Pelanggaran Golongan III (P III):TS3 = TS1 + TS2.Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) angka 1 huruf a Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik : Pelanggaran Golongan (P I):Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut :a.

kewenangannya dalam melakukan perhitungan TagihanSusulan dalam perkara a quo.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru berkenan untuk memutus sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan bahwa Tagihan Susulan Tergugat/Pemohon/Konsumensebesar Rp. 10.000,000, sesuai dengan Perhitungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 21 ayat (1) angka 3 Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik4.

Fotocopy Form Perhitungan Tagihan Susulan P2TL berdasarkan siste AP2T,diberi tanda bukti P4;5.

Tagihan Susulan terhadapPelanggan/Komsumen/Tergugat yang sudah tentu akan dilakukan perhitungan yangdidasarkan atas dasar perhitungan bisnis dan harus mengasilkan keuntungan bagipihak Pelaku Usaha/Pemohon/Penggugat, sedangkan di sisi lain pihakTermohon/Tergugat/Konsumen yang sedang mengalami masalah atauketerlambatan dalam pembayarannya tersebut mengingikan adanya keringanandalam pembayaranya tersebut, sedangkan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) akan memutuskan perkaranya tersebut sesuai

perhitungan tidakjadi dilakukan, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perhitunganVolume yang telah di keijakan Penggugat, setelah disetujui Penggugat, akantetapi tidak terlaksana perhitungan bersama yang di maksud.5.

akan melakukan pengukuran/perhitungan bersama terhadapvolume perkeijaan yang sudah di kerjakan Penggugat, setelah perayaan Imlek(pada bulan Februari) tersebut.7.

Bahwa dari hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tukang ukurnya sdr. Samsuri, dan Tergugat di didampingitukang ukurnya Sdr.

Menyatakan perobuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidakmengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tkangnya sdr. Samsuti,dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didampingi tukangukurnya sdr.

Foto copy data perhitungan cut, tanggal 28 Januari 2015 dan data perhitunganfill, 28 Januari 2015, yang dibuat oleh PT. Salam Damai (Bukti T/PR5) ;10.Foto copy hitungan volume potong/timoun PT. Salam Damai, opname 2, 22Maret 2015 (Bukti T/PR6) ;11.Foto copy Berita Acara Join Survey/Pengukuran Situasi PT. Salam Damai(Bukti T/PR7) ;12.Foto copy perhitungan kelebihan bayar, yang dibuat olen Kim Siang, DirekturPT. Salam Damai (Bukti T/PR8.1) ;13.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.017.607.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp 814.086.1:Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 203.521.5PPN (10/100xDPP) Rp 20.352.1.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan keberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan keberatan adalah sebagai berikut : Uraian Penghasilan Penghasilan Kena PPh Terutang Kredit Pajak Jumlah Pajak yangNeto Pajak Kurang Dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 233.548.789.499 233.548.789.499 70.047. 136.700 106.460.065.797 (36.412.929.097)Ditambah/(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 233.548.789 499 233.548.789.499 70.047.136.700 106.460.065.797

Yang terjadi adalah penghapusanpiutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadanganpenghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuktahun 2005 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yangsebenamya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KPK.04/1999;Bahwa Terbanding juga telah melakukan koreksi atas kompensasi kerugian yangPemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding sebesarRp.67.059.907.548,00.

pajak yang terutang seharusnya terutang,diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut : Rp.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alinea ke 4:"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadanganpiutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding(perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudahmemperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih.

Bank diperkenankanmembiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak.Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yangdihitung dari pokok pinjaman/kredit ;Bahwa pada koreksi biaya reinstatement of loan writeoff tahun 2005 sebesar Rp.97.137.149.665, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukandalam aturan

setengah jadi Pemohon Banding yang menurut TerbandingRp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logikadapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harusmengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual PemohonBanding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kaliRp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

= Peredaran Usaha menurut ~ Terbanding sebesarRp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurutTerbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang MasukPemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebihbesar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SuratPemberitahuan, selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yangdiperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga PokokPenjualan menurut

perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimanaperhitungan sebagai berikut : MenurutPemohon MenumtURAIAN , Terbanding KeteranganBanding (Rp)(Rp)Harga Pokok Penjualan:Saldo Awal barang setengah 69.600.000.00 Peredaran UsahajadiPembelian barang setengah jadiSaldo akhir barang setengahjadibarang tersedia untuk diprosesSaldo awal barang jadi138.317.212,00582.600.000,00138.317.212,005.285.831.000,00138.317.212,00 582.600.000,005.217.113.788,menurutTerbanding dihitungdenganmetode GrossupSaldo

akhir barang jadiJumlah Harga PokokJumlah Peredaran Usaha 000,00 HPP + Margin 14%100.000.000,000,00 0,00 Rasio Laba Bruto : HPP582.600.000,00 5.317.113.788, = B0.260.000.00 =14%00663.560.000,00 061.509.718, 582.600.000,00 00 bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhirpersediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar

Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuaidengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Ir.Mukhlisah selaku konsultan perencana dalammelakukan perhitungan analisis harga satuan bahan bangunan proyekmakam Ratu Ebhu tahun 2009 tidak berpedoman pada Keputusan BupatiHal. 4 dari21 hal. Put.

