~ SPSI PTBridgestone Tire Indonesia.182082 Marhum Banbury PUK SPKEP SPSI PTBridgestone Tire Indonesia; Halaman 44 dari 75 hal.

Lukmanul Hakim adalah Penerima Kuasa dan sekaligus denganjabatan Wakil Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone TireIndonesia; Sdr. Pujiono adalah Penerima Kuasa sekaligus dengan jabatan WakilSekretaris III PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia; Sdr. M. Sunaryo adalah Penerima Kuasa dan sekaligus denganjabatan Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia; Sdr.

Nomor 084/P/SPSI/BSINB/V/2015 tertanggal Bekasi 11 Mei 2015tentang Somasi Lanjutan dan Permintaan Berunding;Bahwa keduanya nyatanyata adalah surat yang ditandatangani oleh 3serikat pekerja yakni PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire IndonesiaJakarta, PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia PabrikKarawang, dan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia PabrikBekasi, Bukan oleh Para Penggugat Sdr.

Sugiharto dkk dan tidakmengatas namakan sdr.Sugiharto dkk selaku Anggota PUK SPKEP SPSIPT Bridgestone Tire Indonesia;Bahwa oleh karenanya jelas antara Para Penggugat sdr.

PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia PUK SPKEP SPSIHalaman 54 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2016PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, tercatat pada DinasTenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/Reg.20/SPSI/HIJS/X/2010,tanggal 21 Oktober 2010, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.27,Kelurahan Harapan Jaya Bekasi 17124;4.3.

Bahwa pemberitahuan by email tertanggal 24 Januari 2017 olehPak Aser Gobai melalui email PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimikaditugaskan menjalankan roda organisasi PC SPKP SPSIKabupaten Mimika;8.

Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 20 Januari 2017 dariKetua PUK SPKEP SPSI PT. Redpath Indonesia, yang diberi tandabukti P16;22. Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 9 Pebruari 2017 dariTergugat ke PC SPKEP SPSI Kab.

Bahwa tanggal 24 Januari 2017 adapemberitahuan oleh Pak Aser Gobai melalui email PC SPKEP SPSI KabupatenMimika di tugaskan menjalankan Roda Organisasi PC SPKP SPSI KabupatenMimika. Bahwa pemanggilanpemanggilan yang dilakukan Penggugat adalahmengadaada, padahal Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yangditunjuk untuk aktif dalam organisasi dengan kedudukan yang penting dan saatini Pengurus Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika sedang memperjuangkanhak hak karyawan.

Bahwa Tergugat tidak hadir untuk kerja karena sakit danTergugat tidak hadir untuk kerja karena aktif dalam organisasi PC SPKEP SPSIHalaman 30 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN JapKab Mimika.

SPSI Mimika perihal Dispensasi SekretarisUmum PC SPKEP SPSI Kab.

Pdt.Sus/PHI/2017Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata hal ini didasari ataspertimbangan yaitu:2.12.2Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi(semula Para Penggugat) sangat jelas mempunyai legal standingsesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat(8) dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh pada Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;Bahwa dalam eksepsi Pemohon Kasasi (Semula Tergugat)membuat kesimpulan bahwa dengan alasan tiga orang pengurusPUK SPKEP

MIGI tidak lagi bekerja di PT MIGI maka secara resmitidak lagi menjadi PUK SPKEP MIGI;2.3 Bahwa SP/SB dalam mengorganisasi dan mengelola organisasi2.4tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya,bahwa sesuai AD/ART Federasi SPKEP pengurus berakhir apabilamasa periodesasinya berakhir, sedangkan kepengurusan Sa at inimasih berjalan dan legalitas dari PUK SPKEP MIGI dapatdibuktikan dengan SK Kepengurusan PUK SPKEP MIGI dari DPDFederasi SPKEP Provinsi Banten Nomor Kep.17/FSPKEP/DPD/Btn/A/XII

/2011, tanggal 8 Desember 2011 dan SK Pencatatan dariDisnakertrans Kabupaten Tangerang Nomor 06/Disnakertrans/1/2012, tanggal 10 Januari 2012, dengan demikian PUK SPKEPMIGI dan/atau Federasi SPKEP Provinsi Banten mempunyai legalStanding yang jelas;Bahwa berhentinya dan/atau diberhentikannya seseorang pengurusPUK SPKEP dari Perusahaan tidak otomatis berakhir pula jabatandi kepengurusan PUK SPKEP, hal pemberhentian sebagaipengurus PUK diatur didalam AD/ART SPKEP, hal ini sesuaidengan Undang Undang

Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Pasal 11 ayat (1) yaitu: "Setiap SerikatPekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga", dan Pasal 13 yaitu:"Keanggotaan = serikat pekerja/serikat buruh, federasi dankanfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggarandasar dan anggaran rumah tangganya" apa lagi menganggapSerikat Pekerja PUK SPKEP MIGI telah tiada.

Nomor 18 PK/Pdt.Sus/PHI/20172.52.6(SPKEP), sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi(dahulu Tergugat) sangatlah tidak mempunyai landasan hukumyang jelas atau mengadaada;Bahwa Judex Facti membuat pertimbangan, Kuasa dari ParaTermohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai /egal standingsecara keanggotaan, oleh karena merupakan Dewan PimpinanProvinsi, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalamPasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, seharusnyaPengurus Unit Kerja (PUK) SPKEP membuat

Abdullah, dan kawankawan,Para Pengurus, Advokat dan Penasihat Hukum pada PimpinanCabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan,Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI)KabupatenKota Bekasi, dalam hal ini memilih domisili hukumpada kantor Pimpinan Cabang SPKEP SPSI KabupatenKotaBekasi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jend A. YaniNomor 1 Komplek Pemkot Bekasi, bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama Sadr.Muhammad Iqbal, pekerja PT.

Darmex Oil & Fats;Bahwa pada bulan Juni s/d Juli 2015, PUK SPKEP SPSI PT. Darmex Oil &Fats dipimpin oleh Penggugat melakukan perundingan dengan Tergugatmembahas tentang pemberian Jasa Produksi Tahun 2014 sebagaimanadiatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 21;Halaman 3 dari 26 hal.Put.

Darmex Oil & Fats bersamasama dengan PimpinanCabang SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasi terus mengupayakan agarMogok Kerja tidak terjadi dan mengupayakan penyelesaian secara bipartit;Bahwa upaya pencegahan Mogok Kerja yang dilakukan oleh Penggugatsebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Darmex Oil & Fats yaitu:a. Mengadakan perundingan dan membuat serta menandatanganiKesepakatan Bersama dengan Manajemen PT.

Darmex Oil & Fats dan pihak yang berundingserta menandatangani Perjanjian Bersama dimaksud;16.Bahwa dengan demikian mengingat kKedudukan Pengugat sebagai KetuaPUK SPKEP SPSI PT.

SPSI PT.Darmex Oil & Fats yang seharusnya bisa memberikan contoh baik kepadapara anggotanya tetapi malah sebaliknya, pekerja lainnya yang merupakanpengurus serikat pekerja pada PUK SPKEP SPSI PT.

MTR mewakili Tergugat (WAGIYO)secara hukum telah sah karena kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT.NNT telah dikukuhkan dan/atau dilantik oleh PP SP KEP SPSI denganSurat Keputusan Nomor : Kep. 004/PP SPKEP/SPSI/III/2013.

Petrus Madi, karena berdasarkan Surat Keputusan PPSP KEP SPSI Nomor : Kep.004/PP SPKEP/SPSI/IM/2013, telahmenyatakan mencabut Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Propinsi NusaTenggara Barat Nomor : 03/PDKEP.SPSINTB/V/2012 tanggal 30 Mei2012, tentang Pengurus dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT NewmontNusa Tenggara, Periode 2012 2015, (di bawah kepengurusan Sdr.Petrus Madi). Disamping itu Pencatatan PUK SP KEP SPSI PT. NNT dibawah kepengurusan Sdr.

;Foto copy Surat Keputusan Nomor : Kep.004/PP SPKEP/SPSI/III/2013,tanggal 15 Maret 2013, diberi tanda T10. ;Foto copy Pelaporan Serikat Pekerja PUK SPKEP SPSI PT. NNT, tanggal 16Maret 2013, diberi tanda T11.

Petrus Madi, karena berdasarkan Surat Keputusan PP SPKEP SPSI Nomor : Kep.004/PP SPKEP/SPSI/II/2013, telah menyatakanmencabut Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Propinsi Nusa Tenggara BaratNomor : 03/PDKEP.SPSINTB/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, tentang Pengurusdan Personalia PUK SPKEP SPSI PT Newmont Nusa Tenggara, Periode 2012 2015, (di bawah kepengurusan Sdr. Petrus Madi). Disamping itu PencatatanPUK SP KEP SPSI PT. NNT di bawah kepengurusan Sdr.

MTR. adalah PUK SPKEP SPSI PT. NNT di bawah pimpinan Zainuddin.Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :1 Apakah ZAINUDDIN dan kawankawan berhak untuk mewakiliTergugat WAGIYO di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram ?

BridgestoneTire Indonesia Pabrik Karawang ,dalam hal ini menguasakan kepada PimpinanPusat SPKEP SPSI yaitu R. Abdullah, Subiyanto ,SH, Ferri Nuzarli, SaepulAnwar, Alif Johan; Pengurus Pimpinan Unit Kerja PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang,yaitu Nanang Suhana, tri BudiSantoso, hariyanto, Caskani, Jamaludin Suhi dan Advokat pada Lembaga BantuanHukum Nasional SPKEP SPSI Ari Lazuardi, SH dan M. Fandrian Hadistianto,SH.,MH.

