Ditemukan 55915 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PA MASAMBA Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Msb
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • PK binti Rutia);
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan bersama tertanggal 01 Juli 2020 yaitu sebagai berikut :
  • a. Bahwa anak yang bernama Nur Resky Indasari, umur 8 (delapan) tahun, yang merupakan anak yang dipelihara sejak lahir hingga sekarang, maka Penggugat dan Tergugat bersedia merawat dengan baik dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi serta merajut kasih sayang terhadap anak yang dimaksud incasu dalam waktu-waktu
    Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, yangmerupakan anak yang dipelihara sejak lahir hingga sekarang, makaPenggugat dan Tergugat bersedia merawat dengan baik dan tidak salingmenghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi serta merajut kasih sayangterhadap anak yang dimaksud incasu dalam waktuwaktu yang diinginkan Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Msbselama tidak bertentangan dengan hakhak prinsip/kepentingan anakumumnya ;b.
    Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 8 (delapan)tahun, yang merupakan anak yang dipelihara sejak lahir hinggasekarang, maka Penggugat dan Tergugat bersedia merawat denganbaik dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasiserta merajut kasih sayang terhadap anak yang dimaksud incasu dalamwaktuwaktu yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan hakhak prinsip/kepentingan anak umumnya ;b.
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PDT/2019/PT.DKI
Tanggal 27 Februari 2019 — FRANCOIS H.W.MOHEDE CS >< PT.TIGA CITRA SINEMA
10140
  • Bahwa oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa danmengadili perkara perdata incasu patut menolak atau setidaknyamenyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Para PENGGUGATkarena fundamentum petendi maupun petitum tidak jelas (obscuur libel)vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 121 K/Pdt/ 1983 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
    Bahwa tidak benar, pula jika para Penggugat mengajukan gugatan incasu karena berdasarkan buktibukti dan saksisaksi terbukti denganjelas kontrak sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat tersebutdicederai sendiri oleh para Penggugat karena antara lain, pembelianbarang yang harganya tidak sesuai serta di mark up sangat tinggi, sertapenyebab lainnya adalah adanya prestasi dari konrak yang dimaksudoleh para Penggugat dilanggar sendiri dengan tidak pemah tepatnyawaktuwaktu sebagaimana telah ditetapkan
    Bahwa seringkali diberitahukan tentang pembelianpembelian barangbarang sebagaimana yang dimaksud para Penggugat agar dirinci jumlahsatuan dan nama barang namun sampai dengan detik ini tidak pernahada sama sekali tentang rinciannya dan pertanggung jawaban keuangannya ;8.Bahwa selama ini jumlah uang yang pernah diterima oleh paraPenggugat tidak pernah ada pertanggungjawaban keuangannyasehingga para Penggugat sendiri yang menjadikan permasalahan incasu;9.
    Bahwa Terbanding /semula Tergugat tidak sependapat dengan permohonanbanding incasu karena permohonan banding atas perkara perdata incasu tidakserius dan terkesan asalasalan serta hanya mengajukan permohonan bandingsaja tanpa disertai memori banding sebagai alasan mengapa adanya permohonan banding.
    Bahwa jika saja Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan incasu,jelas dan tegas merupakan putusan yang kurang cukup memberikanpertimbangan hukum sebab permohonan bandingnya tidak disertai alasan apadiajukan banding, atau dengan kata lain putusan Pengadilan Tinggi kelak akanmerupakan putusan yang onvoeldoende gemotiverd.Hal. 11 Putusan.
Putus : 13-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Februari 2013 — KAMALUDDIN MIRAZA, DKK >< YUHANIZ, DKK
5938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh limameter bujur sangkar), akan tetapi pada kesempatan laindidalam surat gugatannya para Termohon Kasasi mengklaimbahwa luas tanah yang menjadi hak bagian dari Siti Arbaiyahalias Bulan (incasu tanah terperkara) adalah seluas24.000 M?
    Mansyur (almarhum) dan SitiRabiah alias Colek (almarhumah) sepakat untuk menjualtanah terperkara guna keperluan biaya pemakaman SitiArbaiyah alias Bulan (almarhumah) dan membayar hutang hutang Siti Arbaiyah alias Bulan (almarhumah); bahwa pada ketika Siti Arbaiyah alias Bulan wafat, suamialmarhumah (incasu Termohon Kasasi XII/MuhammadRidwan) tidak diketahui dimana keberadaannya, dan Rafeahbinti Muhammad Ridwan (incasu lbu Termohon Kasasi s/dXl) masih berusia sekitar 10 tahun;Hal. 35 dari 39 hal.
    No. 901 K/Pdt/2013 bahwa hingga wafatnya, Siti Arbaiyah alias Bulan(almarhumah) tinggal menumpang di rumah orang tua saksi; bahwa hingga wafatnya, Siti Arbaiyah alias Bulan(almarhumah) tidak pernah menuntut ataupunmempersoalkan tanah terperkara; saksi Syahbuddin yang menerangkan pada pokoknya: bahwa pada ketika Siti Arbaiyah alias Bulan wafat, suamialmarhumah (incasu Termohon Kasasi XII/MuhammadRidwan) tidak diketahui dimana keberadaannya, dan Rafeahbinti Muhammad Ridwan (incasu lbu Termohon Kasasi
    s/dXl) masih berusia sekitar 10 tahun; bahwa hingga wafatnya, Siti Arbaiyah alias Bulan tidakpernah menuntut ataupun mempersoalkan tanah terperkara; saksi Abdul Wahab Dong yang menerangkan pada pokoknya: bahwa pada ketika Siti Arbaiyah alias Bulan wafat, suamialmarhumah (incasu Termohon Kasasi XII/MuhammadRidwan) tidak diketahui dimana keberadaannya, dan Rafeahbinti Muhammad Ridwan (incasu lbu Termohon Kasasi s/dXl) masih berusia sekitar 10 tahun; bahwa saksi mengetahui tanah terperkara telah dijual
    Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sebabpenjual (incasu O.K. Mansyur (almarhum), Rafeah bintiMuhammad Ridwan (almarhumah) dan Siti Rabiah alias Colek(almarhumah) wajib menanggung pembeli (incasu H.Syarifuddin) atas adanya tuntutan hak dari pihak ketiga incasupara Termohon Kasasi/semula para Terbanding/paraPenggugat (vide: ex Pasal 1474, Pasal 1491 dan Pasal 1492KUH Perdata);Il.
Register : 03-05-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 883/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 10 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
165
  • sudah selayaknya tidak dapat diperiksa, diadili serta diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang atau dengan kata lain,semestinya Pengadilan Agama Tangerang menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara perdata incasu, oleh karena kedua belahpihak adalah beragama KRISTEN KATHOLIkK;Bahwa terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh PENGGUGATyang menyatakan yakni antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telahmelangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam pada tanggal 22Februari 1992, namun pada fakta
    Pengadilan AgamaTangerang wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkaraperdata incasu;14.Bahwa oleh karena itu, pada kesempatan ini TERGUGAT mohonkehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata incasu patut sependapat denganTERGUGAT yang kemudian berkenan untuk menyatakan bahwa PengadilanAgama Tangerang tidak berwenang mengadili perkara perdata incasukarena melanggar kompetensi absolut vide Pasal 118 HIR jo. pasal 132 HIRjo.
    Bahwajika perkara ini tetap diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerangmaka putusan dalam perkara incasu nonekskutable dan putusan dalamperkara incasu tidak berlaku bagi Tergugat yang memeluk agama katolik;8. Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim untuk menunjukkanketentuan hukum yang bias diberlakukan atas putusan Pengadilan Agamabagi seorang non muslim !!!
    Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARAMenghukum PENGGUGAT untukmembayarbiayaperkaraAtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain,TERGUGAT mohon diberikan putusan yang seadiladilnya Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequoet bono);Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam dupliknya tersebut,Penggugat, atas pertanyaan Majlis Hakim menyatakan secara tegas, bahwaPenggugat beragama
Putus : 05-08-2010 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pdt.Plw/2010/PN.Sby
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT. TAMAN PERMAI INDAH VS 1. PT SINAR FONTANA RAYA 2. PT TRIDJAYA KARTIKA 3. BUDI SAID
8729
  • TamanPermai Indah berkedudukan di Surabaya (incasu Pelawan) sehingga milikPelawan.
