Ditemukan 4321 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemeriksaan pemerkosa
Penelusuran terkait : Legal standing Keuangan negara Penyelewengan keuangan 1. syamsul kamar. 2. desi samsimta wati vs badan pemeriksa keuangan republik indonesia;; Kerugian keuangan negara Pemeriksaan keuangan negara Pph badan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
205 — 77
  • Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/LAP/ XXV/ 02/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Hasil Pemeriksaan PenghitunganKerugian Negara Atas Penggunaan dan Pengelolaan Kas Daerah Serta PenggunaanAPBD Tahun Anggaran 2000 s.d 2007 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diJakarta dan Stabat beserta Lampirannya;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di depanpersidangan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa membenarkan ia pernah
    Wiyono, hal. 32);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan denganketerangan Ahli dan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaNomor: 01/LAP/XXV/02/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Hasil PemeriksaanPenghitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan dan Pengelolaan Kas Daerah SertaPenggunaan APBD Tahun Anggaran 2000 s.d 2007 Pada Pemerintah DaerahKabupaten Langkat dan Stabat, maka Negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Langkat berdasarkan hasil kumulasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
252 — 268
  • Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, danterdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu;Bahwa ahli di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah ahli berikan adalah benar;Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan AkuntanIndonesia (IAIN);Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of CertifiedFraud Examiner;Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan
    Pemeriksa Keuangan RI.Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugiannegara.Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :a.
    Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN AmbPengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian KerugianKeuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakanBahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka PerhitunganKerugian Negara adalah untuk
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
211 — 146
  • Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, danterdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu;Bahwa ahli di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah ahli berikan adalah benar;Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan AkuntanIndonesia (IAIN);Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of CertifiedFraud Examiner;Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan
    Pemeriksa Keuangan RI.Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugiannegara.Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :a.
    Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN AmbPengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian KerugianKeuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakanBahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka PerhitunganKerugian Negara adalah untuk menentukan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
315 — 1188
  • DADA ROSADA, M.Si selaku WalikotaBandung.8 (delapan) lembar asli tanpa cap tanggapan terhadap konsep laporanhasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Belanja Daerah TA.2013 Pada Pemerintah Kota Bandung, pekerjaan konstruksi pembangunan stadionGelora Bandung Lautan Api Tahap I, dibuat bulan Juli 2014 yang ditandatangani olehDra.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
221 — 111
  • berkurang,sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuanganNegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atauberkurangnya keuangan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dandihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, baik dariketerangan para saksi, para ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan adanya barangbukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungankerugian negara dari Badan
    Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI)yang dimuat dalam LHP Nomor: 08/HP/XIV/03/2013 tanggal 27 Maret 2013tentang laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungankerugian negara atas pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan RodaEmpat (R4) pada Korp Lalu Lintas (Korlantas) Tahun Angaran 2011 di Kepolisian604Republik Indonesia terdapat penyimpangan sebesar Rp.121.830.768.863,59,(seratus dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluhdelapan ribu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1820 — 2144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Il telah menetapkan besaran uang penggantitanpa disertai bukti perhitungan kerugian keuangan Negara.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No. 1/2004 sebagaimanadikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitukonsep kerugian negara dalam arti delik materiil, dengan syarat adanyakekurangan uang dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum sama sekali tidak pernahmenunjukkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara yang disusunoleh Badan
    Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), sebagaimanatercantum di dalam Pasal 10 Undang Undang No. 15 Tahun 2006Hal. 581 dari 767 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
241 — 134
  • Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, danterdakwa VI Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu;Bahwa ahli di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dan seluruh isi BAP yangtelah ahli berikan adalah benar;Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan AkuntanIndonesia (IAIN);Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of CertifiedFraud Examiner;Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan
    Pemeriksa Keuangan RI.Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugiannegara.Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :a.
