atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggarPasal 363 Ayat (1) ke4, 5 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebutharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

DIMAS.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut MajelisHakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke4KUHP telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsideritas makadengan telah terbuktinya dakwaan primair, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

(1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangHal. 29 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2015/PN Pbu30Narkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakimdakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmenurut hukum dengan kualifikasi Menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

terdakwa secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana dandibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa agar Majelis Hakimmemberikan hukuman yang seringanringannya, akan dipertimbangkan oleh MajelisHakim nanti dalam mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagidiri terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat adanyabukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf

berdasarkan uraianuraian tersebut di atas,diperoleh fakta fakta bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah menuruthukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam Dakwaan KeempatPasal 88 Jo Pasal 76 Undangan undangan Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak dan dengan demikian dakwaan tersebut di atastelah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf

Narkotika Golongan Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebutmaka Terdakwa telah terbukti perobuatannya memenuhi unsurunsur dari pasalHal 20 dari 23 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bppsebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

KHUMAIDI, Yang disita menurutketentuan peraturan/Perundangundangan dan telah diajukan ke muka persidangan,maka mengenal statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, makakepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksuddalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan Straaf maat(lamanya pidana yang akan dijatuhkan ) kepada terdakwa, terlebin dahulu akandipertimbangkan

Hakim oleh karena semua unsurdalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakimdakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmenurut hukum dengan kualifikasi Menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Hakim Amin, Msi, yang dalam kedudukannya selakupengendali pelaksana kegiatan, tidak mungkin melahirkan kebijakan voorfinancering sharing, sehingga unsur delik inti pada dakwaan primairmelawan hukum formil yang mensyaratkan kesalahan berupa sengajasebagai kepastian tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Aquo,karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut(Geen straaf zonder schuld) ;000 02 2nen nn nennennn=Tentang Dakwaan SuDSIalr: 22 ennn nnn nn nn ene neem nnn enensBahwa mengenai

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakimdakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukumdan meyakinkan dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan I bukantanaman ;2 22222 nnn anne nnn nnn nnn nnn nen nnn nee nnn n eenMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti danterhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana: Dengan terangterangandan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan lukalukaMenimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat melepaskan Para Terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf untuk menghapus hukuman (Straaf

yaitu melanggarPasal 360 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslahdinyatakan bersalah dengan kualifikasi Karena kKelalaiannya menyebabkan oranglain mendapat luka berat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti,maka terhadap dakwaan Subsidiair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi; 30Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

menilaibahwa unsur melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakantersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitumelanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dandidalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yangHal 29 dari 34 Putusan No.177/Pid.Sus/2014/PN.Nnk30menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

ayat (1) ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringanringannya,mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melaluipenjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

terdakwatelah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umummelanggar Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP, oleh karenanya terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu PenuntutUmum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

114 ayat (1Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun ;Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaindidakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti ndakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan pidana tanpa kesalahan (geen straaf

dakwaanSubsideiritas, dimana dakwaan Primeir telah terbukti maka dakwa subsideiritastidak perlu dipertimbangkan lagi ;Hlm 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pidanatersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal mana sesuaidengan asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 374 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya terdakwa mintahukuman yang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebutakan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusaninl;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf

Hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada pelakubertanggungjawab atas perbuatannya saja.Para pakar hukum Belanda dan Indonesia juga para pakar hukum yangmenganut asas common law, hingga saat ini mengakui, asas tiada pidanatanpa kesalahan (Geens Straaf Zonder Schuld).

ahli dengan sebaikbaiknya dan semampumampuyang dimilikinya menerangkan di bawah sumpah bahwa delik penggelapantidak bisa terjadi karena culpa atau pembiaran yang ditandai denganrumusan kalimat yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP dengansengaja.Hakim Judex Facti Keliru Melanggar Asas LegalitasBahwa sebagai bahagian dan Asas Legalitas adalah; asas tiadapenghukuman tanpa terlebih dahulu ada undangundang yang mengaturnya,asas non analogy, asas non retroactive, asas tiada pidana tanpa kesalahan(Geen Straaf

Wirjono Projodikoro AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia,Penerbit PT.Eresco, Bandung, 1986, hlm. 70, 7 172 menyatakan:pada tanggal 14 Februari 1916 ada satu putusan dan Pengadilantertinggi di Belanda (Hoge Raad), yang secara tegas membenarkanpendapat yang kedua ini, yang menganut semboyan tiada hukumanpidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld).

GramediaPustaka, Jakarta 2003. him. 49. menyatakan;Karena itu, dalam hukum pidana materiil, sangatlan penting asas(materiil): tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld).Semua sarjana hukum dianggap mengerti bahwa kesalahan (schuld) ituhanya bisa dinyatakan ada setelah dua unsur materiil yaitu perouatandan sikap batin dibuktikan, lihat penjelasan para ahli dalam bukunya yangdisebutkan di atas.Hal. 53 dari 98 hal. Put.

No. 108 /Pid.B/2014/PN Skt.26hukum yang berlaku, sesuai dengan asas hukum geen straaf zonder sculd tidakada pidana tanpa adanya suatu kesalahan, tentunya dari asas ini dapat dipahamibahwa, tidak seorangpun dijatuhi hukuman tanpa ada suatu perbuatan yangdilakukan dengan melanggar hukum;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah merupakan proses balasdendam dari Negara kepada terdakwa, tetapi penjatuhan hukuman lebih menitikberatkan kepada aspek mendidik kepada terdakwa, agar dikemudian hari terdakwatidak