    ,diajukan oleh PT Sinar Fontana Raya (incasu Terlawan dalam perkara ini)sebagai kelanjutan dari terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung R.I.
    ,adalah :PT Sinar Fontana Raya bertindak selaku Penggugat (incasu Terlawan) ;Melawan :PT Tridjaya Kartika ditarik selaku Tergugat I (incasu Turut Terlawan ) ;Walikota Surabaya cq Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ditarik selaku Tergugat II ;30Budi Said ditarik selaku Tergugat III (incasu Turut Terlawan Il) ;Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., ditarik selaku Tergugat IV ;Bahwa sedangkan pihakpihak yang berperkara di PN Surabaya register Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., yaitu :PT Sinar Fontana Raya bertindak
    Sehingga penyitaanjaminan terhadap obyek sita milik Pelawan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., salah dan keliru oleh karena itu harus segera diangkat ;Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam perkara perdata register Nomor 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu :PT Sinar Fontana Raya bertindak selaku Penggugat (incasu Terlawan) ;PT Tridjaya Kartika ditarik selaku Tergugat I (incasu Turut Terlawan ) ;Budi Said ditarik selaku Tergugat II (incasu Turut Terlawan Il) ;Bahwa
    (incasu Turut Terlawan Il) ;Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., ditarik selaku Tergugat IV ;Bahwa sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Pelawan dalamperkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., keliru karena dilandasi denganitikad tidak baik oleh PT Sinar Fontana Raya (incasu Terlawan dalam perkaraini, incasu Penggugat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby.)
Putus : 24-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — M. MOCHSIN vs TOSSY S SATRIAYUN, S.H., dkk
3829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochsin dkk, mengerti dan bisa membuat surat kuasatersebut.Dan kesalahan atas pembuatan surat kuasa tersebut jelas ialah karenasebagai notaris mestinya ngerti kenapa kalau surat kuasa dari para pihak incasu Penggugat dan tergugat tersebut dibuat sendiri (didaftarkan)diwarmeking, kok semua keluarga penggugat in casu M.
    ., sehingga jelasfakta hukumnya dan sudah seharusnya notaris yang terlibat panitiapelepasan tanah HGB harus bertanggung jawab atas tindakannya yangsalah dan sangat merugikan principal incasu M.
    Dan diketahui oleh KetuaAdad/lingkungan (RT 003/RW 02) Kelurahan Pocanan Kota Kediri.Dengan demikian dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali (incasu) M. Mochsin adalah pemilik sah dari tanah dan rumah denganSertipikat Hak Milik Nomor 331 Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;5. Bahwa dalam perkara ini ada bukti baru yaitu: Surat Keterangan dari Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota Kota KeainNomor 140/150/419708/2006 tanggal 11 April 2006 (terlampir) yangmenerangkan bahwa M.
    Supratman Nomor 15 RT.001/RW.001Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota , Kota Kediri yang pada intinyamenerangkan/mengerti dan mengetahui semua keluarga pemohon PK (incasu) M. Mochsin dan kedua orang tuanya ialah bapak Achmad (alm)meninggal dunia + tahun 1984 karena kecelakaan dan ibunya (alm)Musringah yang meninggal dunia tahun 1962 dan ke 8 orang anaknyaialah M.
    Notaris(incasu) Tossv Satyarto Satriayun, SH. Dan BPR (Bank PerkreditanRakyat) Kota Kediri;2. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh masingmasing 1. Slamet. 2. Supardi. 3. Maksum adik kandung M.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. (Ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDRAL PAJAK
5426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu membatalkan koreksiterhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp.725.129.401 ,00.b.
    Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidakmencerminkan pada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkanpertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanyadidasarkan kepada kepentingan sepihak incasu TermohonPeninjauan Kembali.
    Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014d.8d.9.PPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaanPajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yangseharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Islandharus ditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).
    Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga aquo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali.Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara aquo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan /ex generalisdari Hukum Pajak adalah tergolong pada tindakan yangtidak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan
    Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/201410.11.baik karena Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) sebagai unsur pemerintahan yang seharusnyamentaati hukum justru melanggarnya.
