Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pid/2011
Tanggal 2 Oktober 2013 — POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
1799 — 2150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkembangan selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, MahkamahAgung juga menerima perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Niaga.Bahwa aturan mengenai lembaga Peninjauan Kembali yang diatur dalamPasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum(lex generalis), sementara UndangUndang Mahkamah Agung merupakanhukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai lembagaPeninjauan
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 9/Pdt.G/2019/PN PDL
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat: 1.RANI SUSANTI 2.BUDI DARMA SASTRA PUTRA, S.PSI 3.SATRIA DHARMA S, S.H.,KN 4.dr. EKA DHARMA SASTRA, SpPD 5.MEGA DHARMA YANTI Tergugat: MELKI SUPANDI Turut Tergugat: Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang
148 — 20
  • Bertentangan dengan azas kepailitan dan kecermatan (zorgvuldigheid) dalam masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah Tergugat telah melanggar konstruksi yuridis diatas ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P7a, P7b, P7c, P7dyang merupakan salinan putusan;Halaman 55 dari 69 Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN.Pdl.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmencermati isi dari bukti surat P7a berupa Salinan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 566/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Helen Diwakili Oleh : Helen
Terbanding/Penggugat : PT Almaron Perkasa,
Terbanding/Turut Tergugat : PT Kemang Village Management
723 — 240
  • Dimana Tergugatmengajukan Kepailitan terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannyasebagai developer/pengembang Kemang Village untuk memberikan Akte Jual Belidan Sertifikat atas seluruh 16 (enam belas) unit Satuan Rumah Susun milikTergugat dari sejak tahun 2011 hingga sekarang. Atau dengan kata lain Tergugattelah terbukti secara sah dan meyakinkan melunasi pembelian Sarusun dan telahdiakui telah diterima juga oleh Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS VS Ny. NANSIAH, DKK
100 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia memiliki HakMendahului, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UndangUndangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:(1) Penerima Fidusia memiliki Hak yang didahulukan terhadap Krediturlainnya;(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahhak Penerima Fidusia untuk mengambil Pelunasan Piutangnya atasHasil Eksekusi Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak Hapus Karenaadanya Kepailitan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-12-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 746/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2017 — KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND PAJAK CQ KANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAMBIR DUA >< TN.LONGTJING TANDI CS
94 — 57
  • TGSI mengalami kepailitan (kebangkrutan) dan hanyamenyisakan masalah tunggakan pembayaran upah dan pesangonuntuk para buruhnya dan masalah hutang lainnya.2.Bahwa dalam angka 6 bantahannya tersebut Pembantahmenyebutkan bahwa Aset PT TGSI telah di lelang.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin
175 — 69
  • ,MHWidyaiswara Utama Kejaksaan republik Indonesia yang menyatakan bahwa untukmelakukan pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu predicatecrimenya dibuktikan dulu (Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang/MoneyLoundring Rangkaian Lokakarya terbatas masalah Kepailitan dan wawasan hakimBimas 2004, MA dan Pusat Pengkajian hukum halaman 142);Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp.653.000.000, yangdiberikan kepada saksi Ismadi Setiawan, saksi Caesar Muhni Rizal dipersidangan menerangkan bahwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 91/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Juli 2017 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA CS
172 — 110