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN AmbPengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian KerugianKeuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakanBahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka PerhitunganKerugian Negara adalah untuk menentukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
497 — 239
  • sejumlah US$12,441,110.01(dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh dolar AmerikaSerikat satu sen) yang jika dihitung dengan kurs tengah Bank Indonesia per6 September 2018 yaitu sejumlah Rp14,891.00/USD, maka ekuivalen denganRp185.260.569.158,91 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus enam puluh jutalima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah sembilanpuluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan
    Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 58/LHP/XXI1/09/2018 tanggal 6 September 2018, sehingga sehingga dengan demikian unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diriterdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 18huruf Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 441 /616Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan, yangrumusannya berbunyi sebagai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
357 — 278
  • Media Karya Sentosa (PT.MKS)kepada Badan Pemeriksa keuangan RI Propinsi Jawa Timur perihalKonfirmasi penerimaan dana kompensasi yang diterima oleh PDSumber Daya Bangkalan tanggal 24 April 2013 berserta lampirannya.b) 1 (satu) bundel dokumen asli INVOICE pembayaran imbalanperjanjian kerjasama antara PT. Media Karya Sentosa (PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
81 — 58
  • Bernard Nainggolan adalahsejumlah 3 Milyar lebih ;Terdakwa ada pertanggungjawaban secara normatif dalam bentuklaporan keuangan satker penyediaan rumah untuk MBR DirektifPresiden di Propinsi NTT (audited) yang telah kami kirim sesuai suratNomor : 45/DR4/UM.01.03/V/2014 tanggal 05 Mei 2014.Bahwa belum dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kemenperanamun sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sekitarbulan April tahun 2014.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
190 — 51
  • Bernard Nainggolan adalah sejumlah3 Milyar lebih ;Saksi ada pertanggungjawaban secara normatif dalam bentuk laporankeuangan satker penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden diPropinsi NTT (audited) yang telah kami kirim sesuai surat Nomor :45/DR4/UM.01.03/V/2014 tanggal 05 Mei 2014.Bahwa belum dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kemenpera namunsudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sekitar bulan Apriltahun 2014.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
405 — 122
  • Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;a> . Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;. Gubernur dan wakil gubernur;m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dann.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Juli 2016 — H. SUPADI
93 — 8
  • II-II tangal 05 Desember 2011 Perihal permintaan kedua terkait pengalaman kerja PT GMP;100. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Kepala Biro Hukum PT.Pelindo II (Persero) nomor PR.09/4/8/PI.II-II tangal 05 Mei 2011 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Banten perihal konfirmasi terkait PT. Galih Medan Persada & PT. Waskita terkait perjanjian kontrak tentang pengalaman kerja PT GMP;101. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - SARMILI BIN H. SANI
89 — 10
  • Syarifuddin Sabang Anggota Fraksi Golkar Sda 1 Bundel (73 buah permohonn bantuan) Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar200 Buku Laporan Kegiatan Panitia Anggaran Sda 1 Buku Dari tanggal 03 Juni s/d 01 September 2009201 Buku Laporan Kegiatan Paripurna Sda 1 Buku Dari tanggal 02 Juni 2005 s/d 03 September 2009202 Buku Badan Pemeriksa Keuangan RI Sda 1 Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010203 Laporan Pertanggung Jawaban Bantauan Sapi Korban untuk Masyarakat Langgar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2483 — 4200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebesar Rp144.984.207.936,00 (seratusempat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratustujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sebesarRp121.830.768.863,59 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluhjuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiahlima puluh sembilan sen) sesuai dengan surat dari Badan
    Pemeriksa Keuangan(BPK) Nomor : 06/S/IIIXIV/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihalPenyampaian hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungankerugian negara atas pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan rodaempat (R4) pada Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011, yang dilakukanTerdakwa dengan cara : Berawal dari pertemuan antara BUDI SUSANTO dengan SUKOTJOSASTRONEGORO BAMBANG pada sekitar bulan Agustus 2010, bertempatdi Starbucks Coffee TIS Tebet Jakarta Selatan, saat itu BUDI SUSANTOmemberitahukan
    No. 537 K/Pid.Sus/2014delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen)sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor :06/S/IIIXIV/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penyampaian hasilpengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) padaKorlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
186 — 189
  • Syarifuddin Sabang Anggota Fraksi Golkar Sda 1 Bundel (73 buah permohonn bantuan) Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar200 Buku Laporan Kegiatan Panitia Anggaran Sda 1 Buku Dari tanggal 03 Juni s/d 01 September 2009201 Buku Laporan Kegiatan Paripurna Sda 1 Buku Dari tanggal 02 Juni 2005 s/d 03 September 2009202 Buku Badan Pemeriksa Keuangan RI Sda 1 Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010203 Laporan Pertanggung Jawaban Bantauan Sapi Korban untuk Masyarakat Langgar
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
157 — 384
  • Syarifuddin Sabang Anggota Fraksi Golkar Sda 1 Bundel (73 buah permohonn bantuan) Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar200 Buku Laporan Kegiatan Panitia Anggaran Sda 1 Buku Dari tanggal 03 Juni s/d 01 September 2009201 Buku Laporan Kegiatan Paripurna Sda 1 Buku Dari tanggal 02 Juni 2005 s/d 03 September 2009202 Buku Badan Pemeriksa Keuangan RI Sda 1 Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010203 Laporan Pertanggung Jawaban Bantauan Sapi Korban untuk Masyarakat Langgar
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - MAHLIANA
109 — 16
  • Syarifuddin Sabang Anggota Fraksi Golkar Sda 1 Bundel (73 buah permohonn bantuan) Proposal Permohonan Bantuan Anggota Fraksi Golkar200 Buku Laporan Kegiatan Panitia Anggaran Sda 1 Buku Dari tanggal 03 Juni s/d 01 September 2009201 Buku Laporan Kegiatan Paripurna Sda 1 Buku Dari tanggal 02 Juni 2005 s/d 03 September 2009202 Buku Badan Pemeriksa Keuangan RI Sda 1 Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010203 Laporan Pertanggung Jawaban Bantauan Sapi Korban untuk Masyarakat Langgar