Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D.Hutagalung;h. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Pengiriman SBPBdan SPMU dari CV. Simpati;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;2) Barang: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putin yang diduga berisiShabushabu seberat 10,7 (Sepuluh koma tujuh) gram;Mohon dirampas untuk dimusnahkan;d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);e.

Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D.Hutagalung;h. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Pengiriman SBPBdan SPMU dari CV. Simpati;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;2) Barang : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putin yang diduga berisiShabushabu seberat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);5.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 30 Desember 2004 dan Surat Tanda Setor Uang tanggal 30 desember 2004 serta Surat Tanda Setor Uang tanggal 10 Januari 2005.5. Buku Kas Umum Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan tahun 2004.6. Keputusan Bupati Kudus nomor : 900/15/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Bendaharawan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab Kudus. 7.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan tahun 2005 terdiri :- SPMU tanggal 17 Februari 2005- SPMU tanggal 2 Maret 2005- SPMU tanggal 18 April 2005- SPMU tanggal 1 Juni 2005- SPMU tanggal 4 Juli 2005- SPMU tanggal 12 Agustus 2005- SPMU tanggal 24 Oktober 200513.

Nomor SPMU dan BA Pembayaran Nilai Pembayaran 1 SPMU nomor ; 005/PT tanggal 16 Pebruari 2005 Rp. 4.500.000.000,sesual dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17Pebruari 2005 2 SPMU nomor ; 007/PT tanggal 1 Maret 2005 sesuai Rp. 4.500.000.000,dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 3 Maret2005 3 SPMU nomor ; 015/PT tanggal 14 April 2005 sesuai Rp. 944.080.000,dengan Berita Acara embayaran tanggal 18 April2005 4 SPMU nomor ; 048/PT tanggal 31 Mei 2005 sesuai Rp. 3.000.000.000,dengan Berita Acara Pembayaran

Nomor SPMU dan BA Pembayaran Nilai Pembayaran 1 SPMU nomor ; 005/PT tanggal 16 Pebruari 2005 Rp. 4.500.000.000.sesuail dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17Pebruari 2005 2 SPMU nomor ; 007/PT tanggal 1 Maret 2005 sesuai Rp. 4.500.000.000,dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 3 Maret2005 3 SPMU nomor ; 015/PT tanggal 14 April 2005 sesuai Rp. 944.080.000,dengan Berita Acara embayaran tanggal 18 April2005 4 SPMU nomor ; 048/PT tanggal 31 Mei 2005 sesuai Rp. 3.000.000.000.dengan Berita Acara Pembayaran

2005 Rp. 3.000.000.000,00 SPMU nomor ; 142/PT tanggal 30 Juni 2005 Rp. 1.831.500.000,00 SPMU nomor ;253/PT tanggal 12 Agustus 2005 Rp. 4.831.500.000,00 SPMU nomor ;568/PT tanggal 20 Oktober 2005 Rp. 1.918.714.500,00Rp. 21.525.794.500,00Yang diterima melalui rekening Nomor : 0024286155 pada PT.

Nomor SPMU dan BA Pembayaran Nilai Pembayaran 1 SPMU nomor ; 005/PT tanggal 16 Pebruari 2005 Rp. 4.500.000.000,sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal17 Pebruari 2005 2 SPMU nomor ; 007/PT tanggal 1 Maret 2005) Rp. 4.500.000.000,sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal3 Maret 2005 Hal 218 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg. 3 SPMU nomor ; 015/PT tanggal 14 April 2005 Rp. 944.080.000,sesual dengan Berita Acara embayaran tanggal18 April 2005 4 SPMU nomor ; 048/PT tanggal 31

(SPMU) Kegiatan Pengadaan SaranaPrasarana Pendidikan tahun 2005 terdiri : SPMU tanggal 17 Februari 2005 SPMU tanggal 2 Maret 2005 SPMU tanggal 18 April 2005 SPMU tanggal 1 Juni 2005 SPMU tanggal 4 Juli 2005 SPMU tanggal 12 Agustus 2005 SPMU tanggal 24 Oktober 200513.SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan kepada BupatiKudus U.p Kabag Keuangan Setda Kab Kudus tahun 2005 terdiri : SPJ bulan Januari 2005 tanggal 8 Februari 2005. SPJ bulan Februari 2005 tanggal 5 Maret 2005.

