Ditemukan 4343 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. GODLIEF RICHARD POYK
Tergugat:
1.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
2.Dewan Pengawas LPP RRI
287361
  • administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yangmengatur upaya administratif tersebut.(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidakmengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 tahun2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administrative haruslah di dasari
Register : 28-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1651/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
204132
  • Bahwa kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Gugatannya pada poin 16 dan 17 halaman 6 tidak beralasan,karena Perjanjian Musyarakah ini di dasari kekeluargaan yangberlandaskan nilai Islam sehingga sangat tidak mungkin Tergugatmelakukan halhal yang bertentangan dengan nilainilai Islam.
Upload : 15-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 25/PDT/2016/PT.DPS.
DJONIE,Dkk. Melawan JUWIR,Dk. JUWIR,Dkk. Dan SATYA LAKSANA
5823
  • Disamping perjanjiantersebut harus memenuhi syarat objeknya terdaftar di kantor pertanahan yangterpenting adalah, bahwa peralihan hak atas tanahnya harus di dasari kausalyang halal(penyebabpenyebab terjadinya peralihan hak tersebut tidak kabur,tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, jika pemegang kuasahanya berwenang melakukan pengurusan saja bukan berwenang melakukanperalihan hak sebagai pemilik yang sesungguhnya sebagaimana diatur Pasal1817 KUHPerd, sementara materi muatan surat kuasa
Register : 31-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2013 — ISMAIL SALEH;GUBERNUR BANK INDONESIA
11959
  • 2012, perihal Penegasan Penundaan KreditSektor Properti;Berdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor kesengajaan managemen BPDSumselBabel untuk melanggar komitmen kepada Bank Indonesia sesuai suratNo.14/3/DPB 1/UAPBU/P/Rahasia, tanggal 08 Februari 2012 karena Tergugatdi dalam suratnya tidak menegaskan dan menjelaskan secara pasti laranganpemberian kredit sektor properti secara luas termasuk sektorperhotelan ;Selanjutnya mengenai prinsip kehatianhatian yang dituduhkan oleh Tergugatpada dasarnya di dasari
Register : 16-08-2012 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN BANGKALAN Nomor 9/PDT.G/2012/PN.BKL
Tanggal 8 Mei 2013 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PENGGUGAT) HJ. SULISTYOWATI, DKK (PARA TERGUGAT)
927
  • Bahwa ParaPenggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi IV dan Tergugat Konpensi VII,merasa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan namabaiknya, karena perbuatan melaksanakan pelelangan dan perbuatanmembuat perjanjian sewa menyewa, telah di dasari prosedur hukum yang91benar sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkaratersebut; Menimbang, bahwa karena telah mencemarkan nama baik ParaPenguggat Rekonpensi dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 60 /Pdt G/2015/PN Dps
Tanggal 16 Juni 2015 — JUWIR , DK. MELAWAN DJONIE
4838
  • Syarat objektif, dalam ketentuan syarat objektif, objek yang diperjanjikanharus jelas (terdaftar dalam administrasi negara)/dalam kasus ini objeksengketa telah memiliki sertipikat, pemegang hak atas tanahnyamengetahui dan telah menerima penyerahan tanah dari pemilik asal.Disamping perjanjian tersebut harus memenuhi syarat objeknya terdaftardi kantor pertanahan yang terpenting adalah, bahwa peralihan hak atastanahnya harus di dasari kausal yang halal(penyebabpenyebab terjadinyaperalinan hak tersebut
Register : 05-12-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 42/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
GUNTUR SITUMORANG
Tergugat:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN
239123
  • Bahwa terbitnya Surat Perintah Penyegelan dan atau PembungkusanBarang Bukti Nomor : 330/SP.GEL/0013/PPNS/2017 tanggal 27 November2017 adalah di dasari sebagai berikut:A.
Register : 10-11-2020 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
EVIN MARWAN
Tergugat:
1.PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
2.TAUPIKQUR ROPIK
13186
  • Wirjono Prodkadikoro, SH dalam bukunya berjudulPerbuatan Melanggar Hukum Dipandang dasari Sudut Hukum Perdata,menyatakan :Halaman 62:Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt. UtrDalam hal hubungan majikan buruh pengawasan yang seharusnyadilakukan oleh majikikan terhadap buruh, sangat tergantung dari sifatmasingmasing perjanjian perburuhan. Penentuan umum tidak mungkindiadakan.
Register : 22-07-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat VI : Robertus Tan Diwakili Oleh : Robertus Tan
Terbanding/Penggugat : CALVEN LATUPARISA
Terbanding/Turut Tergugat I : Rubiah Musa Banobe
Terbanding/Turut Tergugat II : Erna Theresia Frenci Fomeni - Banobe
Terbanding/Turut Tergugat III : Semi Banobe Alias Gae Banobe
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Oktofianus Logo
Turut Terbanding/Tergugat II : Marce Herin – Pello
Turut Terbanding/Tergugat III : Angelia Lusiana Herin
Turut Terbanding/Tergugat IV : Antonius Herin
Turut Terbanding/Tergugat V : Alosius Gendekiawan Herin
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hirodemus Sianto
7445
  • Kupangyang menyatakan tanah sengketa milik piterBanobe tidak di dasari Alat bukti Yang cukup .bahwa terhadap dalil ini adalah dalil yang keliru, olehkarena bagaimana mungkin bukti Putusan PengadilanNegeri Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JOPutusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017tertanggal 13 juni 2017. (bukti P. 24 S/D P26 ).