  • PENYIMPAN DANA PADA TERGUGAT IlMEMILIK HAK UNTUK DILINDUNGI BERDASARKAN AMANAT UU NO. 7TAHUN 1992 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UU RI NO. 10TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.15 Bahwa sesuai jiwa dan makna UndangUndang Dasar 1945 (terutama Pasal33), ketetapan MPR terutama mengenai GarisGaris Besar Haluan Negara,Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo UU RI No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 tentang Bank Sentral, KitabUndangundang Hukum Perdata, Undangundang Hukum Dagang dantentang Kepailitan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 21 September 2016 — ONGKO SRI DEWI (PENGGUGAT) LAWAN 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari (TERGUGAT) ; 2. Sdri. MELINA (TURUT TERGUGAT)
197 — 71
  • ditagih menjadikan tidak dapat dibuktikansecara sederhana;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu persyaratanpermohonan pernyataan pailit tidak teroenuhi maka permohonanpernyataan pailit dari Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenaharus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon ditolakmaka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangJumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4),UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-03-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 585/pdt.g/2013/PN.SBY
Tanggal 5 Maret 2014 — ALOYSIUS MARIA GUNADI PRANATA VS Ny. SUSY DKK
117 — 81
  • ., dalambukunya yang berjudul HUKUM KEPAILITAN, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika,Jakarta, 2008, Halaman 37, menyebutkan bahwa HARTA BERSAMA DALAMPERKAWINAN MERUPAKAN SUATU HARTA BERSAMA YANG TERIKAT (hak milikbersama yang terikat), yang mana SEORANG SUAMIATAUPUNISTRI TIDAKDAPAT BERBUAT BEBAS ATAS HARTA BERSAMA SECARA MANDIRITETAPIHARUS BERDASARKAN PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.27.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 171/PDT.G/2015/PN Mlg
Tanggal 16 Agustus 2016 — NYONYA WIDARTATIK, BBA
144 — 16
  • Bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian disertaidengan penyitaan harta kekayaan Tergugat 1, tidak dibenarkan menuruthukum dengan adanya Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga SurabayaNomor 16/Pailit/2013/PN. Niaga.Sby, tanggal 30 Juli 2013. Oleh karenaitu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak ;Berdasarkan jawaban Tergugat 1 ini Mohon Yth.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-08-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2012 —
388 — 201
  • KPKbarulah Puguh Wirawan dibawa masuk kerumah Penggugat dan atas pertanyaan PuguhWirawan membenarkan bahwa tas merah yang berisi uang tersebut yang tadi diberikannyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didi Sahidi, bukti T1 dan bukti T2tersebut telah ternyata bahwa sejak bulan April 2011 Penyidikpenyidik KPK yang ditugasitelah memantau,mengamati dan mematamatai secara lebih intens terhadap SyarifuddinPenggugat selaku Hakim Pengawas pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara kepailitan
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 10-07-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 49
  • dengan pihak ketiga, maka Majelis menilai pihak ketigayang dimaksud haruslah dilindungi dengan berdasar pada Undangundang Nomor42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal (1) Penerima Fidusia memiliki hakyang didahulukan terhadap kreditor lainnya (2) Hak yang didahulukan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia (3) Hakyang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
Drs. Rudy Indijarto, Akt
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pajak Pratama Surakarta
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Intervensi:
Oei Handoko Prasetiyo IR
219 — 141
  • Badan hukum merupakan obyek pajakartinya pada saat badan usaha tersebut didaftarkan di KementerianHukum Dan HAM, maka segala aset kekayaan ikut terdata sehinggabadan usaha tersebut merupakan badan hukum beserta hartakekayaanya dan pada saat perusahaan itu mengalami kepailitan dantidak bisa membayar pajak yang terutang maka harta perusahaan itulahyang disita untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak;Bahwa proses lelang setelah sita atas harta wajib pajak adalah wajibpajak diberitahu lebin dahulu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : PT MEKAR PERKASA
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : MARUBENI EUROPE PLC
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : MARUBENI CORPORATION MC
Terbanding/Tergugat I : PT SWEET INDOLAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : PT INDOLAMPUNG PERKASA
Terbanding/Tergugat III : PT INDOLAMPUNG DISTILLERY
Terbanding/Tergugat IV : PT GULA PUTIH MATARAM
Terbanding/Tergugat V : PT GARUDA PANCAARTA
