adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata carapelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsisebagai pemberitahuan formal bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yangtercantum namanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftarsebagai PKP mulai pada tanggal SPPKP tersebut;c.

) atas nama Sucipto (Penggugat)masingmasing sebagai berikut: SPPKP Nomor: PEM00478/WPJ.09/KP. 1003/2003 tanggal30 September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon; SPPKP Nomor: PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal3 September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu; SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22KP. 1503/2013 tanggal30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;Bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan

sebagai berikut: Bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon Pada tanggal30 September 2003; Bahwa System Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yangditerapkan dilingkungan Dirjen pajak telah terinteregasi sehingga KPPmana pun dapat mencetak ulang SPPPK yang telah diterbitkan olehKPP lain.

Putusan Nomor 576/B/PK/Pjk/2017 Bahwa dalam SIDJP, sistem cetak ulang tersebut telah diperbaikisehingga hasil cetak ulang pada SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22.KP.1503/2013 tanggal 30 September 2013 telahmemuat informasi sejak kapan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP,dalam hal ini dengan jelas disebutkan sejak tanggal 30 September2003;Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkanSPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telahtercatat dalam system informasi perpajakan

Oleh karena itu,Penggugat belum dapat meyakini bahwa berdasarkansurat tersebut Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKPpada tanggal 30 September 2003;Sepanjang belum dapat ditunjukan dengan bukti berupa SuratPengukuhan Penguhsaha Kena Pajak (SPPKP) sebagaimanadimaksudkan dalam KEP161/PJ./2001 yang menunjukanbahwa pada tahun 2003 Penggugat telah dikukuhkan sebagai Halaman 37 dari 56 halaman.

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CamPendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakjuncto Pasal 1 angka (11) dan Pasal 19 dan 20 Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER20/PJ/2013;SPPKP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata carapelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsisebagai pemberitahuan formal

bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yangtercantum namanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftarsebagai PKP mulai pada tanggal SPPKP tersebut;c.

KPP PratamaIndramayu tanggal 3 September 2013 inilah Penggugat berkesimpulanbahwa Penggugat baru ditetapbkan sebagai PKP sejak tanggal 3September 2013;8) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 KPP Pratama Indramayumenerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 yang menyatakan bahwa SuciptoNPWP: 06.975.597.3437.000 telah dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak sejak 30 September 2003;Bahwa majelis berpendapat terdapat 3 (tiga) Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

) atas nama Sucipto (Penggugat) masingmasing sebagai berikut: SPPKP Nomor PEM00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon; SPPKP Nomor PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu; SPPKP Nomor PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal 30Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;Bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan

sebagai berikut: Bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon pada tanggal 30September 2003;Halaman 23 dari 57 halaman.

Pengusaha Kena Pajak sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER71/PJ/ 2010; yang kemudian diganti dengan;e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang JangkaWaktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakjuncto Pasal 1 angka (11) dan Pasal 19 dan 20 Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER20/PJ/2013;SPPKP

adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajakyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara pelaporanusaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsi sebagaipemberitahuan formal bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yang tercantumnamanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftar sebagai PKP mulaipada tanggal SPPKP tersebut;.

oleh KPP PratamaIndramayu tanggal 3 September 2013 inilah Penggugat berkesimpulanbahwa Penggugat baru ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal 3September 2013;bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 KPP Pratama Indramayumenerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 yang menyatakan bahwa Sucipto NPWP06.975.597.3437.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajaksejak 30 September 2003;bahwa majelis berpendapat terdapat 3 (tiga) Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SPPKP

) atas nama Sucipto (Penggugat) masingmasingsebagai berikut:SPPKP Nomor: PEM00478/WPUJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon;SPPKP Nomor: PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal 30Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan

sebagai berikut:bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon Pada tanggal 30September 2003Halaman 23 dari 57 halaman.