Register : 31-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Bil
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
PT. PUTRA MAPALA SEJATI
Tergugat:
PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR
Turut Tergugat:
1.PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR Head Office
2.PT. SURYA SUKSES INTI MAKMUR
3.PT. SURYA SUKSES ABADI PRIMA
21229
  • Bahwa faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatbersumber pada :SURAT PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA antara PT.MULTIPLAST INDO MAKMUR ( incasu Tergugat ) dengan PT. PUTRAHalaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN BilMAPALA SEJATI ( incasu Penggugat ) Nomor. 002 SPK/PMS/X1/2016tanggal 10 Nopember 2016 ;3.
    MULTIPLAST INDO MAKMUR ( HEAD OFFICE ) yangberkedudukan di Jalan Kertajaya No. 109 Surabaya yang selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT ;Bahwa gugatan Penggugat yang demikian , jelas dapat disimpulkan gugatanPenggugat ERROR IN PERSONA terhadap Turut Tergugat , karena objekgugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perjanjian Penyedia JasaPekerja Nomor. 002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 antaraPenggugat dengan Tergugat ( incasu PT. MULTIPLAST INDO MAKMUR ) ;Bahwa secara yuridis PT.
    MULTIPLAST INDO MAKMUR merupakanBadan Hukum yang memiliki persona in standy berbentuk PerseroanTerbatas ( PT ) , subyek hukum ( incasu TERGUGAT dengan TURUTTERGUGAT ) yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aguo adalahSAMA ;Bahwa ironisnya Pengugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dengan mencantumkan kapasitas Turut Tergugat sebagai PT.
    Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara yuridis TIDAKMEMPUNYAI hubungan hukum dalam bentuk apapun denganPenggugat dalam perkara aquo, karena obyek sengketa dalam perkaraaquo ( incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor. 002/SPK /PMS / XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah antara Penggugat denganTergugat ;Bahwa obyek perkara aquo ( Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ) adalah Perjanjian duapihak ( bilateral ) antara Penggugat dan
    Tergugat saja , TIDAK ADAHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Bilhubungan hukum apapun dengan Pihak Ketiga ( incasu Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat III ) ;Bahwa obyek sengketa incasu Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Nomor.002/SPK/PMS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang bersifatbilateraltersebut hanya mengikat pada Penggugat dan Tergugat ( vide Pasal 1338KUHPerdata ) , oleh karenanya Pihak lain incasu Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill secara yuridis formal
Register : 26-11-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 172/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 9 Maret 2011 — KARDINAL PGL. DINAL
10816
  • ., incasu. pendekatan secara persuasifdengan cara membuat Surat Pernyataan aquo, yangditujukan kepada H.Syamsuardi, dengan maksud = agarH.Syamsuardi mau membayar tunggakan hutangnya kepadaPT.SANYO., dan kenyataannya hutang dari S.Syamsuardimasih tersisa sekitar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Selanjutnya Terdakwa Kardinal didalam Pledoinyatersebut, secara esensial juga menyatakan bahwaperbuatan yang dilakukannya adalah dalam rangkamelaksanakan suatu perikatan perdata incasu perjanjianantara
    PT.SANYO yang berkapasitas sebagai Pensuplaiproduk SANYO dengan H.Syamsuadi yang berkapasitassebagai penjual atau Dealer dari Produk produk SANYO,sehingga perbuatan perbuatan terdakwa yang melakukanperjanjian, melakukan penagihan incasu salah satunyaadalah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2009tersebut, adalah dalam rangka melaksanakan perbuatandalam lingkup hukum perdata, dan bukanlah merupakanperbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan delik(pidana).Menimbang bahwa untuk selengkapnya
    melalui alat bukti Petunjuk bahwa bahwa benarjika Terdakwa Kardinal pernah membuat surat pernyataanyang diberi tanggal 29 Mei 2009 tersebut.Menimbang bahwa setelah mengetahui fakta permulaanbahwa Terdakwa Kardinal terbukti pernah membuat suratpernyataan tertanggal 29, Mei 2009 tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan menentukan fakta faktaberikutnya sebagaimana pertimbangan yang akan diuraikandibawah ini.Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangansaksi saksi yang diajukan dipersidangan incasu
    YZ 137625 tertanggal 21 Juli 2009 senilai Rp.364.167.175, (cek yang kedua kosong/tidak adauangnya)., sehingga dengan adanya pembayarantunggakan tersebut (cek yang pertama yang~ ada41isinya), maka PT.SANYO dalam hal ini telahdiuntungkan secara melawan hak atau PT.SANYO telahdiuntungkan karena telah menerima pembayaran padacek yang pertama incasu cek No.
    sejumlah uangyang dibayarkan oleh H.Syamsuardi (milikH.Syamsuardi) melalui cek yang pertama incasu cekNo.