Register : 10-04-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 31 Juli 2019 — NURJANAH, dkk.; Melawan; PT. Megasari Makmur, dkk;
15949
  • Hal tersebuttidak benar dan tuduhan tersebut tidak di dasari oleh fakta yang terkesanmengadaada dan memaksakan kehendak.Bahwadalam Posita point20 dalil para Penggugatsangatmenyesatkan yangmenyatakan maka secara hukum PKWT tersebut di anggap tidak pernahada, sehingga hubungan kerja yang terjadi antara para Pengugat denganpara Tergugat didasarkan pada Perjanjian kerja secara lisan.
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
418222
  • Rockstone Mining Indonesia;Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unhe Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
    Rockstone Mining Indonesia;e Di dasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA denganPT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: O1/KSO NIKEL/BPCAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengaturPT.
Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt.Sus-PHI/2015
PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA VS 1. NAGIP TRI SAPUTRA, DKK
5439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada halaman 100 alinea pertama :Bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Penggugatsematamata di dasari oleh :1. Surat Disnaker Kabupaten Karimun Nomor 560/NAKERHU/07/1/2012, tertanggal 9 Januari 2012, tentang Larangan bagiperusahaan granit menggunakan pekerja kontrak/ PKWT (videbukti P2);2.
Register : 27-10-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2016 — Dr. H.M. IQBAL WIBISONO, S.H.,M.H ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
178101
  • Misalnya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 yangmenyatakan bahwa bagaimana mungkin Presiden melantik orang pada saatyang sama orang ini melanggar atau dipenjara;Bahwa Presiden tidak melakukan pelantikan sebagaimana permohonan yangdilakukan oleh KPU yang di dasari oleh surat KPK, apakah bisa dikatakanmelanggar UndangUndang administrasi pemerintahan yang secaraadministrative mengatur soalsoal penundaan. Menurut ahli ini sebenarnyaHalaman 59 dari 85 halaman.
Register : 27-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 481/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT Tri Mar Theo
Terbanding/Tergugat VII : PT SK Pelayaran Indonesia
Terbanding/Tergugat V : Ir. Chairil Anwar Haf
Terbanding/Tergugat III : PT Inti Selaras Tranasia
Terbanding/Tergugat I : PT Mitra Wahyu Prakasa
Terbanding/Tergugat VIII : Kepolisian Daerah Riau Cq. Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau Cq. Subdit I Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau Cq. Unit I Subdit I Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau
Terbanding/Tergugat VI : PT Global Jaya Utama
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Arihono Prabowo
Terbanding/Tergugat II : Amrizal
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Romdhon Fachrudin
7253
  • Bahwa apa yang Penggugat 1 dan Penggugat 2 sampaikan di dalamuraian gugatannya pada butir 1 sampai 60, banyak di dasari atasargumentargumen subjektif menurut pemahaman Penggugat 1 danPenggugat 2 sendiri, didasari atas alasanalasan atau asumsi palsu danmemutar balik kan fakta atau kebenaran yang ada, dimana padafaktanya : Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengalami kegagalandalam melaksanakan Pekerjaan yang pada Perioda 2013, dimanapekeijaannya telah diberhentikan sepihak oleh PT.
Register : 27-07-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 22 Maret 2012 — ZUBAEDAH >< THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU.SH,Cs
10734
  • Menyatakan berdasar hukum Pengembalian uang sebesar Rp0. 000,(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian akibat Pembuatan AKTA NOMOR 87 danAKTA NOMOR.88 tertanggal 31 Agustus 2009 yang di dasari oleh keadaan tipumuslihat kepada TERGUGAT dan atau TERGUGAT II ;5. Menyatakan berdasar hukum Penitipan uang sebesar Rp 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian uang yang telah diterima PENGGUGAT di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat; 6.
Register : 05-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 260/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Tergugat III : PARUMA SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : ROBERT SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Pembanding/Tergugat V : MARLISE SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : HAMONANGAN H.B SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : FARIDA MARTALENA SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : ANITA SIAHAAN Diwakili Oleh : Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H.