Provinsi Maluku Utara tahun 2007hal 3 dari 37 halPts.No.08/Pid.SusTPK/2014/PT TTE mengajukan permintaan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan(SPP) yang ditujukan kepada Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaranmelalui Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) yang dijabat oleh KabagKeuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, setelah diteliti oleh PPKdan sesuai dengan penggunaannya maka Abdullah lorahim selakuPengguna Anggaran memerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU

) yang ditandatangani oleh Abdullah Ibrahim selakuPengguna Anggaran; 222= noo nnn nn nnn non nnn sen cena Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaranmengajukan SPMU ke Biro Keuangan melalui Bagian Perbendaharaan untukditeliti kelengkapan SPMU untuk diterbitkan Surat Perintah PembayaranDana (SP2D), setelah diterbikan SP2D oleh Kepala BiroKeuangan,selanjutnya SP2D tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD) untuk ditransfer dana ke rekening Sekretariat DPRD ProvinsiMaluku

belum juga menyelesaikan pertanggungjawabanpengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD ProvinsiMaluku Utara bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 ; Bahwa dari hasil audit BPK tersebut berdasarkan pertanggungjawaban yangberhasil dikumpulkan oleh terdakwa dan hasil cross cek BPK yangdidampingi oleh Karim Bin Dano Soleman selaku Kabag Verifikasi BiroKeuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, darirealisasi penggunaan anggaran penerimaan sesuai Surat PerintahMembayar Uang (SPMU

selaku BendaharawanPengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007mengajukan permintaan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan(SPP) yang ditujukan kepada Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaranmelalui Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) yang dijabat oleh KabagKeuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, setelah diteliti oleh PPKdan sesuai dengan penggunaannya maka Abdullah lorahim selakuPengguna Anggaran memerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU

) yang ditandatangani oleh Abdullah Ibrahim selakuPengguna Anggaran; 22205 252n2 non nee nne en nce nne neBahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaranmengajukan SPMU ke Biro Keuangan melalui Bagian Perbendaharaan untukditeliti kelengkapan SPMU untuk diterbitkan Surat Perintah PembayaranDana (SP2D), setelah diterbikan SP2D oleh Kepala BiroKeuangan,kemudian SP2D tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD) untuk ditransfer dana ke rekening Sekretariat DPRD ProvinsiMaluku

Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004 (beserta Kelengkapannya); 37.2. Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember 2004 (beserta Kelengkapannya); 37.3. Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember 2005; 37.4. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 246/KASDA/2004; 37.5. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 748/KASDA/2004; 37.6. Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT. Unisari Adiprima38.

Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004(beserta Kelengkapannya);2. Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember2004 (beserta Kelengkapannya);3. Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember2005;4. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :246/KASDA/2004;5. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :748/KASDA/2004;6. Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT.

Unisari Adiprima,sementara terdakwahanya bertugas di lapangan.Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana UangMuka sesuai dengan SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004;Pembayaran 100% Pekerjaan sesuai dengna SPMU Nomor3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember 2004; dan Dana PemeliharaanTanaman Tahun (Pertama) Tahun 2005 sesuai dengan SPMU Nomor :3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember 2005 tesebut, dan terdakwa tidakpernah mencairkan danadana tersebut.Bahwa terdakwa tidak pernah memperoleh Surat

;Peta Pemeliharaan Tahun (2005);Fotocopy Dokumen Pencairan, terdiri dari :37.1 Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004(beserta Kelengkapannya);37.2 Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember2004 (beserta Kelengkapannya);37.3 Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember2005;37.4 Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :246/KASDA/2004;37.5 Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :748/KASDA/2004;37.6 Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT.

Kotawaringin Timur, sebesar Rp.2.606.140.800, (dua milyar enam ratus enam juta seratus empat puluhribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor : 3710/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, sehinggaseluruh anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi di LahanEks HPH PT. Mentaya Kalang, di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec.Kota Besi, Kab.

Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004(beserta Kelengkapannya);37.2. Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember2004 (beserta Kelengkapannya);37.3. Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember2005;37.4. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :246/KASDA/2004;37.5. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor :748/KASDA/2004;37.6. Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT.

