Bantuan kelompok kerja masyarakat 557.563.300,00 Bahwa dana Pos Bantuan pada Dinas PPKAD Kabupaten Ngada TA.2010sesuai dengan dana yang tertampung pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada adalah sebesarRp51.706.260.061,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam juta duaHal. 6 dari 191 Hal. Put.

Berdasarkan keterangan ahli SALOMO FRANGKY PANGONDIAN dariBadan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan NusaTenggara Timur menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana pos bantuanTA. 2009 sampai dengan TA. 2010 dan dalam penyetoran sisa dana posbantuan TA. 2009TA2010 telah terjadi kerugian keuangan Negara daripenerimaan sisa dana yang harusnya masih tertampung dalam kas daerahKabupaten Ngada sebesar Rp4.998.540.416,00 (empat miliar sembilanratus sembilan puluh delapan juta lima ratus

Berdasarkan keterangan ahli SALOMO FRANGKY PANGONDIAN dariBadan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan NusaTenggara Timur menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana pos bantuanTA. 2009 sampai dengan TA. 2010 dan dalam penyetoran sisa dana posbantuan TA. 2009TA. 2010 telah terjadi kerugian keuangan Negara daripenerimaan sisa dana yang harusnya masih tertampung dalam kas daerahKabupaten Ngada sebesar Rp4.998.540.416,00 (empat miliar sembilanratus sembilan puluh delapan juta lima ratus

Bantuan kelompok kerja masyarakat 557.563.300,00 Bahwa dana Pos Bantuan pada Dinas PPKAD Kabupaten Ngada TA.2010sesuai dengan dana yang tertampung pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada adalah sebesarRp51.706.260.061 ,00 (lima puluh satu miliartujuh ratus enam juta duaratusenam puluh ribu enam puluh satu rupiah) kemudian dari anggaran tersebutdana yang terealiasasi melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kerekening Pos Bantuan Dinas PPKAD Nomor 012.01.05.0002648 pada

Instalasi air mancur pada bagian tengah didistribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back updata instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompasendiri yang letaknya pada bagian tengah atas;* = Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusiair dari reservoir ke kolam air mancur;* Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian(tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengahinch tanpa katup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalamkolam

Instalasi air mancur pada bagian tengah didistribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back updata instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompa sendiriyang letaknya pada bagian tengah atas; Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusiair dari reservoir kKekolam air mancur; Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian(tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengahinch tanpa katup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalamkolam dan

Sambungan listrik ke pompa tidak terlihat (kabel pompadibiarkan begitu saja) tidak terpasang.Halaman 94 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Tte> Tidak terlinat adanya MCB (pengaman arus listrik) pada padabangunan air mancur> Ada mesin pompa yang digunakan menggunakan listrik 3phase akan tetapi tidak terlihat jaringan 3 phase.> Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian(tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengahinch tanpa katup, mMemungkinkan air tidak bisa tertampung

Instalasi air mancur pada bagian tengah didistribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back updata instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompa sendiriyang letaknya pada bagian tengah atas;** Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusi airdari reservoir ke kolam air mancur;** Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian (tingkat)kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengah inch tanpakatup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalam kolam

tersebut dapat digunakan untuk Jamaah Haji yang meninggal;Bahwa dalam penyelenggaraan lIbadah Haji, terkait dengan kebijakankebijakan dapat dilakukan namun harus ada Perda, dan kebijakankebijakantersebut dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa Panitia penyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) tahun 2010berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi MalukuUtara dan dalam pelaksanaannya bertanggungjawab ada bagianpenanggungjawab kegiatan;Bahwa Untuk dana yang terkait biaya lokal, harus tertampung

Kotase Propinsi Maluku Utara, termasuk dalam kKeuangan negara/daerah,namun secara teoritis asalkan disitu ada unsur pengelolaan (governance)oleh Pemerintah sesuai dengan tanggungjawab Pemerintah terhadap danaPutusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 96 dari...masyarakat yang ditempatkan dalam rekening yang dikuasai oleh Negara/daerah, sudah bisa diklasifikasikan sebagai uang Negara/daerah;Bahwa jika penyelenggaraan dana penyelenggaraan lbadah Haji Daerah(PPIHD) tahun 2010 yang dikelola sebagaimana tertampung

Dengandemikian sejauh mekanisme penggunaan uang yang bersumber dari DanaPenyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) tahun 2010 yang dikelolasebagaimana yang tertampung dalam rekening Bendahara KanwilKementerian Agama propinsi Maluku Utara nomor 0103.01.000185.30.1 bankBRI Cabang Ternate, oleh Bendahara tindak dilakukan melalui mekanismeyang diuraikan tersebut, maka mekanisme pencairan itu tidak adapatdibenarkan;Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan dana dilakukan diluarSurat Keputusan Gubernur

Giri Jaladhi Wana akan Merelay Out Bangunan di bangunan UtamaLantai Dasar (Blok G) dari sebelumnya 600 Unit menjadi 1.077 Unit denganalasan banyaknya para pedagang yang tidak tertampung karena banyaknyapara pedagang yang berminat membeli tempat berupa toko, kios, los danwarung di pasar Sentra Antasari. Kemudian Walikota Banjarmasin Drs. H.Sofyan Arpan (almarhum) mendukung dengan syarat agar dibicarakanterlebih dahulu tentang konstribusinya, sehingga ST. Widagdo, Drs.

Giri Jaladhi Wana akan Merelay Out Bangunan di bangunan Utama LantaiDasar (Blok G) dari sebelumnya 600 Unit menjadi 1.077 Unit dengan alasanbanyaknya para pedagang yang tidak tertampung karena banyaknya parapedagang yang berminat membeli tempat berupa toko, kios, los dan warung dipasar Sentra Antasari.Bahwa ST Widagdo mengirim surat kepada Walikota atas dukungan dariterdakwa karena terdakwa sering didatangi para pedagang yang berminatmembeli toko, kios los dan warung, kemudian Walikota Banjarmasin

Dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat saat pergimeninggalkan Tergugat dan anakanaknya kepada keluarganya di Bone,Penggugat membawa semua uang hasil penjualan barang daganganTergugat dan Penggugat selama sejak awal pernikahan sampai dengansaat Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke keluarganya di Boneyang tertampung dalam rekening Penggugat pada bank BRI CabangKalabahi nomor Rekening 027801006438507, dimana Tergugat tidakpernah mengetahui berapa jumlah tabungan tersebut dan Penggugat punsebagai

Tergugat dan Penggugat masih adaikatan perkawinan yang sah, seluruh uang hasil usaha Tergugat danPenggugat ditampung dalam rekening tersebut (rekening atas namaPenggugat nomor rekening 027801006438507) sejak awal pernikahansampai dengan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tahun2018 ke keluarganya di Bone dengan alasan berobat akan tetapi dari BonePenggugat justru menceraikan Tergugat tahun 2019 melalu PengadilanAgama Watangpone, dan Tergugat tidak pernah mengetahui berapa jumlahuang yang tertampung

Bahwa dana yang tertampung di dalam DIPAMAN tahun 2011 untukkegiatan pembangunan LabIPA sebesar Rp. 150,000.000, dan setelahdilakukan proses lelang dengan cara Pemilinan langsung di peroleh danayang dapat dikelola lebih kecil dari dana sebesar Rp. 150.000.000, yangsebelumnya di anggarkan.

Bahwa saksi mengetahui adanya pengutipan dana pembangunan LabIPA yang dilakukan pengutipan oleh Dra.Sukriati yang merupakanpembantu Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana dari siswa yangmenamatkan sekolah tahun 2010.Bahwa dana yang tertampung di dalam DIPAMAN tahun 2011 untukkegiatan pembangunan LabIPA sebesar Rp. 150,000.000, dan setelahdilakukan proses lelang dengan cara Pemilinan langsung di peroleh danayang dapat dikelola lebih kecil dari dana sebesar Rp. 150.000.000, yangsebelumnya di anggarkan.Bahwa

wajib pajak yangdatang ke KPP Pratama Cibinong dan pada waktu itu semua wajib pajakyang datang tersebut harus dilayani melalui TPT, tetapi selain TPT ada yangnamanya help desk, disini adalah tempat wajib pajak meminta keterangandan disana ada beberapa meja help desk yang mempunyai SOP tersendiridan Help desk ini yang memberikan keterangan kepada wajib pajak yangmembutuhkan keterangan ;Bahwa dulu ada kebijakan tidak tertulis dari Kepala Kantor yangmenyatakan bahwa kalau ada wajb pajak yang tidak tertampung

penempatan dana uncost 1,2 1,3% ke direksi RSUD tidak sesuai dengan Peraturan GubernurBanten Nomor : 75 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Aggaran 2016,BAB Il angka 5 huruf a yang menyebutkan Belanja tidak terdugamerupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atautidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial,dana pendamping DAK yang tertampung

penempatan dana uncost 1,2 1,3% ke direksi RSUD tidak sesuai dengan Peraturan GubernurBanten Nomor : 75 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Aggaran 2016, BABIl angka 5 huruf a yang menyebutkan Belanja tidak terduga merupakanbelanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidakdiharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial,dana pendamping DAK yang tertampung

