• Pemohon:
  DWI WINDU PANCAYATI
  Termohon:
  1.DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN cq KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KANTOR CABANG YOGYAKARTA

• Pemohon:
  SRIJAYA
  Termohon:
  1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
  2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  Turut Tergugat:
  KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FEBRIMAN SIREGAR

  Jabatan Staf Subdirektorat PengadaanTanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2020 Nomor 870/60016.10/IX/2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor244/SK/2020 tanggal 8 Oktober 2020 sebagai Termohon Keberatan II ;Dan3.Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar tempat kedudukan diKomplek Grand Wijaya Center Jalan Wijaya II Blok F No. 36 KelurahanPulo Kecamatan

  Jabatan Surveyorpada Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 5 Oktober 2002 Nomor 154/SRT/PAFSR.SDA/X/2020Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Keberatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Kagyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalamRegister Nomor 241/SK/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sebagai TurutTermohon Keberatan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang

  Photocopy sesuai dengan aslinya Resume Hasil Penilaian Tanah,Bangunan dan Tanaman di Kelurahan Indralaya Mulya, KecamatanIndralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor JasaPenilai Publik Febriman Siregar dan Rekan dengan Surat Pengantartanggal 10 Juni 2020 Nomor 162.1/SRT/PAFSR.SDA/VI/2020, selanjutnyaoleh Kuasa Termohon II diberi tanda T.IIO1 ;2.

  Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah melakukan penilaian atas objektanah dan bangunan milik Pemohon tersebut.

  dan profesional yang telah mendapat ijin praktekpenilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untukmenghitung nilai/narga objek pengadaan tanah, sedangkan yang dimaksuddengan Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari MenteriKeuangan untuk memberikan jasa penilaian sebagaimana djelaskan dalamketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Perpres No.71 Tahun 2012 Jo.Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan juga Pasal 63 Perpres No.71 Tahun2012 Jo.

• Pembanding/Penggugat : Harry Sangari
  Terbanding/Tergugat I : PT BANK DKI Cabang Pembantu Tebet Barat
  Terbanding/Tergugat II : PUNGS ZULKARNAIN DAN REKAN Kantor Jasa Penilai Publik

• Penggugat:
  Horase Edward Sitorus
  Tergugat:
  1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
  2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
  3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

• Angkasa Pura II
  2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
  3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DOLI SIREGAR DAN REKAN

  Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar Dan Rekan, bertempattinggal di Wisma Kodel Lt. 9, JI. HR.

  Bahwa Tergugat belum menyelesaikan hak dari Penggugat untuk mendapatkan harga yangwajar sesuai dengan perhitungan yang sekarang, sebab data dan nilai ganti Kerugian terdahuluyang telah diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar dan Rekan kepada Tergugat belum dilakukan penyesuaian dengan nilai sekarang;Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.GK019/PN Tng.

  belum menyelesaikan hak dari PENGGUGAT untukmendapatkan harga yang wajar sesuai dengan perhitungan yang sekarang, sebab datadan nilai gantikerugian terdahulu vana telah diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar danRekan kepada Terauaat belum dilakukan penyesuaian dengan nilai sekarang.14. Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak sesuai dan bertentangandengan Pasal 34 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga harusdikesampingkan;15.

  Bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuaidengan Undangundang No. 2 tahun 2012 dan peraturan lain yang terkait, maka beberapapekerjaan untuk konsultansi jasa penilai publik dan konsultasi jasa lainnya memerlukankonsultan(experfJ, salah satu diantaranya adalah Jasa Penilai Publik sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas PeraturanPresiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk

  Jasa Penilai Publik tersebut ditetapkan oleh Ketua PelaksanaanPengadaan Tananh (BPN) berdasarkan hasil Pengadaan Jasa Penilai yang memerlukantanah.6. Bahwa untuk melakukan penunjukan pekerjaan konsultasi jasa penilai publik dan konsultasijasa lainnya, PT Angkasa Pura II (Persero) melalui Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah(BPN) mengadakan seleksi untuk penunjukan jasa penilai publik.

• Penggugat:
  Maksud P Situmeang
  Tergugat:
  1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
  2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
  3.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

• Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut; Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut; Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 167/XII/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 23 Mei 2012 selanjutnya mengadili sendiri:1.

  Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 September 2011 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) untuk sebagian;2. Menyatakan dokumen-dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumenep berupa:a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2010 s.d. TA.2011 beserta perubahannya;b. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;c. Kuitansi Perjalanan Dinas TA.2010 dan TA.2011;d.

  Salinan/Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2010 dan TA.2011;adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; sedangkane. Daftar Nama dan Jabatan Anggota DPRD Kab. Sumenep adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yang disebutkan dalam amar ke-2 tersebut diatas, untuk:a.

  Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut setiap saat;b. Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut secara berkala;c. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;d.

  berada dan dikuasai oleh badan publik negara maupun selain badan publik negara,sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;Menimbang, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain yang5berkaitan

  dengan kepentingan publik (Vide Pasal 1 butir 2 UU No.14 Tahun 2008 jis.

  dari dibuatnya undangundang tersebut (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

  Tentunya maksud dan tujuan dari hak untuk memperoleh informasisebagaimana dimaksud oleh UU No.14 Tahun 2008 adalah bukan untuk memberikankemudahan penggunaan informasi publik tersebut bagi perbuatan melawan hukum, makadari alasan atau maksud dan tujuan yang bersifat khusus itulah, maka badan publik yangmemberikan informasi publik tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalammemberikan informasi publik yang dimiliki dan dikuasainya.

  Sumenep adalahinformasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;3 Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yangdisebutkan dalam amar ke2 tersebut diatas, untuk:a Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan dtersebut setiap saat;b Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud padahuruf e tersebut secara berkala; Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;d Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat

• LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PUSAT, cq KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rohanudin, dk. VS SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.

• Pemohon:
  MILA SARI
  Termohon:
  1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
  2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  Turut Tergugat:
  KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FEBRIMAN SIREGAR

  KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FEBRIMAN SIREGAR, beralamat di KomplekGrand Wijaya Center Jalan Wijaya I Blok F No.36Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 IndonesiaPhone : +62 21720 6871 , Fax.+62 21720 6774, selanjutnya disebut TurutTermohon Keberatan.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, bahwa Penilai atau Penilai Publik dalam melakukantugasnya berdasarkan datadata yang diterima dari Ketua Pelaksana PengadaanTanah yang berupa Peta Bidang Tanah, Daftar Nominatif dan data yangdiperlukan guna untuk bahan penilaian sebagaimana dimaksut dalam Pasal 65;7.

  Termohon Keberatan dan TermohonKeberatan II tidak mengajukan Saksi, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskanhaknya untuk hal itu;Hal24dari 41 Putusan No.43/Pdt.G/2020/PN.KagMenimbang, bahwa Turut Termohon mengajukan 1 (Satu) orang Saksi, yaituSaksi Eko Wahyudi, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon Keberatan;Bahwa saksi telah melakukan

  Febriman Siregartersebut, Pemohon Keberatan di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaituSaksi Horaomen dan Saksi Syaiful Ahyar, namun Saksi yang diajukan oleh PemohonKeberatan bukanlah berprofesi sebagai Penilai Pertanahan ataupun Penilai Publik sertatidak mengetahui cara penghitungan nilai kerugian, dalam hal ini juga PemohonKeberatan tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan berapa seharusnyanilai kKerugian non fisik (nilai premium tanah dan premium depresiasi ataupenyusutan tanah

  dansebagai penilai dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol SimpangIndralayaMuara Enim dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FebrimanSiregar/Turut Termohon Keberatan (yang dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yangdiajukan oleh Termohon Keberatan II yang diberi tanda TII1);Menimbang, bahwa terhadap tanah beserta rumah toko dalam daftar nominative70 milik Pemohon Keberatan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tolSimpang IndralayaMuara Enim mendapatkan ganti kerugian sebesar

• MENGADILI

  • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut;
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 167/XII/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 23 Mei 2012 selanjutnya mengadili sendiri:

  1. Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 September

  TA.2011 beserta perubahannya;

• Salinan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
• Kuitansi Perjalanan Dinas TA.2010 dan TA.2011;
• Salinan/Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2010 dan TA.2011;

adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; sedangkan

1. Daftar Nama dan Jabatan Anggota DPRD Kab.

   Sumenep adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) terhadap informasi publik yang disebutkan dalam amar ke-2 tersebut diatas, untuk:
   1. Menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut setiap saat;
   2. Mengumumkan secara berkala informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut secara berkala;
   3. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;
   4. Menghukum Termohon