Ramlah selaku Bendahara Proyekmengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada BagianKeuangan Setda Dompu untuk pencairan uang terminPertama Proyek sebesar Rp. 379.500.000, (Tiga ratustujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) danpada tanggal 8 Desember 2006 Kepala Bagian KeuanganSetda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor : 1533/P/PT yang langsung dicairkan olehTerdakwa 1. Kartono pada Bank NTB Cabang Dompu, untukitu. Terdakwa 1.

Ramlah selaku Bendahara Proyekmengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepadaBagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uangtermin Kedua dan Ketiga sebesar Rp. 379.500.000,(Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratusribu) rupiah) dan pada tanggal 18 Desember 2006Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkanSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor1763/P/PT yang langsung dicairkan oleh Terdakwa 1.Kartono pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk ituTerdakwa 1.

Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukanSurat Permintaan Pembayaran kepada Bagian KeuanganSetda Dompu untuk pencairan uang termin Kedua danKetiga sebesar Rp. 379.500.000, (Tiga ratus tujuhpuluh sembilan juta lima ratus' ribu' rupiah) danpada tanggal 18 Desember 2006 Kepala BagianKeuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Nomor =: 1763/P/PT yanglangsung dicairkan oleh Terdakwa 1.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1763/P/PT tanggal 19 Desember 2006 besertakelengkapannya.19. Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpatanggal sebesar Rp. 379.500.000.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IwanIskandar, A.Pi ;4.

) No.1533/P/PT tanggal 8 Desember 2006 besertakelengkapannya.Kwitansi Pembayaran Termin Pertama tanpatanggal sebesarRp. 379.500.000.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1763/P/PT tanggal 19 Desember 2006 besertakelengkapannya.Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpatanggal sebesar Rp. 379.500.000, .Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untukdipergunakan dalam perkara lain.Hal. 38 dari 42 hal.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal12 Januari 2007 sebesar Rp.3.678.300.000,00 (tiga milyar enam ratustujuh puluh delapan juta tiga ratus riburupiah) ;2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal1413 Februari 2007 sebesar Rp.4. 100.000.000,00 (empat milyar seratus' jutarupiah) ;. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal7 Maret 2007 sebesar Rp. 5.300.000.000,00(lima milyar tiga ratus juta rupiah) ;.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal12 Januari 2007 sebesar Rp.3.678.300.000,00 (tiga milyar enam ratustujuh puluh delapan juta tiga ratus riburupiah) ;2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal13 Februari 2007 sebesar Rp.4. 100.000.000,00 (empat milyar seratus' jutarupiah) ;3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal7 Maret 2007 sebesar Rp. 5.300.000.000,00(lima milyar tiga ratus juta rupiah) ;4.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Danatalangan Proyek SPTA sebesar Rp.4.100.000.000, (empat milyar seratusjuta rupiah) tanggal 13. Februari2007 ;60. Kwitansi Pembayaran Dana Talanganuntuk proyek SPTA sebesar Rp.4.100.000.000, (empat milyarseratus juta rupiah) dari PD. PSJkepada DR.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)PD. Pembangunan Sarana Jaya untukDana talangan Proyek SPTA sebesar Rp.3.300.000.000, (tiga milyar tigaratus juta rupiah) tanggal 23 April2007 ;72. Kwitansi Pembayaran Dana Talanganuntuk proyek SPTA sebesar Rp.3.300.000.000, (tiga milyar tigaratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepadaDR.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD.Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan ProyekSPTA sebesar Rp. 3.678.300.000, (tiga milyar enamratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus~ riburupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;56.

Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11.Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,;12.Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,;13.Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,;14.Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,;15.Copy SPMU Nomor : 1209/BA /2005 tanggal 29 Nopember2005 dengan

nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,;16.Copy SPMU Nomor : 1513 / BA/ 2005 tanggal 23 Desember2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,;17.Copy Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.444849 tanggal 05 Agustus 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaHal. 47 dari 99 hal.

nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,;16.Copy SPMU Nomor : 1513 / BA/ 2005 tanggal 23 Desember2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,;17.Copy Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.444849 tanggal 05 Agustus 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaHal. 99 dari 99 hal.

KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaro;SPMU Nomor: 725/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yangditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala BagianKeuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTINGselaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;.

KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Karo; SPMU Nomor: 726/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian KeuanganHal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir.

