Ditemukan 1136 data
360 — 144
Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RIdi Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentangtitik singgung yuridis peradilan agama denganperadilan umum; ditentukan : BILA TERJADI18PERBEDAAN AGAMA DIANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARISATAU DIANTARA PARA AHLI WARIS, MAKA HUKUM WARISYANG DIBERLAKUKAN ADALAH HUKUM WARIS YANG BERLAKUBAGI SI PEWARIS (ORANG YANG MENINGGALKAN HARTA) ;.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUNDARGO, SH
150 — 113
bandingtersebut, setelah dihubungkan dengan faktafakta di persidangan sesuai yangterurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta,tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilin baik olehPenuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutusHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 66/PID/2019/PTYYKperkara a quo, karena salah satu unsur pasal dakwaan Ke Satu yang dipiliholeh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengantitik singgung
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 142 K/TUN2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi TergugatA.Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkat dariperistiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek
46 — 39
umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
609 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi Il singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 11 (sebelas), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanyamaupun soal penerapan hukumnya, yang kemudian
WIDJAJANTO, S.H., Dkk
Termohon:
PT. INDO PIRAMIDA TEXINDO dahulu PT. PELANGI CIMANDIRI TEKSTILE
163 — 33
Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur dalam rumusan hukumkamar perdata romawi II tentang Perdata Knusus merumuskan sebagaiberikut titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitanPermohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkandalam
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. ARTHA PRIGEL Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : PT. EKA JAYA Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : BURLIAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : USMAWATI
113 — 51
Tanggapan terhadap dalil angka 9 huruf a dan d yang pada pokoknyamendalilkan tentang keterlibatan Sopir Tergugat III dalam upayapemberian santunan kepada para Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung dalam eksepsi, hal tersebutmerupakan hal yang wajar dan tidak ada yang salah dengan hal ini,karena secara kebetulan sopir Tergugat III mengenal danmengetahui pihak keluarga para Penggugat, sehingga diharapkandapat memudahkan upaya pemberian santunan terhadap pihakkeluarga yang sedang dalam keadaan
83 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalil pokok yang melandasi gugatan Penggugat terhadap paraTergugat dalam kasus perkara ini sebagai akibat dari rangkaian tindakan PMHyang dilakukan para Tergugat itu, Penggugat telah mengalami kerugian;2 Hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan kebendaan dalam perkara ini, belumgugur sebelum Penggugat memasuki materi pokok gugatan, perlu lebih dahulumenjernihkan permasalahan yang menyangkut daluwarsa (verjaring lapse of time)dalam perkara ini ;Memang pada kasus ini seolaholah terdapat dua titik singgung
No. 303 PK/Pdt/2009Sebagaimana yang telah Pemohon PK singgung diatas, alasan PK yang diajukan bertitikdari pasal 67 huruf f. Dalam putusan Kasasi a quo terdapat kekhilafan / kekeliruannyata;Seperti yang Pemohon PK kemukakan, putusan Kasasi a quo membatalkan putusanPengadilan Tinggi DKI No.101/Pdt/2006/PT.
214 — 58
Put.No.118/PDT/2017/PT.PLG.13.14.15.angka (3) dengan menjadikan beberapa Akta Hibah sebagaimanaPenggugat Intervenient uraikan pada posita gugatan Intervenient padaangka (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) dan (4.5) sebagai dasar penguasaannya;Bahwa beberapa harta peniggalan almarhum Petie Kotan padaangka (3) gugatan Intervenient yang dikuasai oleh Tergugat Intervenienthingga saat ini berdasarkan beberapa Akta Hibah yang telah PenggugatIntervenient singgung pada posita gugatan ini telah pernah PenggugatIntervenient
59 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
296 — 277
Secanggang Kab.Langkat Ternyata dikenakan Biaya Rp 600 ribu.Kemudian Pada alenia Ke Delapan Berbunyi : Kembali di singgung terkaitpembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yang bernama Warsitodan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapisecara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik No.
15 — 3
rumah tangga Pemohon dan Termohon padaawalnya tergolong rukun dan damai dan bahkan cukup lama, akantetapi sejak sekitar akhir tahun 2011 tepatnya sekitar hari raya IdulFithri kedua tahun 2011, mulailah timbul permasalahanpermasalahanyang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisanyang terus menerus, hal tersebut disebabkan :e Bahwa awalnya adalah sebuah kecurigaan Pemohonkepada Termohon yang sepertinya telah memilikihubungan intim dengan lakilaki lain yang walaupunseXXXXXXp Pemohon singgung
179 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidanaBahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
warisberdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/05/SKAW/2004tanggal 21 Juni 2004 yang tertera pada halaman 5 butir 3 sedangkanpada pada butir 6 menuntut dengan menyatakan perbuatan Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV terhadap objek terperkaramerupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat telah menggabungkan 2tuntutan dalam parkara a qoa ini, yang secara nyata bahwa mengenalAhli Waris bukan merupakan wewenang peradilan umum melainkantelan memasuki titik singgung
88 — 43
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif...";Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusam.
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara Penggugat dengan Tergugat, maupunuraian yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum serta tidak adanya uraian kualifikasi perbuatan Tergugat danuraian kerugian yang dialami oleh Penggugat;Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) di manaPenggugat memohonkan untuk Menghukum Tergugat dan atau pihakmanapun untuk menyerahkan dana dst kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus tanpa syarat, akan tetapi petitum gugatanPenggugat tersebut, sama sekali tidak pernah di singgung
92 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah pemberian hak sertapenerbitan bukti hak berupa SHM sudah tepat dan benarbenar sesuaidengan prosedur yang ditetapbkan undangundang, bahwa melihat faktafaktadan buktibukti yang timbul/terdapat dalam persidangan maka sengketa aquo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanPeradilan Perdata, karena titik singgung proses peradilannya terletak padapermasalahan keputusan Termohon Peninjauan Kembali sebagai KantorPertanahan, di mana penerbitan dan pemberian hak tersebut telahmelanggar
78 — 70
Sudirman pemilik tanah seluas + 450,71 M2 sesuai Surat KeteranganGarapan (Surat Keterangan Pengeporan Hak atas Tanah) tanggal 24 Agustus1994, kemudian dioperkan/dialinkan haknya kepada Penggugat sesuai SuratPernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 07 April 1997yang dilegalisir olen Camat Tamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatan hukumnyasebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas, maka ulasan tentangperspektif yuridis normatif dari Penggugat