Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — AHMAD SHOHIB SUHADAK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI/KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH)NGAWI
8444
  • nama SUMOREJO LOSO)dan P46, P47, P48, P49 dan P53 ( berupa PetaObjek Pajak dan Subyek Pajak SPPT PBB yangditerbikan DPPKAD Kabupaten Blora ) serta T15,T16 dan T17 ( berupa Pembayaran PBB ) dapatdiketahui bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa aquo oleh Terbanding telah terdaftar sebagai obyekPajak sampai dengan tahun 2016 atas namaPEMBANDING (in casu SUMOREJO LOSO ) ;Bahwa berdasarkan Surat Bukti P1, P2, P3, P36,P37, P38, P39, P40, P41, P51 dan P53 danketerangan Saksi Fakta SRIYONO, MAT JADJIDdan UMARTONO
    yang terletak di atas Desa Tlogotuwung, KecamatanRandublatung, Kabupaten Blora sebagai Obyek Pajak dan WajibPajaknya adalah SOEMOREDJO LOSO alias SOEMO LOSO, hal iniHalaman 91 dari 104 Halaman Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT SMGmenunjukkan bahwa SOEMOREDJO LOSO adalah orang yang secaranyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaatatas bumi ( asas kepercayaan ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiH UMARTONO, S.
    UMARTONO, S.H., Camat Randublatung pernah pulahadirPENGGUGAT ( AHMAD SHOHIB SUHADAK ) bersama saksiSUPARDI untuk meminta legalisir fotocopy Petuk / Girik No. 180tersebut, memang tercatat atas nama SOEMO LOSO denganmenunjukkan Petuk / Girik C Desa aselinya yang dibawa PENGGUGATsendiri di Kantor Kecamatan Randublatung ;Menimbang, bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT untukmemperkuat dalil Gugatannya bahwa tanah Obyek sengketa a quoadalah merupakan hutan milik / hutan rakyat/hutan hak telahmengajukan Surat Bukti
    ) dan P46, P47, P48, P49 dan P53 ( berupa Peta Obyek Pajak dan Subyek PajakSPPT PBB yang diterbitkan DPPKAD Kabupaten Blora ) serta T15, T16 dan T17 ( berupa Pembayaran PBB ) dapat diketahui bahwaterhadap tanah Obyek Sengketa a quo oleh TERBANDING/TERGUGAT telah terdaftar sebagai obyek pajak sampai dengan tahun2016 atas nama in casu SUMOREJO LOSO ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Bukti P1, P2, P3, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P51 dan P53 dan keteranganSaksi Fakta SRYONO, MAT JADJID dan UMARTONO
Register : 20-01-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 24-03-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.B/2022/PN Yyk
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
DARU TRIASTUTI SH
Terdakwa:
YANI PUTRA Bin RAMDAN Alm
7812
  • Memerintahkan barang bukti berupa
    • 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) buah Obeng Warna Kuning, 1 (satu) buah Kunci 10, 1 (satu) buah Bor merk Modern Warna Merah Hitam Beserta Mata Bor, 1 (satu) buah Tas slempang Warna Coklat Merk Astin seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Yani Putra dan Ardinata;
    • 1 (satu) lembar foto kopi BPKB Mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam No Pol AB 1255 CH Noka MHKM1BA3JDK168303 Nosin MC24322 An.RADEN EMMANUEL UMARTONO
Register : 08-03-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.KAG
Tanggal 31 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • Kutipan AktaNikah Nomor 632/09/X/2007 tanggal 23 September 2007 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, bukti tersebut merupakanbukti otentik (Probationis Causa), dan mempunyai nilai pembuktian yangsempuma mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal inisesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukumislam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Adi Arianto bin Sardi $umartono
Putus : 15-09-2016 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN BLORA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bla
Tanggal 15 September 2016 — AHMAD SHOHIB SUHADAK lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI / KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI,
14043
  • UMARTONO, S.H.
    UMARTONO, S.H. serta 2 (dua) orang ahli bernama Drs. FX.BAMBANG ARIS dan MUGIYANTO, sedangkan untuk menguatkan dalildalilbantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tandaT1 sampai dengan T18, 2 (dua) orang saksi bernama SARIMO danHalaman 86 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN BlaGUNADI, serta 2 (dua) orang ahli bernama ENDAH SETYOWATI, S.E., M.Si.dan HERI SUNUPRAPTO, S.Si., M.Sc.
    UMARTONO,saksi MAT JADJID dan saksi SRIYANTO yang telah didengar di depanpersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannyadan patutlah untuk dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungR.I.
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
399159
  • Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Jasa Management Konstruksi (JMk)pada Advisor PT (Persero) PLN yaitu saksi Ir UMARTONO, MM, hasilnyaadalah sebagai berikut : 1) CV. Cipta Kencana Abadi untuk Pekerjaan Pengurugan Tanah SirtuLokasi B, Kantor Rayon Sedayu No.
    UMARTONO, MLM. : ; Bahwa saksi adalah anggota Tim Verifikasi Potensi Kerugian PekerjaanSipil Tahun 2012 (JMK/Jasa Managemen Konstruksi) yang melakukanverifikasi pekerjaan sipil di PLN Area Yogyakarta; Bahwa JMK ini berada dibawah Direktur Konstruksi PLN ;Bahwa JMK melakukan verifikasi atas permintaan dari General ManajerJatengDIY;Bahwa jumlah Tim Verifikasi ini ada 6 orang Sahat Gultom, Umartono/saksi, Tomer L Tobing, Imam Ghozali, Wenefrida dan Wildan; Bahwa pelaksanaan verifikasi ini mulai tanggal
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — AGUNG PURNO SARJONO
117103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya anggota DPRD Kota Semarangmelalui Terdakwa AGUNG PURNO SARJONO dan UMARTONO padatanggal 24 November 2011 telah menerima pemberian hadiah berupauang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jugadengan tujuan agar anggota DPRD Kota Semarang melancarkan danmemuluskan pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) supayaselesai tepat waktu dan tidak berlarutIarut (tidak molormolor) sertatidak ada pertanyaan lagi dari anggota DPRD Kota Semarang, karenapada saat pembahasan TPP