, Para Penerima Kuasa yang menandatangani gugatan yakni: Pimpinan Pusat SPKEP SPSI yaitu R.

Nanang Suhana dkk (5orang) dari PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia PabrikKarawang dan Sdr.

Nanang Suhana adalah Penerima Kuasa dengan jabatan KetuaPUK SPKEP SPSI PT BSIN Pabrik Karawang; Sdr. Tri Budi Santoso adalah Penerima Kuasa dengan jabatan WakilKetua I PUK SPKEP SPSI PT BSIN Pabrik Karawang; Sdr. Hariyanto adalah Penerima Kuasa dengan jabatan Wakil Ketua IIPUK SPKEP SPSI PT BSIN Pabrik Karawang; Sdr.Caskani adalah Penerima Kuasa dengan jabatan Sekretaris PUKSPKEP SPSI PT BSIN Pabrik Karawang; Sdr.

Parid Nurridwan( Penggugat No. 1256 ) tidak berhak mengajukan gugatan.Bahwa ldentitas dan alamat penerima kuasa berdasarkan suratkuasa tertanggal 14 September 2016.Bahwa penerima kuasa yakni Pimpinan Pusat SPKEP SPSI,Pengurus Pimpinan Unit Keria PUK SPKEP SPSI PT. BridgestoneTire Indonesia Pabrik Kawarang dan Advokat pada lembaga bantuanhukum nasional SPKEP SPSI tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan mewakili pemberi kuasa sebagai anggotaSPKEP SPSI PT.

Tegal Kembang, RT.09/RW. 03, DesaPipitan, Kecamatan Walantaka, Serang, JabatanPengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia;Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/20143. SUMARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBCP Blok C IB, Nomor 25, RT. 19/RW. 04, Desa Ranjeng,Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Jabatan PengurusPUK SPKEP Yooshin Indonesia;4. SUHERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp.

Pelawad Tegal, RT. 002/RW. 003, Desa Pelawad,Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Jabatan PengurusPUK SPKEP Yooshin Indonesia;5. DENI GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kompleks Bumi Serang Baru Blok DD1, RT. 01/RW.12, Nomor 13, Kaligandu, Serang, Jabatan PengurusDPC Federasi SPKEP Kabupaten Serang;6. M. KAMAL AMRULLAH, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kompleks BMI Blok A2, Nomor 20, RT.03/RW.09, Ciracas, Serang, Jabatan Pengurus DPDFederasi SPKEP Banten;7.

ARGO PRIYO SUJATMIKO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Bumi Cikande Indah Blok E1,Nomor 1314, Cikande, Serang, Jabatan Pengurus DPCFederasi SPKEP Kabupaten Serang;8.

pelaksana tugas sementaratidak mempunyai kewenangan dankedudukanhukum untuk bertindak mewakili PUK SPKEP YooshinIndonesia, hal ini dikarenakan hanya sebagai pelaksana tugas5)sementara PUK SPKEP Yooshin Indonesia, dan yakin fakta hukumpenetapannya pun dilakukan setelah penetapan Objek sengketaditetapkan dan diterbitkan;Sehingga status dan kedudukan hukum Tim Advokasi Serikat PekerjaKimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum YooshinIndonesia (PUK SPKEP Yooshin Indonesia) keabsahannyapun

ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Cabang FederasiPUK SPKEP Yooshin Indonesia, telah melampaui kewenangan sebagaipelaksana tugas sementara, karena tidak mempunyai kedudukan dankewenangan hukum untuk bertindak mewakili PUK SPKEP YooshinIndonesia di muka pengadilan.

BridgestoneTire Indonesia Kantor Pusat Karawang ,dalam hal ini menguasakan kepadaPimpinan Pusat SPKEP SPSI yaitu R. Abdullah, Subiyanto ,SH, Ferri Nuzarli,Saepul Anwar, Alif Johan ; Pengurus Pimpinan Unit Kerja PUK SPKEP SPSI PT.Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat Karawang,yaitu Heru Setyadi, ElhanTrishandy, Muhammad Rusli, Gustaf Aldino dan Advokat pada Lembaga BantuanHukum Nasional SPKEP SPSI Ari Lazuardi, SH dan M. Fandrian Hadistianto,SH.,MH.

PUK SPKEP SPSI PTBRIDGESTONE TIRE INDONESIA BERDASARKAN SURAT KUASATERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2016 YANG TELAH DIDAFTARKANKE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL10.Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat halamanpertama, Para Penerima Kuasa yang menandatangani gugatan yakni: Pimpinan Pusat SPKEP SPSI yaitu R.

Abdullah, Subiyanto SH, FerriNuzarli, Saepul Anwar, Afif Johan; Pengurus Pimpinan Unit Kerja PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone TireIndonesia Kantor Pusat Karawang yaitu Heru Setyadi, ElhanTrishandy, Muhammad Rusli, Gustaf Aldino, dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional SPKEP SPSI AriLazuardi, SH dan M.