Sampang dan hasil survey harga diMojokerto;Bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli dari PU Cipta Karya Kab.Sampang saudara H.R. Damar P. Effendi ST, M.Si an saksi ahli H. AnmadMusyaffak, ST.

Tim teknis chek list renovasi komplek makam Ratu Ebhutahun 2009 yang telah melakukan perhitungan harga satuan bahan ProyekRenovasi Makam Ratu Ebhu tersebut dengan berpedoman pada StandarNasional Indonesia dan standar harga Bupati SampangNo.188/210/Kep/434.013/2009 dan setelah membandingkan hasilperhitungan harga satuan harga bahan dari perhitungan konsultanperencana telah diketemukan selisin harga dari harga satuan bahan untukpekerjaan kayu di mana perhitungan konsultan lebih tinggi dari hasilperhitungan

No. 1582 K/Pid.Sus/201 1 Tahun Anggaran 2009 dan Harga Satuan Setempat sebagaimana dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,melainkan berdasarkan pada daftar harga satuan dari Dinas PekerjaanUmum dan Bina Marga Kabupaten Sampang dan hasil survey harga KotaMojokerto;Bahwa keseluruhan selisin harga perhitungan konsultan yang tidak sesuaidengan perhitungan saksi ahli merupakan kerugian Negara terdiri dari :a.

Karya Sakti) sebagai pemenang proyekMakam Ratu Ebhu tahun 2009 telah mengajukan penawaran denganberpedoman pada HPS yang disusun oleh Panitia Lelang; Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan RAB milik CV.

Kep 1149/WPJ.07/BD.05/2006tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Penghasilan tanggal23 Juni 2006, dengan ini Pemohon Banding sampaikankeberatan atas penerbitan surat ketetapan dimaksud denganalasan bahwa perhitungan dalam surat keputusan tersebutbelum termasuk perhitungan rugi selisih kurs' tahun 1997sebesar Rp.22.222.774.575,00 dimana dalam SE54/PJ.42/1999tanggal 12 Agustus 1999 butir 2 menyatakan bahwa : WajibPajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengahBank Indonesia atau kurs sebenarnya

1997 sebesar Rp.4.444.554.915,00 (rugiselisih kurs tahun 1997 sebesar Rp.22.222.774.575,00diamortisasi selama 5 tahun) dan diakumulasi dengankerugian tahun 2001 dan menurut SE16/PJ.43/1997 tanggal 27Nopember 1997 dan SE54/PJ.42/1999 tanggal 12 Agustus 1999biaya tersebut dapat diperhitungkan dan dicatat sebagaiamortisasi biaya selisih kurs untuk jangka waktu 5 tahun.Bahwa Pemohon Banding pada prinsipnya setuju biayaamortisasi atas rugi/laba selsih kurs tahun 1998 sampaidengan 2000 dikurangkan dari perhitungan

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 1997, 1998, 1999, dan 2000 terkait denganamortisasi rugi selisih kurs tahun 1997.Bahwa berdasarkan ~ hasil pemeriksaan atas fakta fakta,bukti bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yangterungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkasbanding dan hasil data yang dilakukan Majelis serta uraiantersebut diatas, Majelis berpendapat amortisasi rugiselisih kurs tahun 1997 sebesar Rp.4.444.554.915,00 tidakdapat dibebankan lagi dalam perhitungan

No. 23 B/PK/PJK/2008.Bahwa sesuai laporan BPKP, perhitungan rugi selisih kurstahun 1997 hanya ditujukan untuk perhitungan umumkomersial dan bukan perhitungan pajak sehingga pada waktupemeriksaan untuk pemeriksaan pajak tersebut biayadikeluarkan dari perhitungan biaya penyusutan (termasukitem biaya operasional) dan dihitung sebagai biaya lainlain.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90624/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)69.105.017.068 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 2b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)170.662.660.969 c. Diperhitungkan Halaman 2 dari 10 halaman.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau170.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. ofae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 1.557 .643.901f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 69.105.017.068 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3126/B/PK/Pjk/2018 e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau70.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 70.662.660.969((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 1.557.643.901bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 1.557.643.901tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

Melakukan Perhitungan besarnya Cadangan teknis untuk setiap MasterData Polis tersebut dengan menggunakan methodologi perhitungan yangseharusnya dipergunakan dan dibenarkan oleh Regulator;e. Melakukan perhitungan perkiraan nilai perbedaan antara cadangan teknisdalam Master Data Polis Pertama dan Master Data Polis Ketiga pertanggal31 Desember 2006;f. Memberi penjelasan secara lengkap tentang hasil pekerjaan kepadaTERGUGAT Il;g.

