Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil para Penggugat pada poin 7huruf c dengan alasanalasan sebagai berikut :Dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se ProvinsiKepulauan Riau, maka Tergugat telah menyampaikan Surat Edarankepada Bupati/Walikkota Se Provinsi Kepulauan Riau berdasarkanSurat Tergugat Nomor : 190/Kdh.Kepri561/9.12 tanggal 10 September2012 Perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota;Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Tergugat tersebut, DewanPengupahan

Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi danmendorong percepatan reformasi birokrasi Menteri Dalam NegeriMenerbitkan Surat Edaran Kepada Bupati/WalikKota se IndonesiaNomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap AparaturSipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10September 2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa TindakPidana Korupsi adalah merupakan extra ordonary crime dan olehkarenanya memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negarayang melakukan

Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi danmendorong percepatan reformasi birokrasi Menteri Dalam Negeri MenerbitkanSurat Edaran Kepada Bupati/WalikKota se Indonesia Nomor 180/6867/SJtentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang MelakukanTindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018, yang pada intinyamenyampaikan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan extraHalaman 29 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.BNAordonary crime dan oleh karenanya

., M.Kn.)1 (satu) eksamplar copy akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT.Graha Citra Perkasa.2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor:556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang IzinPenggunaan Pemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan Hotel Di JI.

Memperhatikan haltersebut semestinya pihak pengembang menyadari akan adanyarisiko bisnis tersebut dan siap melakukan antisipasi danpenyesuaian yang diakibatkan adanya perubahan desain jalantol.Sesuai dengan salinan Keputusan WalikKota Semarang Nomor644.1/236.DPMPTPS/I/2018 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan Gedung Kepada PT.Cita Kayana Semesta untukSuperblok pada Halaman 1 dan 2 (Bukti T.III.2), Tanah yang akandibangun memiliki luas total 12.445 m?

Otsus Tahun 2010;Asli Surat dari WaliKota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 perihal MohonBantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 PerihalPelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Fotokopi Surat Perintah dari WalikKota

Desa :Pasal 37Ayat (5): Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 ( Tiga puluh) hari sejaktanggal ditermanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desadalam bentuk Keputusan Bupati//WalikotaPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPerkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 66 dari78 HalamanPasal 41Ayat (5) Huruf c: Bupati/Walikkota

Pemerintah BI Menteri dalam N ri RBI rour Propinsi Jawa Bar walikKota Depok Cq Camat Kecamatan Beji Cg Lurah Kelurahan Pondok Cina, yang beralamat di Jalan Haji Jahja Nuih Pondok Cina Beji Depok,selanjutnya disebut sebagai Pihak TURUT TERGUGAT II (dua);Yang dalam hal ini Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya SYAFRIZAL,SH sebaga Ketua, SALVIADONA TRI P, SH sebagai Sekretaris,M.YUNAN LUBIS sebagai Anggota, SH, YAYA SUDIRA, SH sebagaiAnggota, FUJI OKTAVIANI, SH sebagai Anggota, FEBRINA PUSPITASARI

Gowa Duta Cipta (GDC) dari pemerintah berdasarkan Surat Izin WaliKotaMakassar No. 503/0135/SIUPKB/09/KPAP tentang Izin Usaha PerdaganganKecil WalikKota Makassar tanggal 5 Maret 2012, nama perusahaan CV. GoDirector Club (GDC), status perusahaan pusat, alamat Jalan Mannuruki 6,Lorong 1 No. 12 Makassar, golongan usaha kecil, dengan kegiatan usahaperdagangan barang, kelembagaan eceran/supplier, barang dan jasa daganganutama suplemen jamu.

Saksi.1I.MUSLIMIN.R;Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sehingga saksidi jadikan saksi dalam persidangan antara PenggugatM.ARIS PALILINGAN dan Tergugat Hj.MARDIANA,dkk adalahmasalah sengketaBahwa setahu saksi letak tanah yang dipersengketakanantara Penggugat dan Tergugat yaitu letaknya di dekatrumah Jabatan WalikKota Parepare di Kec.Ujung KotaPAL EPAL EG FnBahwa saksi terakhir ke lokasi tanah objek sengketayaitu pada saat adanya pembongkaran rumah(eksekusi) .Bahwa setahu saksi pembongkaran rumah

ADEK dan saksi YUNIL INDRA Pgl YUNIL sangat bertentangandengan:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha.Peraturan WalikKota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 13 Februari 2017.Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang PanjangNomor :

rekning KPKNL Jakarta II selanjutnya ataspermintaan KPKNL Jakarta II kepada PT.BRI maka uang sebesar Rp.304.545.455.dipindahbukukan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) danuang sebesar Rp.3.045.454.545, dipindahbukukan ke rekening penyerah hutangyaitu PT.BRI sebagai nilai pembayaran hutang PT.Nelayan Bhakti kepada PT.BRI ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011 pukul 10.00 Wib terdakwa 2ADE MUSTAFA, SIP, dan Wakil Walikota Ternate Ir.ARIFIN DJAFAR atas perintahtugas dari Walikkota