Heru Setyadi dkk (4orang) dari PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor PusatKarawang dan Sdr.

Elhan Trishandy adalah Penerima Kuasa dengan jabatanWakilKetua I PUK SPKEP SPSI PT BSIN Kantor Pusat Karawang; Sdr. Muhammad Rusli adalah Penerima Kuasa dengan jabatanWakilKetua II PUK SPKEP SPSI PT BSIN Kantor Pusat Karawang; Sdr.

Bahwa Pada Tanggal 29 Januari 2016 PUK SPKEP Ajr Liquide Bekasimangajukan surat protes (026/SPKEP BKS/ALINDO/I/2016) kepada tergugat(Direktur Utama PT. Air Liquide Indonesia Sdr. Francois Leqroux), tentanghasil beberapa pertemuan BIPARTIT dalam penyelesaian perselisihan hak Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 3kompensasi pensiun Sdr. Supriyatno. Dan hingga saat ini tidak adatanggapan. BUKTI P.49.

Maka pada tanggal 3Juni 2016 PUK SPKEP Air Liquide melayangkan surat (032/SPKEPBKS/ALINDO/VI/2016) kepada tergugat, supaya dapat menyelesaikanpermasalahan perselisihan hak kompensasi pensiun penggugat, akantetapi Surat ini tidak ditanggapi oleh tergugat. BUKTI P.612.Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 PUK FSP KEP Air Liquidemelayangkan surat (035/SPKEP BKS/ALINDO/VII/2016) kepada tergugatuntuk dilakukan pertemuan BIPARTIT dalam penyelesaian hak kompensasipensiun penggugat.

Surat No. 035/SPKEP BKS/ALINDO/VII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016;Surat No. 037/SPKEP BKS/ALINDO/IX/2016.>~M7naanamPada pertemuan bipartit tersebut TERGUGAT senantiasa menjelaskanbahwa COP berdasarkan Internal Memo Perusahaan adalah benefit(fasilitas). Namun kuasa Penggugat tidak dapat menerimanya dikarenakanmasihbersikukuh Tunjangan COP adalah masukkelompokupahyaknitunjangan tetap ;24.

Air Liquide Indonesia, fotokopi dari fotokopi ;5.P5 : Surat Penggugat Nomor: 027/SPKEP BKS/ALINDO/II/2016, sesuai asli ; Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 35Lampiran : Surat Dirjen Nomor: B288/PHIJSKUPAH/V/2016, tanggal 26Mei 2016, tentang Penjelasan Tunjangan Tetap, fotokopi dari fotokopi ;6.P6 : Surat Penggugat Nomor:032/SPKEP BKS/ALINDO/VI/2016, fotokopi darifotokopi;7.P7 +: Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 Seftember 2016 Nomor:037/SPKEP bks/ALINDO/IX/2016 tentang penyelesaian

P10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, Nomor: 011/SPKEP/ALINDOBKS/III/2017, tanggal 27 Maret2017, perihal Persetujuan Anjuran Disnaker Kabupaten BekasiNo.567/737/Disnaker/III/2017 yang dbuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air Liquide Bekasi, fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya telahmengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti

Bahwa, PUK SPKEP SPSI PT FPT (PT Framas Plastic Technology)melayangkan surat dengan Nomor: 181/T/PUK SPKEP SPSI/FPT/V/2009,tertanggal 5 Mei 2009, sebagai bentuk tanggung jawab PCK atas terjadinyakeresahan yang dirasakan anggota/pekerja di perusahaan Terrnohon Kasasisemula Penggugat (Bukti T 5).

Yang intinya PUK SPKEP SPSI PT FPTmeminta kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk mengadakanperundingan ;Bahwa atas surat tersebut di atas PUK SPKEP SPSI PT FPT diundangrapat oleh Termohon Kasasi semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2009jam 10.00 Wib., namun hal ini dibatalkan sepihak oleh Termohon Kasasisemula Penggugat dan ditunda menjadi jam 14.00 Wib, namunlagilagi hal ini dibatalkan sepihak oleh Termohon Kasasi semula Penggugat.Bahwa, tanggal 12 Mei 2009 sekitar jam 15.00 Wib.

Termohon Kasasisemula Penggugat mengeluarkan pengumuman dengan nomor01463/HRD/V/2009. tertanggal 12 Mei 2009 (Bukti T6). yang intinyamengundang seluruh karyawan untuk hadir pada Rabu, 13 Mei 2009,jam 08.00 Wib sampai dengan selesai di ruang Extruder yang lama gunamenjawab surat PUK Nomor : 18/T/PUK SPKEP SPSI/FPT/V/2009.tertanggal 5 Mei 2009.

