dipanggil secara resmi danpatut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidakternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sahmenurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, makaharus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwadalam perkara perdata inkl/usif

dipanggil secara resmi danpatut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya T ergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwadalam perkara perdata inkl/usif

StrMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inkl/usif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /ex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menolak permohonan Pemohon;2.

Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2021/PA.Tsmhadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwadalam perkara perdata inkl/usif didalamnya mengenai perkara perceraian wajibdilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,dan permohonan Pemohon mempunyai alasan

dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiranTergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default withoutreason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidakhadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwadalam perkara perdata inkl/usif

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadirdan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannyadan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Halaman 12 dari 14 Putusan No.313/Pat.G/2020/PA.BlicnMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

olehHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Blcnkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan alatbukti P2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itutalak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalahtalak satu raji;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

tersebut dinilai tidakdisebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum danpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang telah dipanggilsecara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir danpemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiranTermohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata ink/usif

dipanggil secara resmi danpatut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya T ergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwadalam perkara perdata inkl/usif

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan alatbukti P2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itutalak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalahtalak satu raji;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasidi Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadirdan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannyadan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan denganverstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas /ex spesialisdrogat

olehHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 455/Padt.G/2020/PA.Blcnkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan alatbukti P2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itutalak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalahtalak satu raji;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasidi Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadirdan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danperubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif

., maka harus dinyatakanTermohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiranTermohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata ink/usif didalamnya mengenai perkaraperceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidakpernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah

Pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itupermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan alatbukti P.2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itutalak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalahtalak satu raj/;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal

MINIsehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan WILLY WIJAYA;Bahwa terdakwa menerima dan mengumpulkan angkaangka /tebakan nomor buntut (togel) tersebut dari pemesan antara lainyaitu IMUL, FAHRI, UDIN, USIF dan ANANG;Bahwa cara permainan kupon putih atau togel tersebut yaitu palingbanyak 4 (empat) angka dan paling sedikit 2 (dua) angka, denganuang taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah), kKemudianapabila nomor yang dipasang oleh pemesan naik (tepat) danpemesan memasang angka atau nomor

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilantidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir dan usaha damaioleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inkl/usif

G/2020/PA.Tsmternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sahmenurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, makaharus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksatanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata ink/usif didalamnya mengenaliperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadirHalaman 12 dari 14 Putusan No.300/Pat.G/2020/PA.Blicndan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannyadan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, ink/usif