Tpikor. Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokok memohon agarPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartamemutus sebagai berikut; PRIMAIR 3 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nee1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdak wauntuk seluruhnya;2.

Tpikor. Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokoknya memohonagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartamemutus sebagai berikut;Pertama1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara a quo;2. Mengabulkan permohonan banding dari para pemband ing/para terdakwa dalam perkaraquo;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta No 12/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor. Yk, tanggal 2 Mai 2013.4.

Tpikor.

;Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tpikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :l.:1.Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa Ill.

Tpikor.

., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 09 Oktober 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut ;Setelah membaca Penetapan a/n : Ketua Pengadilan TPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 56/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.tanggal 02 Oktober2013., tentang Susunan Majelis Hakim ; Telah, membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidangtanggal 04 Oktober 2019 ; 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnTelah membaca berkas perkaranya ; ""Telah membaca

A Bandung, sejak tanggal28 Januari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;= Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 28 Maret2012 s/d tanggal 26 April 2012 ;= Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 46/Pen/Tpikor/2012/PT.BdgTertanggal 03 April 2012 mulai sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 27April 2012 ;= Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTindak Pidana Korupsi

Tingkat Banding Nomor : 46/Pen/Tpikor/2012/P.BdgTertanggal 23 Juni 2012 mulai sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan 26Juni 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal : 22 Maret 2012 Nomor: 106/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg ; Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BanjarNo.Reg.Perk: PDS 01/BJR/12

Terdakwatersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus2016 dengan akta Nomor : 10/Akta.Pd/Tipikor/2016/PN.Bgl ;Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2016 permintaanBanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulukepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Agustus 2016 telah diberitahukanoleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa melalui PenasihatHukumnya, masingmasing dengan Relaas Pemberitahuan BandingNomor.10/Akta.Pid/Tpikor

(fotokopi dari fotokopi);Surat Rektor Universitas Tanjungopura Nomor26099/UN22/KP/2018 tanggal 23 November 2018 PerihalLaporan Penegakan Disiplin ASN yang Tersangkut TindakPidana Korupsi (TPIKOR) a.n Ir. H. Budiman, MT. (fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8.

Umum, sejak tanggal 22November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 01 Januari 2013 sampaidengan tanggal 30 Januari 2013 ;Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampaidengan tanggal 17 Februari 2013 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejaktanggal 18 Feruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;Penahanan oleh Hakim Tpikor

KPG pada tahun 2016 yang lalu, dan juga telah diputuskan olehPengadilan TPIKOR Kupang pada tahun 2016 tersebut.

dampak dan keuntungan seperti diuraikan diatas,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memilin menjatuhkan pidana, baik pidanapenjara maupun pidana denda kepada Terdakwa, merujuk pasal 12 PERMANomor 1 Tahun 2020, seperti pada lampiran (TAHAP Ill), matriks rentangHalaman 83 dari halaman 91,putusan perkara No: 25/PID.SUSTPK/2020/PT KPGpenjatuhan pidana, level rendah, angka (I), berupa pidana penjara dan pidanadenda sebagaimana termuat pada amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tpikor

Tpikor.

Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa, belumpernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana denda perlu disesuaikandengan ketentuan pedoman pemidanaan, seperti diatur PERMA Nomor 1 tahun 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tpikor Tingkat Bandingmempertimbangkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum dalam memori banding,pada pokoknya

Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No.31Tahun 1999, yang menyebutkan secara nyata telah ada kerugian negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Putusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 91 dari halamanMenimbang, bahwa Pengadilan Tpikor pada Tingkat Banding merujukpada putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 003/PUUIV/2006, yang padapokoknya mengemukakan, unsur kerugian negara harus

Tpikor. YK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmengadili perkaraperkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : Drs.

Sedangkan hal yang meringankan,Terdakwa, belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa perlu disesuaikan dengan ketentuan pedomanpemidanaan, seperti diatur PERMA Nomor 1 tahun 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tpikor Tingkat Bandingmempertimbangkan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum dalam memoribanding, pada pokoknya sebagai berikut :1.

Surat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PNBjm dengan suarat Nomor W15.U1/3328/Pid/TipikorX/2019 kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dengan suratNomor W15.U1/3327/Pid/Tpikor/X/2019 masingmasing pada tanggal 4Oktober 2019 ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Imam Bonjol No. 29 KelurahanLimba B , Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ,berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2011, yang telah di daptarkan dikepaniteraan Pengadilan TPIKOR pada Pengadilan Negeri Gorontalotertanggal 30 Nopember 2011.1.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo , tanggal 08 Nopember 2011 No :01/PID.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Gtlo , Tentang Penunjukan MajelisHakim yang

(satu miliar delapanratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan termasuk adanya pihakpihak lainnyayang juga menerima dari Basri, SE tersebut sebagaimana tercantum dalamPutusan Pengadilan TPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2009/ PN.JKT.PST tanggal 9 Desember 2009 atas nama TerdakwaArmen Desky;Menimbang, bahwa sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dariBasri, SE tersebut, seketika Terdakwa diperiksa oleh KPK (KomisiPemberantasan Korupsi) sebagai saksi dalam perkara tindak

diuraikan diatas, Pengadilan Tipikor TingkatBanding berpendapat, unsur turut serta melakukan atau bersamasamamelakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur dakwaan primar,pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tpikor