• Keputusan WalikKota Banda Aceh Nomor 141/199/2005 tanggal08 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatanSekretaris Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota BandaAceh, atas nama DARWIN (foto copy/egalisir sesuai dengan asli).3. Keputusan WalikKota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2012, tanggal27 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Imum GampongLueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas namaTgk. ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).4.

  Keputusan WalikKota Banda Aceh Nomor 275 Tahun 2011 tanggal20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PejabatHal. 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2017Geuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota BandaAceh, atas nama DARWIN.Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 373 Tahun 2012 tanggal28 Desember 2012 tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong LuengBata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, periode tahun20122018 atas nama SANUSI ISMAIL (foto copy/egalisir sesuaidengan asil

• Terbandingsemula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013, kepada Tergugat yang juga sebagai Pembanding II pada tanggal 26 September 2013,kepada Tergugat Ill yang juga sebagai Turut Terbanding pada tanggal05 Desember 2013 tetapi menurut Syahroni HS Kepala Lingkungan IXKelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Kota bahwa Tergugat III sudahtidak berdomisili lagi pada alamat tersebut dan tidak diketahui dimanakeberadaannya, oleh karenanya kepada Tergugat Ill telah dilakukanpemanggilan secara panggilan umu melalui Kantor Walikkota

• Terbandingsemula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013, kepada Tergugat yang juga sebagai Pembanding II pada tanggal 26 September 2013,kepada Tergugat Ill yang juga sebagai Turut Terbanding pada tanggal05 Desember 2013 tetapi menurut Syahroni HS Kepala Lingkungan IXKelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Kota bahwa Tergugat III sudahtidak berdomisili lagi pada alamat tersebut dan tidak diketahui dimanakeberadaannya, oleh karenanya kepada Tergugat III telah dilakukanpemanggilan secara panggilan umu melalui Kantor Walikkota

• Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : 474.2/Kep.179BKD/2013 yang dikeluarkan oleh WalikKota Cilegon tanggal 4Maret 2013, diberi kode P.2;Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat jugamengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawahsumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:1.

• Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

• Surat Pernyataan dukungan perseorang model B1- KWK Bakal Calon Walikota Kotamobagu-Wakil WaliKkota Perseorangan an. Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag wilayah Kelurahan Matali Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tanggal 4 November 2017;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

• perbedaan lagi; hanya ada satu dokumenyang sama, yaitu tempat tanggal lahir adalah di Sigli, tanggal 31 Desember1962;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Pemohonmenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; serta dipersidanganPemohon telah menerangkan dan mengakuinya sendiri bahwa pada dokumenkependudukan pemohon terdapat perbedaan antara tempat dan tanggal lahir, danyang benar adalah lahir di Sigli, tanggal 31 Desember 1962, sebagaimana dalamKTP, KK, dan Petikan Keputusan WalikKota

• perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Pasal 73 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMPN36 Bandar Lampung, sudah mendapatkan izin cerai dari WalikKota

• Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSip, berdasarkan Keputusan Walikkota Pagar Alam Nomor:888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas namaAland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, dengan alasan karena telahdipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht);5.

• Put.No.91/Pid/SUS/2011/PT.Mksberdasarkan Keputusan WalikKota Parepare Nomor : 821.120712007 tanggal 30 Agustus 2007 terhitung mulai tanggal 01September 2007 pada satuan Organisasi/Unit Kerja BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare dan pada tahun2009 Terdakwa ditetapkan anggota panitia penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil daerah Kota Parepare untuk formasi 2009tahun anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Walikota ParepareNomor 331 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009;Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah

• Dengan demikian dikarenakan Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2)huruf b oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untukHalaman 25, Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUNSMD.......menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keduaobyek sengketa, yaitu : 1.Surat Keputusan Walikkota Samarinda Nomor: 545/205/HKKS/IN/2012, tanggal14 Maret 2012, Tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor:545/405/HKKS/VII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa

• orang, yang disahkan oleh Tergugat sebanyak 11.382 orang,sedang pada Tahap II/Perbaikan, Penggugat telah menyerahkan dukungan tambahansebanyak sejumlah 24.436 orang, yang disahkan Tergugat sebanyak 0 (nol)orang/jiwa karena Penggugat keberatan atas dinyatakan tidak memenuhi syaratsebanyak 18.716 orang tanpa alasan dan fakta pembanding yang benar; Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPematangsiantar 270/1066/KPUKota002.656024/VIII/2015 tentang PenetapanPasangan Calon Walikkota

• yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanWalkota Tual Nomor 228 Tahun 2016, Tanggal 15 Agustus 2016TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Kaimear Di Kecamatan PulauPulauKur Kota Tual ; = 7 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Keputusan WalikotaTual Surat Keputusan Walikkota

• Mengenai hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut:1.Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB( merupakan salah satu bentuk Keputusan TataUsaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final;Bahwa dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikota Palu in casu TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa jika ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 650/615/DTKB/2005tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikkota

• GrahaCitra Perkasa.Halaman 9 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG44)2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor:556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel45) 2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan Hotel Di Jl. Ahmad yani No.44 dari Kepala BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/220DL tanggal 5 Maret2014.46)1 (satu) bundel Copy Dokumen UKLUPL Pembangunan Hotel di JI.

  Graha CitraPerkasa.2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor: 556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin Penggunaan PemanfaatanTanah Pembanguan Hotel2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL Kegiatan PembangunanHotel Di Jl. Anmad yani No.44 dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan HidupNomor: 660.1/220DL tanggal 5 Maret 2014.1 (satu) bundel Copy Dokumen UKLUPL Pembangunan Hotel di Jl.

  GrahaCitra Perkasa.44)2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor:556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang = IzinPenggunaan Pemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel45) 2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan Hotel Di Jl.

• GrahaCitra Perkasa.44 2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor:556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel45. 2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan Hotel Di JI.

  GrahaCitra Perkasa.2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota Bogor Nomor:556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan Hotel Di Jl.

  Graha Citra Perkasa.129. 2 (dua) lembar copy surat Surat Keputusan Walikkota BogorNomor: 556.71/IPPT195Bappeda tanggal 2 April 2014 tentang Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah Pembanguan Hotel130. 2 (dua) lembar Copy surat Rekomendasi atas UKLUPLKegiatan Pembangunan Hotel Di Jl. Ahmad yani No.44 dari Kepala BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/220DL tanggal 5 Maret 2014.131. 1 (satu) bundel Copy Dokumen UKLUPL Pembangunan Hotel diJl.

• Nazif yangmerupakan Pekerja Harian berdasarkan Surat Keputusan WalikKota PadangPanjang Nomor 814.1/213/BKDPP/V2005 tanggal 18 April 2005 pada DinasPerhubungan Kota Padang Panjang, ditugaskan untuk Pemungutan retribusiterminal kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang dalamrangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Padang Panjang di PosTPR Terminal Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota PadangPanjang oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dengan SuratPerintah

  Nazif sangat bertentangan dengan:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha.Peraturan WalikKota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 13 Februari 2017.Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang PanjangNomor 800/86/DISHUBPP/V2019 tanggal 13

• Noerdin Pandji ditetapkan pada tahun 2015melalui Keputusan Walikkota Palembang Nomor 477/KPTS/I/2015Tentang Penetapan Nama Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam danJalan H. M.

• Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 141/199/2005 tanggal08 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan SekretarisHal. 41 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/201710.Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atasnama DARWIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asl).Keputusan WalikKota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2012, tanggal27 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Imum GampongLueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama Tgk.ASMAWI MA (foto copy/legalisir

• pidana korupsi berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 47/Pid.Sus/2013/PN.PLG, tanggal 24Maret 2014, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P.3 = bukti T.4); Bahwa, rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam dituangkan dalam Nota dinasNomor : 800/653/BKD/2014 tanggal 18 Oktober 2014, Hal : Hasil Rapat Tim DisiplinPNS Kota Pagar Alam Bulan Oktober 2014 (vide bukti T.5); Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan Walikkota

• Peraturan Walikkota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2010, tentang pedomanpelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kotaYoyakarta, Paragraf 2 pasal 17 ayat (2) PPTK bertanggung jawab kepadaPA/KPA, PPTK mempunyai tugas ; a. Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirimke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ; b.

  SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersediaanggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD; Pasal 79 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak yang menagih ; : Peraturan Walikkota