formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1405/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/207/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding;2.1.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00004/548/12/092/13 tanggal13 Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 2 dari 47 halaman.

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1406/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/208/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnHalaman 2 dari 50 halaman.

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1399/WPJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/210/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPn BMMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00008/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPn BM Mp aunPPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar

Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan:Bahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:S Ditambah/emula itamba MenjadiUraian (sesuai SKPKN) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp) PPhTerutang ee O er fee KreditPajak ee ed PPh Kurang (Lebih) Bayar = O fe!

Bahwa dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Pajaksebagaimana telah secara khusus disebutkan dalam angka 1 huruf csangat jelas menyebutkan bahwa *berdasarkan hasil Pemeriksaanmajelis atas permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusankeberatan atas SKPKN PPh Badan Tahun 2003 diperoleh petunjukbahwa Terbanding melakukan koreksi positif Penghasilan Luar Usahadari Uplift sebesar US$ 1,013,923.85.

Bahwa dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Pengadilan Pajaksebagaimana telah secara khusus disebutkan dalam angka 1 huruf csangat jelas menyebutkan bahwa *berdasarkan hasil Pemeriksaanmajelis atas permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusankeberatan atas SKPKN PPh Badan Tahun 2003 diperoleh petunjukbahwa Terbanding melakukan koreksi positif Penghasilan Luar Usahadari Uplift sebesar US$ 1,013,923.85.

Bahwa atas SKPKN Nomor 00001/506/05/823/10 tanggal8 Desember 2010, SKPLB nomor 00001/406/06825/10tanggal 24 Februari 2010, dan SKPLB Nomor00002/406/07/821/08 tanggal 28 November 2008 tidakdiajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);5.6.4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47153/PP/M.1II/15/2013 tanggal 17 September 2013 danHalaman 44 dari 48 halaman.

Bnaketentuan Perundang undangan yang diajukan oleh Bandaharapengeluaranmelakukan verifikasi SPPMenyiapkan SPMMelakukan verifikasi harian atas penerimaanMelaksanakan akutansi SKPKN GQ a FP WwMenyiapkan laporan keuangan SKPK.Bahwa, saksi mempedomani Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentangperubahan Kedua atas peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Tahun2016 dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai KasubbagKeuangan pada Dinas Kesehatan Kab.