No. 1210 K/Pid.Sus/2009(PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Karo dan FIRMAN A KABAN, BE Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Karo; SPMU Nomor : 50 / BP / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTINGselakuBendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo ;2.

KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Karo; SPMU Nomor: 726/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintah Kabupaten Karo dan Ir.

Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;10.Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,;11.Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005dengan nilai sebesar Rp.3.434.494.250,;12.Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September2005 dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000,;13.Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005dengan nilai sebesar Rp.7.364.295.450,;14.Copy SPMU Nomor : 1209/BA /2005 tanggal 29 Nopember2005 dengan

nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,;15.Copy SPMU Nomor : 1513 / BA/ 2005 tanggal 23 Desember2005 dengan nilai sebesar Rp.12.203.521.000,;16.

Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11.Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,;12.Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,;13.Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,;14.Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,;15.Copy SPMU Nomor : 1209/BA /2005 tanggal 29 Nopember2005 dengan

nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,;16.Copy SPMU Nomor : 1513 / BA/ 2005 tanggal 23 Desember2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,;17.Copy Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.444849 tanggal 05 Agustus 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara;18.

Kukar tahun 2005;Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai1213141516sebesar Rp2.000.000.000,00;)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

;)Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;)Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;18)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.445985,tanggal 15 September 2004

Kukar tahun 2005;Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

;15)Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;18)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.445985,tanggal 15 September

Kukar tahun 2005;9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

Kukar tahun 2005;Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

;)Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;18)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.445985,tanggal 15 September

Kukar tahun 2005;Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

;15)Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;18)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.445985,tanggal 15 September

Kukar tahun 2005;9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

Kukar tahun 2005;Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/BA/2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/BA/2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/BA/2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilaisebesar Rp4.000.000.000,00;Hal. 45 dari 92 hal. Put.

No. 930 K/Pid.Sus/20124614)Copy SPMU No. 0982/BA/2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00;15)Copy SPMU No. 1209/BA/2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilaisebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy SPMU No. 1513/BA/2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesarRp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten

Kukar tahun 2005;9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10)Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11)Copy SPMU No. 0014/BA/2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/BA/2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/BA/2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilaisebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/BA/2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00

;15)Copy SPMU No. 1209/BA/2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilaisebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy SPMU No. 1513/BA/2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesarRp12.203.521.000,00;17)Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan TimurNo. 171.3.2.444849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;18)Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.445985,tanggal 15 September 2004

No. 930 K/Pid.Sus/201294.11)Copy SPMU No. 0014/BA/2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12)Copy SPMU No. 0574/BA/2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;13)Copy SPMU No. 0696/BA/2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilaisebesar Rp4.000.000.000,00;14)Copy SPMU No. 0982/BA/2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00;15)Copy SPMU No. 1209/BA/2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilaisebesar Rp8.822.195.856,00;16)Copy

) kemudian bendahara Pimpro atas dasarSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) dananya bisa dicairkan ke RekeningProyek yang bersangkutan;Bahwa saksi pada Tahun 2003 bertugas sebagai Bendahara di Sekretariatdaerah Pemda Kab.

Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPP tersebut diketahui oleh KepalaBagian Keungan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang(SPMU) Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan olehKepala Bagian Keuangan (a.n.

Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPP tersebut diketahui oleh KepalaBagian Keungan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU)Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh KepalaBagian Keuangan (a.n.

Nazarsyah,S,STP), dimana untuk Lokasi ColdStorage dialokasikan dana sebesar Rp.1.063.615.000, dan pada tanggal 18 Mei 2004diterbitkan SPMU Nomor.98/PS/2004 oleh saksi Sdr. Suhaemy sebagai Kepala Sub.Bagian Perbendaharaan (a.n.

Tapem= Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk Lokasi yangdiganti rugi ke bagian keuangan= Bagian keuangan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)= Apabila dana tersedia Pimpro menghubungi penerima ganti rugi untukmembawa Bukti Kepemilikan Lahan yang asli59= Dokumen siap, pembayaran dilakukan.Bahwa dana yang tersedia untuk pembebasantanah, bangunan dan tanam tumbuh untukpembangunan pemerintah Kab.

SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) dananya bisa dicairkan ke Rekening Proyekyang bersangkutan;Bahwa saksi pada Tahun 2003 bertugas sebagai Bendahara di Sekretariat daerahPemda Kab.

