Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 15-02-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Yyk
Tanggal 31 Maret 2016 — AM. Yuliawanto, DKK lawan PT. HAMDALAH SUKSES INDONESIA (PT.HSI) dahulunya PT. PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR
207 — 162
  • Yyk.Bahwa yang bisa dipailitkan adalah pengurus bukan pemegang saham.Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang kepailitan menyebutkanbahwa hutang yang terjadi sebelum pailit dan sesudah pailit sudahdianggap hutang sehingga dianggap sebagai kreditur yang berhakmendapatkan haknya.Bahwa secara eksplisit liquidasi tidak disebutkan dalam Undang Undangketenagakerjaannamun ini adalah proses dari pailit sedangkan pailitdisebutkan dalam Undang Undang ketenagakerjaan yang dikaitkandengan hakhak buru.Bahwa THR
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 180/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : IR.EKO ARYANTO Diwakili Oleh : Mat Arsan Yunus,SH
Terbanding/Tergugat I : IR.UMI RAHMINI PURWANTO
Terbanding/Tergugat II : DJOKO HARTANTO
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
Terbanding/Turut Tergugat I : HAJI DEDE SUTARDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIA ANGGRANI,SH.M Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI BANTEN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK CTBC INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KRISTIA HALIM SH
118 — 40
  • Bahwa sesuai Pasal 59 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangyang menyatakan:Pasal 59 ayat (1)Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 56,Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)hams melaksanakan haknya tersebut dalam Jangka waktu paling lambat 2(dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178 ayat (1)d.
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-05-2010 — Upload : 22-08-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 19/PID.B/2010/PN.WNG
Tanggal 25 Mei 2010 — VERONIKA KRISTINA HERLINA.
80 — 9
  • Koentjahyonotanto dan terdakwasendiri Veronika Kristina Herlina ;bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai salahsatu. pengurus di Koperasi ABA cabang Wonogiri ;bahwa saksi pernah menanyakan peran terdakwa dikoperasi, dan terdakwa mengatakan bertugas sebagaipencari dana ;bahwa saksi bukan anggota dari koperasi tersebut ;bahwa saksi tidak bisa mengatakan secara pastimengenai kepailitan dari koperasi' tersebut akibatadanya penggunaan uang secara pribadi oleh terdakwa,namun apabila diwujudkan lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES
248 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROANTERBATAS1Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakanbentuk kesalahan hakim dalam menerapkan Pasal 104 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007, dengan alasan :Pasal 104 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 berbunyisebagai berikut :Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroansendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Mei 2015 — PT. ASURANSI RAMAYANA TBK >< PT. CHEVRON ACIFIC INDONESIA
431 — 552
  • memintapengembalian dana tersebut pada TERGUGAT sesuai dengan gugatanyang telah TURUT TERGUGATI ajukan pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tertanggal 27 Juni 2014 dengan nomor perkara 31 9/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.Bahwa karena PENGGUGAT sudah mengajukan claim atau tagihan kepadaTURUT TERGUGATI sebagaimana isi poin 19 tersebut diatas,maka73PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak lagi untuk menuntut TERGUGAThal ini sesuai dengan pengertian utang dan isi pasal 286 yang terdapat dalaUU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
    berikut :Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai penjamin kontrak4373 OK menyembunyikan informasi tentang adanya perjanjian ganti rugi surety (PGRS) pada saat menerbitkanPB 16.9463.02.08.0472 dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.25/Pdt.Sus.PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memposisikan Penggugat sebagai kreditor konkuren Turut Tergugat Majelis Hakim menilaitidak beralasan oleh karena sesuai ketentuan pasal 243 Undangundang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 18