Pengusaha Kena Pajak sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER66/PJ/2010 yang kemudian diganti dengan;e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang JangkaWaktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakjuncto Pasal 1 angka (11) dan Pasal 19 dan 20 Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER20/PJ/2013;SPPKP

adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajakyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara pelaporanusaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsi sebagaipemberitahuan formal bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yang tercantumnamanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftar sebagai PKP mulaipada tanggal SPPKP tersebut;.

oleh KPP PratamaIndramayu tanggal 3 September 2013 inilah Penggugatberkesimpulan bahwa Penggugat baru ditetapbkan sebagai PKP sejaktanggal 3 September 2013;Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 KPP Pratama Indramayumenerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 yang menyatakan bahwa SuciptoNPWP 06.975.597.3437.000 telah dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak sejak 30 September 2003;Bahwa Majelis berpendapat terdapat 3 (tiga) Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

Putusan Nomor 480/B/PK/Pjk/2017 SPPKP Nomor PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal3 September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu; SPPKP Nomor PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;Bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan

Pajak; Bahwa informasi yang terdapat pada hasil cetakan ulang yakni padaSPPKP Nomor PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal3 September 2013 merupakan nomor dan data telah disetting disistem,namun hasil cetak ulang tersebut tidak memuat informasi sejak kapanWajib Pajak telah ditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namunhanya terdapat kalimat telah dikukuhkan pada tata usaha kamisebagai Pengusaha Kena Pajak; Bahwa dalam SIDJP, sistem cetak ulang tersebut telah diperbaikisehingga hasil cetak ulang pada SPPKP

adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata carapelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsisebagai pemberitahuan formal bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yangtercantum namanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftarsebagai PKP mulai pada tanggal SPPKP tersebut;c.

) atas nama Sucipto (Penggugat) masingmasing sebagai berikut: SPPKP Nomor PEM00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon; SPPKP Nomor PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu; SPPKP Nomor PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal 30Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;Bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan

sebagai berikut: Bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon Pada tanggal 30September 2003; Bahwa System Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yangditerapkan dilingkungan Dirjen pajak telah terinteregasi sehingga KPPmana pun dapat mencetak ulang SPPPK yang telah diterbitkan olehKPP lain.

Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2017 Bahwa dalam SIDJP, system cetak ulang tersebut telah diperbaikisehingga hasil cetak ulang pada SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22.KP.1503/2013 tanggal 30 September 2013 telahmemuat informasi sejak kapan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP,dalam hal ini dengan jelas disebutkan sejak tanggal 30 September2003;Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkanSPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telahtercatat dalam sistem informasi perpajakan

LAP37/PSL/EKS/WJP.07/KP.1702/2002 tersebut (Lap PSL) tidak dapatdigunakan sebagai dasar untukmenetukan apakah Penggugat telahdikukuhkan sebagai PKP, karenapengukuhan PKP atas Penggugatharus berdasarkan SPPKP sebagaimana dimaksud dalam KEP161/PJ./2001Sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 552/KMK.04/2000,seharusnya Penggugat dikelompokkandalan Pengusaha Kecil karena jumlahperedaran usahanya belum mencapaiRp 360.000.000.Oleh karena itu, sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 18tahun

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CamPendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakjuncto Pasal 1 angka (11) dan Pasal 19 dan 20 Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER20/PJ/2013;SPPKP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata carapelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsisebagai pemberitahuan formal

bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yangtercantum namanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftarsebagai PKP mulai pada tanggal SPPKP tersebut;c.

) atas nama Sucipto (Penggugat) masingmasing sebagai berikut:SPPKP Nomor: PEM00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon;SPPKP Nomor: PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;Halaman 23 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 475/B/PK/PJK/2017SPPKP Nomor: PEM01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal 30Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut,dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan sebagaiberikut:bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayumerupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernahditerbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon Pada tanggal 30September 2003bahwa System Informasi Direktorat Jendral Pajak

LAP37/PSL/EKS/WJP.07/KP. 1702/2002tersebut (Lap PSL) tidak dapat digunakansebagai dasar untuk menetukan apakahPenggugat telah dikukuhkan sebagai PKP,karena pengukuhan PKP atas Penggugat harusberdasarkan SPPKP sebagaimana dimaksuddalam KEP161/PJ./2001Sesuai dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 552/KMK.04/2000, seharusnyaPenggugat dikelompokkan dalan PengusahaKecil karena jumlah peredaran usahanya belummencapai Rp 360.000.000.Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal1 angka 15 UU No. 18 tahun

Adapun alasan sanggahan banding dari Penggugat adalah:Penggugat keberatan dinyatakan gugur disebabkan tidak adanya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) karena tidak sesuaiperaturan yang berlaku untuk pelelangan pekerjaan jasasertifikasikompetensi bidang distribusi, SPPKP tidak diperlukan untuk perusahaanyang hanya bergerak dalam bidang sertifikasi tenaga kerja, karenapekerjaan sertifikasi tenaga kerja adalah bukan merupakan objek pajakPPN.15.Bahwa berdasarkan surat sanggahan banding dari

Bahwa berdasarkan hal tersebutPenggugat telah mengakui bahwa salah satu persyaratan yangdilampirkan dalam surat dimaksud adalah PKP Perusahaan, namunpada kenyataannya Penggugat tidak melampirkan SPPKP tersebut.Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan butir V.17 poin no. 3, Penggugatbaru mengurus SPPKP pada tanggal 3 April 2018 melalui Surat No. S1933S/WPJ.21/KP.0103/2018.

