De Haan ( Belanda ) dalam bukunya Bestuurscrecht inde Sociale Rechtsstaat, terhadap pengelompokan keputusan Tata UsahaNegara (Beschikking), dimana Sertipikat Hak termasuk kedalamHalaman 61 dari 78 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 585/Pdt.G/2019/PN DpsKeputusan Tata Usaha Negara Kebedaan (Zakelijk Beschikkingen), yaituputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebedaan atau status suatubenda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialinkan kepadaorang lain dan keputusan Tata Usaha Negara

De Haan (Belanda) dalam bukunya Bestuurscrecht inde Sociale Rechtsstaat, terhadap pengelompokan keputusan Tata UsahaNegara (Beschikking), dimana Sertipikat Hak termasuk kedalamKeputusan Tata Usaha Negara Kebedaan (Zakelijk Beschikkingen), yaituputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebedaan atau status suatubenda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialinkan kepadaorang lain dan keputusan Tata Usaha Negara Permanen (VoortdurendBeschikkingen), yaitu keputusan yang masa berlaku untuk

Yang benar adalah sesuai dengan keadaan hidup yang nyata sociale werkeliikheid dan sepengetahuan tergugat dari ibunya tergugat bahwa tanah objekperkara aquo adalah tanah kakeknya Tergugat bernama Ama LumiaHabeahan (ayah Jaunung Habeahan). Yang merupakan bahagian dari tanahgarapan seluas 2 (dua) hektare atau 1 (satu) pancang di Kuala nomor 3Dusun Ill Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang.

De Haan ( Belanda ) dalam bukunyaBestuurscrecht in de Sociale Rechtsstaat, terhadappengelompokan keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking),Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 422/Padt.G/2019/PN Dpsdimana Sertipikat Hak termasuk kedalam Keputusan Tata UsahaNegara Kebedaan (Zakelijk Beschikkingen), yaitu putusan yangditerbitkan berdasarkan kualitas kebedaan atau status suatu bendasebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkankepada orang lain dan keputusan Tata Usaha NegaraPermanen

material pada Seorang Pemohon, in casuPemohon Kasasi, yang awam dalam masalahmasalah teknis geologi dibandingkan dengan para Tergugat yang merupakan Pejabat TUN yangdengan segala kelengkapannya, terutama dengan SIG (Sistem InformasiGeografis) pada Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah DinasPertambangan Kabupaten Pasir dan Peta Thematik Geologi DinasKehutanan Propinsi Kalimantan Timur, yang sesuai dengan fungsi dankedudukan mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menentukan datafunctie het sociale

De haan cs dalam bukunya yangberjudul Bestuursrecht in de sociale rechtstaat (Hal.30) menyebutkanbahwa setiap Akta adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatDeklaratoir yang sifat menyebutkan bahwa terdapat pengelompokanBeschikking, di antaranya adalah Rechtsvastsellend en rechtsscheppend(Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif dan Konstitutif) yangpenjelasannya adalah bahwa pada Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif30hubungan hukum pada dasarnya sudah ada.

Dehaan (sarjana belanda) dalambukunya Bestuurs rechts in de sociale rechtsstaat yang dikutip Philipus M. Hadjon dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara Einmaligh(Keputusan Tata Usaha Negara seketika) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masaberlakunya hanya sekali pakai.

dan Para Tergugat II Intervensi,21.22.23.Penggugat sangatlah keberatan dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut :Kepentingan yang melekat pada Penggugat ada kepentingan berkaitandengan hukum yang wajib dilindungi yaitu : Kepentingan hukum perorangan (individuale gelangen) sepertikepentingan hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh, kepentinganhukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diridan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila ; Kepentingan hukum masyarakat (Sociale

Bahwa menurut P.De Haan (Belanda) dalam bukunya Berstuurscrecht inde sociale Rechtsstaat, terhadap pengelompokan keputusan Tata UsahaNegara (Beschikking) diman sertipikat hak termasuk kedalam keputusanTata Usaha Negara kebedaan (Zakelijk Beschikkingen), yaitu keputusanyang diterbitkan berdasarkan kualitas kebedaan atau status suatu bendasebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialinkan kepada orangHalaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1082/Pat.G/2018/PN Dpslain dan keputusan Tata Usaha Negara

Kepentingan hukum masyarakat ( sociale belangen)3.