  • Bahwa dengan tidak direalisasikan penambahan kredit yang dijanjikanoleh Tergugat dan tergugat II tersebut, usaha Penggugat mengalamikesulitan namun Penggugat tetap lancar berusaha membayar angsuransampai bulan Desember 2013, dan selanjutnya usaha Penggugatmengalami kepailitan sehingga tidak mampu membayar kewajiban kepadaTergugat II, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha semampumampunya untuk melunasi pokok tersebut, berhubung penagihantunggakan kredit diserahkan melalui Kepala Kejaksaan Negeri
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 11-02-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi
DJAJADI WIKARA
889 — 622
  • dulu melakukan penyidikan bahkan sampaipenuntutan karena objek sengketanya adalah pembayaran upah;Bahwa dengan eksekusi pun belum dapat haknya karena misalnyapenguasahabelum ada harta yang disita ada upaya lain sebelum keranah pidana dan sejauhpara pekerja itu menerima perkara itu gugur;Bahwa dalam pekrara ini para serikat pekerja tidak menerima;Bahwa misalnya eksekusi dan tidak memenuhi kemudian langsung masukkeranah perkara pidana apakah itu sudah bisa tidak harus menunggu upayaterakhir misalnya kepailitan
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama
Register : 17-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.TR
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 33
  • UU tentang Kepailitan dan PenundaanPembayaran Utang (UU Nomor 37/ 2004);Yurisprudensi;Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA);10. Perjanjian Internasional;11. Doktrin;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-10-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 17 Oktober 2012 — PT. INTERCITY KERLIPAN ; H. HUSAIN TUASIKAL, SE., MM. dkk
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peningkatan jumlahinvestor, baik modal asing maupun modal dalam negeri pada era globalisasi danperdagangan bebas sekarang ini.Bahwa dalam kasus ini dan atau khusus perkara a quo, apabila penegakkan hukumhanya mau mengakomodir kepentingan para pekerja J Para Termohon PK denganmewajibkan Pemohon PK membayar sebesar Rp.555.732.720, tanpamempertimbangkan 'penegakkan hukum dan keadilan, maka dikwatirkan akanberdampak pada kerugian yang lebih besar lagi, yaitu perusahaan akan tutup danatau mengalami kepailitan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 234/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 April 2015 — 1. DRS. RUDOLF M. PARDEDE, 2. SARIATY PARDEDE;1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI
149 — 34
  • berakhir;2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaranPerseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopipenetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkanpenetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yangsesual dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroanberdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-02-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 30 Nopember 2020 — - Zahrah Lawan PT. PERTAMINA GAS, Dkk
70 — 25
  • peradilan yangberada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negera danoleh Mahkamah Konstitusi;Menimbang, bahwa Peradilan Umum Berdasarkan Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalamhukum pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (yang umum memeriksasengketa perdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga pengadilanniaga yang memeriksa perkara merek dan perkara kepailitan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 194/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
91 — 49
  • Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 9/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Juli 2015, dan dalamputusan pailit tersebut telah ditetapkan dan diangkat TERLAWAN sebagaiKurator yang mengurus dan membereskan harta pailit DEBITUR.Bahwa dengan demikian maka adanya hubungan hukum antara PELAWANdengan TERLAWAN adalah berdasarkan adanya Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9Q/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Juli 2015 tersebut.Bahwa dalam proses kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 27 Februari 2014 — MARUSEN SARAGIH (M. SARAGIH) Cs lawan JOKO SUYONO. KETUA TIM PENJUAL ASSET KOSTI JAYA Cs
51 — 9
  • Asset Koperasi dapat dijual jika ada gugatan Kepailitan terhadap KoperasiMenimbang, bahwa untuk membuktikan dialildalil jawabannya,Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy suratsurat yangtelah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim Ketua lalu dicocokkan denganaslinya, suratsurat bukti mana berupa :1. BUKTI Tl 1. : Surat KOSTI JAYA No. 023/ SEKRETARIAT Kd /Ill /2013 tanggal 21 Maret 2013, (Sesuai aslinya);2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 498/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. V.S Beltiny
Terbanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK Jaksa Penuntut Umum perkara pidana
Turut Terbanding/Penggugat IV : MamiSulam
Turut Terbanding/Penggugat II : Susilawati
Turut Terbanding/Penggugat V : Nurlia
Turut Terbanding/Penggugat III : Setiawati
Turut Terbanding/Penggugat VI : RachmatJunaedI
85 — 46
  • Penetapan Pengadilan No : 37/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 November 2017 yang sudahberkekuatan hukum tetap, maka terhadap KSP Pandawa Mandiri Group(Terpailit 1) berlaku ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan PKPU, sehingga semua pihak yang memiliki hak tagih (kreditor)terhadap si Terpailit haruslan mengajukannya kepada Tim Kurator yangHalaman 11 dari 51 Putusan Nomor: 498/PDT/2019/PT.BDG.akan diselesaikan melalui mekanisme kepailitan dengan prinsip paripassu pro rata
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trk
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr.H. Istiawan Witjaksono, S.Sos,S.H.M.M Als.Tatang Istiawan Bin H.Imam Muslimin Alm
Tergugat:
1.Siti Kalimah
2.PT. Grafika Sejahtera
3.Drs. GATHOT PURWANTO
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
199 — 38
  • Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalamkeadaan insolvensi6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/Pdt./2013
Tanggal 27 Januari 2015 — CHRISTINE SETIADI, dkk VS BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) - BANK PASAR ARTOS PARAHYANGAN BANDUNG dan ASEP SUTANA, dk
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.H..S.U. dalam diktat perkuliahan "Hukum Kepailitan" di Fakultas HukumPascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 2007, yang padaintinya menyatakan "dalam mengajukan permohonan/gugatan jikaTermohon/Tergugat adalah banyak pihak, sedangkan domisili terdapat 2wilayah hukum yang berbeda, maka untuk mempermudah jalannyapersidangan, yang patut adalah tempat Termohon/Tergugat palingbanyak (mayoritas) bertempat tinggal";Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnyaYang Mulia Majelis
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 122/Pid.B/2018/PN KDR
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.ANWAR RIZA ZAKARIA, S.Kom, SH.
2.LISTYA WAHYUDI, SH
3.PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO anak dari DJIMITRO
220 — 104
  • ., di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Kantor Kepailitan Jalan Cakung Jakarta Timuryang mempunyai tugas sebagai kurator untuk proses kapailitanterhadap debitur yang Pailit ;Bahwa pada saat itu saksi pernah mengetahui proses PKPU antarakreditur dan debiturya adalah PT Brent Ventura Jakarta ;Bahwa jumlah kreditur setelah didata kurang lebih 522 (lima ratusdua puluh dua orang) dengan jumlah tagihan sekitar Rp.855.000.000.000, (delapan ratus lima
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 31-01-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
I Gede Made Suamba Wesnawa,SH
Tergugat:
PT. BPR Dewata Candradana
54 — 35
  • Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudahmemberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGATtidak maumengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilihmenyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM No. 4100 dengan luas855m2 atas nama GEDE MADE DHANA, yang terletak di DesaKelurahan Nyitdah Kec. Kediri Kab. Tabanan.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PA Soreang Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sor
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 17
  • Pengadilan Agamaadalah equivalen/sederajat dengan Pengadilan Negeri, PengadilanMiliter, Pengadilann Tata Usaha Negara, Pengadian Kepailitan diRepublik Indonesia dimana yang bukan Advokat/Pengacara tidakdiperkenalkan beracara di persidangan. Mohon dipahami yang dimaksudberacara dipersidangan adalah menerima KUASA, dan memberikanJawaban Menjawab di pengadilan, baik itu PN, PA,PTUN dan lainnya;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 527/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 27 Januari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
40 — 23
  • Arief Berliansampai saat ini masih menjalankan usaha dagang jual beli pupuk dan tidakmengalami kepailitan, atau CV.