,dan BONNY SANGGAH, SH.M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umum pada hari Rabutanggal 5 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi olehMUHMMAD ROFIQ, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara maupun kuasanya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,tid ttdDr. KETUT SUDIRA, SH., MH H. SUWIDYA, SH., LLM.ttdBONNY SANGGAH, SH., M.Hum.Panitera Pengganti,ttdMUHAMMAD ROFIQ, SHHal. 8 dari 9 hal.

Penggugat 1 dan Penggugat 2 Rekonpensi seluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi sah diperas / diangkat sebagaisentana Rajeg oleh Ni Made Sepi dan I Wayan Rada dan Ni Nyoman Suci sahkawin Pada Gelahang / Mepanak Bareng dengan I Made Adi Suwirya ;3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 Rekonpensi dan Penggugat 2 Rekonpensisah sebagai ahli waris dari Ni Made Sepi dan I Wayan Rada yang berhak mewarisharta peninggalan Ni Made Sepi dan I Wayan Rada baik tanah obyek sengketamaupun tempat suci sanggah

/ merajannya ; 4 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa dan tempat suci / sanggah sahmilik Penggugat dan Penggugat 2 Rekonpensi ; 5 Menyatakan hukum bahwa hibah yang dibuat oleh Tergugat 2 Rekonpensi tanggal12 Oktober 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 6 Menghukum kepada Tergugat 1 dan 2 Rekonpensi secara tanggung Renteng untukmembayar seluruh biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa atas tuntutan Rekonpensi tersebut, Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,( seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA Tanggal 28 MEI 2019, oleh kamiBONNY SANGGAH,SH,MHum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapantersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum,dengan dihadiri oleh M.ISYA,SH panitera Pengganti dan Pemohon tersebut.Panitera Pengganti HakimM.1SYA,SH BONNY SANGGAH,SH,Mhum Perincian biaya : Biaya pendaftaran Rp. 30.000

terdapat disebelah utaraletaknya lurus dengan patok, kayu nyangi dan lenggung berada disebelahtimur patok kalau ditarik garis lurus dan terhadap ketiga pohon tersebuttumbuh/berada di kawasan hutan lindung ;Bahwa terdakwa tidak memiliki jin ataupun meminta ijin kepada pihakyang berwenang ;Bahwa adapun jenis kayu yang terdakwa potong dikawasan hutan lindungsebanyak 3 pohon yaitu 1 pohon lenggung, satu pohon suren dan satupohon nyangi,sedangkan kayu tersebut rencananya akan dipergunakanuntuk membuat sanggah

Pan Taman berencana akan membuat sanggah didadia dan terdakwa mengetahui bahwa di kawasan hutan lindung adakayu hutan jenis Suren, Lenggung dan Nangi kemudian terdakwa mencaritukang potong kayu dan saat terdakwa keluar rumah bertemu dengansaksi Wayan Rajin dijalan menuju rumah terdakwa kemudian terdakwamemberitahu saksi untuk mencarikan kayu ( memotong kayu) dalambahasa bali Pak eka nyak ngalihnang kayu dijawab oleh saksi kayu apekal alih terdakwa jawab kayu nangka,lenggung jak Suren dibedangindijawab

hutantersebut dengan cara memotong bagian bawah dari pohon tersebutdengan menggunakan mesin Chainsaw merk Maestro 6.500 kemudiansaksi potongpotong kayu tersebut menjadi bagian kecil denganmenggunakan alat pemotong kayu, dengan ukuran panjang masingmasing 1,25 meter dan dari kedua pohon kayu tersebut saksi dapatkan 8(delapan) kayu gelondongan, selanjutnya kayu tersebut diangkut dengancara dipanggul oleh terdakwa kepinggir jalan raya dan rencananya kayukayu tersebut terdakwa pergunakan untuk membuat sanggah

Pan Taman berencana akan membuat sanggah didadia dan terdakwa mengetahui bahwa di kawasan hutan lindung adakayu hutan jenis Suren, Lenggung dan Nangi kemudian terdakwa mencaritukang potong kayu dan saat terdakwa keluar rumah bertemu dengansaksi Wayan Rajin dijalan menuju rumah terdakwa kemudian terdakwamemberitahu saksi untuk mencarikan kayu ( memotong kayu) dalambahasa bali Pak eka nyak ngalinang kayu dijawab oleh saksi kayu apekal alih terdakwa jawab kayu nangka,lenggung jak Suren dibedangindijawab