(bukannya berunding dengan PUK SPKEP SPSI PTFPT melainkan dengan seluruh pekerja) ;Dengan penjelasan di atas maka judex facti dalam pertimbangannya telahmengabaikan Bukti T5 dan Bukti T6 dan juga membenarkan perbuatanTermohon Kasasi semula Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat(I). Undangundang Nornor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh ;.

Bahwa, PUK SPKEP SPSI PT FPT memiliki papan pengumuman sendiritanpa difasilitasi oleh Termohon Kasasi semula Penggugat, namun tetaptidak boleh dipergunakan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat untukkepentingan PUK SPKEP SPSIPT FPT ;Dan hal ini dikuatkan dengan PKB di perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat Pasal 9 tentang Fasilitas Bagi Serikat Pekerja ayat (6) yangberbunyi :"Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi serikat pekerja ditempat yang mudah dibaca pekerja di dalam lingkungan perusahaan

yangmememinta untuk Bipartit bukan PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA.TENTANG ALASAN PHK TERGUGAT KEPADA PARA PENGGUGAT8.

Bukti P5 : Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.126/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 14 Juli 2014perihal perundingan bipartit dan pembayaran THR 2014 ;6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011.

Bukti P11Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.128/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 17 Juli 2014perihal perundingan bipartit II dan pembayaran THR 2014Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.129/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 21 Juli 2014perihal permohonan pencatatan perkara dan mediasikepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi ;Foto copy surat anjuran mediator DisnakertransKabupaten Bekasi Nomor 567/3656HISyaker/XII/2014tanggal 10 Desember 2014 ;Foto copy PC SPKEP SPSI kab/Kota

Bukti T 5:Surat Perjanjian Bersama (PB) antara TERGUGATdengan PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA tertanggal 29Januari 2014Surat PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA No. 010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 yangditujukan kepada TERGUGAT.Surat Daftar hadir Rapat perundingan antara TERGUGATdengan PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA tertanggal 15 April2014.Surat TERGUGAT No.10/KPS/IV/2014/80.7 tertanggal 16April 2014 Tanggapan atas Surat PUK SPKEP SPSIPT.KARUNA No. = 010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/TV/2014tertanggal 14 April

2014.Surat PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA No. 011/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014 tertanggal 16 April 2014, Tanggapan atas Surat6.

TERGUGATII diberikan kepada TERGUGAT/PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI4. Bahwa besaran nominal iuran keanggotaan serikat pekerja/serikat buruhsebesar Rp. 21.900,00 (duapuluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiaporang dan setiap bulan yang dipotong oleh Direktur/Pimpinan Perusahaand.h.i. TERGUGATII.

TERGUGATII diberikan kepada TERGUGATI/PUK SPKEP KSPI UNITI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.,merupakan dugaan tindak pidana Penggelapan sesuai yang dimaksuddalam pasal 372 KUHP. Yang diduga dilakukan oleh Direktur/PimpinanUnit PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. d.h.i. TERGUGATII danTERGUGATI/ PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk. 5.

Bahwa sikap tidak terpuji dari TERGUGATI/PUK SPKEP KSPI UNITI PT.LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk. tersebut, telah diperingatkan(somasi) dan diajukan permintaan perundingan bipartit oleh PK FKUI SBSIUNITI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk. melalui DPC FKUISBSI KABUPATEN SIDOARJO. Namun tidak ditanggapi dengan baik olehTERGUGATI/PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk., bahkan ditambah kebodohan, kesesatan pikir dariDirektur/Pimpinan Perusahaan d.h.i.

TERGUGATII dan TERGUGATI/ PUK SPKEP KSPI UNITI PT.LANGGENG MAKMUR INDUSTRI4. Menyatakan Tergugat dan TergugatI melakukan perbuatan melanggarhukum berdasarkan pasal 1239KUAP6rdatal jessesssseseseceeeeteeeeceneneiee115. Menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapatdijalankan terlebin dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dankasasiHal. 8 dari 26 hal. Put No. 41/G/2015/. PHI. Sby.atau permohonan ditingkat peninjauan kembali ;6.

Yang diduga dilakukan oleh Direktur /pimpinan Unit PT LanggengMakmur Industri Tbk, d.h.i Tergugat II dan Tergugat /PUK SPKEP KSPI UNIT PT.

Tegal Kembang RT.09/RW. 03, DesaPipitan, Kecamatan Walantaka, Serang, JabatanPengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia; 3. Sumardi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalBCP Blok C IB Nomor 25 RT.19/RW. 04, Desa Ranjeng,Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, JabatanPengurus PUK SPKEP YooshinIndonesia;. Suheri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalKp.

Pelawad Tegal RT.002/RW. 003, Desa Pelawad,Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, JabatanPengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia;Deni Gunawan, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Kompleks Bumi Serang Baru Blok DD1, RT. 01/RW.12 Nomor 13 Kaligandu Serang, Jabatan PengurusDPC Federasi SPKEP Kabupaten Serang;M. Kamal Amrullah, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Kompleks BMI Blok A2, Nomor 20,RT. 03/RW.09 Ciracas, Serang, Jabatan Pengurus DPDFederasi SPKEP Banten;.

