Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait dengantanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atastelah diterbitkan Surat Perintah Penjualan BarangSitaan ( SPPBS ) No : 254/PUPNW.VI/KP.03/1998 tanggal22 09 1998 yang dikeluarkan oleh Ketua PanitiaUrusan Piutang Negara Wilayah ViSurabaya ; 3.

SAEAN ;Memerintah kepada Tergugat (dahulu~ adalahkewenangan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara WilayahVI Surabaya, sekarang Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Cabang 22 Malang ) untuk mencabut SPPBS No254/PUPNW/VI/KP .03/1998, tanggal 22 September 1998tersebut j=Memerintahkan Tergugat II ( baik dalam kualitasnyasebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang 22Malang, maupun sebagai Kepala Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Malang /KP3N Malang ) untukmencabut SPPBS No. 040/PUPNC.22/1998

SEMA No. 2Tahun 1991 bagian V angka 3.; Bahwa oleh karena SPPBS No254/PUPNW.VI/KP.03/1998 tanggal 2209 1998 yangdikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang NegaraWilayah VI Surabaya tersebut telah dinyatakan tidak sahdan dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan TUN Surabayatersebut di atas, maka menurut hemat Penggugat tindakanbalik nama dilakukan oleh Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kediri) tahun 2001Menmjadi f 20 = on = iw oe oe een eeo Pendaftaran Balik Nama SHM No. 348 / Desa Tanjung

kegiatan bantuan sosial Percepatan PembangunanWilayah Perbatasan (P2WP) Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dalamtahun Anggaran 2008 sesuai dengan peraturan perundangundangan,namun dalam pelaksanaannya, terdakwa telah tidak melaksanakankegiatankegiatan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam SuratPerjanjian Pemberian Bantuan sosial Percepatan Pembangunan WilayahPerbatasan (P2WP) Kecamatan Paloh yang telah dibuat dan ditanda tanganoleh terdakwa, yaitu Surat perjanjian bantuan sosial Nomor : 158.F/SPPBS

Surat Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 158.F/SPPBS/P2WPSPDK/DEPVPDT/VII/2008, pasal 4 ayat (1), menyatakan, bahwapihak Ketua Kelompok Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) akanmemanfaatkan pemberian bantuan sosial dengan segala kemampuanHal. 21 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/201 1dan pengalaman yang dimilikinya serta sesuai dengan kebutuhanpengembangan ekonominya, sehingga pelaksanaan penyaluran bantuansesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,f.

Dalammenerima dana tersebut dari Kementerian PDT didasarkan atas suatuperjanjian yaitu Surat Perjanjian Pemberian BantuanSosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor : 158 F/SPPBS/P2WPSPDK/DEP.VPDT/VIIV2008 tanggal 22 Agustus 2008 antara saksi Ir.NOER SUWARTINA sebagai pihak pemberi dari Kementerian PDT danLILIS SURYANI Binti ASPAWI yang mewakili anggota masyarakat atauyang bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat sebagai pihakyang menerima bantuan dana program P2WP.

NOER SUWARTINA selaku pejabat penggunaanggaran kementerian PDT adalah hubungan ikatan perjanjian,keterikatan atas dasar kesepakatan yang didasarkan atas SuratPerjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor :158 F/SPPBS/P2WPSPDK/DEP.VPDT/VII/2008 tanggal 22 Agustus2008 antara saksi Ir.

UU No.20 Tahun 2001 dalam pelaksanaan kegiatan program PercepatanPembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 yangperuntukannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian BantuanSosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor : 158 F/SPPBS/P2WPSPDK/DEP.VPDT/VIIV2008 tanggal 22 Agustus 2008 antara saksi Ir.NOER SUWARTINA selaku PPK Satker Pengembangan Daerah KhususKementerian PDT dengan terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan PalohKabupaten Sambas Tahun 2008 dengan nilai dana sebesar Rp.1.250.000.000,

untuk perjalanan dinas atas inisiatif dari pelaksana kegiatan yaitusaksi Amiruddin;Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugassebagaimana bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidakmengetahui apakah semua perjalanan dinas tersebut dilaksanakan atau tidak;Bahwa benar Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani ataumengetahui buktibukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairandana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPPBS

Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yaitu sebesarRp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);e bahwa oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara a quoadalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);e bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani ataumengetahui buktibukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairandana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPPBS

Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yaitu sebesarRp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);bahwa oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara a quoadalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani ataumengetahui buktibukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairandana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPPBS

Justru karenaitu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak perlawanan Pelawanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSITUNTUTAN BATAL KEPUTUSAN TIDAK BERALASAN1Bahwa SPPBS merupakan tindak lanjut daripada rentetan pengurusanpiutang Negara yang telah dilakukan oleh PUPN yaitu perintah dari PUPNkepada Terlawan Ill (KP3N Medan) untuk melelang objek jaminan milikdebitur kepada Negara.Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (GPPBS) nomor : SPPBS149/PUPNC.01/2000 tanggal 23

Oleh karena itu SPPBS tidak menimbulkan akibat hukum apapunbagi Pelawan karena tidak ada peralihan hak milik objek jaminan hutangkepada orang lain.Bahwa Pengumuman Lelang hanya merupakan iklan tanpa ditandatanganidan dicap yang diperbuat untuk ditujukan kepada khalayak ramai agar dapatdiketahui oleh umum adanya penjualan di muka umum, waktu, tempat,barang dan tempat pelaksanaannya, sehingga unsur individualnya tidakterpenuhi.Bahwa Pengumuman Lelang hanya bersifat sekali pakai (einmabhlig)sehingga

seandainya hal ini terjadi maka akan menimbulkanketidakpastian hukum.Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, maka diktum yang dimohonPelawan agar menyatakan pembatalan Surat Perintah Penjualan BarangSitaan (SPPBS) nomor : SPPBS149/PUPNC.01/2000 tanggal 23 Oktober2000 dan Pengumuman Lelang Ulang Nomor : Peng01/WPN.01/KP.02/2001 tanggal 2 Februari 2001 adalah tidak beralasan dan berdasardan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

SPPBS/299/PUPNW.II/1997 tanggal 7 Januari 1998 yang diketahui oleh Pejabat LelangNegara Palembang Edy Heryanto, ST. ;4 lembar surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS/299/PUPN.W/III/1997 tanggal 7 Januari 1998 tanpa diketahui oleh Pejabat LelangNegara Palembang ;1 lembar surat permohonan yang diajukan oleh Sdr.

Bahwa setelah Terlawan menerima dari Terlawan Il dan Terlawan Ill,seharusnya Terlawan wajib : menandatangani pernyataan bersama (PHB) untuk menentukan jumlahutang yang pasti; menerima surat paksa dan menandatangani pemberitahuan suratpaksa; menerima dan menanda tangani surat perintah penyitaan barang sitaan(SPPBS) dan berita acara (BA) penyitaan; tidak pernah menerima atau diberi tahu jika ada surat perintah penjualanbarang sitaan;5.

SPPBS No.254 / PUPNW.VI / KP.03 / 1998 tanggal 22091998 atas tanahSertifikat No. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 Desa Tanjung, Kec. Pagu,Kab. Kediri a/n H. Saean ;b. SPPBS No.040 / PUPNC.22 / 1998 tanggal 14111998 atas tanah SertifikatNo.6 Desa Jatirejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri a/n Hj. Trimurtini, dan BPKBNo.9131286 a/n Nachrowi ;c.

Bahwa pada tahun 2001 Penggugat ada mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor26/G/2001/PTUNMDN terhadap Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Wilayah Medan, Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara Medan, Kepala Kantor Lelang Negara Medandengan objek gugatan yakni Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor 65/PUPNW.1I/1995 tanggal 5 Juni 1995, Pengumuman Lelang Keduatanggal

Bahwa terhadap pekara tersebut telah dimenangkan olehPenggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 26/G/2001/PTUNMdn juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/BDG/2002/PT.TUNMdn juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2002yang amarnya menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) tanggal 5 Juli 1995, menyatakan batal Risalah Lelangtanggal

Tahun1960 yang menyatakan: Jurusita membuat beritaacara tentang apa yangtelah dilakukannya dan memberitahukan maksud tindakannya kepadayang disita.Selanjutnya dalam rangka pengembalian uang Negara terhadap keduabarang jaminan utang dimaksud telah diterbitkan pula Surat PerintahHal. 20 dari 38 Halaman Putusan No.328Pdt.G/2013/PN.JKT.PS T3.Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor: SPPBS03/PUPNC.10.05/201 1tanggal 11 Januari 2011 hal ini berdasarkan Pasal 236 PMK128/PMK.06/2007 yang menyatakan: Panitia