Terbanding/Penggugat I : HARLI NURHAWATY BR NAPITUPULU
Terbanding/Penggugat II : SURTINA TAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat I : RUMANTI BR SIANIPAR
Turut Terbanding/Tergugat II : DERISMA BR SIANIPAR
11897
  • Penggugat mengakui bahwa tanah perkaraadalah pemberian dari marga Siahaan kepada anak perempuannyaTunggu boru Siahaan setelah Menikah dengan Martin Sianipar, namundisisi lain Mangasa tua Siahaan membuat pernyataan Pengakuan Hakatas tanah perkara, sehingga memperjelas adanya rekayasa antaraPenggugat dengan pihak lain yang ingin menguasai tanah perkara tanpadidasari bukti bukti dan dasar Hukum yang akurat, dengan demikiansurat pengakuan hak tanggal 20 Agustus 2019 tersbut haruslah ditolakkarena tidak di dasari
Register : 14-02-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Idm
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat:
1.DESI AMBAR WULAN SARI binti R.FRIANA alm
2.DESI AMBAR WULAN SARI Anak Dari R.FRIANA (Alm)
3.H.Kabul
Tergugat:
1.Mangsur bin Moh.Saleh
2.CATU BINTI MOH.SALEH
3.JAMILAH BINTI MOH.SALEH
4.RAWID
5.WARSITI
6.MUDIANA
Turut Tergugat:
1.LANI
2.RASYIM
3.TONO
4.H.MIRAH
5.WAHYUDI atau FATIMAH
6.H.KURI'AH
7.AHMAD RASITA
8.H.KABUL
9.WAWAN
10.RASIDIN
11.PARTO
12.ICHLAS SANUSI
13.AHMAD COSIM
14.ERNAWATI
15.UMI
16.MUNADI
17.NUNUNG
18.IWAN atau ANTON
19.H.RALI atau ANTON
20.ENDANG CIPTO
21.ASORI atau MARYAM
22.MIFTAH atau WARTAM
23.FAUJI
24.WAWAT
25.H.TASWAN atau H.ESA
26.MADRASAH AL FIRDOS
27.H.UDIN atau LANI
28.LISA
29.H.KHOLIL
30.KARSAM
31.H.DODI
32.H.UDIN
33.H.YAYAT
34.MUSLIK
35.SUGENG
36.H.MAMAT
37.SADIAH
38.PA'I
39.BASIROH
40.TARINI
41.SARNITI
42.DIDI
43.RAHAYU
44.LATIFAH
45.KARSAM atau TOPAN
46.RASBAN
47.H.TARYUDI
48.SOLIKIN
49.CASMA
50.HJ.TURIA
51.MAMAT
52.KASIR
53.ERNI
54.WALUJO
55.H.ERI JAKARIA
56.DULKARIH
57.BANG NAPI
58.IIN
59.ATO
60.H.JAJAT

13632
  • setiap hariatas keterlambatannya apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidakmelaksanakan Putusan Ini , Terhitung sejak putusan ini dapat di laksanakanmenurut hukum sampai dengan di laksanakan oleh Para Tergugat dan Paraturut Tergugat;Bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat di dasari Bukti Bukti otentik dandapat di pertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran, MohonKiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu C.g.
Register : 15-07-2009 — Putus : 13-01-2010 — Upload : 01-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 206/PID.B//2009/PN.SMP
Tanggal 13 Januari 2010 — BENNY IRAWANTY
13026
  • adanya perampingan struktur organisasi menjadi 2 ;Bahwa benar dasar di keluarkannya PERDA No.2 tahun 2006 adalahberdasarkan PP no.8 tahun 2003, perubahan dari PP No. 84 tahun 2000yang harus di laksanakan ;Bahwa benar dengan adanya perampingan struktur organisasi ke 17 orangyang terkena perampingan jabatan, secara otomatis berhenti dari jabatannyatersebut, dan statusnya menjadi staf tanpa menunggu surat pemberhentiandari Bupati dasarnya adalah PERDA No.2 tahun 2006 ;42Bahwa benar hal tersebut di dasari
Register : 12-12-2012 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 160/Pdt.G/2012/PN.Pbr
Tanggal 4 Juni 2014 — Benny Luhur VS Sdr. Kadeni, Dkk
18570
  • puluh tujuh) halaman10 (sepuluh) PositaGugatan Penggugat yang pada intinya berisikantentang permintaanPenggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan apabilaTergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam perkaraAquo yang sudahberkekuatan Hukum tetap, sehubungan dengan halini juga sepantasnyalahPutusan Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBRditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterimakarena alasan permintaanPenggugat tersebut tidak di dasari
Register : 22-07-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat VI : Robertus Tan Diwakili Oleh : Robertus Tan
Terbanding/Penggugat : CALVEN LATUPARISA
Terbanding/Turut Tergugat I : Rubiah Musa Banobe
Terbanding/Turut Tergugat II : Erna Theresia Frenci Fomeni - Banobe
Terbanding/Turut Tergugat III : Semi Banobe Alias Gae Banobe
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Oktofianus Logo
Turut Terbanding/Tergugat II : Marce Herin – Pello
Turut Terbanding/Tergugat III : Angelia Lusiana Herin
Turut Terbanding/Tergugat IV : Antonius Herin
Turut Terbanding/Tergugat V : Alosius Gendekiawan Herin
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hirodemus Sianto
6047
  • Kupangyang menyatakan tanah sengketa milik piterBanobe tidak di dasari Alat bukti Yang cukup .bahwa terhadap dalil ini adalah dalil yang keliru, olehkarena bagaimana mungkin bukti Putusan PengadilanNegeri Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JOPutusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017tertanggal 13 juni 2017. (bukti P. 24 S/D P26 ).