Ditemukan 447 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
121 — 108
Oktober 2020 telah mengajukanpermintaan banding pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Medan Nomor 34/Akte Pid.SusTPK/2020/PN Mdn dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medankepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor34/Akta.Pid.SusTPK/2020/PN Mdn;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindaka
105 — 53
Menetapkan agar Terdakwa H.Mulia Harahap dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupasi pada Pengadilan Negeri Medan, MajelisHakim Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding,terlebin dahulu menanggapi memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta koniramemori banding yang diajukan oleh Penunutut
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
113 — 57
Negerisetempat, (bukti T. 22) adalah sah namun jika dilinat dari bukti P.12maka tenggang waktunya telah lewat, sehingga sangat jelas akibatdari dua surat yang sama dan dikeluarkan oleh instansi yang samatersebut menunjukan adanya ketidak pastian hukum; bahwa dalam melakukan gelar perkara, setidaktidaknyamelibatkan terlapor atau kuasanya karena tujuan dari gelar perkara ituHalaman 55 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONsendiri adalah membuat terang suatu perkara atau menemukankebenaran materil; bahwa tindaka
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
80 — 52
Negerisetempat, (bukti T. 22) adalah sah namun jika dilinat dari bukti P.12maka tenggang waktunya telah lewat, sehingga sangat jelas akibatdari dua surat yang sama dan dikeluarkan oleh instansi yang samatersebut menunjukan adanya ketidak pastian hukum; bahwa dalam melakukan gelar perkara, setidaktidaknyamelibatkan terlapor atau kuasanya karena tujuan dari gelar perkara ituHalaman 55 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONsendiri adalah membuat terang suatu perkara atau menemukankebenaran materil; bahwa tindaka
77 — 40
ABDUL HAKIM AKt.Menghukum terdakwa ABDUL RAZAK, SH Bin AHMAD DINARmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor54/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal15 Januari 2018;1.Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;. Membebaskan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR daridakwaan Primer tersebut;.
40 — 6
Oleh karenanya, terdakwa Rasyid Sabri AlsRasyid Bin Samsudin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebutdalam Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 ;11Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindaka pidana sebagaimana tersebut diatas, nemun apakah terdakwa dapatdipersalah sebagaimana tuntutan jaksa Penunutut umum tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan
Terbanding/Terdakwa : TEDDY JUMENA, ST
139 — 74
Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan MajelisHakim terhadap Dakwaan Subsidair, dimana MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa (Teddy Jumena,S.T) terbukti melakukan tindaka pidana Korupsi secarabersamasama , maka Terdakwa dengan merujukkepada keterangan saksi ahli dibawah sumpah : Dr.halaman 68 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.CHAIRUL HUDA yang dibacakan di persidangan dalamperkara a quo antara lain : Bahwa tidak semua kesalahan Adminstrasimerupakan pelanggaran Pidana, menjadi tangggungjawab
150 — 255
Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan danPersidangan), sehingga tindaka Tergugat dan LHPKKN (obyeksengketa a quo) adalah bukan dalam rangka menentukan/menyatakan(mendeclare) atau menetapkan kerugian keuangan negarasebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangandengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bahwa justru dalam Huruf A angka6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kKewenangan
Terbanding/Terdakwa : ABDUL RAZAK, SH Bin AHMAD DINAR
114 — 40
(lima ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor54/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 15 Januari 2018;1.Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;Membebaskan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR daridakwaan Primer tersebut;Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR J telahHalaman 60 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBRterbukti
225 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, untukmengelola tabungan anggota tersebut dibentuklah BPTWP yangbertugas mengembalikan tabungan anggota bersama bunganyapada saat pensiun yang bersangkutan tidak mengambil KPR;dan memberi subsidi anggota yang mengambil KPR programASABRI;Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II memutuskan Terdakwabersalah melakukan tindaka pidana melanggar Pasal 121KUHPM karena terbukti Terdakwa telsah menghilangkan danaTWP sebesar 29 miliar yang didepositokan di Bank Mandiritanpa melaporkan kepada Aspers
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
148 — 91
Juni2011, perihal : Tindaka Lanjut MoU, yangditujukan kepada Bupati KabupatenMurung Raya;25.3.2.4. 3 (tiga) eksemplar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Langsung (LS)Nomor000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);25.3.2.5. 1 (satu) eksemplar Surat PerintahMembayar (SPM) Langsung (LS)Nomor000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah yang dibayarkan sebesar Rp.Hal. 77 dari 225 Hal.