Farida selaku BendaharawanProyek mengajukan Surat PerintahPembayaran (SPP) dengan nomorregister 014 sebesar Rp. 810.933.828,yang diketahui dan disetujui olehPimpinan Proyek (Sdr.Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPPtersebut diketahui oleh Kepala BagianKeungan pada tanggal 15 Desember2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;Bahwa berdasarkan Surat PermintaanMembayar Uang (SPMU) Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003yang diterbitkan oleh Kepala BagianKeuangan (a.n.

Bulungan);Bahwa tanggal 17 Mei 2004, Sdr.Dwiyanti sebagai Bendahara Proyekmengajukan SPP dengan Nomotr.01sebesar Rp.1.787.643.163, yangdiketahui oleh Pemimpin Proyek (Sdr.Nazarsyah,S,STP), dimana untukLokasi Cold Storage dialokasikan danasebesar Rp.1.063.615.000,Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004diterbitkan SPMU Nomor.98/PS/2004oleh Kepala Sub. BagianPerbendaharaan (a.n.

Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPP tersebut diketahui oleh KepalaBagian Keungan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang(SPMU) Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan olehKepala Bagian Keuangan (a.n.

Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untukbiaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati tahun 2002sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada KepalaBagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh PenggunaAnggaran yaitu saksi Ir Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaanmenerbitkan SPMU

No. 2009 K/PID.SUS/201119.Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003tentang Penjabaran APBD TA 2003, berikut Lampiran KeputusanBupati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.20.Keputusan Bupati No. 900/131/2003 tanggal 7 Pebruari 2003tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasidalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban BupatiPati TA 2002 berikut SPP dan SPMU.

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. yang telah dilegalisir ).23.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

No. 2009 K/PID.SUS/2011Transportasi dan Akomodasi dalam rangkaPembahasan Laporan Pertanggungjawaban BupatiPati TA 2002 berikut SPP dan SPMU. ( FC. yang telahdilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei2003 dan Keputusan Bupati No. 900/1192/2003tanggal 6 Nopember 2003 berikut SPP dan SPMU( FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati danWakil Bupati TA. 2003.

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 Tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 Tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ).22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 2009 K/PID.SUS/201123.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

selaku)~ Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007mengajukan permintaan dana dengan membuat SuratPermintaan Pencairan (SPP) yang ditujukan kepada AbdullahIbrahim selaku Pengguna Anggaran melalui PejabatPenatausaha Keuangan (PPK) yang dijabat oleh KabagKeuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, setelahditeliti oleh PPK dan sesuai dengan penggunaannya makaAbdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaranmemerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU

) yang ditandatangani oleh AbdullahIbrahim selaku Pengguna Anggaran;Bahwa selanjutnya terdakwa selaku BendaharawanPengeluaran mengajukan SPMU ke Biro Keuangan melaluiBagian Perbendaharaan untuk diteliti kelengkapan SPMUuntuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D),setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala Biro Keuangan,selanjutnya SP2D tersebut disampaikan ke KuasaBendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk ditransferdana ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara diBNI 1946 Cabang Ternate

belum juga menyelesaikan10pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaanuang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulanJanuari 2007 s/d Juli 2007 ; Bahwa dari hasil audit BPK tersebut berdasarkanpertanggungjawaban yang berhasil dikumpulkan olehterdakwa dan hasil cross cek BPK yang didampingi olehKarim Bin Dano Soleman selaku Kabag Verifikasi BiroKeuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi MalukuUtara, dari realisasi penggunaan anggaran penerimaansesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU

) yang ditandatangani oleh AbdullahIbrahim selaku Pengguna Anggaran;Bahwa selanjutnya terdakwa selaku BendaharawanPengeluaran mengajukan SPMU ke Biro Keuangan melaluiBagian Perbendaharaan untuk diteliti kelengkapan SPMUuntuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D),setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala Biro Keuangan,kemudian SP2D tersebut disampaikan ke Kuasa BendaharaUmum Daerah (Kuasa BUD) untuk ditransfer dana kerekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara di BNI1946 Cabang Ternate,

) dari Bendaharawan, kemudianSPMU diteliti oleh Kepala Kas Daerah dan setelah itu Cekdiserahkan kepada saksi untuk ditulis jumlah uang yangada dalam SPMU dan setelah itu dimasukkan dalamRegister yang telah disediakan dan kemudian setelahdiregister Cek dikembalikan kepada Kepala Kas daerahuntuk ditandatangani.

ALI REDO;7) 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani, mencairkan atau menguangkan SPMU, sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor: 050/05/SPK/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani Pemberi Kuasa atas nama H.S. DAUD. MBA (Direktur) dan Penerima Kuasa Drs. USMAN. T (Kepala Dinas Perkotaan Kab.

(satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani, mencairkan ataumenguangkan SPMU, sebesar Rp. 1.198.750.000, (satu milyar seratus sembilandelapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor : 050/05/SPK/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani Pemberi Kuasa atas nama H.S.DAUD. MBA (Direktur) dan Penerima Kuasa Drs. USMAN. T (Kepala DinasPerkotaan Kab.

AMIN, S.E.)apabila telah lengkap maka dibuat SPMU yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan(saksi H. ALI REDO), kemudian SPMU diserahkan kepada saksi Drs. USMAN binTARUJIN selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. Istana Saranarayadengan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2004;Sedangkan untuk pengajuan pencairan anggaran untuk biaya administrasi proyek(honorarium panitia) sebesar Rp. 10 juta, diajukan secara terpisah oleh saksi M.

Setelah Pimpro dan Benpro memeriksa Surat Permohonan/tagihan dari rekanan, kemudian Pimpro atau Benpro membuat SPP untuk diprosessaksi dan diparaf Kabag Keuangan, untuk selanjutnya terbut SPMU yang jugaditandatangani oleh Kabag Keuangan;Dalam proses dan mekanisme pencairan anggaran proyek tidak ada administrasikeuangan yang tandatangan Terdakwa, baik pada surat SPP, SPMU, maupun cekpenarikan;Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2013/PN.JBI 39Mengenai proses penetapan anggaran di Panitia Anggaran dan pelaksanaan

Istana Saranaraya, saksi baru tahu ada suratpermintaan dari pihak ketiga (rekanan) ketika diperlihatkan penyidik.Surat Permohonan Pencairan Uang dari pihak ketiga bukan merupakan persyaratanuntuk terbitnya SPP dan SPMU;Pada hari itu juga saksi Drs. SYARGAWI USMAN (Pimpro) mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) kepada bagian Keuangan dalam kegiatan pengadaanmobil Damkar pada Dinas Perkotaan Kab.

AMIN, S.E., kemudian dibuat SPMU dansaksi tandatangani; Setelah terbitnya SPMU, pencairan uangnya dilakukan oleh Drs. USMAN T karenatelah mendapat Surat Kuasa dari Direktur PT.

Ridwan, SE (Direktur CV.Elsi CitraMandiri) tidak menyerahkan barang sebagaimana mestinyatelah memerintahkan saksi Effendi (Bendaharawan ProyekPLS) untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Program PLSsenilai Rp.171.606.250, kepada Bagian KeuanganPemerintah Kabupaten Sumenep, hingga akhirnya padatanggal 17 Oktober 2002 Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) senilai Rp.171.606.250, untuk pembayaranPekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Program PLSditerima oleh Moh

Ridwan, SEmenguangkan SPMU tersebut pada Bank Jatim CabangSumenep hingga akhirnya saksi Moh.

Ridwan, SE (Direktur CV.Elsi CitraMandiri) tidak menyerahkan barang sebagaimana mestinyatelah memerintahkan saksi Effendi (Bendaharawan ProyekPLS) untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Program PLSsenilai Rp.171.606.250, kepada Bagian /KeuanganPemerintah Kabupaten Sumenep, hingga akhirnya padatanggal 17 Oktober 2002 Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) senilai Rp.171.606.250, untuk pembayaranPekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Program PLSditerima oleh

modal ;Dalam mengelola anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK)Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0288/BKDSekr/V/2005 tanggal 03 Mei 2005ditunjuk HAIRIL ANWAR, SE alias NUENG (Terpidana) selaku Pemegang Kas /Bendahara Sekwan yang mempunyai tugas mengelola penerimaan danpengeluaran uang Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yaitu : Pencairan Surat Perintah Membayar Rp.19.238.667.600,Uang Pengisian Kas (GPMU Pk) danSPMU Beban Tetap (SPMU

