Ditemukan 398 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dadang didong dagang danang dimana diding dimang dinang dudang dilang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
110 — 35
  • Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: NIKLAS ME Alias NIKLAS
167 — 60
  • Halmahera Utara dalammenyelenggarakan kebijakan Pemerintahan didang PemerintahanDesa;Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. HalmaheraUtara ada memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah yangbersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi DanaDesa (ADD);Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
100 — 39
  • Pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalamundangundang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikirantentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu : sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaanmoneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Ahli menerangkan bahwa Paket Undangundang Keuangan Negaramengatur
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
96 — 30
  • Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — GERRY FARILAN, SE Bin ARDANI
169 — 61
  • Pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalamundangundang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikirantentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu : sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaanmoneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Ahli menerangkan bahwa Paket Undangundang Keuangan Negaramengatur
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: YUSTUS TULUINO Alias YUS
153 — 57
  • Halmahera Utara dalammenyelenggarakan kebijakan Pemerintahan didang PemerintahanDesa;Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. HalmaheraUtara ada memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah yangbersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi DanaDesa (ADD);Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
163 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang, baik dengan tujuan untukpenyempurnaan maupun untuk tidak ~=melanjutkanpenuntutannya;(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanyasatu kali selambatlambatnya tujuh har sebelum sidangdimulai;(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan iamenyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihathukum dan penyidik;FAKTANYA:Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan tidak mengadakanperubahan surat dakwaan hingga batas waktu yang ditentukanoleh KUHAP, yakni 7 (tujuh) hari sebelum didang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2020 — DWI ANDRIANTO
340 — 84
  • masa lalu (sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalamberbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi KeuanganNegara, Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UndangundangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-04-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
172 — 33
  • Bahwa sebagaimana yang terkandung dalam undangundang Nomor 17/2003tentang keuangan negara, pemikiran tentang kKeuangan negara, pengelolaankeuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub didang pengolaanfiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Putus : 08-01-2013 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 666/Pid.B/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Januari 2013 — Pidana - ROBERT TANTULAR ,MBA
449 — 313
  • Kepada Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank I, nomor: 768/Century/D/X/07tanggal 24 Oktober 2007, perihal : MREALISASIPENJUALAN AYDA PERIODE 1 JANUARI 30SEPTEMBER 2007, diamana dalam lampiran surattersebut dilaporkan penjualan atas 44 didang tanah di Jl.Boulevard Kelapa gading dimaksud.
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
566 — 246
  • Didang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan di bidang Pengendalian dan PecegahanDampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Palu dan tugasseharihari adalah mengelola data lingkungan di sub. Bidang Analisismengenai Dampak Lingkungan dan melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan.Bahwa saksi beKerja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.Bahwa saksi mengetahui Perusahaan Yakni PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
253 — 982 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp250.000.000,00. 1 (satu)bukti paraf Bon;1 (satu) lembar surat bon tanggal 13022008 sebesarRp60.000.000,00 atas perintah Bupati : Disetor kepada Zulfahmi sebesar Rp25.000.000,00 untukMusda Muhamadia; Disetor kepada Topen Rp30.000.000,00 untuk HUT PSMTI diDang Purnama;1 (satu) lembar surat bon tanggal 15022008 sebesarRp500.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepadaDrs. H.R. Thamsir Rachman, M.M.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2017 — ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN
164 — 58
  • Pada saat ini, pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa dalam undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangannegara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu:1. sub didang pengolaan fiskal;2. Sub bidang pengelolaan moneter;3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
143 — 60
  • di masa lalu(sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait denganpengelolaan/administrasi Keuangan Negara.Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal angka 1 ;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
430 — 1205
  • tinta warna biru :SUMARY PROYEK TAHUN JAMAK APBD 2013 KABUIPATEN KUTA) KARTA NEGARARef : Perpres 70 tahun 2012 terkait Fasal 22 dan 23 perpres 24 tabass 2010 Kose lulary PROYEK va) ogy iuk PEMENANGKONTRAK Realeasl2011 aPgOP 2013 Poringkatan Jalan Joegicang Menlu Jalan lakarta SBU: Jala Aaya, Jalan Engturgan termasuh PT.KARYATAMA 1 40700 ' 2 100,000. 000.020;LOM lmerivuanersyenctnenceay 6 KO aunt suKngreianset casa SAHARA) eBwONDNPemborgunan Jalan Pendekat Pe Stat Jembatan ing SOU: Bidang Sigil, Sub Didang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
480 — 92
  • Pada saat ini,pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.187Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dansub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yang mengaturpengelolaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1066 — 2941
  • Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentangkeuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidangpengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negarayang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yangmengatur pengelolaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
752 — 1711
  • di masa lalu(sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait denganpengelolaan/administrasi Keuangan Negara.Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UndangundangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang