Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas dicantumkanHutang Pokok Rp.87.500.000,00 ( delapan puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah ) pada hal jumlah pinjaman yang disetujui adalahRp.80.500.000,00 ( delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah ) sesuaiperhitungan yang dibuat oleh Tergugat Il dan Perjanjian Kepatuhan danKetaatan Refinancing yang menjadi dasar dibuatnya Surat PerjanjianPembiayaan Konsumen tersebut diatas;5.

Menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dibidangPerusahaan Pembiayaan ;danHal 22 dari 37 hal Putusan No.735/Pdt.G/2014/PN.JktSel3. Memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaanperusahaan yang sebenarnya ( vide pasal 3 PMK Nomor :166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan )Pemeriksaan oleh Turut Tergugat dilakukan :1. Secara berkala paling kurang sekalidalam 5 (lima) tahun dan/atau;2.

dan KuasaHukum Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masingmasing tertanggal 30Juni2015 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti surat yaitu sebagai berikut:Hal 24 dari 37 hal Putusan No.735/Pdt.G/2014/PN.JktSel8.coFoto copy Perhitungan yang diberikan oleh Tergugat Il kepada ParaPenggugat selanjutnya diberi tanda ......... 0... eee P1;Fotocopy Surat Perjanjian Persetujuan dan Kepatuhan Refinancing tanggal 19Juli 2012 selanjutnyadiberitanda 20..

(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk itu dibuatPerjanjian Persetujuan dan Kepatuhan refinancing dan selanjutnya Penggugatmemilih Tergugat sebagai kreditur ;Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan survey dan atas permintaanTergugat maka Penggugat Il atas nama Penggugat telah menanda tanganiblangko kosong Perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jaminan fidusiadan untuk itu Penggugat telah menerima uang yang di transfer ke rekeningPenggugatseluruhnya sejumlah Rp 68.862,152,00 (enam

Tergugat danTurut Tergugat adalah mengenai pinjaman uang, dimana menurut Para Penggugat: bahwa Penggugat telah melunasi pinjamannya kepada Tergugat I, sedangkanmenurut Tergugat bahwa Penggugat benar telah membayar sebagaian darihutangnya namun belum dilunasi seluruhnya ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan,apakah benar antara penggugat ada melakukan perjanjian dengan Tergugat danIl;Bahwa dari bukti surat bertanda P2 yang merupakan fotocopy SuratPerjanjian Persetujuan dan Kepatuhan

Pasal 53 ayat (2) b undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atasundangundang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo pasal20 ayat (1) a undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerahbbyaitu azas kepastian hukum adalah azas negara hukum yang mengutamakanlandasanlandasan peraturan perundangundangan, kepatuhan dan keadilan dalamsetiap kebyakan penyelenggara Negara ;Bahwa dalam hal mi Tergugat tidak mengutamakan landasan pertauran perundangundangan kepatuhan dan

menikah tersebut pemohon dan termohon telahberhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai anak yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berusia 12 tahun danANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berusia 10 tahun;Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaanrukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2016 rumah tanggapemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan karena diantara pemohon dantermohon samasama sudah tidak ada lagi kepatuhan

yArtinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksabuktibukti, serta memutus gugatan tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonanPemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisinan yang disebabkan diantarapemohon dan termohon samasama sudah tidak ada lagi kepatuhan danketaatan dalam menjalin rumah tangga sudah samasama tidak ada lagi,kemudian

., selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan telahmemberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/XI/LG/AJGIPoA/2021 tanggal 10 November 2021, kepadaHim. 1 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2021/PTA.JKDr.

M.H., selakuDirektur Hukum dan Kepatuhan telan memberi kuasa kepadaDr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LLM., MClIArb., Shofianti Ifada, S.H.