No.1901 K/Pid.Sus/201 1Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0288/BKDSekr/V/2005 tanggal 03 Mei 2005ditunjuk HAIRIL ANWAR, SE alias NUENG (Terpidana) selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan yang mempunyai tugas mengelola penerimaan danpengeluaran uang Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yaitu : Pencairan Surat Perintah Membayar Rp.19.238.667.600,Uang Pengisian Kas (GPMU PK) danSPMU Beban Tetap (SPMU BT) Surat Pertanggungjawaban (SPv) Rp.13.897.476.075, Sisa Uang Kas/Bank seharusnya per Rp. 5.341.191.525,31

Menyatakan bukti surat berupa : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ; Foto copy SPMU yang sudah dicairkan ; Bukti anggaran yang sudah di SPJ kan TA 2005 ; Kontrak pengadaan barang ; Buktibukti perjalanan dinas ; Bukti AK 24 Perincian Dana yang sudah digunakan dan sisa dana yangtidak digunakan ; Bukti tanda terima/Kwitansi peminjaman anggaran ; Bukti tanda terima/kwitansi yang menerima bantuan sosial ; Dokumendokumen lain yang terkait ;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an.

Menetapkan barang bukti berupa : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ; Foto copy SPMU yang sudah dicairkan ; Bukti anggaran yang sudah di SPJ kan TA 2005 ; Kontrak pengadaan barang ; Buktibukti perjalanan dinas ; Bukti AK 24 Perincian Dana yang sudah digunakan dan sisa dana yangtidak digunakan ; Bukti tanda terima/Kwitansi peminjaman anggaran ; Bukti tanda terima/Kwitansi yang menerima bantuan sosial ;Hal. 7 dari 19 hal. Put.

Aceh Tenggara, kemudiandibuat dan ditandatangani lembaran daftar check listdokumen dan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) olehsubbag. Keuangan Setdakab. Aceh Tenggara yang untukselanjutnya diserahkan kepada H. Ibnu Hasim, S. Sos, Msiselaku Kabag. Keuangan di tahun 2004 2006 untukditandatangani;Bahwa benar setelah SPMU diterima oleh BUD, kemudianKepala BUD meminta nota persetujuan pembayaran SPMUditandatangani oleh Bupati, atau oleh saksi Marthin Deskydan Kabag. Keuangan.

AcehTenggara, kemudian dibuat dan ditandatangani lembaran daftar check listdokumen dan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) oleh subbag.Keuangan Setdakab. Aceh Tenggara, lalu diserahkan kepada H. IbnuHasim, S. Sos, Msi selaku Kabag. Keuangan untuk penandatangananSPMU;Bahwa setelah SPMU diterima oleh BUD, kemudian Kepala BUDmeminta nota persetujuan pembayaran SPMU ditandatangani olehBupati, atau oleh Terdakwa dan Kabag. Keuangan.

AcehTengggara sebagai dasar untuk diterbitkan SPMU;Bahwa dengan dasar kelengkapan dokumen administrasi SPP yang Terdakwabuat dan proses tersebut, telah dilakukan diverifikasi SPP oleh Subbag.Keuangan hingga akhirnya dikeluarkan SPMU oleh Kabag. KeuanganPemdakab.

AcehTenggara, kemudian dibuat dan ditandatangani lembaran daftar check listdokumen dan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) oleh subbag.Keuangan Setdakab. Aceh Tenggara, lalu diserahkan kepada H. IbnuHasim, S. Sos, Msi selaku Kabag. Keuangan untuk penandatangananSPMU;Bahwa setelah SPMU diterima oleh BUD, kemudian Kepala BUDmeminta nota persetujuan pembayaran SPMU ditandatangani olehBupati, atau oleh saksi Marthin Desky sellaku Sekda / PA di Setdakab.Aceh Tenggara dan Kabag. Keuangan.

Aceh Tenggarauntuk diterbitkan SPMU;e Bahwa setelah SPMU diterbitkan oleh Kabag. Keuangan Pemdakab.Aceh Tenggara kemudian diserahkan ke BUD, sesampai di BUD, bukanuang yang cair atau Cek Tunai / Bilyet Giro tetapi yang terjadi penarikankas bon kas bon yang sudah menumpuk di BUD;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa, saksi Drs. H. Armen Desky,MM dan saksi Drs. H.