Register : 07-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PA BATAM Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Btm
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
LILI ASMIRA Binti YOHANIR
Tergugat:
1.DAENG ANCE Bin BIDU alias SUDIRMAN alias PAK HAJRAH
2.PARMAN Bin SANGKALA
3.TAUPIK Bin SANGKALA
4.ANTO Bin SANGKALA
8028
  • DAENG ANCE Bin BIDU alias SUDIRMAN alias PAK HAJRAH (incasu Terrgugat1),yang masih hidup (sebagai Kakak Kandung (seibu) /Saudara lakilaki);b. DAENG SANGKALA Bin BiDU (sebagai Kakak Kandung (seibu) /Saudara lakilaki)yang telah pula meninggal dunia pada tahun 2013 namun mempunyai anak:i. PARMAN Bin SANGKALA (incasu Tergugat2);il. TAUPIK Bin SANGKALA (incasu Tergugat3), dan;Hal. 3 dari 41 Put.No.0460/Pdt.G/2018/PA.Btmili.
    ANTO Bin SANGKALA (incasu Tergugat4);Bahwa hubungan hukum Pewaris terhadap Tergugat1 adalah sebagai kakakkandung (Seibu) /saudara lakilaki.Bahwa hubungan hukum terhadap Tergugat2, Tergugat3, dan Tergugat4sebagai ahli waris dari DAENG SANGKALA yaitu kakak kandung (seibu) /saudara lakilaki; Haji Bidu; ; : : danDiagram sebagai berikut: eal l J Ii i i.
    tidak menyebutkan dengan jelas besarnya bagian para ahli warismerupakan hal yang mengadaada dan tidak berdasar karena Penggugatsecara terang dan jelas telah meminta agar Majelis Hakimlah yang membagi hartawaris kepada para ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Islam yang berlaku.DALAM POKOK PERKARABahwa Para Tergugat dalam jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara padapoin 3 halaman 4 telah menyangkal bahwa Suparman bin Sangkala (incasuTergugat II/ Penggugat II Rekonpensi), Supriadi bin Sangkala (incasu
    Tergugat III/Penggugat Ill Rekonpensi), dan Suprianto bin Sangkala (incasu Tergugat IV/Penggugat IV Rekonpensi) bukanlah kakak kandung pertama dari Pewaris.Yang ingin kami tanyakan adalah, siapa yang mendalilkan bahwa Suparman binSangkala (incasu Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi), Supriadi bin Sangkala(incasu Tergugat Ill/ Penggugat III Rekonpensi), dan Suprianto bin Sangkala(incasu Tergugat IV/ Penggugat IV Rekonpensi) merupakan kakak kandungpertama dari Pewaris???
    Telah jelas dan terang termuat dalam surat gugatanPenggugat halaman 3 tepatnya pada diagram hubungan hukum antara Pewarisdengan Suparman bin Sangkala (incasu Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi),Supriadi bin Sangkala (incasu Tergugat III/ Penggugat III Rekonpensi), danSuprianto bin Sangkala (incasu Tergugat IV/ Penggugat IV Rekonpensi) adalahsebagai anak dari kakak kandung pertama Pewaris.
Upload : 21-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PDT/2014/PT-MDN
H. ABDUL KADIR SIREGAR X MARWAN SIREGAR
3716
  • Amar Hanafi, SH, dkk) telahmelampui batas marginal kewenangan yang diberikan oleh parapemberi kuasa (incasu H. Abdul Kadir Siregar, dkk) dalam suratkuasa berperkara tertangga 18 Oktober 2012 tersebut, atau setidaknyabahwa surat berperkara pihak Penggugat tidak verknocht dengansurat gugatan Para Penggugat.
