., dalam buku PerlindunganHukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang,halaman 425 tersebut, sehingga apabila akan di Lelang maka PenentuanHarga Limitnya Harus Didasarkan Pada Penilaian Oleh Penilai Independenyang telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP)dan telah terdaftar pada Departemen/Kementrian Keuangan sesuaiperaturan perundangundangan;Bahwa, kenyataannya selaku penjual pemohon lelang Dalam MenentukanHarga Limit Tidak Menggunakan Jasa Penilai Independen

, oleh karena ituharga limitnya sangat rendah apabila dibandingkan dengan harga yangsebenarnya atas tanah dan bangunan tersebut;Bahwa, oleh karena penentuan harga limit tidak menggunakan jasa penilaiindependen yang telah mempunyai Surat ljin Usaha Perusahaan JasaPenilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen/Kementrian Keuangansesuai peraturan perundangundangan, maka pelelangan yang telahdilaksanakan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Cirebon, atasHalaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 04

Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan Nasional, yang meliputi: 1) Jasa persewaan kapal;Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan AngkutanLaut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usahaIndonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atasdasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupunberdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Pelayaran (SIUPP

Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan AngkutanSungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sebagai berikut :Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia ataubadan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderaIndonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktuatau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

secarakehidupan berumah tangga tidaklah dipersoalkan ;Kalau masalah membuka toko, pada awalnya Tergugat yang memohonkepada orang tua (almarhum)Tergugat sewaktu diberikannya Tergugat menempati1 (Satu) unit ruko dan Tergugat memohon kepada orang tua Tergugat untukdiberikan modal, lalu orang tua Tergugat mengabulkan permintaan ini, diberikanlahmodal pertama sebesar (Rp. 20.000.000,) dan itu Cuma bertahan selama 34tahun, lalu Tergugat membuka usaha jual beli sepeda motor, ini modal awal Cumaijin saja (SITU,SIUPP

telah diperlihatkan kepada saksisaksi dan terdakwa dan merekamembenarkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, sekitar bulan Januari 2009, Sudirman mendatangiterdakwa di rumahnya dan meminta bantuan terdakwamengurus permohonan pinjaman kredit ke Bank Riau KepriCabang Pasir Pangaraian ;e Bahwa, terdakwa menyanggupi permintaan Sudirman danmeminta Sudirman untuk melengkapi persyaratannya seperti15KTP suami/istri, SIUPP

kejahatan.Menimbang, bahwa pertimbangan unsur Tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebagai berikut :Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, dan saksisaksi, padaawalnya Sudirman memang yang mendatangi terdakwa dan meminta bantuanterdakwa untuk menguruskan peminjaman kredit ke Bank Riau Kepri CabangPasir Pangaraian sebesar sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),terdakwa secara sukarela memberikan suratsurat sebagai syaratkelengkapannya seperti KTP suami istri Sudirman dan Harli, SIUPP

Jaminan tersebut semula dilakukan denganpencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat IzinUsaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknyasebagaimana dimuat di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melaluiketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yangberbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu,Halaman 13 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 47P/HUM/2013pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat IzinUsaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknyasebagaimana dimuat di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melaluiketentuan Pasal 28E ayat (8) UUD 1945 hasil perubahan yangberbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasanberserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

No. 126/B/PK/PJK/200516Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usahaIndonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan lautdengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapalasing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentuataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat IzinUsaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari DepartemenPerhubungan.Bahwa berdasarkan data yang ada dan berdasarkan pengakuanTermohon Peninjauan Kembali dalam Surat Permohonan Bandingmaupun

Bahwa Sejak terbentuknya CV Saccharum Agri Sehati (CV.SAS), Penggugat dan Turut Tergugat selaku Direktur Utama TidakPernah Membuat : Pengesahan Pengadilan atas CV yang dibuat NPWP SIUPP TDP Rekening BankSehingga CV Tersebut tidak dapat disebut Badan Hukum untukmenjalankan usaha.22.

Bahwa Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat danTurut Tergugat agar membuat Pengesahan Pengadilan atas CV,NPWP, SIUPP, TDP dan Rekening Bank akan tetapi Penggugat danTurut Tergugat selalu menghindar (pada saatnya akan tergugatbuktikan diacara pembuktian).23.