Pengumuman Pemenang 26 Juni 2019 26 Juni 2019 1 kali08:00 23:59 perubahan10 Masa Sanggah 27 Juni 2019 03 Juli 2019 1 kali07:00 13:01 perubahan11 Surat Penunjukan Penyedia 04 Juli 2019 04 Juli 2019 1 kaliBarang/Jasa 09:00 23:59 perubahan12 Penandatanganan Kontrak 05 Juli 2019 05 Juli 2019 1 kali09:00 23:59 perubahan Bahwa Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan sebagaipenyedia barang/jasa ada mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan PelebaranJembatan Dari Simpang Ranto Jior Menuju Hutagodang

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaaneroga00Dpemilinan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan Sanggah Banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang undangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratifmerupakan suatu keharusan yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelummengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam sengketa a quoterkait dengan tender, maka Penggugat harus menempuh Upaya Administratif

berupaSanggah dan Sanggah Banding berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan dari keterangan dan bukti buktisurat yang disampaikan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut;1.

Bahwa Penggugat mengajukan sanggah terhadap Berita Acara HasilPemilinan Nomor : 006/BAHP/POKJAPIL/LS/2019 tanggal 15 Juni 2019untuk Paket Pekerjaan Pelebaran Jembatan dari Simpang Ranto Jiormenuju Hutagodang melalui Surat Nomor 28/S/CVSI/DS/V1/2019 kepadaTergugat pada tanggal 20 Juni 2019 (Vide Bukti P7 = T4);3.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 26 Juni 2019(Vide Bukti T11);Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif yang dilakukan olehPenggugat terhadap Objek Sengketa yang berdasarkan bukti bukti dan keteranganpara pihak di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugatmengajukan sanggah terhadap terbitnya Objek Sengketa, meskipun Tergugat telahmenyediakan tahapan sanggah sebagai bagian dari keseluruhan tahapan untukPaket Pekerjaan Pelebaran Jembatan dari Simpang

Sementara untukalokasi waktu) sanggah tidak dengan serta merta menjadikewenangan Tergugat, karena ketentuan perundang undangandalam hal ini Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sertaperubahannya, telah secara jelas dan tegas mengatur bahwawaktu untuk sanggah bagi Peserta Lelang dan Pengaduan bagiMasyarakat, diberikan se lambat lambatnya 5 (lima) harikerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Yang itu artinyawaktu. untuk sanggah tersebut adalah mulai' tanggal 16November s/d 21 November 2006 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf Ketiga Pasal 11ayat (1) poin (a) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sertaperubahannya, menyebutkan1.

bukti yang diajukanoleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di persidangantelah cukup kuat yaitu) setelah Penggugat mengajukankeberatan atas putusan lelang dan atas surat keberatantersebut Tergugat (SPN) telah memberikan jawaban tanggapan namun Penggugat tidak mengajukan SANGGAHBANDING atas jawaban SPN Purwokerto dalam tenggangwaktu. 5 (lima) hari sejak diterima surat tanggapanjawaban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3)dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Bahwa dengan tidak diajukannya Sanggah

bersalah melakukan tindak pidanaPENGANIAYAAN.e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.e Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.e Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 22 April 2014 oleh kami BONNY SANGGAH

BONNY SANGGAH, SH. MHum.tidSUSI SAPTATI, SH. MH.Panitera Pengganti,ttdNURHAIDAH, SH.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini,yang hingga kini berjumlah Rp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapkan di Pontianak pada hari Senin, tanggal 16 Desember2019, oleh kami Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan NegeriPontianak, dengan dibantu oleh Julfarida, S.H.

,M.H Bonny Sanggah, S.H.,M.HumPerincian Biaya Perkara Pendaftaran : Rp30.000,00 Biaya Administrasi Proses Perkara > Rp50.000,00Materai : Rp 6.000,00Redaksi : Rpi0.000,00 +Jumlah Rp96.000,00Halaman 7 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2019/Ptk

pertengkaran karena Tergugat kawin lagi tanoa sepengetahuanPenggugat dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pemahbertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau bekerja sertatidak mau menafkahi Penggugat ;Bahwa akhimya sejak bulan Oktober tahun 2014 mereka sudah berpisah ;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sekarang Penggugat menjadiburun angkut barang di pasar ;Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyelesaikan masalah diantaramereka namun gagal ;Bahwa Penggugat sudah mepamit di sanggah