    ;Bahwa di dalam surat gugatannya halaman 2 alineaterakhirdisebutkan bahwa objek perkara adalah milik orangtua paraPenggugat (incasu alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah yangkemudian diwariskan kepada Para Penggugat;Bahwa seperti telah diungkapkan diatas, Para Penggugat telahmengakui bahwa sesungguhnya ahli waris dari alm. PangaloanSiregar dan almh. Hj. Hadijah adalah tidak hanya Para Penggugattetapi masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu H.
    Mansyur Siregar danRatnawati Siregar tersebut untuk turut dinyatakan sebagai pemilikkarena perwarisan atas objek perkara ;Bahwa surat gugatan seperti demikian adalah melanggar tertibberacara karena telah melenyapkan dan atau merugikan hak pihakketiga (incasu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar).
    Bagian keuntungan per bulan sebesar Rp. 2,5 % dari total keuntungansebesar 7% per bulan atas modal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) tersebut yang oleh pihak Penggugat disetarakan denganuang sebesar Rp. 10.000.000,00 per bulan dan ;Anotasi :Menurut pihak Penggugat (incasu Mansyur Siregar) kepada Tergugat Ibahwa keuntungan dalam usaha jual beli ban itu adalah sebesar 7 % perbulan dari modal.
    Menempati aset orang tua pihak Penggugat yang semula kepada ParaTergugat diminta kalau tidak ingin dikatakan dibujuk rayu oleh pihakPenggugat (incasu Ibu Para Penggugat, H. Mansyur Siregar, RatnawatiSiregar dan isteri H.
Register : 28-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 3 Mei 2017 — DARMASITA Sebagai PENGGUGAT Lawan JUSDIYENI,Dkk Sebagai TERGUGAT
6023
  • Namum Tergugat Il mengatakan bahwa tanahyang diakui milik Tergugat Il adalah tanah yang diperolehnya dengan caramembeli dari Tergugat dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapanTurut Tergugat Il bahkan diterangkan oleh Tergugat bahwa atas tanahyang saat ini menjadi incasu objek sengketa menurut keteranganTergugat ll pada saat itu telah diterbitkan sertifikatnya oleh TurutTergugat atas nama Tergugat Il dengan Sertifikat 969 ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa yang menjual tanah milikPenggugat
    bahwa saat ini tanah yang sebenarnya merupakanmilik Tergugat yang posisinya bersebelahan (sebelah utara) dari tanahmilik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak laindan saat ini di atas tanah tersebut dipergunakan untuk usaha Ready Mix(pengecoran beton) ;Bahwa berdasarkan poin 8 dan 9 tersebut di atas jelas bahwa Tergugat benarbenar secara melawan hukum telah menjual tanah milik Penggugatkepada Tergugat karena 1 (satu) persil tanah milik Tergugat yangbersebelahan dengan tanah incasu
    NamunTergugat Il malah mengatakan bahwa tanah yang diakui milik Tergugat Iladalah tanah yang diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Turut Tergugat Il, bahkanditerangkan oleh Tergugat Il bahwa atas tanah yang saat ini menjadi incasu"objek perkara" menurut keterangan Tergugat Il pada saat ini telah beralihkepemilikan haknya dari nama Tergugat menjadi nama Tergugat Ilsebagaimana yang tertera pada sertifikat No.969 dengan dasar Akta JualBeli (AJB)
    tanah milik Penggugat bisa dijadikan objek jual beli antaraTergugat dengan Tergugat Il ;DIPERBAIKI DAN DIRUBAH MENJADI :Bahwa berdasarkan point 8 dan 9 tersebut diatas sangat jelas bahwaTergugat benarbenar secara melawan hukum telah menjual tanah milikPenggugat kepada Tergugat Il karena 1 (satu) persil tanah milik Tergugat yang bersebelahan dengan tanah incasu "objek perkara" milik Penggugat(sebelah utara dari tanah in casu objek perkara) telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu H.Muklis
    Kampar seluas 20.000 Meter Persegi atas nama Darmasita yangterhadap tanah tersebut sejak tahun 1983 Penggugat selalu menguasaiserta merawat tanah incasu "objek perkara" yang berbatasan sebelahutara dengan tanah Tergugat ;7.