Argo Priyo Sujatmiko, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Perum Bumi Cikande Indah Blok E1,Nomor 1314 Cikande, Serang, Jabatan Pengurus DPCFederasi SPKEP Kabupaten Serang;Yon Sepriyanto Putra, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Perum Bumi Cikande Permai BlokCH/14 Cikande, Serang, Jabatan Pengurus DPCFederasi SPKEP Kabupaten Serang;Kedelapannya adalah Tim Advokasi Serikat PekerjaKimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi danUmum Yoshin Indonesia (PUK SPKEP YOSHININDONESIA) tercatat pada

Bahwa surat kesepakatan dimaksud pada poin /7 tersebut,dilakukan dengan cara mendatangi rumah orang per orangpengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia dilakukan oleh oknumperusahaan yaitu Mr. Moon Hae Jeoung (warga Negara Korea)sebagai salah satu pimpinan PT. Yooshin Indonesia dan oknumpengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia yaitu sdr.

YooshinIndonesia; Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 PUK SPKEP YooshinIndonesia mendapatkan pemberitahuan tentang keluarnya obyeksengketa, hal ini sangat mengejutkan dikarenakan pihakperusahaan maupun PUK SPKEP Yooshin Indonesia tidak pernahmembuat kesepakatan tertulis tentang pelaksanaan penangguhanupah minimum tahun 201 3;Bahwa, Para Penggugat telah melakukan klarifikasi kepadaDisnakertrans Provinsi Banten sebagai bagian dari DewanPengupahan Provinsi untuk menanyakan proses keluarnya obyeksengketa

Lautan Otsuka Chemical antara Serikat Pekerja KEP dengan Wakildari Tergugat dan pada tanggal 14 Maret 2016 disepakati bahwa bataswaktu perundingan PKB sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, PUK SPKEP LOC sesuai denganketentuan PKB Pasal 32 tentang Kenaikan Upah Tahunan mengajukansurat perundingan kenaikan upah kepada Tergugat;Bahwa dikarenakan belum ada respon dari Tergugat tentang ajakanperundingan mengenai kenaikan upah tahunan maka pada tanggal 18Maret 2016 PUK SPKEP

Lautan OtsukaChemical yang tercatat di Disnaker Kota Serang NomorHalaman 35 dari 78 hal.Put.Nomor 1331 K/Pdt.SusPHI/201700.02.06/OP.FSP.KEP/02X1I/2010 dan diperlihatkan serta diajukan pulaKartu Anggota Para Penggugat sebagai anggota SPKEP Lautan OtsukaChemical yang kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, ituartinya para Penggugat adalah benar anggota SPKEP Lautan OtsukaChemical yang telah dibentuk di perusahaan Tergugat dan telah tercatat didisnakertrans Kabupaten Tangerang;Maka menurut

pasal 87 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang berhakuntuk mewakili di muka persidangan PHI Serang dalam perkara aquoadalah PUK SP KEP Lautan otsuka Chemical;Bahwa apabila PUK SP KEP Lautan otsuka Chemical ingin meminta untukdikuasakan kepada DPC Federasi SPKEP Kota Cilegon sebagaimanadijelaskan diatas, maka PUK tersebut yang ada didalam perusahaan haruslahmemberikan surat kuasa kepada DPC Federasi SPKEP Kota Cilegon, danbukan malah bersama sama dalam satu surat kuasa, hal ini adalahpenyimpangan

terhadap pasal 87 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI;Bahwa begitu pula selanjutnya apabila DPC Federasi SPKEP Kota Cilegoningin meminta untuk dikuasakan kepada DPD Federasi SPKEP ProvinsiBanten, maka DPC Federasi kota Cilegon memberikan kuasa lagi kepadaDPD Federasi SPKEP Provinsi Banten, begitulah jenjang yang harus diikutisesuai prosedur amanat pasal 87 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI;Bahwa perlu diketahui PUK dan DPC Federasi SPKEP Kota Cilegon sertaDPD Federasi SPKEP Provinsi Banten tidak

YOOSHIN INDONESIA, diwakilioleh 1) Sajai, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua PUK SPKEP Yooshin Indonesia, alamat Kp.Kejaban RT 04 / RW 01 Desa Kepandean Kec. Ciruas,Kabupaten Serang; 2) Sulaeman, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris PUK SPKEP YooshinIndonesia, alamat Tegal Kembang RIT/RW 009/003 DesaPipitan, Kel.

Kejaban RT.04/RW. 01 Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang,Jabatan Pengurus PUK SPKEP Yooshin Indonesia;b Sulaeman, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Kp.