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sekarang Penggugat menjadiburun angkut barang di pasar (nyuun) ; Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyelesaikan masalah diantaramereka namun gagal ; Bahwa Penggugat sudah mepamit di sanggah Tergugat ;Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir dan tidak mengajukansesuatu bukti apapun dipersidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohonputusan ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat

denganketerangan Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar telahterjadi percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yangdisebabkan Tergugat telan kawin lagi dengan perempuan lain tanpasepengetanuan Penggugat dan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat hinggaakhimya sejak bulan Oktober tahun 2014 mereka sudah berpisah dan pada tanggalHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 407/PDT.G/2016/PN.Ser.18022015 mereka sudah bercerai secara adat dimana Penggugat sudah mepamitdi sanggah

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yangdiperhitungkan sebesar Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 1 April 2019, olehkami Bonny Sanggah, S.H.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.Perincian biaya : Biaya pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Proses Rp. 50.000,Biaya Panggilan Rp. 75.000,Meterai Rp. 6.000,Hak Redaksi Rp. 10.000.Jumlah Rp. 171.000,(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2019/PN Ptk

., MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,SH., MHum dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., MH masing masing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu AULIA RAHMI, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri olehAPRIADY, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,BONNY SANGGAH, SH., MHum FERRY SORMIN, SH., MH CHRISFAJAR

Pura Segara,Banjar Tengah, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, KabupatenKlungkung, Provinsi Bali, dengan batasbatas :Utara : Jalan/gang;Timur : Jalan Pura Segara;Selatan : Tanah dan bangunan milik Anak Agung Biyang Rai;Barat : Tanah tegalan milik Mangku Rempyak; Berdiri di atasnya berupa dua buah bangunan yaitu satu rumah tinggal(Bale Daje disambung menjadi satu dengan bale dauh dan dapur, dansatu rumah untuk upacara adat (Bale Dangin) serta komplek Merajan/sanggah (tempat suci untuk sembahyang) yang

terdapat bangunan rongtiga di dalamnya, di bagian selatan terdapat garasi mobil;e Penggugat dan Tergugat samasama menerangkan bahwa Sanggah/Merajan tersebut baru dibuat dan belum ada Dewa Hyang (leluhur) yangdistanakan/ditempatkan;e Sengketa 2.1 tersebut ditempati oleh Tergugat sejak menikah sampaisekarang;Obyek Sengketa 2.2:e Berupa Tanah beserta rumah (bangunan) yang berdiri di atasnya, atasnama Ni Nengah Landri (Tergugat) yang terletak di Desa Tegal Kertha,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Dalam perkara in casu, setelah MajelisHakim melakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menitik beratkan padatanggung jawab para pihak terhadap sanggah/merajan (tempat ibadah keluarga)yang berdiri di dalam pekarangan rumah sengketa angka 2.1 yang seharusnyaPutusan Nomor 1 1/Pdt.G/2015/PN Srp, Page 19 of 2620dipelinara dan diupacarai oleh Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugatyang berkedudukan sebagai Purusa yaitu pemimpin dalam perkawinan Hindu;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa Putusan yang

dalam bukti P1 yaitu di Desa Paksebali, hal tersebutbersesuaian dengan tempat tinggal Penggugat dalam perkara aquo/Tergugatdalam bukti P1 ditulis bertempat tinggal di Banjar Peninjoan, Desa Paksebali,Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga sikap Penggugat yangpergi meninggalkan Tergugat dan rumah sengketa angka 2.1 di Desa Kusambatersebut dan kembali ke daerah asalnya yaitu di Desa Paksebali, berartiPenggugat telah lalai dan mangkir terhadap kewajibannya sebagai Purusauntuk memelihara sanggah

bahwa Tergugat memangberasal dari Desa Kusamba sedangkan Penggugat berasal dari Desa Paksebalisehingga soal mulih deha tersebut tidak dapat dijadikan alasan untukpembagian sengketa dalam perkara in casu, apalagi berdasarkan keterangansaksisaksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat dan berdasarkanPemeriksaan setempat ternyata Tergugat tetap tinggal di rumah sengketa angka2.1 sehingga ia telah menunjukkan sikap bahwa ia selama ini telah setiamemelihara rumah sengketa 2.1 dan mengabdi kepada sanggah

Bahwa pada tahapan lelang yang menjadi OBJEK GUGATAN,PENGGUGAT merasa ada yang ganjil pada susunan tahapan lelangyang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tahapan lelang tersebut masihada sanggah pada tahapan lelang yang digunakan oleh TERGUGAT,sedangkan dimana menurut Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 109 Ayat 7 yang berbunyiHuruf b.Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan Huruf d.Tidakdiperlukan sanggahan banding.

Berdasarkan aturan tersebut jelasmengatakan tidak diperlukan sanggah, maka dengan tetapdimasukannya masa sanggah pada tahapan lelang PENGGUGATberkeyakinan bahwa TERGUGAT telah melanggar Peraturan PresidenNo 4 Tahun 2015 Pasal 109 Ayat 7 Huruf b dan d tentang masa sanggahdan TERGUGAT juga menurut PENGGUGAT telah melanggar UndangUndang No 28 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersihdan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme Pasal 53 Ayat 2 tentangasas asas umum pemerintahan yang baik yaitu

mengatur jika jumlah pesertayang memasukan dokumen penawawan kurang dari 3(TIGA) makaKelompok Kerja(POKJA)2 ULP MEMBATALKAN Proses lelang;Bahwa TERGUGAT dalam hal adanya perbedaan aturan yang digunakandalam proses lelang OBJEK GUGATAN Antara Peraturan Presiden No 4Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Standar DokumenPenawaran (SDP) Yang di atur dalam Peraturan presiden No 70 Tahun2012 Pasal 1 Ayat 21 yang tidak di revisi pada Peraturan Presiden No4Tahun 2015 serta Tetap digunakannya masa sanggah

Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/BKADPS/IV 2018 prihal penetapan pemenanglelang CV.CIPTA BERKAH MANDIRI tanggal 16 April 2018;Mengingat dengan dengan dilanggarnya Peraturan Presiden No 4 Tahun2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 109 Ayat 7 yangberbunyi Huruf b.tidak dibutuhkan sanggah

klarifikasi dan d.tidak dibutuhkan sanggah banding dan menurut Peraturan President No 54Tahun 2010 Tentang pelalangan gagal pada Pasal 83 Ayat 3 yangberbunyi Huruf h pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsungmelanggar peraturan presiden ini maka Lelang Lelang harus di ulangserta Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 21 Tentangdokumen penawaran, Maka dengan dilanggarnya Peraturan PresidenHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PLtersebut selain dapat merugikan PENGGUGAT

,dan BONNY SANGGAH, SH.M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ANY FITRIYATI, SH., PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupunkuasanya;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH. H.

., LLM.BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.Panitera Pengganti,ANY FITRIYATI, SH.Halaman 5 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT JAPPerincian biaya:1. Meteral .................. Rp. 6.000,002. REdaKSI.........cccceeeee ees Rp. 10.000,003. Biaya Proses ........... Rp. 134.000,00A. Jumlah .............cceeee Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 6 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT JAP

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 03 Maret 2014 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.M.Hum. sebagai Hakim KetuaMajelis, H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH. dan SUNDARI, SH. MH.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH BONNY SANGGAH, SH.M.Hum. tidSUSI SAPTATI, SH.MH.Panitera Pengganti.tidH.MASRUNI.10

Akan tetapi Tergugat mengingkarinya,diantaranya : Tergugat kalau meninggal minta dikubur di desa Bengkel(desa orang tua Tergugat), sedangkan menurut prinsipPurusha & Predana seharusnya dikubur di desa Penggugat Tergugat tidak bersedia bersembahyang di sanggah (tempatpemujaan) keluarga besar Penggugat ; Pada suatu ketika Tergugat minta mepamit (memutuskanikatan) dari sanggah keluarga besar Penggugat (SanggahDadiya Yehsong) ;1.8Bahwa sekitar awal tahun 2016 Tergugat minta mepamit(memutuskan ikatan)

dari sanggah (tempat pemujaaan) keluargaPenggugat sehingga pihak Penggugat minta agar Tergugatbeserta keluarga Tergugat datang langsung ke rumah keluargaPenggugat di Desa Gesing untuk bermusyawarah menyelesaikanmasalah perselisihan dan pertengkaran/percekcokan tersebut.Kemudian pada tanggal 31 Juli 2016 diadakanlah musyawarahdimaksud dengan hasil yang pada intinya antara lain bahwaakibat dari pertengkaran/percekcokan yang teruS menerustersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untukberpisah

penilaiankualifikasi, administrasi dan teknis, serta tidak ada sanggahandan sanggahan banding; Bahwa pada pasal 109 ayat 7 pada Perpres No. 4 Tahun 2015berbunyi: Dalam Pelaksanaan ETendering dilakukan denganketentuan sebagai berikut: (a). tidak diperlukan Jaminan Penawaran; (b). tidak diperlukan Sanggahan Kualifikasi; (c). apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis danharga/biaya j 2222222 2 eee en nn nnn n nnn nee(d). tidak diperlukan sanggah

