Factitelah memaksakan hakhak Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 45 aline ke 2, 3 dan 4yang bunyinya selengkapnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugattersebut baik menurut peraturan perusahaan maupun menurut perspektifkepatutan sosial adalah merupakan kesalahan dan perbuatan yang tidakpatut, selain itu menurut Majelis Hakim hal tersebut secara stimultan

Pseudoefedrinadalah obatobat simpatomimetik darikelas fenetilamina dan amfetamina iadapat digunakan sebagai dekongestannasal/sinus, sebagai stimultan atausebagai eugeroik pada dosis yang lebihtinggi.

MembuatLaporan Progres pekerjaan mulai dai 0% (nol Persen), 30% (tiga puluhpersen) dan 100% (seratus persen);Bahwa yang saksi ketahui BSPS sesuai dengan Permen PerumahanRakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPSadalah Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya yang difasilitasiPemerintah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendahyaitu Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlumendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layakhuni, sedangkan

Cimahi Unit Batujajar Kab.Bandung Barat tahun 2013 s/d sekarang;Bahwa saksi mengetahui BSPS sesuai dengan Permen PerumahanRakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPSadalah Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya yang difasilitasiPemerintah berupa bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendahyaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlumendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layakhuni;Bahwa peran dari BRI Batujajar sebagai pembayar untuk dana

BandungBarat;HalamanO3 dari 147Putusan Perkara No. 55/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBahwa yang saksi ketahui BSPS sesuai dengan Permen PerumahanRakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPSadalah Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya yang difasilitasiPemerintah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendahyaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehinggaperlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yanglayak huni;Bahwa Desa Pangauban pada awal tahun 2013

dipenuhinya unsur ini maka perbuatannya itu harus dilakukandengan sengaja (opzet) yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakitpada orang lain atau menimbulkan Iluka pada tubuh orang lain ataumerugikan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa selain adanya kesengajaan yang menjadi pokokdari unsur ini, Pasal ini juga menghendaki dalam hal perbuatanpenganiayaan tersebut yang apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihdalam melakukan penganiayaan dilakukan tidak dalam waktu yangbersamaan dan tidak secara stimultan

menagih dana kepada Terdakwa pembayaranpekerjaan yang sudah selesai );Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan = ahliyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ahli Setya BudiArijanta, SH.KN (pada halaman 72 bait bawah) padapokoknya bahwa khusus untuk penanggulangan bencana alamyang tidak dapat diprediksi kapan waktunya dalam halpenerbitan SPMK dan pengalokasian anggaran dapatdikecualikan dari aturan, namun baik administrasimaupun pelaksaannya harus' dilakukan secara bersamaandalam tahun anggaran berjalan (stimultan

terlibat dalam kontrak, dan apabila hal itu terjadi maka kontrakdianggap batal ;Bahwa PPK tidak boleh menandatangani kontrak kerja sebelumtersedianya anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan tidak bolehmelampaui pagu anggaran ;Bahwa Khusus untuk penanganan Bencana Alam yang tidak dapatdiprediksi kapan waktunya dalam hal penerbitan SPMK danpengalokasian anggaran dapat dikecualikan dari aturan, namun baikadministrassi maupun pelaksanaannya harus dilakukan secarabersamaan dalam tahun anggaran berjalan (stimultan

ada putusan, yang terkaitdengan pokok permohonan, yang mana keputusannyaadalah : Dua Hakim MPG Muladi dan HAS Natabayatidak berpihak dalam mengambil keputusan danmenyerahkan penyelesaian sengketa Partai Golkarmelalui Pengadilan Negeri dengan beberaparekomendasi, sedangkan dua Hakim MPG yang lainyaitu Andi Mattalatta dan Djasri Marin memenangkan/mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil MunasAncol (kubu Agung Laksono) sebagai kepengurusanyang sah, dengan tugas melakukan konsolidasi partaisecara stimultan

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: . tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak Sedang dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi

2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: . tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak Sedang dalam Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi

2017 s/d Agustus 2021) selaku Pihak Kedua;

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 37/BNPB/12/2019 dan Nomor: . tanggal 10 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimultan Tahap I untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram

Deputi Bidang Penanganan Darurat atas nama DODY RUSWANDI kepada Sekretaris Utama BNPB RI selaku KPA beserta lambar disposisi dari Sekretaris Utama BNPB selaku KPA kepada Kepala Biro Keuangan beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 273/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Dana Stimultan Rumah Rusak

) eksemplar fotocopy Nota Dinas Nomor: ND 222/ BNPB/ DII/PD.04.03/11/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Propinsi Maluku beserta lampiran 1 (satu) eksemplar, Perjanjian kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 277/BNPB/12/2019 dan Nomor: tanggal 31 Desember 2019 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Bantuan untuk Stimultan

Menurut teori, proses pencucian uang dikelompokkan menjadi 3(tiga) tahap kegiatan yaitu placement, layering dan integration sebagaimanakami uraikan di atas, namun dalam praktiknya ketiga tahapan tersebut dapatterjadi secara terpisah atau stimultan, namun pada umumnya dilakukan secaratumpang tindih.Fakta hukum yang diperoleh, yaitu :Bahwa benar oleh karena terdakwa sepanjang tahun 2013 sampai dengantahun 2014 berkedudukan sebagai Kepala Kantor Unit PelaksanaPelabuhan Kelas II Bintuni yang bertanggungjawab