Bahwa Tergugat keberatan dengan Dalil Penggugat dalam butir V.10yang menyebutkan pendapat Penggugat dalam Rapat Penjelasantanggal 25 April 2018 bahwa jasa sertifikasi bukan merupakan objekpajak PPN, dan juga Dalil Penggugat butir V.15 yang menyebutkanbahwa SPPKP tidak diperlukan untuk perusahaan yang hanya bergerakdalam bidang sertifikasi tenaga kerja karena pekerjaansertifikasitenaga kerja adalah bukan merupakan objek pajak PPN;Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat menanggapisebagai

Sangat tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;Bahwa pada Dalil Penggugat butir V.17 poin 7, disebutkan bahwapermohonan SPPKP Penggugat ditolak oleh KPP Pratama JakartaPenjaringan melalui Surat KPP Pratama Jakarta Penjaringan Nomor:S149PKP/WPJ.21/KP/KP.0103/2018 tanggal 24 April 2018;Bahwa Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaktersebut hanya menyebutkan bahwa Permohonan SPPKPPenggugat ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratansubyektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP

;Bahwa Surat Penolakan tersebut tidak menyebutkan alasan bahwaPermohonan SPPKP Penggugat ditolak dengan alasan karena JasaSertifikasi merupakan Jasa yang dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai (PPN);Dengan demikian, maka pada kesempatan ini kami memohonpertimbangan dari Majelis Hakim untuk menghadirkan Kepala KantorKPP Pratama Jakarta Penjaringan untuk memberikan penjelasanterkait alasan sebenarnya penolakan permohonan SPPKP;Bahwa dalam Dalil Penggugat butir V.17 poin 9 menyebutkan bahwasesuai

Satu Berkas berisi: CV MARGA KAYA1 Induk Berkas (SKT, SPPKP, Formulirpendaftaran, Fotokopi Akta Pendirian,)2 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNJanuari 2012, yang telah dilegalisasi.3 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNFebruari 2012, yang telah dilegalisasi.4 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNMaret 2012, yang telah dilegalisasi.5 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNJuni 2012, yang telah dilegalisasi.6 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNJuli 2012, yang telah dilegalisasi.7 Print Out dari SIDJP, SPT Masa

CV ISNADI MAJU SENTOSA 1Induk Berkas (SKT, SPPKP, Formulirpendaftaran, Fotokopi Akta Pendirian,) 2 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNJanuari 2012, yang telah dilegalisasi.3 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNFebruari 2013, yang telah dilegalisasi.4 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNMaret 2013, yang telah dilegalisasi.5 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNApril 2013, yang telah dilegalisasi.6 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNMei 2013, yang telah dilegalisasi.7 Print Out dari SIDJP, SPT Masa PPNMei 2013

Surat Pengukuhan 1 (satu) lembar FotokopiPengusaha Kena Pajak(SPPKP)19. Surat Ijin Usaha 1 (satu) lembar FotokopiPerdagangan20. Surat Tanda Daftar 1 (satu) lembar FotokopiPerusahaan21. Surat Keterangan Tempat 1 (satu) lembar FotokopiUsaha (SKTU)22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 25 (dua puluh Aslilima) set Agustus 2008 25 (dua puluh Aslilima) set September 2008 25 (dua puluh Aslilima) set Oktober 2008 23 (dua puluh tiga) Asliset23.

Surat Pengukuhan Pengusaha 1 (satu) FotokopiKena Pajak (SPPKP) lembar19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) Fotokopi Hal. 21dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018 lembar20. Surat Tanda Daftar 1 (satu) FotokopiPerusahaan lembar21. Surat Keterangan Tempat 1 (satu) FotokopiUsaha (SKTU) lembar22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 25 (dua puluh Aslilima) set Agustus 2008 25 (dua puluh Aslilima) set September 2008 25 (dua puluh Aslilima) set Oktober 2008 23 (dua puluh Aslitiga) set23.