Sanggah; Ayat (2), selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;V.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2018/PT DPSyang membuat merajan (Sanggah/Tempat sembangyang) tersebut masih hidupdan menempati pekarangan tersebut ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut secara ekonomi, pihakPembanding/Tergugat telah diberikan bagian warisan yang lebih luas (2/3bagian) dari pada tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1891 yang terletak diKelurahan Banjar Anyar Kecamatan Kediri yang ternyata berdasarkan bukti P9letaknya

jalan depan rumah dan melihat Terdakwa dipegangoleh Saksi Kadek Arik sedangkan Korban dalam keadaan berdarah padabagian kepalanya lalu Saksi menyuruh Terdakwa pergi bekerja;Bahwa Saksi tidak terbiasa mengobrol dengan Korban;Bahwa Terdakwa tinggal di Denpasar di rumah mertuanya, pada saatkejadian Terdakwa sedang mengambil sepatu di rumah di Banjar TatiapiKaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;Bahwa antara Terdakwa dengan Korban memang ada masalah mengenaibalai dangin dan sanggah

Tatiapi Kaja,Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten GianyarTerdakwa melakukan pelemparan batu padas kepada Korban yaitu Saksi Nyoman Punia karena Terdakwa merasa tersinggung atas perilaku Korbanyang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat kerja lalu Korbanmenendang pintu sanggah dengan keras dan selanjutnya membuntutiTerdakwa sampai di luar pekarangan, dan ketika Terdakwa melihat Korban,ia menatap Terdakwa dengan sinis sehingga terjadilah pertengkaran mulut iamengatakan ne matiang

Bahwa setelah Penggugat mempelajari Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut,maka Penggugat memutuskan menyampaikan Surat Sanggah melalui SistemPengadaan Secara Elektronik kepada Pokja Pemilihan III (tiga) pada tanggal 16April 2021 melalui Surat No. 02/Sanggah/CFB/IV/2021 selanjutnya SuratSanggah tersebut telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 20 April 2021 Pukul21.32 WIB melalui Suratnya Nomor : 036//01/PokmilIII/2021..

Pengumuman Pascakualifikasi dan download Dokumen Pemilihan daritanggal 22 s.d. 29 Maret 2021;Pemberian Penjelasan tanggal 25 Maret 2021;Upload Dokumen Penawaran dari tanggal 25 s.d. 30 Maret 2021;Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Maret 2021;a fF DPEvaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan Harga dari 30 Maret s.d. 6April 2021;Pembuktian Kualifikasi dan Penetapan Pemenang tanggal 8 April 2021;Pengumuman Pemenang tanggal 9 April 2021;Masa Sanggah dari 12 s.d. 16 April 2021;9.

KabupatenBangka (fotokopi dari fotokopi);Surat Penggugat yang ditujukan kepada TergugatNo.02/Sanggah/CFB/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihalsanggah (fotokopi dari fotokopi);Dokumen Pemilihan Nomor : 027/01/PokmilIII/2021 tanggal 22Maret 2021 untuk Pengadaan Belanja Natura Dan PakanNatura (Makan Minum Pasien) 2 yang dikeluarkan olehKelompok Kerja Pemilihan Ill Pemerintah Daerah KabupatenBangka Tahun Anggaran 2021 (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014tentang

Olehkarena itu, ruang lingkup tugas POKJA dalam pemilihan penyedia adalah sejakpengumuman pemilinan penyedia hingga penetapan pemenang, setelahmelewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudianditerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK).

Qaishar telahdilakukan pada tanggal 8 April 2021, sesuai dengan Pengumuman Nomor:035/01/PokmilIII/2021 ; Bahwa tahapan Masa Sanggah telah dilakukan pada tanggal 16 April 2021 dantelah dilakukan Jawaban atas Sanggahan pada tanggal 20 April 2021; Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 telah dilakukan penandatanganan kontrakantara CV.