Terbanding/Tergugat VI : GUNAWAN JUSUF
Terbanding/Tergugat VII : PURWATY LEE COUHAULT
Terbanding/Tergugat VIII : IR. SOFWAN HADI
Terbanding/Tergugat IX : HUSIN TJADRA
Terbanding/Tergugat X : IR. DJONI SUNARSO
Terbanding/Tergugat XI : IR. H. MUHAMAD FAUZI THOHA
Terbanding/Tergugat XII : IRWAN ANG
Terbanding/Tergugat XIII : RITA BUSTAM S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
379 — 169
  • Tergugat KonpensiXIll dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau Pihak yangmenerima pengalihnan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapunagar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkrachtvan gewijsde) agar Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 untuk tidakmelakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan terhadap Penggugat Konpensi (TSJS) yangbertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupunmelalui pelelangan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
NERI TAN
Tergugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE
87 — 58
  • (pasal 22 BW);4) Tentang hal kepailitan yang berwenang untuk mengadili, adalahPengadilan Negeri yang menyatakan tergugat pailit. (Pasal 99 ayat(15) RV);5) Tentang Penjaminan (vrjwaning) yang berwenang untukmengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimanapemeriksaan dilakukan. (pasal 99 ayat (14) RV).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1020/Pdt.Plw/2013/PN.SBY
Tanggal 15 September 2014 — NOOR ICHWANUDDIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
37 — 12
  • TNI Angkatan Laut dengan target penjualan tahun 2011 sebesarRp6.598.000.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah),dengan kewajiban Pihak Pelawan I setiap bulannya mengansur sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tiap bulannya;10 Bahwa pada awalnya Pelawan I secara kontinyu membayar kepada Terlawan II,memang sejak tahun 2012 pembayarannya agak tersendat, dikarenakan Pelawan IIdidalam usaha jasa perbaikan dan pengadaan sparepart kapal agak menurun sehinggaterjadi kepailitan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 460 Pdt.G/2014/PN.SMG
Ny. SURYANTI KUSNADI
77 — 27
  • , SIGIT SUGIARTOselaku ketua yayasan demisioner, para pengawas , juga dewan Pembinadan dihadiri oleh Turut Tergugat dalam rapat pembentukankepengurusan Yayasan Grajen periode 2014 s/d 2019, dan oleh TurutTergugat Ilpun selaku Dewan Pembina tidak mempermasalahkankeberadaan Turut Tergugat , dan berdasarkan AKTA No. 44 Tanggal 19Nopember 2014, perihal pernyataan Keputusan Rapat, Knusus PASAL 8ayat 2 Akta No. 44 tertanggal 25 Agustus 2009, telah disetujui olehDewan Pembina untuk di hapuskan perihal kepailitan
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 10-02-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Srog
Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 37
  • Sementara terkaitdengan Merek diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek, kewenangannya berada dalam Pengadilan Niagabersamasama dengan sengketa Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang termasuk Hak Kekayaan IntelektualHalaman 15 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Srog(HAKi) yang meliputi : Hak Cipta, Hak Paten, Hak Tata Letak, Sirkuitdan Hak Indikasi Geografis.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudilah kiranya PengadilanAgama Sorong berkehendak menyatakan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-09-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt
Tanggal 7 Nopember 2016 — TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI Alias SONI
60 — 22
  • Wisnu Kretarto tertanggal 15 Agustus 2007, bahwa bukti ini menunjukkan simpanan berjangka milik terdakwa belum dapat dicairkan karena Pengurus Koperasi sedang melakukan upaya hukum kepailitan kepada debitur macet atas nama Rb. Herry Wibowo/Yusak Soeleman Kereh.-FC. Sesuai Aslinya, Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan selaku ketua KSP Insan Dana Mandiri, Ny. Diana Jonathan selaku pengawas KSP Insan Dana Mandiri dan Drs.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 14-02-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
318 — 142
  • PenerimaManfaat memberikan kuasa kepada Pengelola untuk memintacatatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikandari Dokter, rumah sakit, pejabat, dan/atau pihak lain;(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata,yaitu :Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;Kepailitan