Selain adanya SPM, Saksi juga akanmemeriksa apakah dananya sudah tertampung di APBD, apakah yangdiajukan tersebut telah terurai dalam objek pengerjaan ataupelaksanaan pekerjaan dan apakah pagunya tidak melewati pagu yangtertera pada APBD;Bahwa pada tahun 2015 ada Pemda Kabupaten Lima Puluh Kotamendapat dana alokasi bersifat khnusus dengan total dana bantuansekitar Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus ribu Rupiah) yangdiperuntukan untuk 2 (dua) SKPD yang mendapatkannya yaitu DinasPekerjaan

Bahwa dana kegiatan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PemantuanKualitas Lingkungan dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten LangkatTahun Anggaran 2012 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) danPendamping DAK dengan total dana sebesar Rp. 1.126.000.000, (satu milyarseratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung dalam APBD KabupatenLangkat Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah

).Dapat saksi jelaskan tanda tangan dalam SP2D adalah tandan tanganSAKSI selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).Bahwa dana kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian PencemaranUdara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat TahunAnggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Pendamping DAK dengan total dana sebesar Rp.1.168.823.450, (satu milyar seratus enam puluh delapan jutadelapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluhrupiah) yang tertampung

tanggal 17 Desember2012 dengan dana sebesar Rp 101.000.000,(Pendamping DAK).Dapat saksi jelaskan tanda tangan dalam SP2D adalah tandatangan saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).Dana kegiatan kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemantauan Kualitas Lingkungan dari Kantor BadanLingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan105= hePendamping DAK dengan total dana sebesar Rp1.126.000.000, (satu miliar seratus dua puluh enam jutarupiah) yang tertampung

Dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) danPendamping DAK dengan total dana sebesar Rp. 1.126.000.000, (satu milyarseratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung dalam APBD KabupatenLangkat Tahun Anggaran 2012.2.

Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan HidupKabupaten Langkat Nomor: 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.Menimbang, bahwa dana kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemantuan Kualitas Lingkungan dari kantor Badan Lingkungan Hidup KabupatenLangkat Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) danPendamping DAK dengan total dana sebesar Rp. 1.126.000.000, (satu milyarseratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung

pemakaianSolar untuk membersihkan mesin maupun solar yang telah tercampur dengan airlaut;Bahwa, para terdakwa telah menampung Minyak solar tersebut sejakpara terdakwa bekerja sebagai Kapten dan masinis pada kapal TB Kutai II danpara terdakwa tidak mengetahui kalau sisasisa minyak solar yang digunakan75untuk membersihkan mesin kapal oleh pihak PKT disediakan tempatpenampungan tersendiri untuk dipisahkan kembali dari tercampur air dan di olahkembali untuk dipergunakan;Bahwa adapun minyak solar yang telah tertampung

sebagaiberikutBahwa pada tahun 2005 Nagori Sidotani KecamatanBandar Kabupaten Simalungun menerima Alokasi dana PKPSBBM IP Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan SuratDepartemen PU Dirjen Cipta Karya Nomor : PK CK / 177dan Daftar Alokasi Desa sasaran Program PKPS BBMBidang Infrastruktur Perdesaan Propinsi Sumatera Utarasesuai dengan Program Kompensasi Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPSBBM IP) T.A 2005 yang tertampung

Ratno; Bahwa terdakwa berangkat menuju ke perairan Karang Koko denganditemani oleh 5 (lima) orang ABK yang masingmasing bernama Kamil,Aman, Tiaso dan Rena;Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Wqw Bahwa terdakwa tidak ingat lagi jumlah ikan yang tertampung di kapalKM.

Sekda NiasSelatan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnyakerugian keuanganan negara utamanya menyempurnaan dari sisikelengkapan dokumen untuk pembayaran ganti rugi kepada Firman AdilDachi (selaku penjual tanah) dalam pengadaan tanah untuk Balai BenihInduk yang tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten NiasSelatan tahun anggaran 2012 (putusan Halaman 152) makaPembanding ic.

Sekda Nias Selatan dalam melakukan perbuatan yangmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara utamanyapenyempurnaan dari sisi kelengkapan dokumen untuk pembayaranganti rugi kepada Firman Adil Dachi dalam pengadaan tanah untukBalai Benih Induk yang tidak tertampung dalam anggaran APBDKabupaten Nias Selatan tahun 2012 (vide. Putusan halaman 152).Majelis Hakim dalam judex Factie dalam pertimbangannya mengutip PendapatAhli DR.

