Tergugat dimohonkan untukmembayar, maka untuk itu amat wajar bilamana surat gugatan Penggugatdinyatakan obscuur libe/l dan tidak dapat diterima;Tentang tidak adanya uraian dalildalil b/partit dan triparti serta suratsurat formildalam surat gugatan;Bahwa meskipun Penggugat melampirkan suratsurat formil berupa suratinstansi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan beserta dan suratlainnya dengan surat gugatannya (quad non), namun Penggugat tidakmenguraikan secara terinci dan tegas dalam dalildalil

(4) huruf c) = 15% dari Uang Pesangon+ Uang Penghargaan = 15% dari 44.989.884 + 7.451.870= 15% dari 52.441.740= Rp. 7.866.261Halaman 4 dari 37 Putusan PHI Nomor 4/Padt.SusPHI/2018/PN Tte16.17.18.18.20.Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat adalah 44.989.884 + 7.451.870 + 7.866.261= Rp. 60.308.001 (enam puluh juta tiga ratus delapan ribu satu rupiah);Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI

Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI pada Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Halmahera timur sebagaimana yang ditentukandalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial namun tidak tercapainya kesepakatan antarPENGGUGAT dan TERGUGAT;Halaman 27 dari 37 Putusan PHI Nomor 4/Pat.SusPHI/2018/PN Tte7.

Selanjutnya Penggugatmengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksudpada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjurandan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan padapasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertibanumum, kesusilaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapatdibatalkanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P6 = T4 berupaanjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka selainterdapat fakta telah dipenuhi syarat perundingan Bipartit dan Triparti sebagaimanayang diamanatkan

Tentang tidak sahnya mediasi dan Surat Anjuran Dinas Sosial Dan TenagaKerja Kota Medan Nomor 567/6220/DSTKM/2016, tertanggal 28 Oktober2016;Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 1167 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa selanjutnya perundingan triparti dalam perkara a quo adalah jugatidak melibatkan Tergugat sebagaipengusaha (Pemohon Kasasi), jika pundalam Surat Anjuran Dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanNomor 567/6220/DSTKM/2016, tertanggal 28 Oktober 2016 disebutkanperwakilan Pemohon Kasasi adalah Sdr.

putusan pidana yangtelah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan MahkamahKonstitusi Atas hak Uji Materil UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar 1945;Bahwa selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat akandilakukan pemutusan hubungan kerja, tanpa perundingan baik secara bipartitmaupun triparti

UANG PENGGANTIAN HAK (PENGGANTIAN PERUMAHAN SERTAPENGOBATAN DAN PERAWATAN)Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c) = 15% dari Vang Pesangon= 15% dari 14.901.580Rp. 2.235.237Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat adalah 14.901.580 + 2.235.237 = Rp.17.136.817 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratustujuh belas rupiah);Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI pada Dinas

Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI pada Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Halmahera timur sebagaimana yang ditentukandalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial namun tidak tercapainya kesepakatan antarPENGGUGAT dan TERGUGAT;.

., dengan Surat Panggilan Sidang Mediasi (pertama) Nomor :1591/1.835.3, tanggal 14 September 2015, Surat Panggilan Sidang MediasiIl (kedua) Nomor: 1661/1.835.3, tanggal 28 September 2015, SuratPanggilan Sidang Mediasi Ill (ketiga) Nomor: 1706/1.835.3, tanggal 6Oktober 2015, Tergugat tidak pemah menghadiri undangan Triparti tersebut,dimana hanya dihadiri oleh Penggugat;35.1. Mediasi (pertama) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015,Tergugat tidak hadir;35.2.

Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnyatelah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian PemerintahHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN Kdi10.11.12.Kota Kendari dengan nomor surat 560/139.IV/2021.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c) = 15% dari Uang Pesangon15% dari 44.711.220 + 7.451.87015% dari 52.163.090Rp. 7.824.463,5Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat adalah 44.711.220 + 7.451.870 +7.824.463,5 = Rp. 59.987.553,5 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratusdelapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga koma lima rupiah);+ Uang PenghargaanBahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI

Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI pada Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapainya kesepakatanantar Penggugat dan Tergugat;Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1/Padt.Sus.PHI/2018/PN Tte7.

Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnyatelah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian PemerintahKota Kendari dengan nomor surat 560/139.IV/2021.

Selanjutnya Penggugatmengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksudpada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjurandan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan padapasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah

kerja (PHK) sepihak yangdilakukan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,dimana hakhak Para Penggugat diabaikan (tidak dipenuhi) oleh Tergugat, yakni hakuntuk mendapatkan uang pesangon (UP) uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan15% uang penggantian hak (UPH) sesuai dengan Pasal 156 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, serta gajiberjalan dari bulan Februari 2013 sampai dengan saat ini gugatan diajukan;Bahwa pada saat mediasi (Bipartit & Triparti

Padasaat proses Bipartit tersebut sedang berlangsung, TERGUGAT sangatterkejut menerima Surat Panggilan tertanggal 18 Agustus 2016 tentangpanggilan Triparti/mediasi 1 (satu) dari Kepala DisnakertransKabupaten Bogor. Sepatutnya panggilan mediasi tersebut barudilayangkan bilamana proses Bipartit sudah terbukti gagal untukmencapai penyelesaian;8.

Padasaat proses Bipatit tersebut sedang berlangsung, TERGUGAT sangatterkejut menerima Surat Panggilan tertanggal 18 Agustus 2016 tentangpanggilan Triparti/mediasi 1 (satu) dari Kepala DisnakertransKabupaten Bogor.

Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah adapelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendaritanggal 8 Juli dengan nomor surat 560/204/2020. Pelimpahan didasarkan padaPermenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal saatPara Penggugat dirumahkan oleh Tergugat.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal mencapaikesepakatan bersama, maka Penggugat menempuh upaya tripatit melaluimediasi di Suku Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Pusat, dimana, hasil triparti tersebut adalah berupa anjuran yangdinyatakan dalam Surat Nomor 595/1.835.1 perihal anjuran tanggal 18Maret 2016 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:MENGANJURKANa.

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya triparti pada Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karenasebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan PerindustrianPemerintah Kota Kendari tanggal 29 Mei 2020 dengan nomor surat560/565/170/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b..

bersifat tetap dandikerjakan secara terus menerus;9 Bahwa pada halaman 24 paragraph 1, 2 dan 3 berbunyi:Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya maka Tergugatmengajukan alat alat surat yang bermaterai cukup (T 1, T2, T3, T4, T5, T6,T7, T8, T9, T10, T11) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengakubernama 1) Andi Hermanstah dan 2) Herman yang memberi keterangan di bawahsumpah;Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan temyata perkara a quotelah di upayakan penyelesaian pada Tingkat Triparti

Bahwa sebagaimana menurut Undang undang No. 2 Tahun 2004tengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial , setiappenyelesaianya sebelum ke Pengadilan Hubungan Industrial harus melaluitahapan Perundingan Bipartit dan Triparti. Akan tetapi pada faktanyaHalaman 14 dari 30 Putusan Nomor 174/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdntahapan perundingan Bipartit belum pernah dilaksanakan antaraPenggugat dengan Tergugat secara langsug ;18.

Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN kKdi10.mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud padaPasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran danrisalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan