Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 870, terletak di KelurahanJimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat Badung, PropinsiDaerah Tingkat Bali seluas 9540 M dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Milik Made Leket;Sebelah Timur : Tanah Milik Made Umpeg;Sebelas Selatan : Tanah Milik Made Rumpeg;Sebelah Barat : Sungai ;Atas nama Susilawati adalah sah milik Penggugat dR Tergugat dk;3.

Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat , Turut Terbanding/Penggugat dan II untuk sebagian;Menyatakan hukum para Penggugat (Pembanding/Penggugat dan TurutTerbanding/Penggugat II dan Ill) memiliki sebidang tanah yang tercatatdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 870, terletak di Kelurahan Jimbaran,Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung, Propinsi DaerahTingkat Bali seluas 9540 M dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Miik Made Leket;Sebelah Timur : Tanah Milik Made Umpeg

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan Permohonan Ijin Ceraikepada Pejabat dan atau atasan di tempat dimana Pemohon bekerjasebagaimana terlampir dalam copyan surat jjin cerai nomor:251/BP3D.800/Umpeg/IX/2017 tertanggal 29 September 2017;13.

Umpeg dari Bulan Februari 2018 sampai dengan BulanDesember 2018.48. 19 (sembilan belas) bendel Kuitansi beserta Slip Penarikan GUSubbag. Program dan Keuangan dari Bulan Februari 2018 sampaidengan Bulan Desember 2018.49. 2 (dua) bendel Surat Teguran Atas Keterlambatan PelaksanaanSKTJM An. M HERMAN HARIYANTO, SE.

Umpeg dari Bulan Februari 2018 sampai dengan BulanDesember 2018.48) 19 (sembilan belas) bendel Kuitansi beserta Slip Penarikan GUSubbag. Program dan Keuangan dari Bulan Februari 2018 sampaidengan Bulan Desember 2018.49) 2 (dua) bendel Surat Teguran Atas Keterlambatan PelaksanaanSKTJM An. M HERMAN HARIYANTO, SE.

Norhidayah Nomor: O82/vi2021/UMPEG/PKMTB, tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan UPT.Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Tapin, bermeterai cukup danbercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;8.Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. Iman Santoso Nomor:1397.01/PKMAST/SKK/X1/2020, tertanggal 19 Juni 2021, yang dikeluarkanUPT.

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017tanggal 03 Januari 2017;12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor188.45/793KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di LingkupPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31Desember 2018;13) 1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 800/02 UMPEG

Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji BoejasinPelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji BoejasinPelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggalJanuari 2015;Halaman 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJM15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 800/08 UMPEG

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017tanggal 03 Januari 2017;12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor188.45/793KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di LingkupPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31Desember 2018;13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 800/02 UMPEG

dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji BoejasinPelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;14) 1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji BoejasinPelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggalJanuari 2015;15) 1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji BoejasinPelaihari Nomor : 800/08 UMPEG

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017tanggal 03 Januari 2017;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantupada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di LingkupPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal31 Desember 2018;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 800/02 UMPEG

)16)17)18)19)Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji BoejasinPelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 800/08 UMPEG

Tahun Anggaran 2017tanggal 03 Januari 2017;Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJM12)13)14)15)16)17)18)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantupada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di LingkupPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal31 Desember 2018;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 800/02 UMPEG

Penunjukan danPenetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji BoejasinPelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;1 (Satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin PelaihariNomor : 800/08 UMPEG

Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor420/2340/820.UmPeg/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, telahdicocokan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberifanda P23: ene4.

M.A.P di Kota baru tanggal 14 Nopember 2014;78. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan Penerbitan SP2D-LS Pembayaran langsung kepada pihak ke tiga nomor : 523/133/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pihak kesatu Kuasa Pengguna Anggaran Bertindak sebagai PPK Sdr. Ir. TALIB. M.A.P;79. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 523/383/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pihak kesatu Pengguna Anggaran Bertindak selaku PPK Sdr. Ir. TALIB.

M.A.P di Kota baru tanggal 8 Desember 2014;88. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan Penerbitan SP2D-LS Pembayaran langsung kepada pihak ke tiga nomor : 523/170/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Ir. TALIB. M.A.P tanggal 08 Desember 2014;89. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 523/450/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pihak kesatu Pengguna Anggaran Bertindak selaku PPK Sdr. Ir. TALIB.

ABDUL KADIR, S.S.O.S di Kota baru;92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan Penerbitan SP2D-LS Pembayaran langsung kepada pihak ke tiga nomor : 523/214/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Ir. TALIB. M.A.P tanggal 23 Desember 2014;93. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 523/715/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pihak kesatu Pengguna Anggaran Bertindak selaku PPK Sdr. Ir.