Melakukan perhitungan cadangan teknis setiap polis yang adadalam Master Data Polis menggunakan program komputeryang telah dibuat diatas.b.5. Menyusun laporan Hasil Perhitungan cadangan Teknislsi Laporan merupakan pengungkapan seluruh proses pelaksanaanpekerjaan secara apa adanya dan bersifat independent.

6pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 890.624.497= Rp 712.499.598= Rp 178.124.899PPN = Rp 17.812.490bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 105.540.210Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakAgustus 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Agustus 2007 adalah sebesar Rp617.092.789,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.073.189DPP (80/100xDPP Pk) Rp 858.551Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 214.637PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat mendasarkan perhitungan pembayaran sewa alatberat tersebut sebagaimana perjanjian adalah dihitung Rp285.000,00( dua ratus delapan puluh lima ribu ) perjam ;4. Bahwa Tergugat menyatakan telah membayar biaya sewa alat beratmelalui transfer rekening kepada Penggugat, yaitu uang sebesarRp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) namunterdapat perbedaan perhitungan tentang pembayaran sewa alat berat yangdikeluarkan di Desa Mangkatir dan Desa Kelanis.

Wismanto;Menimbang, bahwaalatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.1 tentang Akta Notaris tanggal 18 Januari 2013 Nomor 07,bukti surat T.2 tentang perhitungan pemakaian alat di Desa Kelanis daritanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016,tertanggal 15 Desember 2016, bukti surat T.3 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Kelanis dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal23 September 2016, bukti surat T.I4 tentang memo tagihan untuk Pak Junaedidari

Hartanudin, dan 2.Norsani;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat Il yaitualat bukti surat T.I1 tentang Surat Pernyataan Tergugat Il kepada MajelisHakim tanggal 15 Juni 2017, bukti surat T.Il2 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Mangkatir dari tanggal 24 Juli sampai 2016 dengan tanggal 08September 2016, bukti surat T.I3 tentang perhitungan pemakaian alat di DesaMangkatir dari tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 08 September 2016, buktisurat T.l4 tentang perhitungan pemakaian

Yadianor dan Saksi Sinyo Aliandomengetahui penyewaan alat dilakukan untuk waktu 300 jam/bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Tergugat yang meletakkan perhitungan sewamenyewa alatberat dengan perhitungan menggunakan Hour Meter (HM), tidak didasarkanpada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa AlatBerat Nomor 012/PSMAB/BTK/07/2016, tanggal 9 Juli 2016 dan PerjanjianSewa Menyewa Alat Berat Nomor 013/PSMAB/BTK/08/2016, tanggal 13Agustus

Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLKsemuanya menyatakan bahwa perhitungan sewa alat berat a quo didasarkanpada perhitungan menggunakan hour meter ( HM ), suratsurat bukti danketerangan saksisaksi tersebut sangatlah berhubungan erat denganpengoperasian alatalat berat dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dasar perhitungan dari pihak Penggugat yang menghitung perbulan/unitRp85.000.000, ( delapan puluh lima juta rupiah ) tanopa menperhitungkan alatberat

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukankoreksi positif DPP PPN sebesar Rp 197.657.257.805,00 berdasarkanhasil cekualisasi peredaran usaha dalam perhitungan PajakPenghasilan Tahun 2004 (vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19499/PP/M.X1/16/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Halaman 28Alinea ke3);b.

Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp 197.657.257.805,00 didasarkan pada hasil ekualisasiperedaran usaha dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2004.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan ujiActual Cost dalam perhitungan Percentage of Completion denganpendekatan Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada SPT MasaPPN Masa JanuariDesember 2004 yang dilampiri Invoice perolehan JasaKena Pajaknya yang disebabkan keterbatasan data yang

Pemohon Banding hanya memberikaninduk kontrak kerja dan tidak dapat memberikan bukti besarnya ContractValue project Telkom, Telkomsel, dan Ipol sebagaimana dilaporkan pada SPTPPh Badan atau Rekapitulasinya;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanActual Cost per project secara global yang disajikan dalam perhitungan labaperproject namun tidak terdapat perincian Actual Cost atau Harga PokokPenjualan yang dijadikan dasar perhitungan Percentage of Completion perprojectnya

seperti perincian dan bukti import equipment, perincian dan buktipembayaran jasa services ke PT Motorola Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanBudgeted Cost secara global yang disajikan dalam perhitungan rekapitulasilabaper project tanpa adanya perincian Budgeted Cost yang dijadikan dasarperhitungan Percentage of Completion per projectnya;d.