Serda Andi (Provoost Korem 031/WB),selanjutnya Saksi diperintah oleh Dantim IntelKorem 031/WB (Mayor Inf Bim Pri Uno Purba)untuk melakukan cek urine terhadap Terdakwa.Bahwa selanjutnya Saksi mengambil alat Tes UrineMulti Screen Test merk Monotest 3 (tiga) parameteryang sudah disediakan oleh Serka HendrikSiahaan, Jabatan Bamin Tim Intel Korem 031/WB,kemudian Saksi bersama dengan Sertu Panjaitandan Serda Andi mengarahkan Terdakwa ke kamarmandi untuk pengambilan urine Terdakwa.Bahwa setelah urine tertampung

Vide buktiP2 dan P4), yang dari bukti diberitanda P2 dan P4 tersebut, Majelis Hakimpahami Penggugat/para Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuaiperjanjian kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan beberapa kali Addendum, olehkarena itu menurut Majelis Hakim, kaitan dengan perkara ini tidaklah bertentangandengan hukum ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu kaitannya dengan dali jawabanTergugat A, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F sampai dengan tanggal31 Desember 2018 dana sudah tertampung

bagi Pemohon sudah merupakan masalah besar yang makin lamamakin mengendap dan tidak dapat tertampung oleh Pemohon,sehingga sering terjadi perselisinan terus menerus yang tidak pernahtercapai kata sepakat;Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dihormati lagi sebagaiKepala Rumah Tangga, yang telah bekerja siang dan malam membantingtulang untuk memenuhi kebutuhan istri dan anakanak Pemohon denganTermohon;Pemohon yang bekerja di Lepas Pantai (rig), Konsultan dan tenagaPengajar sering hanya 2 (

Wepro Citra Sentosa), dari hasil pemasaran unit unitApartemen tersebut menghasilkan uang sebesar Rp.5,000,000,000; (limamilyar rupiah), yang tertampung dalam rekening Bank Mandiri Nomor : 1230008899330 dan Bank BCA nomor : 6871888288, masing masing a.n PT.Wepro Citra Sentosa.2) Apartemen Syariah Madina Islamic Tower bertempat dialamat RT.13/RW.12,Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta13930, tersangka mengeluarkan uang secara transfer bertahap mencapaijumlah Rp.350,000,000

Wepro Citra Sentosa)Dari hasil pemasaran unit unit Apartemen tersebut menghasilkan uangsebesar Rp.600,000,000; (enam ratus juta rupiah), yang tertampung dalamrekening Bank Mandiri Nomor : 1230008899330 dan Bank BCA nomor :6871888288, masing masing a.n PT.

Wepro Citra Sentosa), dari hasil pemasaran unit unit Apartemen tersebut menghasilkan uang sebesar Rp.1,200,000,000;(satu milyar dua ratus juta rupiah), yang tertampung dalam rekening BankMandiri Nomor : 1230008899330 dan Bank BCA nomor : 6871888288,masing masing a.n PT. Wepro Citra Sentosa.4) Mengelola Parkiran di Rumah Sakit Moch Ridwan Meuraksa Bertempat JalanTaman Mini I, RT.4/RW.2, Pinang Ranti, Makasar, RT.4/RW.2, Pinang Ranti,Kec.

Wepro Citra Sentosa), darikerjasama kelola parkir mengembalikan uang sebesar Rp.550,000,000; (limaratus lima puluh juta rupiah), yang tertampung dalam rekening Bank MandiriNomor : 1230008899330 dan Bank BCA nomor : 6871888288, masing masing a.n PT.

Dpk Bahwa setelaNAMA wafat yang mengelola dilanjutkanoleNAMAyang sebelumnya sebagai Sekretaris Yayasan PerguruanMasyarakat; Bahwa saksi tahu NAMA sering berpesan bahwa sekolah harusdilanjutkan dan minta tolong kepada saksi agar membantu NAMAkarena banyak Anak tertampung;3.

NAMA sering berpesan kepada saksi bahwasekolah harus dilanjutkan dan minta tolong kepada saksi agar membantuNAMAkarena banyaknya Anak yang tertampung;3. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, sepupu Para Penggugat, awal mulaYayasan Perguruan Masyarakat didirkan oleh keluarga NAMA, nenek saksiHalaman 101 dari 118 putusan Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA. Dpkdan ibu NAMA, berdiri tahun 1958, berupa NAMA. Yang mengelola yayasankeluarga, NAMAdan ketika NAMA menjadi pejabat teras di ALAMAT,yayasan keluarga berkembang.

Aceh Tenggara telah tertampung dalam APBK dantanah akan dibeli dengan harga Rp 350.000/ M2 siapa punpemiliknya tanpa ada perbedaan harga, bahkan saudara KelanaPutra, ST berani mengatakan siap masuk penjarra kalaudikemudian hari terjadi perbedaan harga.Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Kelana Putra, STselaku PPTK Panitia Pengadaan Tanah kepada para pemilik tanahdipercaya oleh Para Penggugat dan dijadikan pegangan sebagaipatokan harga atas tanah mereka dengan didasari perasangka baikmeskipun