Penyelenggara JasaAngkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yangmeliputi: 1) Jasa persewaan kapal;Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia ataubadan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderaIndonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktuatau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

Angkutan LautNasional dan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau,dan Penyeberangan Nasional, sebagai berikut :Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atauPerusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badanhukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yangmenyelenggarakan usaha jasa angkutan laut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapalasing atas dasar sewa untuk jangka waktu atauperjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP

., M.Hum. dalam Buku Perlindungan HukumTerhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang,halaman 425 tersebut, sehingga apabila akan di Lelang makapenentuan harga limitnya harus didasarkan pada penilaian oleh penilaiindependen yang telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan JasaPenilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen/KementerianKeuangan sesuai peraturan perundangundangan; Selaku Pelaksana Lelang sebagai Termohon Kasasi III dulu TerbandingIIl/Tergugat Ill dalam menentukan

harga limit tidak menggunakan jasapenilai independen, oleh karena itu harga limitnya sangat rendah apabiladibandingkan dengan harga yang sebenarnya atas tanah dan bangunantersebut; Penentuan harga limit tidak menggunakan jasa penilai independen yangtelah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dantelah terdaftar pada Departemen/Kementerian Keuangan sesuaiperaturan perundangundangan, maka pelelangan yang telahdilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 20

Surat jin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 01/SIUPP DP/IX/1994 tanggal 30 September1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15Ha.2.7. Surat jin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5 Ha.2.8. IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .2.9.

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000 M2, telahdipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah, melalui prosessesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melalui terbitnya Ijin Prinsip, IjinLokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27 Surat Pelepasan Hak (SPH) ,terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur,Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudian terbit sertifikat, lalu pengesahansite plan yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, kemudian terbit SIUPP

IJIN JIN YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT DAN II ADALAH :2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.Ijin Prinsip nomor 027Bangta .I/I/1994 tanggal 21 Januari1994 luas 15 Ha.Ijin Prinsip nomor 57/Bangta .I/VI/94 tanggal 07 Juni 1994,tuas 5 Ha.Ijin Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08Februari 1994, luas 15 Ha.Ijin Lokasi nomor 15/SKIL/VIII/BPNSMR/94 tanggal 26Agustus 1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 01

/SIUPP DP/IX/1994 tanggal 30 September1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15Ha.Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat dan Il untuk diajukan menjadi sertifikat kemudian terbitsertifikat nomor BO6, adapun jumlah surat pelepasan hakberjumlah 27 SPH dengan jumlah luas tanah

M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecahsebanyak 498 sertifikat pecah, melalui proses sesuai denganUU dan hukum yang berlaku , melalui terbitnya Ijin Prinsip, IjinLokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27 SuratPelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan KakanwilHalaman 13 dari 69 Putusan nomor 29/PDT/2019/PT.SMRBPN Provinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kasNegara , kemudian terbit sertifikat, lalu pengesahan site planyang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, kemudianterbit SIUPP

Ijin Prinsip nomor 027Bangta .I/I/1994 tanggal 21 Januari1994 luas 15 Ha.2.2. ljin Prinsip nomor 57/Bangta .I/VI/94 tanggal 07 Juni 1994,Halaman 7 dar 68 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT.SMR2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.tuas 5 Ha.in Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08Februari 1994, luas 15 Ha.jin Lokasi nomor 15/SKIL/VIII/BPNSMR/94 tanggal 26Agustus 1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 01/

SIUPP DP/IX/1994 tanggal 30 September1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15Ha.Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat dan Il untuk diajukan menjadi sertifikat kemudian terbitsertifikat nomor BO6, adapun jumlah surat pelepasan hakberjumlah 27 SPH dengan jumlah luas~ tanah

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat, lalu pengesahan site plan yang ditanda tangani olehWalikota Samarinda, kemudian terbit SIUPP

Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmenyerahkan copy laporan penilaian dari sebuah Perusahaan PenilaiResmi berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP)No. 38/Pen/PDN.2/IX/2003 tanggal 9 September 2003 yaitu PT.Satyatama Graha Tara in Association with Kind Sturge InternationalProperty Consultant yang menyatakan bahwa harga tanah per m?