De Haan (belanda) dalam bukunyabestuurscrecht in de sociale rechtsstaat, terhadap pengelompokankeputusan tata usaha negara (beshikking), dimana sertifikat hak termasukke dalam keputusan tata usaha negara kebendaan (zakelijkbeschikkingen), yaitu. putusan yang diterbitkan berdasarkan kualitaskebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yangtimbul dapat dialihnkan kepada orang lain atau keputusan tata usahanegara permanen (voortdurend beschkkingen), yaitu keputusan yangmasa berlaku

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan denganbeberapa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidanayaitu:Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen).Kepentingan hukum masyarakat ( sociale belangen)3.

., M.Hum: Bahwa ahli menerangkan dalam negara hukum kemasyarakatan (sociale rechtstaat),pemerintah tidak bisa memaksakan keinginannya bagi masyarakat, karena Pemerintahbertugas untuk melakukan pelayanan prima guna mewujudkan social rights salahsatunya adalah the right to receive dari Pemerintah;HIm. 40 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.Bahwa ahli menerangkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) bertujuan untukmendorong

dan juga telah memenuhi keadilan hukum (legal justice), keadilansosial (Sociale justice) dan terlebih keadilan moral (moral justice)2. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pwt.

Yang benar adalah sesuai dengan keadaan hidup yang nyata sociale werkelijkheid dan sepengetahuan tergugat dari ibunya tergugat bahwa tanah objekperkara aquo adalah tanah kakeknya Tergugat bernama Ama LumiaHabeahan (ayah Jaunung Habeahan). Yang merupakan bahagian dari tanahgarapan seluas 2 (dua) hektare atau 1 (Satu) pancang di Kuala nomor 3Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN TjbDusun Ill Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang.

.;1.4 Bahwa menurut P.de Haan cs. bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (hal 30) sebagaimanadikutip oleh Prof. Philipus M. Hadjon, SH dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (hal 143144) menyebutkan adanya KTUN perorangan (persoonlijk beschiking) yaituKTUN yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Relevansi yuridis KTUNperorangan ini adalah terutama menyangkut soal pengalihannya kepada orang lain.

Kama pada tahun 1940,dalam bukunya yang berjudul PAPOESCH ADVENTISME,dan KORERI MESSIANIC IN THE BIAK NUMFOR CULTURAREA dan juga Penelitian dari Paulus Helena WynandHaenen tahun 1952 dalam buku yang berjudul WEEFSELVAN WEDERRKERIGHEID SOCIALE STRUCTUUR BIJ DEMOI VAN IRIAN JAYA dinyatakan bahwa Daerah PantaiUtara Suku Moi (Moi kelim) sekarang Kota Sorong dansekitarnya disebutkan sebagai Moi Amber atau orangPendatang/Migrasi termasuk dari Biak.3.

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasiberbahasa Belanda antara lain buku P. de Haan Cs "Bestuursrecht inde sociale rechtstaat" sebagaimana diuraikan oleh Philipus M.

Meningkatkan pengamalan nilainilai keagamaan, sosialbudaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sociale. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakatd. Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangkapengembangan kegiatan sosial dan ekonomimasyarakate. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyongf.

Meningkatkan pengamalan nilainilai keagamaan, sosialbudaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sociale. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakatf. Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangkapengembangan kegiatan sosial dan ekonomimasyarakatg. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyongh.

/PDT/2019/PT DPSBahwa menurut P.De Haan (Belanda) dalam bukunya Berstuurscrecht inde sociale Rechtsstaat, terhadap pengelompokan keputusan Tata UsahaNegara (Beschikking) dimana Surat Keputusan Pemberian Hak termasukkedalam keputusan Tata Usaha Negara kebendaan (ZakelijkBeschikkingen), yaitu keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitaskebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yangtimbul dapat dialinkan kepada orang lain dan keputusan Tata UsahaNegara Permanen (Voortdurend

Bahwa menurut P.De Haan (Belanda) dalam bukunyaBerstuurscrecht in de sociale Rechtsstaat, terhadap pengelompokankeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dimana Surat KeputusanPemberian Hak termasuk kedalam keputusan Tata Usaha Negarakebendaan (Zakelijk Beschikkingen), yaitu keputusan yang diterbitkanberdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyekhak, dimana hak yang timbul dapat dialinkan kepada orang lain dankeputusan Tata Usaha Negara Permanen (Voortdurend Beschikkingen),yaitu