Tadjuddin Noer Said,berkedudukan di Jalan Ir H Juanda No.36 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Setya Budi Yulianto, SH., Kepala BiroPenindakan dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 12November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatanterhadap putusan

Tadjuddin masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum, dibantu oleh Syahrul, SH. sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon dengan Kuasa Hukumnya dan Termohon dengan KuasaHukumnya;Hakim Ketua,Ttd.Drs. Sodikin, SH.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Ttd. Ttd.Drs. Uki Baehaki Drs. Moch. TadjuddinPanitera Pengganti, Ttd.Syahrul, SHPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran ..................

ditemukan data penerima bantuan yang tidakterdaftar di Kesbang ;SKT berlaku selama dua tahun, kalau ada pergantian pengurus sebelumdua tahun LSM/ORMAS wajib memberitahukan Kesbang, sebelum habismasa waktu dua tahun LSM/ORMAS harus memperpanjang, kalau tidakmelapor tidak ada sanksi, kecuali ada pelanggaran berat melakukananarkis;Saksi tidak tahu apakah ada hubungannya dengan pendaftaran ormasatau LSM atas bantuan dana sosial ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;Saksi4 RATNO TADJUDDIN

Seperti yang dijelaskan Andi Sri RezkyWulandari dan Nurdiyana Tadjuddin dalam bukunya Hukum PerlindunganHalaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN WnoKonsumen, Hak untuk didengar (right to be heard) diakui secara universaldalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Declaration of ConsumerRight. Hak untuk didengar erat kaitannya dengan hak atas informasi.

TADJUDDIN PAWANNARI (terdakwa dalam perkara samayang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bontang) pada suatu waktu yang tidak dapatdingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 s/d 2004 bertempat diGedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 KelurahanBontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah KotaBontang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum

TADJUDDIN NUR KADIR, MS;9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

TADJUDDIN ( Konsultan Perencana ) bahwa Gambardiserahkan secara bertahap kepada KPA dan PPK karena terdesakoleh Waktu;e. Bahwa terbukti, dan diakui oleh Ahli Andi Hamzah, SE (Auditor dariBPKP) telah melakukan Audit hanya terhadap 14 (empat belas) itemPaket Pekerjaan dengan Allokasi Anggaran sebesar Rp. 2.027. 860. 000dari Allokasi Anggaran sebesar Rp. 5. 132. 560.

Tadjuddin Rachman, S.H.,M.H. 2. Mustandar, S.H., 3. Sukmawaty Aris, S.H., 4. DwiHandayani, S.H., M.Hum., para Advokat, berkantor di JalanPengayoman, Kompleks Akik Hijau, Blok F 19, Makassar,para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/paraPembanding;melawan:1. SOEMARTO WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan NusantaraNo. 50 Makassar;2. Dr. WONG MEI HEUNG (OEI BIE HIANG), bertempattinggal di Tai Shan Mansion F Tai Koo Shing Road Flad D.27/F Hongkong dan di Jalan Nusantara No. 32 B Makassar;3.

TADJUDDIN PAWANNARI (terdakwadalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara41terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBontang) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi denganpasti antara tahun 2001 s/d 2004 bertempat di Gedung DPRD KotaBontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang BaruKecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaktidaknya diSuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontangatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum

LautYos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, KecamatanMedan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNo.774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI.Halaman 106 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PT MDN172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin No. 130,Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Kota Medan sesuaiSertifikat Hak Milik No.750/Sei Rengas atas nama TADJUDDIN.1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M2 yang terletak

di KelurahanPadang Bulan Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medansesuai Sertifikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang atasnama TADJUDDIN.1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M2 yang terletak di KelurahanPadang Bulan Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medansesuai Sertifikat Hak Milik No.1869/Padang Bulan selayang atasnama TANDEANUS.1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M2 yang terletak di KelurahanPadang Bulan Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medansesuai Sertifikat Hak MilikNo.1870

MARISI SIREGAR, SH.Panitera Pengganti,SUGIANTI, SH.336PUTUS ANNomor : 1334/Pid.B/2011/PN.BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa :Nama lengkap : DEDDY ACHMAD BIN TADJUDDIN ACHMADTempat lahir : PadangUmur/tanggal lahir : 41 tahun/16 Juli 1970Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama :

sekarang ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah memperhatikan/memeriksa barang bukti ;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara iniberlangsung ;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan padatanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :337Menyatakan terdakwa DEDDY ACHMAD BIN TADJUDDIN