Bahwa setiap kali penggugat berkeinginan untuk menengok orang tuaTergugat melarangnya tanoa alasan bahkan Tergugat sampai mengancamkalau Penggugat tetap mau pergi menengok orang tuanya maka Tergugatmenganggap Penggugat sudah bukan istrinya lagi dengan ucapan sepertiitu sehingga Penggugat patuh dan tidak pernah menengok orang tuaPenggugat selama 3 tahun walau Penggugat merasa kangen sekali denganorang tua Penggugat namun~ karena kepatuhan Penggugat terhadapTergugat selaku suami sehingga keinginan

., Kepala SeksiHukum, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum danInformasi (KIHI) Kanwil DJKN Sulawesi Selatan,Tenggara dan Barat (Sulseltrabar).4) Abryan Aria Kusuma, S.H., Pelaksana SeksiHukum pada Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar.Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2021/PN.Kka5) Ziha Rahmani, Pelaksana Seksi Hukum danInformasi KPKNL Kendari.6) Marlita Dewati, Pelaksana Seksi Hukum danInformasi KPKNL Kendari.Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021yang telah didaftarkan

Oktober 2000 ;

b.Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

c.Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;

d.1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan

dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor : 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;

e.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;

f.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor

: 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;

g.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor : 81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;

h.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

i.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

j.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pematauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo Nomor : 117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

k.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009

Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;10.463.Foto Copy...........Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan

) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian KerugianDaerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor81/R/XVII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor :116/R/XVIIJATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008di Sidoarjo Nomor : 116/R/X VHI.JATIM

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;d. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporanatas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor :52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;e.1 (satu).........@701 (satu) bendel Laporan MHasil Pemeriksaan atas

Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor :80/R/X VUI.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran2007 Nomor : 80/R/XVUI.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerahpada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor : 81/R/XVIILSBY/04/2008tanggal 25 April 2008 ;1 (satu) bendel Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor :116/R/XVIILJATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 diSidoarjo Nomor : 116/R/X VIT.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;1 (satu) bendel Laporan Hasil Pematauan atas Penyelesaian Kerugian DaerahTahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di SidoarjoNomor :

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2007;Pasal 4 ayat (1):Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuandengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;Pasal 29 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;2.

Putusan Nomor 396/B/PK/PJK/2015Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SuratPemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas danmenandatanganinya;Pasal 29 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Penjelasan:Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenangmelakukan pemeriksaan untuk:a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Bahari DwikencanaLestari, hasil review dituangkan dalam cheklist Uji Kepatuhan Nomor :KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehatihatian diantaranya disebutkan :Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan pengikatan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku serta menjamin kepentingan Bank, namun petunjuktersebut tidak dilaksanakan oleh Radiyasto, Titin Indriany dan Darul Adzli,hal ini terlinat dari kondisi pelaksanaan sebagaiberikut : 2222222222 2ene nnn n een n eensa.

KN ; 17)1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; 18)1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; 19)1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; 20)1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. BahariDwikencana Lestari ; 21)1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23Nopember 2010 ; n 2 nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn en nen ne nee22)1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT.

Atakana Company ; 227 "42)1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Banguanan No 2 atas nama PT.Bahari Dwikencana Lestari ; 43)1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005 ; 44)1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; 45)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri MaksimumRp

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2007menentukan sebagai berikut:Pasal 4 ayat (1) :Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SuratPemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.Pasal 29 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/20152.4.2.5.b.

Kaitannya dengan kasus initeknik yang digunakan oleh pemeriksa merupakan salah satu teknikyang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memenuhikewajiban perpajakannya;Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan ditemukanfakta bahwa dari koreksi DPP PPN yang atas penyerahannyaterhutang PPN sebesar Rp3.622.944.399,00 terdapat penyerahansebesar Rp1.561.949.216,00 yang telah dikeluarkan invoicepenjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya

Juanda IllNomor 79, Jakarta Pusat, diwakili oleh Budi Mulyo Utomoselaku Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.

Kredit ;Pengkajian satuan kepatuhan ;Pendapat direktur pemasaran ;Pendapat direktur utama ;Surat penegasan kredit nomor : DIR/156 tanggal 17 Februari 2010 ;Tanda terima jaminan (penyerahan 3 SHM ke Notaris) ;Cover note (surat keterangan notaris) ;Surat pemberitahuan persetujuan kredit No. AMB/02/512 tanggal 19 Februari2010 ;Perjanjian kredit ;Surat kuasa (pemotongan termin) ;Surat penyaluran termin melalui bank Maluku cabang utama (dari CV. Anekaditujukan kepada Ny.

DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian KreditModal Kerja (KMK) kepada Kontraktor ;Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi ;Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata kerja direktur kepatuhan ;Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 ;Buku Pedoman Pemberian Kredit ;Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (buku tanah haktanggungan) Nomor :6066 dan Nomor 5945 ;Notaris Pattiwael Nicolas, S.H.

DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian KreditModal Kerja (KMK) kepada Kontraktor ;Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi ;Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata kerja direktur kepatuhan ;Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 ;Buku Pedoman Pemberian Kredit ;Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (buku tanah haktanggungan) Nomor :6066 dan Nomor 5945 ;Notaris Pattiwael Nicolas, SH.

., Jabatan Sub Bagianbantuan Hukum, Pelaporan danHalaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2017/PTUNJK T10.LI.12.2:14.15.16.17.18.Kepatuhan Internal kanwil DJP JakartaPusat;Sri Wahyudi, S.E., M.M., Kepala Seksi Penagihan,KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga;Yanto, Juru Sita, KPP Pratama Jakarta gambit Tiga;Budi Septya Armanto, Juru Sita, KPP Jakarta GambirTiga;Ade Selvia Permana Putri, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum Direktorat PeraturanPerpajakan Il;Herman ButarButar, S.H., Pelaksana SubditBantuan

"Ketat" adalah pengecualian informasi publikharus dilakukan dengan pengujian konsekuensi secara seksamadengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatuhan dankepentingan umum.

pasal 2 ayat 1 Undang Undang KIP menyatakan bahwa setiap Informasi publik bersifat terbuka dandapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan pasal 2 ayat 2Undangundang KIP menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikanbersifat ketat dan terbatas;Menimbang bahwa bersifat ketat maksudnya adalah Pengecualianinformasi publik harus dilakukan dengan pengujian konsekuensi secaraHalaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2017/PTUNJKTseksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatuhan

oleh terdakwa ALIMUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wibbertempat di Perumahan Deltasari Indah Blok AY Nomor 34 RT.0O1 RW.12 DesaKureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. 4.Dengan..........ee 13134.Dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum ; Bahwa yang dimaksud dengan memilik secara melawan hukum berarti melakukanperbuatan apa saja yang yang bertentangan dengan ketentuan Undangundang maupunnilai kepatuhan

Bahwa maksud tujuan terdakwa ALIMUHAMMADE mengambil (satu) unit water pomp merk Shimizu warna biru tuamilik saudara EMI tersebut adalah untuk dimiliki barng tersebut sebagaimanabertentangan dengan ketentuan dan nilai kepatuhan yang hidup dalam masyarakat.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelisperbuatan dari Terdakwa tersebut telah dapat memenuhi unsur dari pasal yang telahdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh

23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannyapada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan,gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dandapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S1744/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 a quo;bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur antara lain:Pasal 22(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013) diatur antara lain:Pasal 41(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannyapada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan,gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dandapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S1746/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 a quo;bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur antara lain:Pasal 22(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013) diatur antara lain:Pasal 41(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaanrukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Januari 2017 rumahtangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ; Masalah ekonomi yang selalu merasa kurang sehingga termohon sudahtidak ada kepatuhan dan ketaatan terhadap pemohon selaku suaminya,apabila pemohon pergi kemasjid untuk melakukan sholat berjamaahselalu disuruh pulang tanpa alasan yang tepat dan selalu cemburuterhadap

Bahwa saksi menmgetahui semula rumah tangga pemohon dantermohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudiansejak bulan Januari 2017 rumah tangga pemohon dengan termohonmulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena masalah ekonomi yang selalu merasa kurangsehingga termohon sudah tidak ada kepatuhan dan ketaatanterhadap pemohon selaku suaminya, apabila pemohon pergikemasjid untuk melakukan sholat berjamaah selalu disuruh pulangtanpa alasan yang tepat dan selalu

CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudahberhubungan cinta sejak lama dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyasehingga menikah adalah alternatif yang terbaik bagi keduanya dan berdasarkanketerangan Pemohon bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat halangansecara syari untuk untuk melakukan pernikahan karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun usia calon mempelai lakilaki masih dibawah umur 19tahun dan kehendak mengajukan permohonan dispensasi nikah ini dapat dinilaisebagai manifestasi kepatuhan

Dalam praktiknya, dalam pengambilan persetujuan kredit tidakpernah dilakukan melalui rapat Komite Kredit;g Kemudian persetujuan kredit diajukan kepada Direktur Kepatuhan(mulai Agustus 2017) sebagai pihak yang mengetahui (form persetujuanDirektur Kepatuhan);h. Berkas kredit selanjutnya diserahkan AO kepada Admin Kredit untukdilanjutkan pada proses perjanjian kredit.

Kemudian persetujuan kredit diajukan kepada Direktur Kepatuhan(mulai Agustus 2017) sebagai pihak yang mengetahui (form persetujuanDirektur Kepatuhan).h. Berkas kredit selanjutnya diserahkan AO kepada Admin Kredit untukdilanjutkan pada proses perjanjian kredit. Jika nasabah baru, maka AdminKredit akan menyerahkan copy KTP kepada CS untuk dibuatkan datamaster tabungan kemudian CS akan konfirmasi kepada Admin Kredit bahwadata master tabungan sudah diinput.i.

Kepatuhan).

YunitaFedhi Astri selaku Direktur Operasional dan Direktur yang MembawahkanFungsi Kepatuhan Periode 12 Agustus 2016 sampai dengan 18 Maret 2019PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.

YunitaHalaman 153 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BonFedhi Astri selaku Direktur Operasional dan Direktur yang MembawahkanFungsi Kepatuhan Periode 12 Agustus 2016 sampai dengan 18 Maret 2019PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera, yang menerangkan padapokoknya SDRI. YUNITA FEDHI ASTRI selaku Direktur Operasional danDirektur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Bontang SejahteraPeriode 12 Agustus 2016 sampai dengan 18 Maret 2019 dinyatakan TidakLulus, yang mengakibatkan SDRI.

Gugatan karenainginmeminta perlindungan dan pengayoman hukum di Pengadilan NegeriUngaran agar haknya keluarganya kembali dan agar Obyek Sengketatidak tereksekusi melalui lelang di tempat Tergugat III karena masih adaniat baik Penggugat untuk menyelesaikan perkaraNomor:21/Pdt.Eks.HT/2018/PN.Unr ;Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini agar memerintahkan kepada para pihak yaitu Tergugat , Ill, IIIdan IV untuk Menghormati proses hukum dan menjalankan tujuanhukum yaitu: kepatuhan

, keadilan dan kemanfaatan sehingga tercapalkemakmuran dan perdamaian ;Bahwa apabila para Tergugat tidak menghormati dan tidak mematuhiproses hukum dengan tetap melaksanakan lelang Obyek Eksekusi /Obyek Sengketa maka dapat dinyatakan tidak menjalankan salah satuTujuan Hukum yaitu KEPATUHAN;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 522/Pdt/2020/PT SMG26.27.Bahwa apabila dalam pelaksanaan lelang Obyek eksekusi/ObyekSengketa nantinya dinyatakan ada pemenangnya maka Penggugat akanmeminta ganti kerugian Materiil