Piutang Negara (PJPN) Nomor322/PUPNC. 10.05/2008 tertanggal 21 April 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara (PUPN) atas nama PT Sahid Detolin Textil2) salinan/fotokopi Surat Paksa Nomor SP916/PUPN.10.05/2008tertanggal 06 Mei 2008;3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor: SPS133/PUPNC.10.05/2008 tertanggal 05 Agustus 2008;4) salinan/fotocopi Berita Acara Penyitaan Nomor BAP48/WKN.08/KNL.0304/2010 tanggal 8 Oktober2010;5) salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

Bukti T 19 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)Nomor: SPPBS 03/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11Januari 201120. Bukti T 20 SHM No.451/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO21. Bukti T 21 SHM No,452/Desa Tugu, luas 8.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO22. Bukti T 22 SHM No.453/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO23. Bukti T 23 Pengumuman Lelang Ulang melalui harian umumRadar Bogor yang terbit pada tanggal 20Desember 201224.

Bahwa kemudian Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Matarammengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan nomor: SPPBS/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang isinya memerintahkankepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan penjualan melaluilelang atas barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penggugat yangtelah disita dengan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan;8.

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram mengeluarkanSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS 05/PUPNC/VII.12/1996tanggal 14 Mei 1996;Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 93 PK/Pdt/2011f.

tahun;

Sawah Besar, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan nomor : SPPBS-02/PUPNC. 10.05/2017, tanggal 10 April 2017 atas sebidang tanah berikut banganan diatas SHGB No : 2136/Sunter atas nama HANDOKO TJANDRANIMPUNO seluas 160 m2 terletak di Komplek Perumahan Sunter Hijau Jl. Sunter Hijau X Kel. Sunter Kec.

SPPBS.231/PUPNWVII/1994 tanggal 23 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh PejabatTata Usaha Negara terhadap tanah tegal di Desa Pucak Sari KecamatanBusung Biu seluas 11.700 M? an. Nyoman Kandel (SHM No. 453).5. Bahwa oleh karenanya keberatan atas Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh BUPLN in casu Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenangmemeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara videpasal 53 UU No. 5 tahun 1986 perihal Peradilan Tata Usaha Negara ;6.

Hal ini sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 166PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.Bahwa setelah disampaikannya Surat Perintah Penyitaansebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Penggugat belum jugamelunasi kewajibannya, maka Turut Tergugat mengeluarkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor: SPPBS85/PUPNC.02.01/2007 tanggal 5 Juli 2007.

Hal ini sesuai dengan Pasal236 PMK Nomor 128/PMK.06/2007.Bahwa sebagai langkah akhir dari suatu pengurusan piutang negara,maka apabila debitur setelah melalui tahapan SPPBS juga belummelunasi kewajibannya, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualansecara lelang yang sebelumnya guna memenuhi asaspublisitasHalaman 21 Put.55/G/2014/PTUNMdn3dilakukan pengumuman penjualan lelang tersebut, melaluiPengumuman Lelang Pertama Nomor: PENG01/WKN.02/KNL.01/2011 tanggal 19 September 2011 dan Pengumuman LelangKedua

SPPBS/2991PUPNW.1II/1997 tanggal 7 Januari 1998 tanpa diketahuioleh Pejabat lelang Negara Palembang1 lembar surat permohonan yang diajukan oleh Sdr.Teguhkepada Kepala Kantor Lelang Negara Palembang; 1 berkas amar putusan No.52/Pdt.G/200 I.PN.PLG 1 berkas akte hipotik; Pengumuman lelang dimedia massa Sumatera Exspres tanggal921998 tentang lelang sebidang tanah seluas 180 M2 yangterletak di JI.Karet No.902/I Kel.24 Ilir Palembang SHM NO.62An.Hidayat Sadikin dan Ny.