M.A.P;95. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan nomor : 523/713/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pihak kesatu Pengguna Anggaran Bertindak sebagai PPK Sdr. Ir. TALIB, M.AP dan pihak kedua Kontraktor pelaksana PT. MERATUS JAYA UTAMA Sdr.

S.O.S di Kota baru pada Tanggal 24 Desember 2014;97. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan Penerbitan SP2D-LS Pembayaran langsung kepada pihak ketiga nomor : 523/215/UMPEG/DKP/2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Ir. TALIB.

., di bawah sumpah dibacakanketerangannya disidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam perkaraTindak Pidana Perikanan.Bahwa Ahli menerangkan jabatan Ahli sebagai Kepala BidangPengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.Bahwa Ahli menerangkan ditugaskan berdasarkan surat perintah tugasNo : 523/514/UMPEG/DKP tanggal 01 Agustus 2016.Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.

Surat Keterangan No. 445/1199/UMPEG. RSUD/2015 tanggal 24 November 2015atas nama MUHAMAD INDRA MULYADI yang dikeluarkan oleh Dokter PemeriksaLaboratorium, Dr. Resna Hermawati, Sp.

Bahwa ahli memberikan penjelasan sehubungan dengan perkara perikanandengan terdakwa KASWI Bin (Alm) RAKITIN berdasarkan Surat PerintahTugas Nomor: 523 / 362 / UMPEG / DKP, tanggal 05 Juni 2014.

SOFYAN NATA SARAGIH, Sp.KJ, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dan ditunjuk oleh Direktur RSUDBrigjend Hasan Basry Kandangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 445 / 032Umpeg / RSUD HHB / V / 2016 dan sebelumnya ahli pernahmemberikanketerangan sebagai ahli kepada penyidik;Bahwa Hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadapterdakwa telah ahli tuangkandalam Visum EtRepertum Psychiatricum Nomor. 445 / 185 Umpeg / RS HHB /2016 tanggal

KJ sebagai tim pengujikesehatan terdakwa berpendapat bahwa terdakwa mengalami keterbelakangan mentalringan;Bahwa benar Hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa telah ahlituangkan dalam Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor. 445 / 185 Umpeg / RS HHB / 2016 tanggal 20 Juli 2016 yang hasilnya adalah pada saat wawancara danObservasi ahli menyimpukkan yang bersangkutan (terdakwa) mengalamiketerbelakangan mental ringan karena suatu penyakit di otak baik pada masa di dalamHal 56 dari Hal 76

., Nomor420/4173/820.UmPeg/IX/2018 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan olehDinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya (P.3);Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal KotaPalangka Raya.Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

MUHAMMAD FADHELI ,di bawah sumpah telah dibacakanketerangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya saksi dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimntai keteranganselaku AHLI dalan prjara tindak pidana Perikanan; Bahwa Jabatan Ahli sebagai pengawas perikanan Madya pada DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ;Bahwa Ahli ditugaskan berdasarkan surat Perintah tugas No:094/2672/UMPEG/Diskanlut tanggal 21 Oktober

Saksi DEDY RUSNADY, S.Pi Bin OOM RUSTAMA (Alm) (Keterangan Ahli),menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada saat dimintai keterangan ahli dalam keadaan sehat baik jasmanimaupun rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikanpenjelasan dibawah sumpah berdasarkan keahlian yang dimiliki ahli.Bahwa ahli memberikan penjelasan sehubungan dengan perkara perikanandengan terdakwa HARTONO Bin (Alm) KASMIJAN berdasarkan SuratPerintah Tugas Nomor: 523 / 362 / UMPEG / DKP, tanggal 05 Juni 2014.Bahwa

MARJAN berdasarkan Surat PerintahTugas Nomor: 523 / 362 / UMPEG / DKP, tanggal 05 Juni 2014.Bahwa saksi ahli menjelaskan perikanan adalah semua kegiatan yangberhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan danlingkungannya mulai dari Praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaranyang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.11Bahwa ahli menjelaskan penangkapan ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apapun

Puskesmas Sukra dari tanggal 03 Mei 2021 sampai tanggal 24 Juli 2021;

UPTD Puskesmas Sukra Per tanggal 31 Desember 2020, yang di sudah di legalisir1 (satu) Lembar Print out Laporan Pendapatan Puskesmas Sukra pada bulan Mei 2021 yang sudah di legaliser;

Anjatan,kabupaten Indramayu;Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaproses hukum yang berlaku;Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2020/PN Idm Bahwa atas barang bukti yang diajukan, saksi kenal bahwa barang buktitersebut milik Anak Korban R;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmemberikan pendapat;Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan :Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu, Nomor : 182.2/540 UMPEG