BKM dari Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Pontianak No. 1403151011827 tanggal 18Februari 2004; Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) PT. BKM dariDepartemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. Pem04163/WPJ.13/KP.0103/2004 tanggal 13 April 2004; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departemen Keuangan Rl,Direktorat Pajak Nomor : 02.085.945701.000; lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan PT.

BKM dari Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Pontianak No. 1403151011827 tanggal 18Februari 2004;Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) PT. BKM dariDepartemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. Pem04163/WPJ.13/KP.0103/2004 tanggal 13 April 2004;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departemen Keuangan RI,Direktorat Pajak Nomor : 02.085.945701.000;Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2010. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan PT.

BKM dari Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Pontianak No. 1403151011827 tanggal 18Februari 2004; Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) PT. BKM dariDepartemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. Pem04163/WPJ.13/KP.0103/2004 tanggal 13 April 2004; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departemen Keuangan Rl,Direktorat Pajak Nomor : 02.085.945701.000; lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan PT.

Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajibansebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKP dariKPP Padang;Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang, semuakegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telah PemohonBanding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harus menunggu keluarnyaSurat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPP Pratama Padang.

Pelayanan Pajak PratamaPadang pada tanggal 3 Mei 2007 dengan nomor NPWP 01.397.568.5201.001beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km.21 Kasang Tengah, Batang Anai Padang Pariaman;Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon Bandingbaru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP 01.397.568.5201.001;Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP Pratama Rengat,setelah terdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

dikemukakan disini, banwa pada saat Penggugat mengajukanPermohonan Pengukuran kepada Tergugat II, dan kemudian Tergugat melakukan pencegahan seperti yang dikedepankan pada butir ke5 (lima)gugatan ini di atas, maka Tergugat Il kemudian memprakarsai pertemuanantara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Tergugat Il dan karenapertemuan itu tidak mendapat kata sepakat antara Penggugat denganTergugat , maka dari hasil pertemuan tersebut Tergugat Il membuatSURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN No.1 / SPPKP

/ 2014 tanggal 24 Maret 2014, tentang Objek Sengkata tanahseluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi), yang kemudiandiberikan kepada Penggugat.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.AMB10.11.Bahwa adapun SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN KASUSPERTANAHAN No. 1 /SPPKP / 2014 tanggal 24 Maret 2014 dari TergugatIl yang diberikan kepada Penggugat pada kesimpulannya menyatakanDalam pelaksanaan gelar kasus terakhir yang dilaksanakan pada harijumat tanggal 21 Februari 2014, para pihak

Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajibansebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKPdari KPP Padang;Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang,semua kegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telahPemohon Banding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harusmenunggu keluarnya Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPPPratama Padang.

Pelayanan PajakPratama Padang pada tanggal 03 Mei 2007 dengan nomor NPWP01.397.568.5201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 21Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman;Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PemohonBanding baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP01.397.568.5201.001;Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP PratamaRengat, setelah terdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajibansebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKPdari KPP Padang;bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang,semua kegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telahPemohon Banding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harusmenunggu keluarnya Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPPPratama Padang.

Pelayanan Pajak PratamaPadang pada tanggal 03 Mei 2007 dengan nomor NPWP 01.397.568.5201.001beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km.21 Kasang Tengah, BatangAnai Padang Pariaman;bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PemohonBanding baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP01.397.568.5201.001;bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP Pratama Rengat,setelah terdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM009/WPVJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Langsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungan denganperpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan SuratPindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan olehKPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPNdiubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2020diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 Nopember 2008,sehubungan dengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau TempatKedudukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalidengan Surat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S102PKP/WPJ.25/KP.0503/104 di KPP Pratama

bahwa Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Nomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkanoleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 November 2008, sehubungandengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat KedudukanPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali denganSurat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 denganditerbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

antaranya bahwaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 November 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPN diubahsecara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Langsa tanggal 10 November 2008, sehubungan denganperpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat PindahNomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPPPratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPNdiubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Putusan Nomor 269/B/PK/Pjk/2020diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 November 2008,sehubungan dengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau TempatKedudukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalidengan Surat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S102PKP/WPJ.25/KP.0503/104 di KPP Pratama