Juni 2011,perihal : Tindaka Lanjut MoU, yangditujukan kepada Bupati KabupatenMurung Raya;25.3.2.4 3 (tiga) eksemplar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor :000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);25.3.2.5 1 (satu) eksemplar Surat PerintahMembayar (SPM) Langsung (LS) Nomor :000738/SPM/ LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desem ber 2011, denganjumlah yang dibayarkan sebesarRp.1.000.000.000,(Satu
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
150 — 85
Tetapikehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana,karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannyatidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secaralisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti,hal.19).Dengan demikian, dalam konsteks UU ITE, dapat disita barang bukti berupahandphone atau alat/mesin elektronik yang digunakan oleh tersangka untukmelakukan dugaan tindaka pidana hanya berdasarkan peraturan perundangundangan
455 — 17
QuodNon dikatakan bahwasanya perbuatan terdakwa baru diketahui sekitar 3Oktober 2014 tidak benar dan adalah merupakan tindakan rekayasa agarperbuatan tersebut merupakan tindaka pidana yang benar adalah terhadappenguasaan lahan secara sah oleh terdakwa telah diketahui oleh PT. SHMtentang pengusaan tersebut dan juga PT. SHM yang diwakili olehKomisaris Utama Drs.
301 — 122
PROVISIMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon putusanprovisi dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan yangbertujuan menjual, mendaftarkan pengalihan atau mengalihkan baik secaradibawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara ataulelang swasta di dalam atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentukapapun atau mengambil/mencairkan atau tindaka
Terbanding/Penuntut Umum : Wahyudi, S.H. M.Hum
103 — 38
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri TanjungpiangNomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpi tanggal 22 Maret 2016;1. Menyatakan Terdakwa RAJA ISHAK, SH,M.Si tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKANTINDAK PIDANA KORUPSI;2.
134 — 46
Bahwa Puncak dari masalah yang terjadi mengakibatkan adanya aksi dariburuh /pekerja anggota Penggugat yang mempertanyakan kebijakanTergiugat , Il yang membahayakan dan mengadu domba Penggugat denganTergugat VI dan VII yang sama sekali tidak punya Izin untuk melakukanpekerjaan di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, yang menimbulkan insidenkecil yang berujung pada tindakan pelaporan Tindaka Pidana dari pihakPenggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini dalam proses pemeriksaandi Polres Padang dan Polsek KP3
60 — 18
Unsur: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yangada padanya karena Jabatan atau Kedudukan :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tindak pidanakedua dalam dakwaan Subsidair di atas, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakA 1261112 eepidana, untuk tujuan
94 — 72
BPN Nomor 9 Tahun 1999 ; Bahwa, tindaka Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak guna bangunan objeksengketa adalah tidak prosedural yang merupakan perbuatan melanggar hukumdan tidak sah, karena telah menerbitkan sertipikat hak guna bangunan objeksengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertipikat hak milik ; Bahwa, tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasa 3 ayat (2) danPasal 31 ayat (1) Peraturan
241 — 190
Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tidak mengidentifikasi fakta hukum secarabenar.3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan penggunaanHalaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT PTKperaturan terkait pelelangan yang tidak bersesuaian dengan pelelangansystem secara Elektronik/E Tendering.4.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
437 — 615
rohaniserta bersediakan memberikan keterangan dengan sebenar benarnyaBahwa saksi mengetahui sebab dipangggil penyidik KejaksaanNegeri Jember adalah sebagai saksi perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnyadalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / BeratBangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Jember.Bahwa saudara saksi mengerti mengenai pasal 22 UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindaka
Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindaka Pidana Korupsi, diberitahukan kepadasaudara sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, 35 atau pasal 36setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keteranganatau memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000, (Seratus lima83puluh