• FROGGY EDUTOGRAPHY
  Tergugat:
  1.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK Bank Voctoria
  2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TANGERANG II
  3.PT BALAI MANDIRI PRASARANA
  4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP HARI UTOMO DAN REKAN
  5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP AGUS FIRDAUS dan REKAN
  Turut Tergugat:
  1.OTORITAS JASA KEUANGAN
  2.BANK INDONESIA

• Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPIIBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut ;

  DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)vsPT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk (dahulu PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI)

  PUTUSANNomor 270 PK/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI),yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGAPENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPPTVRI), berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Senayan,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepadaAFRIZAL MUSLIM, SH., (Koordinator Hukum) dan Rekan, paraKaryawan

  Yayasan Televisi Republik Indonesia yangsekarang bernama Lembaga Penyiaran Publik Televisi RepublikIndonesia (LPP TVRI) (Penggugat) telah memberikan kepadaTergugat hak dan kewenangan penyiaran di Indonesia sebagaisalah satu Televisi Swasta Umum di Indonesia ;3.

  dan telah menerima pendapatan darisiaran niaga/iklan tersebut sebagai salah satu pendapatan TVRI,namun Penggugat menentukan batas waktu bagi kewajiban1.pembagian penghasilan yang harus diserahkan oleh Tergugat (PT.Indosiar Visual Mandiri, Tok) kepada Penggugat (TVRI) sampai bulanDesember 2000 ;11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang PengalihanBentuk Perjan TVRI menjadi Persero (vide bukti P10) ;12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005tentang Lembaga Penyiaran Publik

  Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingsebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2753 K/Pdt/2008, tanggal 27 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR UTAMATELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubahmenjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

  Bahwa, di dalam pertimbangan hukum berupa Novum/Bukti Baru dariPutusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 272/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., pada halaman 28 alinea 4 diperkuat dengan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 318/PDT/2007/PT.DKI jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indone sia Nomor 1430 K/PDT/2008 menyebutkan tentang apakah berwenangnya Penggugatmenggugat Tergugat dalam perkara ini meskipun yayasan TVRI yangkemudian telah berubah menjadi : Perjan TVRI, Persero danLembaga Penyiaran Publik TVRI

• Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu :- Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar dengan Nomor Register Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. HERMAN BUKIT di Jalan Suprapto 18 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510;5.

  Menyatakan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan atau menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap Termohon yang dibuat rangkap 3 (tiga) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan Ahli (Akuntan Publik) tersebut;7.

  Menyatakan Pemohon dan Termohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima;8. Menyatakan biaya pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon berdasarkan Penetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon;9. Memerintahkan agar Direktur, Komisaris dan Perseroan PT.

  D1025 serta berpengalamandidalam Kantor Akuntan Publik sejak tahun 1988.13.

  Mayoritas di dalam Perseroan TIDAK BERHAK SECARA SEPIHAKMENUNJUK AKUNTAN PUBLIK.23.

  Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan(Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu:Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar dengan NomorRegister Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. HERMANBUKIT di Jalan Suprapto 18 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.5.

  Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar denganNomor Registrasi Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan keputusan Menteri KeuanganNomor 1317 / KM.1 / 2011, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs.

  Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan(Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuat laporannya yaitu : Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar dengan Nomor RegisterAkuntan Publik AP.0346 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1317/KM. 1/2011, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. HERMAN BUKITdi Jalan Suprapto 18 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510;5.

• 
  2.Kantor Jasa Penilai Publik ASMAWI dan REKAN
  3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL BANDUNG

• Pembanding/Penggugat : Junianto Sitinjak
  Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
  Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
  Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan Terdakwa SUSATYO, B.Sc Bin SOETOPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bukan Akuntan Publik Tetapi Menjalankan Profesi Akuntan Publik Dan Bertindak Seolah-olah Sebagai Akuntan Publik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta

  li>

  Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

  Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

  Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Nomor : 051/SSN-LA/V/2020, tanggal 17 Mei 2020 dari Akuntan Publik

• 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Nomor : 071/SSN-LA/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dari Akuntan Publik Drs RM SOERJO SOESENO & CO yang beralamat di Jl. Kembang Jeruk II Jakarta Semarang yang ditandatangani oleh SUSATYO SOETOPO, SE dan berstempel basah.