Putus : 29-05-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — IMAN MUSTAPA alias KOSLAP
178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1241 K/Pid.Sus/2019Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan pidanayang dijatuhkan incasu, tidak salah dalam menerapkan hukum karenadalam menyatakan putusan tersebut telah memberikan pertimbanganhukum yang tepat dan sesuai faktafakta hukum di persidangan;Bahwa alasan kasasi Terdakwa atas keterbuktian dakwaan incasu denganalasan Judex Facti salah menerapkan hukum karena Terdakwa tidaktahu isi bungkusan yang Terdakwa bawa bahwa atas permintaansaudara Diki sudah diantarkan
    Dengan demikianputusan Judex Facti incasu sudah tepat dan benar;Bahwa alasan Judex Facti menguatkan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa yaitu. pidana penjara 8 (delapan) tahun dan dendaRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga)bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karenadalam menjatuhkan putusan telah dengan cermat mepertimbangkanHal. 6 dari 8 hal.
Register : 16-06-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan MS SABANG Nomor 10/Pdt.P/2016/MS-Sab
Tanggal 19 Juli 2016 — Pemohon, dkk
3010
  • Wazirsyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon;Syahputra bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IT;Ridwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon III;Irwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IV;aMeutia Fitriah binti M.Yusuf AS selaku anak perempuan incasu sebagaiPemohon V;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh.
Register : 08-05-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Rks
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
121
  • Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.
    Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang
    , bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak Mei 2013 yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugatberpisah sehingga sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang Penggugatdan Tergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli
Putus : 16-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — ZUKO HARIADI alias LANCAR VS CV. LIMA PUTRI
5121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Pertama Kasasi:Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara perdata incasu, karena tersuratdengan tegas dan jelas bahwa Hakim Banding tidak memeriksa denganseksama dasar fakta (Fetelijke Grond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond)perkara incasu di Tingkat Banding tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Juris;Halaman 10 dari 20 hal. Put.
    Alasan Kedua Kasasi:Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu di tingkat Banding adalahbertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR danYurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana terlihat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:i.
    (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Il,Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tahun 1977, halaman 237 dan halaman249);Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah patut danberwenang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan atasputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeridalam perkara incasu, mengingat penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengatur hukum acara (dalam hal ini HIR) tidakdi terapbkan dan atau diabaikan
    oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara incasu di tingkat Pengadilan Tinggi;Ill.
    Nomor 1480 K/Pdt/2016Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohontidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baikkarena Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan tingkat pertamatelah mendasarkan putusan perkara a quo dengan penerapan hukum yangkeliru atau melanggar hukum yang berlaku;1.
Register : 04-03-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0040/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 31 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
165
  • Pemohon selaku suami (incasu sebagai Pemohon );2. Pemohon Il selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonII);3. Pemohon III selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonIII);4. Pemohon IV selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon IV);5.
    Pemohon V selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon VMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung alm.Syarbaniah telah meninggal dunia lebin dahulu daripada alm. Syarbaniah,dengan demikian ahli waris dari alm.
