Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui secarajelas bahwa keputusan yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) terkait permohonan imbalan bunga adalah berupaSurat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).Bahwa faktanya, terhadap Permohonan Penerbitan Surat PerintahMembayar Imbalan Bunga (SPMIB) yang diajukan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat), Pemohon PeninjauanHalaman 15 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 444/B/PK/PJK/20165.11.5,12.5.13.Kembali (semula Tergugat) tidak menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB); tetapi menjawab dengan SuratNomor: S704/WPJ.19/KP.0209/2012 tanggal 28 Desember 2012 yangmenjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)akan memberikan Imbalan Bunga setelah Putusan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38921/PP/M.II/16/2012 diterima dari Mahkamah Agung.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38921/PP/M.1II/16

., sedang pokok sengketa ini adalahTahun Pajak 2008, dengan demikian Peraturan Pemerintah ini tidak dapatdipergunakan sebagai dasar hukum;Halaman 76 Alinea ke1Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwaSurat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00083/WPuJ.19/KP.0103/2012 tanggal18 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga (SKPIB) Nomor: Nomor: KEP00053/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/201 1tanggal 12 April 2011 merupakan objek gugatan;Halaman 79 Alinea ke3Bahwa

Bahwa Majelis mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) keberatan ataspertimbangan Majelis pada Halaman 76 Alinea ke1 ...Majelis berkesimpulanbahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00083/WPWJ.19/KP.0103/2012tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan PemberianImbalan Bunga (SKPIB) Nomor: Nomor: KEP00053/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2011 merupakan objek gugatan;, denganpenjelasan sebagai berikut

,sedang pokok sengketa ini adalah Tahun Pajak 2008, dengan demikianPeraturan Pemerintah ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasarhukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00084/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) Nomor: Nomor: KEP00054/IB.PPN/WPJ.19/ KP.0203/201 1tanggal 12 April 2011 merupakan objek gugatan;Halaman 80 alinea ke1:bahwa berdasarkan uraian

Bahwa Majelis mengabulkan gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) keberatanatas pertimbangan Majelis pada Halaman 76 alinea ke5 s.d. ke7Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00084/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)Nomor: Nomor: KEP00054/IB.PPN/WPJ.19/ KP.0203/2011 tanggal 12April 2011 merupakan objek gugatan, dengan penjelasan sebagaiberikut

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,dalam Pasal 67 disebutkan: "Peraturan Pemerintah ini muiai berlaku pada tanggal Januari 2012", sedang pokok sengketa ini adalah Tahun Pajak 2008, dengandemikian Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum;16Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00085/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menggugat suratPembetulan atas Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tersebut;t Bahwa Majelis mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) keberatan ataspertimbangan Majelis pada Halaman 75 alinea ke3 s.d. ke5 ...Majelisberkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat KEP00085/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB

yang masih harus dibayar 21.610.890.221Bahwa menurut keterangan Tergugat dalam suratnya Nomor S035/WPJ.07/KP.1006/2010 tanggal 26 Januari 2010, SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10 tanggal O03 Februari 2010 tersebut diterbitkan untukmenindaklanjuti permasalahan PPN tunda sebagai berikut:Bahwa Tergugat menerbitkan Putusan Pelaksanaan BPSP, Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat KeputusanHalaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB

S035/WPJ.07/KP.1006/2010 perihal tindak lanjut PPNtunda yang menyatakan akan menindaklanjuti keputusan BPSP denganmenerbitkan SKPKPP dan SKPIB. Kemudian di dalam surat tersebut juga, KPPBadora Dua memberitahukan rencananya, yaitu akan menerbitkan SKPKB PPNyang baru dengan Masa Pajak Juli 2009 untuk memudahkan administrasipembayaran PPN tunda.

,sedang pokok sengketa ini adalah Tahun Pajak 2008, dengan demikianPeraturan Pemerintah ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasarhukum;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00082/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulanatas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Nomor:Nomor: KEP00052/IB.

Putusan Nomor 610/B/PK/PJK/2014berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00082/WPuJ. 19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulanalas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Nomor: Nomor:KEP00052/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011merupakan objek gugatan;, dengan penjelasan sebagai berikut :bahwa KEP00082/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012merupakan Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga Nomor: KEP00052/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011

Had bunga dibagi dengan 30 hari, = Bulan Bungaf = Bulan Bunga dibulatkang = Tarif Imbalan Bunga = 2 % per Bulan Bungah = Bulan Bunga (dibulatkan) x Tarif Imbalan Bunga x Nilai Lebih Bayar PPNKesimpulanBahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuanketentuan pajak di atas,Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima dan dikabulkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatmemerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan PemberianImbalan Bunga (SKPIB

Putusan Nomor 1217/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuanketentuan pajak di atas, Penggugatmohon agar gugatan ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat memerintahkan kepadaTergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)karena adanya kondisi keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN Barang dan JasaMasa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010 (masingmasing Masa Pajak),yang pada akhirnya

Penggugat mohon Imbalan Bungasebesar Rp.184.507.141,00 tersebut dapat diterbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan kemudian dana hasil pencairannyadikembalikan kepada Penggugat;Bahwa masalah pokok pengajuan imbalan bunga yang Penggugat ajukan,adalah imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pajakdikarenakan oleh keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar( SKPLB) PPN, dengan acuan hukum pajak adalah Pasal 17B ayat (3)UndangUndang No. 6 tahun 1983 tentang

Penggugat kutipkembali PasalPasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor40/PMK.03/2005 sebagai berikut:Pasal 3:(3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai denganditerbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;Pasal 8:SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6yang berhubungan