Berita Acara Penyitaan No : BAP01a/WKN.O7/KNL.04/2011dan No : BAP01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal21 Februari 2011;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan NoSPPBS04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 UndangUndangNo. 51/2009, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 439 K/TUN/2012harus memenuhi unsur konkrit, individual, final serta menimbulkanakibat hukum bagi Penggugat;e Bahwa perlu digarisobawahi bahwa SPPBS

adalah surat yangditerbitkan oleh Tergugat yang isinya memerintahkan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untukmelaksanakan pelelangan barang jaminan bukan ditujukan kepadaPenggugat, selain itu dengan diterbitkannya SPPBS a quo belummenimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat;e Bahwa objek gugatan a quo tersebut belum bersifat final karenamasih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu(KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlahberdasarkan hukum publik

Gugatan Kurang PihakBahwa selain pihakpihak yang Penggugat gugat dalam gugatannya, masih adapihakpihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut yang belum diikutsertakan dalamgugatan Penggugat a quo yang merupakan pihak yang terkait dengan permasalahantersebut yakni Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Mataram;Bahwa sudah seharusnya PUPN cabang Mataram diikutsertakan dalam gugatana quo, karena PUPN cabang Mataram adalah sebagai pihak yang mengeluarkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

SPPBS/18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996, yang ditujukan dalampersidangan perkara No. 6/Pdt.G/2013/PN AB, (bukti T III14),sekarang sebagai TERGUGAT.5 dalam Bukti TERGUGAT Ill(sekarang TERGUGAT.5) bulan Oktober 20193; b.

lelang terhadap obyeksengketa milik Pelawan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Peraturan Menteri Keuangan RI No: 128/PMK.06/2007tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa PUPN menerbitkan Surat PerintahPenjualan barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan Penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikanhutangnya.Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN12 Bahwa dalam rangka mendapatkan pelunasan hutang Pelawan, Terlawan II telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

) dengan No: SPPBS03/PUPNC.10.01/2010 tanggal18Oktober 2010 ..........Oktober 2010 yang isinya memerintahkan Terlawan III untuk melaksanakan penjualan melaluilelang terhadap obyek sengketa milik Pelawan;13 Bahwa sebagai tindak lanjut dari SPPBS tersebut di atas, Terlawan HI segera merencanakanpelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN atas obyek sengketa.

lelang terhadap obyek sengketa milik Pelawan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Peraturan Menteri Keuangan No: 128/PMK.06/2007tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa PUPN menerbitkan Surat PerintahPenjualan barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan Penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikanhutangnya.Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN131415Bahwa dalam rangka mendapatkan pelunasan hutang Pelawan, Terlawan II telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS

) dengan No: SPPBS03/PUPNC.10.01/2010 tanggal 18Oktober 2010 yang isinya memerintahkan Terlawan III untuk melaksanakan penjualan melaluilelang terhadap obyek sengketa milik Pelawan;Bahwa sebagai tindak lanjut dari SPPBS tersebut di atas, Terlawan II segera merencanakan pelaksanaanLelang Eksekusi PUPN atas obyek sengketa.

Bahwa ternyata PT Pedati Pratama MJInternasional tidak dapatmelaksanakan Surat paksa tersebut sehingga sesuai ketentuan Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960, Tergugat V kemudian melakukan sitaterhadap agunan kredit PT Pedati Pratama Internasional yang kemudianditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penjualan BarangSitaan Nomor : SPPBS 28/PUPNC/VIII.15/1998 tanggal 23 April 1998.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan tersebut kemudianditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang agunan kredit

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan debitur (tergugat II In casu tetaptidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutangnya, sehinggatergugat V melaksanakan penjualan lelang terhadap obyek sengketa a quoberdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan (SPPBS) Nomor :SPPBS28/PUPNC/VIII.15/1998 tanggal 23 April 1998 ;. Bahwa tindakan penjualan secara lelang obyek sengketa berupa sebidangtanah selua 771 m2, SHGB No. 406 An. PT.

SPPBS/35/PUPNW/1996tanggal 14 Februari 1996;Bahwa pemyataan Penggugat yang menyatakan bahwa lelang yang dilakukanKP2LN Medan (Tergugat Vill dan IX) tidak sah adalah tidak berdasar hukumsama sekali, sebab pihak KP2LN Medan telah menjalankan tugasnya sesuaiprosedur yang ada dan dipayungi dengan UndangUndang No. 49 Prp Tahun1960;Bahwa Tergugat IV dan V (debitur selaku penanggung jawab CV.