Tegal Kembang RT.09/RW. 03, DesaPipitan, Kecamatan Walantaka, Serang, Jabatan PengurusPUK SPKEP Yooshin Indonesia;c Sumardi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal BCP Blok CIB Nomor 25 RT.19/RW. 04, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas,Kabupaten Serang, Jabatan Pengurus PUK SPKEP YooshinIndonesia;d Suheri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kp.

Kamal Amrullah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalKompleks BMI Blok A2, Nomor 20, RT.03/RW.09 Ciracas, Serang,Jabatan Pengurus DPD Federasi SPKEPBanten; g Argo Priyo Sujatmiko, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalPerum Bumi Cikande Indah Blok El, Nomor 1314 Cikande, Serang,Jabatan Pengurus DPC Federasi SPKEP Kabupatenh Yon Sepriyanto Putra, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalPerum Bumi Cikande Permai Blok CH/14 Cikande, Serang, JabatanPengurus DPC Federasi SPKEP Kabupaten Serang

; Kedelapannya adalah Tim Advokasi Serikat Pekerja Kimia,Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum YoshinIndonesia (PUK SPKEP YOSHIN INDONESIA) tercatat padaKantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, dengan NomorPencatatan 002/SP KEP PUK PT.

YI/02.002/ IV/2009, tanggal13 April 2009 dan Surat Keputusan Dewan Pmpinan CabangFederasi SPKEP Kabupaten Serang tentang PengesahanPelaksanaan Tugas Sementara PUK SPKEP Yoshin IndonesiaNomor Kep. 17FSP KEPDPCSrgAN2013, beralamat diJalan Pengampelan Kp.

., M.Si, masingmasing sebagai Pengurus, Advokat dan Konsultan Hukum pada PimpinanCabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) KabupatenKota Bekasi, berkdudukandan beralamat di JI. Jend. A. Yani No. 1 Komplek Pemerintah Kota Bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2016 (terlampir),selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANPT.

Bahwa Para Penggugat sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT. Darmex Oil &Fats selanjutnya disebut Serikat Pekerja dan pekerja di perusahaan TergugatHalaman 7 dari 151 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg.1 (PT. Darmex Oil & Fats) dan Tergugat2 (PT. Darmex Biofuels), denganjabatan, bagian, tg!

Kenaikanupah setiap tahun dirundingkan dengan PUK SPKEP SPSId. Jabatan dan pekerjaan sebagai Operatore. Upah lembur diperhitungkan sesuai dengan ketentuan UU No,13 Tahun2003f Masa Kerja diperhitungkan sejak masuk kerja di PT. Darmex Oil & Fatsdan PT. Darmex Bio Fuelsg. Jaminan Keselamatan dan Keamanan selama ditempatjam kerjamaupun di luar jam/tempat kerjah. Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara lengkapi.

Darmex Agro, yangberbunyi sebagai berikut :Menanggapi surat PUK SPKEP SPSI No. 21/A/PUKSPKEP/SPSI/PT.DOF/VIIV 16, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal lapor dirikaryawan dan pernyataan kesediaan untuk dimutasi dari PT. DBF & PT. DOFke PT. dabi Oleo, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :1. Mengenai hak dan fasilitas yang diterima karyawan yang dimana hal inisesual dengan ketentuan perusahaan talah sebagai berikut :a.

Surya Darmadi);Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan jawaban mengenaikesediaan berunding yang dimohonkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh SerikatPekerja yaitu melalui surat Nomor : 16/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VII 16,tanggal O03 Agustus 2016; dan surat Nomor : = 17/A/PUKSPKEP/SPSI/PT.DOF/VIIV16, tanggal 04 Agustus 2016, serta surat Nomor :19/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIIV16, tanggal 05 Agustus 2016, makaSerikat Pekerja berpendapat bahwa perundingan dianggap gagal;Bahwa dengan pertimbangan permasalahan

KEP SPSI KabupatenSidoarjo, yaitu:1) Bahwa Penggugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pihak yangdirugikan secara pribadi sebagai seorang Warga Negara RepublikIndonesia yang bekerja menjadi Karyawan PT Asahimas Flat GlassTbk Sidoarjo Factory dan sebagai anggota Pimpinan Cabang SPKEP

Sidoarjo Factory dengan Perusahaan PT AsahimasFlat Glass Tbk Sidoarjo Factory sebagaimana mestinya,sehingga PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo kesulitan dalammelakukan advokasi dan perlindungan kepada seluruh pekerjaPT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory yang semulamenjadi anggotanya;d) Harmonisasi Hubungan Industrial yang dibangun oleh PUK SPKEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tok Sidoarjo Factory atasbinaan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjodengan Pimpinan Perusahaan PT Asahimas Flat