ACHMAD telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamenyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY ACHMAD BIN TADJUDDIN ACHMADdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalammasa penangkapan dand atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seriburupiah);Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang padapokoknya memohon keringanan hukuman dan sangat menyesal atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa Deddy Achmad Bin Tadjuddin Achmad bersamasama dengan BerlinSihite als Berlin (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal05 Mei 2011

.35 Tahun 2009 tenang Nartkotika.Bahwa terdakwa bersamasama dengan Berlin Sihite als Berlin di dalam memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpadisertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan tidak dalam rangkappengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURINo.35 tahun 2009 tentang Nartkotika ;AtauKEDUABahwa terdakwa Deddy Achmad Bin Tadjuddin

Tadjuddin Hasan ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 22/01/2019 08:43:26;167. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:43:26 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk Tajduddin Hasan REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : APBD JAMBI TH 2017.168. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr.

Tadjuddin Hasan ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 22/01/2019 08:52:12.169. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:52:12 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk Tajduddin Hasan REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 1 APBD JAMBI TH 2018.170. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr.

Tadjuddin Hasan ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 25/01/2019 09:05:52.171. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 25/01/2019 09:05:52 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk Tajduddin Hasan REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 2 APBD JAMBI TH 2018.172. Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr.

Tadjuddin Hasan ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 19/02/2019 12:09:35.188. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 19/02/2019 12:09:35 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk Tajduddin Hasan REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P Tahap 3 APBD Jambi Th 2018.189.

Tadjuddin Erfandy,M.Sc. di Mataram.Bahwa Saksi menjelaskan Tahapan kegiatan Bantuan StimulanRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berkut :Persiapan.Pemerintah Provinsi mempersiapan dana dan melakukan sosialisasikepada pemerintah kabupaten/kota.Pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan dana sharing untukmendukung kegiatan tersebutMelakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakatMendata masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huniPengusalan nama calon penerima bantuan kepada BPMD

TADJUDDIN, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir:Tangerang, 9 Juli 1957, jenis kelamin: lakilaki, alamat: Kp. Galuga RT/RW.001/005, Kel.

Tadjuddin Erfandy,M.Sc. di Mataram.Bahwa Saksi menjelaskan Tahapan kegiatan Bantuan StimulanRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berkut :Persiapan.Pemerintah Provinsi mempersiapan dana dan melakukan sosialisasikepada pemerintah kabupaten/kota.Pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan dana sharing untukmendukung kegiatan tersebutMelakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakatMendata masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huniPengusalan nama calon penerima bantuan kepada BPMD

Bukti T29 :Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal an Tadjuddin Noortanggal 26 Agustus 2013 (tidak ada aslinya)30.Bukti T30 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal2721013, tanggal 2252013, dan tanggal 1192013 dan an JamesEdward Chan (tidak ada aslinya)31. Bukti T31 :Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 27 Sept 2013 anTjwa Tjwan Bieng (tidak ada aslinya)32.

TADJUDDIN RACHMAN,S.H., M.H.,2. H.M. RIADY JUFRI, S.H., 3. ANDI BACHTIAR, S.H., M.H., 4MUSTANDAR, S.H., 5. SUKMAWATY, S.H. Kesemuanya Advokat pada kantorTadjuddin Rachman Law Firm berkantor di Jalan Pengayoman Komp.

ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur BankIndonesia dan Pengangkatan BUDI MULYA sebagai DeputiGubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter danARDHAYADI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia BidangManajemen Intern dengan ttd DR. H.

ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesiadan Pengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur BankIndonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagaiDeputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Manajemen Intern denganttd DR. H.

ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesia danPengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur BankIndonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagaiDeputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Manajemen Intern denganttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku PresidenRepublik Indonesia.Hal. 950 dari 1023 hal. Put.

., dan Dr.ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesia danPengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagai Deputi GubernurBank Indonesia Bidang Manajemen Intern dengan ttd DR. H.

BUDIROCHADI.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihalPemberhentian BUN BUNAN HUTAPEA, S.E., Akt., M.M., dan Dr.ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesia danPengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagai Deputi GubernurBank Indonesia Bidang Manajemen Intern dengan ttd DR. H.

., dan Dr.ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesia danPengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagai Deputi GubernurBank Indonesia Bidang Manajemen Intern dengan ttd DR. H.

BUDIROCHADI.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 perihalPemberhentian BUN BUNAN HUTAPEA, S.E., Akt., M.M., dan Dr.ASLIM TADJUDDIN dari Deputi Gubernur Bank Indonesia danPengangkatan BUDI MULYA sebagai Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang Pengelolaan Moneter dan ARDHAYADI sebagai Deputi GubernurBank Indonesia Bidang Manajemen Intern dengan ttd DR. H.