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyerahkan buktiberupa:Perincian general Ledger atas Harga Pokok Penjualan Actual Cost Services biayaproyek Tahun 2004 sebesar Rp 501.007.495.019,00;Perhitungan PoC Tahun 2004 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usahaTahun 2004;SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, 2003 dan 2004;Laporan Keuangan;Faktur Pajak Masukan;Faktur Pajak Keluaran;Kontrak Kerja antara Motorola Inc US dengan PT Telkomsel;

arbitrase, dimana dalam pengajuan bukti tertulisPemohon/Tergugat yang beri tanda P9,10 sama sekali tidak ada aslinya ;Bahwa perhitungan kerugian tersebut sangat berbeda dengan perhitungan kerusakanyang menimpa pada kecelakaan alat berat milik Tergugat yang terjadi pada tanggal 18April 2012 yang menimpa pada obyek pertangunggan pada polis Polis AsuransiContractor Plant & Machinery No. 0508131100005.Bahwa berdasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setiap buktidalam persidangan

yang diajukan oleh para pihak harus dibuktikan dan dapatmenunjukkan keasliannya didepan sidang dan dicocokkan dengan aslinya, tidak hanyacukup berupa bukti fotocopy ;Bahwa dengan demikian perhitungan nilai kerugian tersebut didasarkan pada bukti darihasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon dan sangat merugikan pihakTermohon selaku perusahaan Asuransi ;Bahwa bukti perhitungan tersebut, adalah berasal dari perhitungan kerugian pada obyekpertanggungan milik Pemohon sebagaimana diatur dalam

;*Tidak ada pengurangan untuk depresiasi terkait dengan spare part yang digantikannamun nilai salvage/barang sisa klaim harus diperhitungkan3 Bahwa dengan perhitungan kerugian dengan menggunakan formula sebagaimanayang diputuskan oleh Majelis Arbitrase Adhoc sesuai dengan angka (satu) diatas, TERGUGAT/Tertanggung semula PEMOHON Arbitrase tentunyadirugikan karena formula perhitungan tersebut adalah untuk kerugian alat beratyang sama milik TERGUGAT pada saat terjadi klaim pada periode asuransisebelumnya

JakartaPusat pada tanggal 2 Oktober 2013 ;Dasar perhitungan kerugian adalah dari penawaran perusahaan Sing HengHeavy Machinery Limited, Quotation nomor: SPQ/CG/III/2012RI tanggal29 Mei 2012 dengan nilai S$ 240,363.80 (dua ratus empat puluh ribu tigaratus enam puluh tiga koma delapan puluh dollar Singapure) bukanberdasarkan fakta yang tidak benar atau tipu muslihat, karena bukti yangdiajukan kepada Majelis Hakim Ad Hoc adalah asli ;Bahwa sebenarnya perhitungan kerugian Tergugat sehubungan klaim polisnomor

Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2013adalah karena dengan berdasarkan pada perhitungan kerugian berdasarkan padapenawaran perusahaan Sing Heng Heavy Machinery Limited Singapura denganberdasarkan pada fakta yang tidak benar dan adanya hasil tipu muslihat dengan hanyaberdasarkan pada foto copy tanpa ada aslinya dari perhitungan kerugian pada alat beratyang lain, tanpa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa apabila dirinci, maka alasan Penggugat mengajukanpembatalan tersebut adalah

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

:satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 127/ASA/PJK/XII/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan Banding atas sengkdengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengbulan adalah Rp 124.916.696.903,00 Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / = Rp 971.039.580,002) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 20juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh

D asa ohPCUmuire otal Yr djyaie Ore irPemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri /Penyerahan atas Aktiva Tetap yang MenurutTujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidakberwujud dari Luar DaerahPabeand.3 Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak olehPemungut PPNd.5 Kegiatan MembangunSendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TuyranSemula Tidak UntukDiperjualbelikan Diperjualbetikarr:d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau cata c4 ata cS ata c6)Perhitungan

Aspek Material1. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan;2. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitungan SKPKBT PPN MasaPajak Februari 2009 sebesar Rp817.813.446,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh PemohonBanding, dan diajukan keberatan.

Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP810/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN MasaPajak Februari 2009 menjadi sebesar Rp716.592.878,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan banding dengan Surat Nomor: 127/ASA/PJK/XI/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian sebesar Rp. 1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPMenimbangMengingatMemutuskan PPN Masa Mei 2009 menjadi sebagai berikut:DPP cfm Pemohon Banding Rp

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-1) Mutah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan 10 % setiap tahunya;-4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;1) Mutah sebesar Rp. 500.000, Lima ratus riburupiah );2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilanratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON danTERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarangdiasuh Termohon sebesar Rp. 200.000, ( duaratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan10 $ setiap tahunya;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 431.000, ( Empat