Register : 13-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 51/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 23 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat I : RUWAIAH Binti UMAR
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH Bin SULAIMAN
Terbanding/Tergugat VI : Direktorat Jenderal Perkereta Apian Jakarta cq Kepala Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara
Terbanding/Tergugat IV : Camat Muara Dua
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat V : Walikota Lhokseumawe cq Kepala Bagian Pemerintahan Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Cut Mamplam
Turut Terbanding/Penggugat II : SAFURA Binti UMAR
Turut Terbanding/Penggugat III : RAMLI Bin UMAR
5811
  • Bahwa diatas tanah milik PenggugatPenggugat dalam perkara aquo inisebagian tanah dibebaskan untuk jalur Rel Kereta Api luasnya +4.000 m2(Empat Ribu Meter Persegi) dan tepatnya pada tanggal 03 Desember 2015sekitar pukul 20.00 WIB malam sekretaris Desa Cut Mamplam yangbernama Zulkarnain dan ditemani oleh Kepala Dusun yang bernamaFachrurrazi alias Dek Lun dan Sayed Umar atas perintah Tergugat III Incasu Kepala Desa Cut Mamplam mendatangi rumah penggugat Ramli Umardengan maksud dan tujuan adalah untuk
    untuk jalur Rel Kereta Api ini yang salahsatu termasuk sebagian tanah milik penggugatpenggugat dilakukan olehPanitia pembebasan tanah yaitu Tergugat II, Ill, IV, V dan Tergugat VI danuntuk penggugat Ramli bin Umar oleh Panitia pembebasan tanahmenyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga PuluhJuta Rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga RatusJuta Rupiah) oleh Panitia pembebasan tanah yaitu Tergugat Il, Ill, IV, V,serta Tergugat VI menyerahkan kepadaTergugat Incasu
    tanah milik penggugatpenggugat kepadaTergugat yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelassehingga penggugat Ramli bin Umar pernah menanyakan hal ini kepadahalaman 4 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNA10.11.Tergugat Ill tetapi tidak ada tanggapannya dan kemudian penggugatpenggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yangkebetulan penggugatpenggugat menjumpai Pak Syahril dan olehpenggugatpenggugat menanyakan uang ganti rugi tanah milik penggugatpenggugat dibayar kepada Abdullah Incasu
    onduidelijk), sehingga gugatan aquo mengandung cacat formilyang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), denganpenjelasannya: Bahwa alasan poin 6 (enam) gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan: "dalam pembebasan tanah untuk jalur Rel Kereta Api olehPanitia pembebasan tanah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) sementara sisa uang sebesarRp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) oleh panita pembebasan tanahmenyerahkan kepada Tergugat incasu
    (tigaratushalaman 7 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNAjuta rupiah) oleh panita pembebasan tanah menyerahkan kepada Tergugat incasu Abdullah merupakan alasan yang sangat tendesius, ceroboh danmengadangada, karena Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugitanah objek sengketa sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah);4.
Register : 25-05-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 109/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Agustus 2011 — PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL; 1. BUPATI KUTAI TIMUR; 2. PT. KALTIM NUSANTARA COAL;
13173
  • Kaltim Nusantara Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 2008 (vide bukti TIL Intv2) serta berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/ K.148/2010 TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.Kaltim Nusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 15.560 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur
    Ridlatama Tambang Mineral (incasu Penggugat)diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2007 dan IUP Eksplorasi PT.
    RidlatamaTambang Mineral (incasu Penggugat) diterbitkan pada tanggal 9 April 2008;7 Bahwa terdapat kejanggalan administrasi terhadap IUP Penggugat Nomor:37/02.188.45/HK/TV/2008 tanggal 9 April 2008 nomor tersebut tidak adadiregister yang ada dan benar adalah 188.4.45/37/H/K/I/2008 pada tanggal 17Januari 2008, nomor tersebut diperuntukkan untuk penunjukan SekretarisKabupaten Kutai Timur untuk menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) atas Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum Penerimaan pajakpenghasilan
    Ridlatama TambangMineral (incasu. Penggugat), dan apabila benar terbukti agarmengadukannya ke penegak hukum; e Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Him. 13 dari 18 him. Put.
    Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi Menteri Kehutanan ;10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (in casu Tergugat) adalah mendukungpengenaan sanksi bagi perusahaaan yang tidak memenuhi prosedur, ketentuandan peraturan serta perundangundangan yang berlaku dalam hal penggunaankawasan hutan dan izin pinjam pakai ~~ kawasan shutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 434/Pdt.G/2020/PTA.Sby
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding melawan Terbanding, Turut Terbanding
10128
  • Bank Mandiri (persero) Jember, namunhal tersebut tidak berakibat hak milik atas kedua obyek sengketa tersebut secaralangsung (serta merta) berpindah kepemilikannya (transfer of bilonging) daripenerima pinjaman (incasu,debitur) kepada pemberi pinjaman (incasu, PT BankMandiri (persero) Jember/kreaitur), sebab hubungan hukum keperdataan dalamperjanjian hutang piutang adalah Schuld and Haftung, dimana penerima pinjamanuang (incasu, Terbanding/debitur) berkewajiban melaksanakan prestasi, yaituberkewajiban
    melunasi hutangnya, sedangkan pemberi pinjaman uang (incasu,PT.