Ditemukan 4099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adjudikasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 5 April 2016 — DADI RAHMANHADI, S.H., M.H., bin SURAHMAN;DK
156 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 770 K/PID.SUS/201512.13.14.15.16.17.ada penegasan lebih dahulu dari BPN R.1, Apabila tanah milik adat yang belumditegaskan menjadi tanah Landrefrom maka dalam pembuatan sertifikatnyaharus melalui proses Ajudikasi, Prona atau Rutinitas;Bahwa para Terdakwa dalam perkara a quo telah melakukan kesalahan yaitudengan sengaja menggunakan tanahtanah yang bukan tanah objekLandreform dalam kegiatan Redistribusi Tol sehingga menyimpangi Juklak danpedoman yang telah ditentukan;Bahwa para Terdakwa dalam pelaksanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1477 — 1038
  • TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;6.Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Februari2018 lalu digugat oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2018 yangdiputus oleh Majelis Ajudikasi Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2018;Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 471 ayat (1) UndangUndang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:Ayat (1);sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalamPasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upayaadministratif di Bawaslu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2851 — 3693
  • Setiap etika bisa dibawa keranah profesionalitas karena didalam profesionalitas yang utama adalah soal keyakinan tapi untukmengerti apakah orang itu profesional atau tidak profesional jangandihukum secara ajudikasi, dalam etika yang dilihat adalah tindakantindakan lahiriah;Bahwa Ahli punya bayangan setidaktidaknya dalam etika itu bentuknyamediasi.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
642 — 368
  • pendaftaran tanah danmengurus untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Halaman 7 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srg.Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah yang mana menyebutkan mengenai alatbukti tertulis yang harus ditunjukan kepada Panitia Ajudikasi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
71 — 27
  • sebagaimana selengkapnya dalam surat jawabannya, Majelis Hakimtidak sependapat dengan jawaban Tergugat II tersebut karena Tergugat II hanya menafsirkan sendiriisi peraturan tersebut yang isi selengkapnya adalah :Pasal 24 ayat (1) : untuk keperluan pendaftaran hak, hak ataas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibuktitertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehPanitia Ajudikasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
PURJIO, SH, MH
Terdakwa:
RUDI HARNOTO Bin KASDANI.
162 — 108
  • Pemalang Nomor: 101.2/KEP-33.27/I/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis,

    1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/537 Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang periode 2012 2018 atas nama Sdr.

Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
182 — 78
  • Bidang Tanah (daftar isian 201C)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peta Bidang Tanah yangbersangkutan tidak diumumkan dengan menggunakan Daftar isian 201Bdi kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Lurah letak tanah selama60 (enam puluh) hari;Bahwa hal sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) diatas tidakTergugat V lakukan dikarenakan tanah obyek gugatan aquo berasal dariTanah Konversi Hak Hak Lama atau Tanah Hak Milik Adat dan ataubukan merupakan pendaftaran Tanah secara Sistimatik (obyek Ajudikasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2561 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — SYAFRUDIN CHATIB, DKK VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, DKK
161 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian itu melanggar ketentuanPasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997diatur halhal sebagai berikut:(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal darikonversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, kKeterangan saksidan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannyaoleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 54/Pid Sus/TP.Tipikor/2015/PN.Ptk
Tanggal 18 April 2016 — M.RIDUANSYAH H.M.G, SH ALIAS ATONG BIN H. MUHAMMAD GUDANG
355 — 230
  • Rudi Agustiawan, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kubu Raya, sebagai kepala seksi HTPT (Hak Tanah danPengukuran Tanah) yang dalam proses pensertifikatan tanah bertugasmeneliti berkasberkas permohonan tanah; Bahwa proses pensertifikatan tanah diantaranya adalah pengukurantanah, membuat peta bidang, turun ke lapangan melalui Panitia Ajudikasi,melakukan pencocokan dengan data phisik, memeriksa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
280 — 915
  • crime, yaitu. kejahatan luar biasa, yang oleh karenanya menuntutdiperlakukan secara luar biasa pula;469Menimbang, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan core filter, sebabmelalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian(bewjskracht) dari setiap alat bukti akan dijadikan seorang terdakwa terbukti atautidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepadanya itu;Menimbang, bahwa perlu diketahui pula bahwa secara teknis yuridis, terhadapsetiap perkara sebelum sampai pada tahap ajudikasi
    di pengadilan, prosespembuktiannya itu sendiri sebenarnya telah berlangsung sejak tahap pra ajudikasi,yaitu tahapan di mana aparat penegak hukum berusaha untuk menemukan buktibukti, untuk kemudian dengan buktibukti itu. penuntut umum lalu mendakwaseseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1373 — 2379
  • Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batasditetapkan oleh Menteri.Pasal 18:Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyaidengan suatu hak yang belum terdaftar atau yangsudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambarsituasinya atau surat ukur / gambar situasi yang adatidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya,dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,berdasarkan penunjukan batas
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
415 — 414
  • Pasal24 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa: Untuk keperluanpendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangansaksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadarkebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanahsecara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalampendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untukmendaftar hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Putus : 07-06-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pid B/SUS/2011/PN-LP
Tanggal 7 Juni 2012 — Nama lengkap : H. HADISYAM HAMZAH, S.H. Tempat lahir : Lubuk Pakam; Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 April 1965; Jenis kelamin : Laki- laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Mesjid II Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Camat Galang); Pendidikan : Sarjana (S-1);
63 — 4
  • pada pembuktian pembuktian haklama karena belum bersertifikat;e Bagaimana proses pembuktian hak lama yangditentukan dalam Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1dan 2 yaitu:Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasaldari konversi hak hak lama dibuktikan dengan alat alat buktimengenai adanya hak tersebut berupa bukti bukti tertulis,keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yangkadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT AMBON Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TITTO JAELANI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
914 — 254
  • Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit.
13. 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI cabang ambon a.n. Tagop Sudarsono Soulisa periode tgl 18/07/2016 s.d 15/07/2019, dengan no. rek : 1603688880.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1318 — 940
  • batas bidangbidang tanah;c. pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah danpembuatan peta pendaftaran;d. pembuatan daftar tanah;e. pembuatan surat ukur.Pasal 18.Halaman 45 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatuhak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum adasurat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang adatidak sesual lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan olehPanitia Ajudikasi
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
406 — 1199
  • Kreditor Pemegang Hak Tanggungandibuatkan Grosse Akta yang fungsinya adalah sebagai tandabukti hak.Bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 60 ayat (6) dariPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 dimaksud, yang mentapkanbahwa:Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yangberkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukumpidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulisyang diserahkan dan Panitia Ajudikasi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-05-2024 — Putus : 17-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 17 September 2024 — Penuntut Umum:
2.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
3.ZANUAR IRKHAM, S.H.
4.SUDARMAJI, S.H.
5.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
6.HERMANTO HARIADI, S.H.
Terdakwa:
PUTRI MUNIRA
61 — 66
  • di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Subhan, S.ST, S.H;
    2. 1 (satu) buah Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02844 atas nama Terdakwa Putri Munira dengan luas tanah 10.000 M2 (100 are / 1 Ha) yang terletak di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 12-01-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Palupi Wiryawan
2.Fengki Indra
3.Meyer Volmar Simanjuntak
4.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
5.IKHSAN FERNANDI Z
6.RICHARD MARPAUNG
7.ERLANGGA JAYANEGARA
8.MUHAMMAD HADI
9.RAKHMAD IRWAN
10.MASMUDI, S.H
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
178 — 256
  • Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit;

    126 1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 00449, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.00462, Nama Pemegang Hak Fidad Bahaweres dengan Surat ukur tgl 10 Oktober 2019 No, 00462/2019, Luas 2326, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, a.n.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.ERLANGGA JAYANEGARA
4.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
5.MUHAMMAD HADI
6.MARTOPO BUDI SANTOSO
7.AGUS SUBAGYA
8.RICHARD MARPAUNG
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
395 — 118
  • Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit.

    13. 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI cabang ambon a.n. Tagop Sudarsono Soulisa periode tgl 18/07/2016 s.d 15/07/2019, dengan no. rek : 1603688880.