KetentuanPasal 13 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 dikaitkan denganketentuan Pasal 5 ART SPKEP SPSI yang menyatakan bahwa (1) bagianggota yang mengundurkan diri dari kKeanggotaan SPKEP SPSI wajibmenyampaikan permohonan tertulis secara individu dengan meterai yangcukup kepada perangkat organisasi; (2) perangkat organisasi yangmenerima permohonan pengunduran diri, berhak melakukan verifikasitentang alasan pengunduran diri; (3) perangkat organisasi akanmemberikan jawaban tertulis kepada yang bersangkutan

paling lambat 1(satu) bulan setelah surat pengunduran diri tersebut diterima, ketentuanPasal tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat diabaikansehingga menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugatpencatatan serikat pekerja di PT Asahimas Flat Glass Tbk masih dalamproses penyelesaian perselisihan internal SPKEP SPSI, sebagaimana BuktiP7 sampai dengan P21 seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menghormati kebijakan internal SPKEP SPSI sebagaimanaketentuan Pasal 13 UndangUndang

Moestopa ... adalah tidaktepat, karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan undangundang danpermasalahan internal kewajiban membayar iuran 1 % telah disepakatisecara internal SPKEP SPSI sebagaimana Bukti P25, bahwa terhadapBukti P25 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti padaPengadilan Tinggi;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 5 ... para anggotamengundurkan diri dari anggota SPKEP SPSI dengan permohonan tanggal7 dan 8 Agustus 2014 ... masih dalam tahap penyelesaian internal

Nomor 119121,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, PUK SPKEP

King HalimJewelry mengajukan permohonan Bipartit sehubungan dengan PeraturanGubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 untuk merundingkan kenaikanupah pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun;Bahwa oleh karena permintaan bipartit pada tanggal 18 Januari 2013 tidak adatanggapan dari Tergugat, maka PUK SPKEP SPSI PT. King Halim JewelryHal.1 dari 16 hal. Put.

King HalimJewelry Pasal 8 dan Pasal 26;Bahwa terhadap anjuran Disnakertrans tersebut, PUK SPKEP SPSI PT. KingHalim Jewelry menyatakan menolak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Permenakertrans RI Nomor 1Tahun 1999 bahwa Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebihdari satu tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja denganpengusaha maka PUK SPKEP SPSI PT.

King Halim Jewelry mengajukanpermohonan bipartit, oleh karena Tergugat dalam memutuskan kenaikan upahdiputus sendiri tanpa mengindahkan permintaan bipartit dari PUK SPKEP SPSIPT.

Fakta bahwa PUK SPKEP SPSI PT. King Halim Jewelry tidak pernah memperselisihkankarena tidak adanya perundingan bipartite tersebut;Bahwa Judex Facti salah dan melanggar hukum yang berlaku, PertimbanganJudex Facti dalam halaman 16 alinea 5 yang menyatakan : ...maka terhadappetitum angka 3, yang menetapkan dstnya... Pertimbangan tersebut adalahpertimbangan yang salah karena dibangun atas dasar pemikiran yang sesatsehingga kesimpulannya akan sesat pula.

Bahwa Para Penggugat sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah kurang dari upah minimum yangberlaku maka Para Penggugat melalui PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa, TERGUGAT meragukan keanggotaan Para Penggugat sebagai AnggotaPUK SPKEP SPSI PT.Via Motif, karena dari sejak berdiri PerusahaanTERGUGAT sampai sekarang ini , TERGUGAT "belum dan tidak pernah"laporan maupun melihat bukti keanggotaan Para Penggugat yang menunjukkanbahwa Para Penggugat seluruhnya sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT.ViaMotif, dan atau PD SPKEP CEMWU SPSI Propinsi Jawa Barat, untuk itu tergugatmemohon agar MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk memintabuktibukti ASLI keanggotaan

SPSI PT Via Motif dan penerimakuasa adalah dari PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat, sehingga tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10 Undang undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh ; Bahwa, terdapat 2 (dua) keanggotaan dari Para Penggugat, yaitu anggotaPUK SPKEP SPSIPT Via Motif dan anggota SPSI PD SPKEP Jawa Barat ; Bahwa, anggota SPSI tersebut tidak ada pemberitahuan dan pencatatan dikantor Disnakertrans Kota Tasikmalaya ; Bahwa, ketidakjelasan para penerima kuasa

SPSIProvinsi Jawa Barat, foto copy Surat Keputusan Pengesahan/PengukuhanKomposisi Personalia PD SPKEP Provinsi Jawa Barat dan foto copy AD/ARTSPKEP SPSI, dimana foto copy tersebut adalah sesuai dengan aslinya, makaMajelis Hakim berpendapat PD SPKEP Provinsi Jawa Barat telah memenuhi syaratkelengkapan sebagai kuasa hokum ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan ParaPenggugat mempunyai dua keanggotaan yaitu PUK SPKEP SPSI PT Via Motif dananggota SPSI PD SPKEP Jawa Barat, Majelis