atasketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 10Agustus 2015 tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatatau sudah tidak berlaku lagi.Pasal 1813 KUHPerdata menentukan sebagai berikut :Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya Sikuasa

Dengan demikian, si penerima kuasa tidak lagi dapatmelaksanakan urusan, dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilanatas nama yang telah meninggal;Pasal 1813 KUHPer berbunyi:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali Kuasanya si kuasa,dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, denganmeninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa;Oleh karena, berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa

Dengan demikian, si penerima kuasa tidak lagi dapatmelaksanakan urusan, dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilanatas nama yang telah meninggal;Pasal 1813 KUHPer berbunyi:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kKembali kKuasanya si kuasa,dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, denganmeninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi Kuasa maupun sikuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa:Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kuasa

Dengan demikian, si penerima kuasa tidak lagi dapat melaksanakanurusan, dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama yangtelah meninggal;Pasal 1813 KUHPer berbunyi:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya Kembali kuasanya si kuasa,dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, denganmeninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerimakuasa;Oleh karena, berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa

., Advepada LBH Universitas Negeri Gorontalo, beralamat diJenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, berdasarkan SiKuasa Khusus tertanggal 28 November 2016;3. LURAH TAMALATE, alamat Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota TiKota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4.BADAN PERTANAHAN' NASIONAL cq. KANTOR~ WILAYPERTANAHAN PROVINSI GORONTALO cq.

Berdasarkan Pasal 1813KUHPerdata dinyatakan bahwa:"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasapemberitahuan penghentian kuasarrya oleh si kuasa; denganmeninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan ataumenerima kuasaBerdasarkan pasal di atas, meninggalnya pemberi kuasa, merupakan salahsatu penyebab berakhirnya kuasa, maka kuasa hukum Pembantah 1 danPembantah 2 telah kehilangan dasar hukumnya dalam

Vaisha Pholan Devi dianggaptidak sah menurut aturan dalam pasal 1791 KUH Perdata, kuasamenjual tidak boleh menggunakan kuasa hokum dan dalam KUHPerdata pasal 1813 menentukan pemberian kuasa berakhir denganditariknya kembali kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya,pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa, pemberian kuasa juga berakhir dengan meninggalnyasipemberi kuasa, sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 33PP No. 24 Tahun 1997 sebelumnya diatur dalan Instruksimendagri

Adapun isi Pasal 1813 BW, adalah sebagai berikut:pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa:dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa: dengan perkawinannya si perempuan yangmemberikan atau menerima kuasa;4.

Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota BalikpapanNomor 174/KEP64. 71/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016.Bahwa Pasal. 1813 KUH.Per. menjelaskan Pemberi Kuasa Berahir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh sikuasa. dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberikuasa mMaupun si kuasa. dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa.Bahwa faktafakta hukum dengan meninggalnya si pemberi kuasa in casoAlmarhum

Ardani Bin Muhdar telahmeninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana diatur dalampasal 1813 KUH.Perdata yang menjelaskan Pemberi Kuasa Berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh sikuasa. dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa. dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa.Sehingga dengan meninggalnya si pemberi kuasa maka dengan dengansedirinya demi hukum Surat Kuasa