• 1 lembar Surat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor S-895/PPK/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Konfirmasi Kantor Akuntan Publik;
• 1 (satu) lembar Surat dari Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : 1210/VIII/IAPI/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Konfirmasi Permohonan Konfirmasi kantor Akuntan Publik.

• 1 (satu) buah stempel berbentuk bulat dengan gagang warna merah hati bertuliskan KANTOR AKUNTAN PUBLIK SOESENO REGISTERET PUBLIC ACCOUNTAN.
• 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta simcard dengan nomor : 08157719591.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• ., Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;3.

  ., M.Si telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publikyang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasipublik yang harus diberikan atas dasar permintaan sebagaimana diatur dalamPasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ec. Burhanuddin Ridwan, S.H.

  Sampang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sampang, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkansecara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasipublik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundang ini, danmengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwasebagai

  Sampang;Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi masalah surat saksi pelapor;Bahwa surat yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan Peternakankemudian diserahkan kepada masingmasing bagian sesuai dengan disposisi;Bahwa mengenai proyek PUGAR saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak tahu apakahKepala Dinas memberitahukan kepada publik, tugas saksi hanya menerima surat masuk;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;4.

  Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publk yangharus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundang ini, dan3. Unsur mengakibatkan kerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebsut Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad. 1.

  BurhanuddinRidwan, S.H., Msi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBadan Publik yang dengan sengaja tidakmemberikan informasi publik berupainformasi publik yang harus diberikan atasdasar permintaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana kurungan selama5 (lima) bulan;3.

• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Heru Wahyudi (pimpinan redaksi).
• 1 (satu) unit handphone REDMI warna hitam dengan IMEI : 866984037389184.
• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Daniel Arendra. W (Redaktur Pelaksana).
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2542 warna putih terima dari Pak Dino jumlah nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Arief Rahman (Wartawan).
• 1 (satu) bendel proposal kerjasama liputan dan iklan Media Investigasi (INTERNAL PUBLIK).
• 1 (satu) bendel surat konfirmasi atas dugaaan penyimpangan dan / atau penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pelaksanaan 9 paket pekerjaan di DPU PR tahun 2019 yang dibuat oleh INTERNAL PUBLIK dengan nomor 2141/RED-INTERNAL PUBLIK/JTG-DIY/IP-029/I/2021.

• 1 (satu) bendel proposal kerjasama liputan dan iklan Media Investigasi (INTERNAL PUBLIK).
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2541 diterima dari Bp. Iwan (Wonosobo) jumlah nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2542 warna kuning terima dari Pak Dino jumlah nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

• ANDI ISWITARDIYANTO DAN REKAN, KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Heru Wahyudi (pimpinan redaksi).
• 1 (satu) unit handphone REDMI warna hitam dengan IMEI : 866984037389184.
• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Daniel Arendra. W (Redaktur Pelaksana).
• 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru layar kombinasi hitam dengan IMEI : 862251044495535.
• 1 (satu) buah ID CARD PERS Internal Publik a.n Arief Rahman (Wartawan).

• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2542 warna putih terima dari Pak Dino jumlah nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
• 1 (satu) bendel proposal kerjasama liputan dan iklan Media Investigasi (INTERNAL PUBLIK).

• 1 (satu) bendel surat konfirmasi atas dugaaan penyimpangan dan / atau penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pelaksanaan 9 paket pekerjaan di DPU PR tahun 2019 yang dibuat oleh INTERNAL PUBLIK dengan nomor 2141/RED-INTERNAL PUBLIK/JTG-DIY/IP-029/I/2021.
• 1 (satu) bendel proposal kerjasama liputan dan iklan Media Investigasi (INTERNAL PUBLIK).
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2541 diterima dari Bp.

• 1 (satu) Lembar Kwitansi Order Internal Publik nomor kwitansi 2542 warna kuning terima dari Pak Dino jumlah nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.00,00 (lima ribu rupiah);