Dengan telah disampaikannya keputusan objek sengketa aquokepada Walikkota dan DPRD Kota Jambi sebagai laporan serta dengan telahdipublikasikannya objek sengketa juga menandakan telah finalnya objek sengketa.Sebagai suatu keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (objek sengketa) setidaknya telahpula memenuhi syarat norma sebagai suatu tindakan sepihak dari Tergugat selaku Badandan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutPengadilan berpendapat terhadap eksepsi Tergugat mengenai

SeleksiJPT Pratama Sekretaris Daerah di LingkunganPemerintah Kota Bandung, tertanggal 7 September2018 ditujukan kepada Wali Kota Bandung (sesuai asli);Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/7288/SJ Hal Persetujuan Pengangkatan DanPelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung,tertanggal 20 September 2018 ditujukan kepadaGubernur Jawa Barat (Sesuai dengan asli) ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.325878Tahun 2018 tentang Pengangkatan WalikKota

Jika dicermati, Termohon PeninjauanKembali mendapatkan ijin lokasinya yang pertama melalui SK WalikKota NomorKPBL. 16/46011/2007, tanggal 30 Agustus 2007 (bukti P34), jadi sebelumdilakukannya perjanjian yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan HakKeperdataan Atas Tanah (SPHKAT) tanggal 23 Juli 2009;Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 30 Juni 1998 Nomor 4622083, Perihal Perlindungan Terhadap HakKeperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam Areal

Bersama Bumiputera 1912 tentangProgram Asuransi Jabatan Nomor : 054/BP/KSDPRDBontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002, dengan pokokpokokperjanjian antara lain sebagai berikut :a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktuplus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi71yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan.b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatanadalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 19992004,Walikkota

ANDI SOFYAN HASDAM,Sp.S sebagai Walikkota Bontang masa bakti 20012006, saksiDrs. H.

Pd Masyarakat Bahwa perbuatan Terdakwa membentuk Pokja sendiri dan menandatanganisendiri susunan tim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas KarimunNomor 102/0G16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, hal tersebut tidaksesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan PengembanganProvinsi/Kabupaten/Kota menuju penyelenggaraan Pendidikan InklusifTahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Bab II Poin B yaitu "tugas yangdilakukan Gubernur/Bupati/WalikKota penerima bantuan gerakaninklusifmeliputi antara

tentang Pembentukan Pejabat PengadaanBarang/Jasa (Jasa Konsultan, pemilinan langsung/PenunjukanLangsung) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaDumai Tahun Anggaran 2018 5 Februari 2018.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Dumai Nomor : 250/DISDIKBUD / 2018 tentang Penetapan Sekolah PenerimaBantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018Halaman 105 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBR529.530.531.532.533.534.535.536.537.tanggal 12 Februari 2018.1 (Satu) bundel Keputusan WalikKota

, tanggal, 5 Februari 20181 (satu) bundel Keputusan Walikota Dumai Nomor : 019/DISDIKBUD / 2018 tentang Pembentukan Pejabat PengadaanBarang/Jasa (Jasa Konsultan, pemilinan langsung/PenunjukanLangsung) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaDumai Tahun Anggaran 2018 5 Februari 20181 (satu) bundel Keputusan Walikota Dumai Nomor : 250/DISDIKBUD / 2018 tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanDana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018 tanggal 12Februari 2018.1 (satu) bundel Keputusan WalikKota

,karena anggaran untuk itu sudah diusulkkan oleh Walikkota Dumai ke DPRD untukpembangunan Air bersih Kota Dumai sudah dianggarkan dalam anggaran tahun2004, namun walaupun sudah dianggarkan tetap minta persetujuan dari DPRD KotaDumai.Bahwa setelah Pemko Dumai mengirmkan ke DPRD Kota Dumai draf PerjanjianKerjasama yang telah ditandatangani tersebut, DPRD Kota Dumai mengusulkansupaya dimasukkan pada Anggaran APBD tahun anggran 2003 dan tahun anggaran2004,Bahwa sesuai surat dari Walikota Dumai tanggal

UMMI Kota Bogor dan RS.UMMI Kota Bogor merupakan salah satu Rumah Sakit yang ditetapkandimana melayani Pasien Covid19 berdasarkan Keputusan no.010/SKDir/DGA/X1/2019 dan Surat Keputusan dari walikKota Bogor Nomor: 900.45282 tahun 2020 tentang penunjukan RS.