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "KeyakinanHakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan.16.Bahwa dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak sengketabanding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding menyerahkan copy laporan penilaian dari sebuahPerusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan JasaPenilai (SIUPP) No. 38/Pen/PDN.2/IX/2003 tanggal 9 September 2003 yangdikeluarkan

Penyelenggara JasaAngkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yangmeliputi: 1) Jasa persewaan kapal;Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia ataubadan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderaIndonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktuatau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

Angkutan LautNasional dan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau,dan Penyeberangan Nasional, sebagai berikut :Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atauPerusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badanhukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yangmenyelenggarakan usaha jasa angkutan laut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapalasing atas dasar sewa untuk jangka waktu atauperjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP

Nomor 20 PK/Pdt/2016pertimbangan hukum putusan Judex Juris pada halaman 35 paragraf 3 yangmenyatakan (kutipan):Bahwa Pasal 30 ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan; Penetapanharga limit harus dilakukan oleh lembaga/Instansi yang independen yangmempunyai surat ijin usaha perusahaan jasa penilaian (SIUPP) dan terdaftarpada Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangundangan, hal initidak dilakukan in casu;.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka jelaslahbahwa Judex Juris telah keliru karena telah membatalkan lelang dengan hanyaberdasarkan pertimbangan penetapan harga limit tidak dilakukan olehlembaga/Instansi yang independen yang mempunyai Surat ljin UsahaPerusahaan Jasa Penilaian (SIUPP) dan terdaftar pada KementerianKeuangan, padahal secara aturan dimungkinkan bagi penjual/pemilik baranguntuk menetapkan nilai limit dengan berdasarkan penaksiran oleh penaksir/ TimPenilai Internal

Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: 1) Jasapersewaan kapal;Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan AngkutanLaut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usahaIndonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan lautdengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapalasing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentuataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat IzinUsaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/20166.8.8.6.8.9.Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesiaatau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakanusaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapalberbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewauntuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupunberdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Pelayaran (SIUPP) dari DepartemenPerhubungan;Pasal 1 angka 7:Perusahaan Angkutan Sungai

Penilaian oleh penilai, atau b, penaksiran olehpenaksir/ tim penaksir serta berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal29 ayat (3) menyatakan selain lelang yang dimaksud ayat 3,penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian, oleh penilaianindependen yang telah mempunyai surat ijin usaha perusahaan jasapenilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada departemen keuangan sesuaiperaturan perundangundangan ,yaitu. terhadap barang yangmempunyai

Penilaianoleh penilai, atau b, penaksiran oleh penaksir/ tim penaksirserta Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 29 ayat (3) menyatakan selainlelang yang dimaksud ayat 3, penetapan harga limit harus didasarkanpada penilaian, oleh penilaian independen yang telah mempunyaisurat ijin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan telah terdaftarpada Departemen keuangan sesuai Peraturan Perundangundangan ,yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai Berdasarkan

Penyelenggara JasaAngkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yangmeliputi: 1) Jasa persewaan kapal;Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia ataubadan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderaIndonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktuatau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

Angkutan LautNasional dan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau,dan Penyeberangan Nasional, sebagai berikut :Pasal 1 angka 6:Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atauPerusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badanhukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yangmenyelenggarakan usaha jasa angkutan laut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapalasing atas dasar sewa untuk jangka waktu atauperjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dantelah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP

,Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan : Penetapan Harga Limitlelang untuk Apartemen harus didasarkan pada penilai Indenpenden yangtelah mempunyai surat ijin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan telahterdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum sebagai alatalat buktitersebut di atas, Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan timbulnya kerugianbagi Penggugat,

penyelenggara jasa angkutan sungai, danau danpenyeberangan nasional yang meliputi jasa persewaan kapal .Pasal 1 angka 6:bahwa perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan angkutan laut nasional adalahbadan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasarsewa untuk jangka aktu perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telahmemiliki surat izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP